Pitoyo Subandrio

Ada Apa dengan Ciliwung ?!!

Oleh : Ir. Pitoyo Subandrio, Dipl.HE

Sumber:http://pkm.openthinklabs.com/  

Ciliwung merupakan sungai utama dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan penduduk Jakarta. Alirannya melintas tepat di jantung kota Jakarta. Ciliwung adalah sungai purba terbentuk bersamaan dengan alam dataran rendah Jakarta sekitar 5000 tahun silam. Sejak dulu manusia tinggal di sepanjang Ciliwung dan menjadikan sumber kehidupan, seperti irigasi, tangkapan ikan, air minum dan kebutuhan seharihari, sarana transportasi dan sebagainya, tingginya tingkat ketregantungan manusia pada Ciliwