Jannes Eudes Wawa

Ketika sungai jadi tempat sampah 

Oleh Jannes Eudes Wawa ;   Kompas, 10 Februari 2007

Sumber:http://sahabatciliwung.blogspot.com/ 

Tiga pria berusia 30-an tahun, warga Condet, Kramat Jati, Jakarta  Timur, Selasa (7/2) siang, membuang sampah ke Sungai Ciliwung.  Seorang warga yang berada tidak jauh dari mereka mencoba melarang,  tetapi tidak digubris. “Kami sudah bertahun-tahun membuang sampah ke Sungai Ciliwung,” kata mereka.

Membuang sampah dan kotoran ke sungai bukan kisah baru. Kebiasaan tersebut telah berlangsung puluhan tahun. Bukan hanya terjadi di Jakarta, tetapi merata di semua daerah di Indonesia.

Tidak jarang terjadi penumpukan dan penyumbatan sampah di sejumlah  titik pada sungai-sungai di Jakarta. Akan tetapi, jarang dibersihkan,  baik oleh petugas Dinas Kebersihan Pemerintah DKI Jakarta maupun  masyarakat. Sampah itu kelak mengalir ke hilir bersama banjir pada musim hujan.

Mengapa hal itu terjadi? Akar masalahnya satu, yakni kehidupan  masyarakat Indonesia cenderung membelakangi sungai (dan laut). Lihat  saja permukiman penduduk yang ada di sisi kiri dan kanan Sungai  Ciliwung dan belasan sungai lainnya di Jakarta, nyaris tidak ada yang menghadap, tetapi membelakangi sungai.

Pilihan itu secara tidak langsung memosisikan sungai sebagai tempat  pembuangan sampah. Sungai kemudian dipandang sebagai kawasan yang  tidak bernilai ekonomis sehingga tidak perlu ditata, dibersihkan, dan  sejenisnya. Bahkan, pembangunan rumah yang terletak di alur sungai pun tetap dibiarkan tumbuh dan berkembang.

“Air itu alamiah. Keberadaannya pun sangat alamiah. Air bukan seperti  jalan yang sewaktu-waktu bisa direkayasa. Kalau ruang gerak air  dipersempit, maka berpeluang menimbulkan banjir. Apalagi, kondisi  hutan di hulu sudah rusak,” papar Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Siswoko.

Korban urbanisasi

Keberadaan permukiman di bantaran dan alur sungai di Jakarta sudah  ada sejak 40-50 tahun lalu. Rumah-rumah itu dibangun para pendatang  yang ingin bekerja di Jakarta, tetapi tidak memiliki tempat tinggal  tetap. Mau mengontrak atau membeli rumah di luar kawasan sungai, tetapi terkendala pendapatan yang terbatas.

Pilihan satu-satunya adalah membangun rumah dan tinggal di tepi  sungai. Lokasi itu umumnya tidak bertuan. Hari demi hari rumah yang  terbangun makin banyak seiring peningkatan arus urbanisasi di Jakarta.

Para penghuni di tepi 13 sungai di Jakarta diperkirakan mencapai  700.000 orang. Pekerjaan yang mereka geluti pun variatif, antara lain pemulung, buruh bangunan, pedagang kaki lima, dan tuna susila.

“Tinggal di tepi sungai punya risiko tinggi, terutama saat musim  hujan seperti ini karena setiap saat banjir bisa datang. Tetapi, mau  apalagi. Kami hanya bisa punya rumah di tempat seperti ini,” kata  Suparlan (54) asal Jawa Tengah yang sudah 25 tahun tinggal di bantaran Sungai Ciliwung.

Pria yang bekerja sebagai pemulung itu mengaku sangat menikmati  kehidupan di pinggir sungai. “Kami memilih tinggal di tepi sungai  karena telah tersedia air. Dulu air di sini cukup bersih sehingga  bisa dipakai untuk masak dan minum. Tetapi, kini airnya makin kotor,  kami terpaksa secara bersama-sama berlangganan air dari pipa (PDAM),” ungkap ayah lima anak tersebut.

Pendirian rumah di bantaran dan alur sungai merupakan gambaran betapa  Pemerintah DKI Jakarta sejak dulu tidak memiliki konsep dan program  penataan dan pengelolaan sungai. Salah satu bukti adalah mereka  selalu membiarkan pembangunan rumah di kawasan tersebut. Padahal,  rumah yang dibangun tanpa izin itu dilakukan di depan mata pejabat berwenang.

“Kalau sejak dulu Pemerintah DKI dan pemerintah pusat punya program  nyata dalam penataan sungai-sungai di Jakarta, takkan mungkin ada  permukiman liar dan kumuh di tepi sungai. Bahkan, sungai-sungai di  Jakarta pun pasti bersih dan bukan menjadi lokasi pembuangan sampah,  tapi sebaliknya menjadi obyek wisata yang amat diminati,” papar Hermawi Taslim, pemerhati masalah perkotaan.

Dia mencontohkan, pada 4 November 1972 Dinas Kebersihan Provinsi DKI  Jakarta memutuskan membuang sampah ke Sungai Ciliwung lama. Kebijakan  itu menghambat kelancaran aliran air sungai tersebut. Volume sampah  pun meningkat dari waktu ke waktu. Airnya tampak hitam pekat dan berbau busuk.

Tanpa disadari, kebijakan itu awal dari malapetaka bagi Sungai  Ciliwung dan masyarakat Jakarta. Sungai dengan panjang sekitar 109  kilometer yang melintasi jantung kota Jakarta itu semula cukup lebar.  Di Kampung Pulo, Jatinegara, Sungai Ciliwung pada tahun 1985 memiliki lebar 30 meter, tetapi kini hanya tersisa 10 meter.

Penyempitan Sungai Ciliwung otomatis memperkecil daya tampungnya.  Dalam kondisi normal, alur sungai itu di Kampung Pulo menampung 200  meter kubik per detik. Namun, saat hujan lebat air yang mengalir di daerah tersebut mencapai 400 meter kubik per detik.

“Fakta ini semakin membuktikan betapa Pemerintah DKI Jakarta sejak  dulu telah memperlakukan sungai sebagai tempat sampah. Makanya, saya  tidak begitu kaget jika penanganan masalah banjir di Jakarta selalu tidak tuntas,” ujar Taslim menegaskan.

Implementasi nihil

Sebetulnya sejak tahun 1989 Pemerintah DKI Jakarta mencanangkan  program kali bersih. Tujuannya agar kualitas air di sungai yang ada menjadi lebih bersih dan jernih.

Akan tetapi, setelah 17 tahun harapan tersebut tak pernah terwujud.  Kondisi air tetap hitam pekat, pembuangan sampah dan kotoran lainnya  masih marak, pembangunan permukiman liar tetap marak, bahkan penyempitan alur sungai masih terus terjadi.

Menurut Siswoko, Departemen Pekerjaan Umum tengah merencanakan  penataan sungai di Jakarta. Alur sungai akan dilebarkan mencapai 30  meter. Lalu, pada bantaran sisi kiri maupun kanan alur sungai  dilebarkan masing-masing 15 meter. Di sana bakal dibangun taman dan  pada garis sepadan didirikan tanggul. Di balik tanggul akan dibangun  rumah susun bagi masyarakat yang selama ini tinggal di bantaran dan alur sungai.

Program ini bertujuan antara lain: Pertama, memberikan tempat huni  yang sehat dan manusiawi bagi masyarakat yang tinggal di tepi sungai,  termasuk mengurangi penderitaan akibat banjir. Kedua, membenahi  sungai menjadi lebih bersih dengan air yang jernih. Ketiga, membebaskan sungai dari pembuangan sampah dan kotoran lainnya. Keempat, mengurangi risiko banjir terhadap masyarakat.

Kendati demikian, Siswoko mengingatkan, program tersebut bukan  penggusuran terhadap masyarakat yang tinggal di pinggir sungai di  Jakarta. Akan tetapi, bagian dari upaya memanusiakan mereka agar  hidup lebih sehat. Lebih dari itu, sungai pun takkan lagi menjadi bagian belakang, tetapi yang terdepan dalam kehidupan manusia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: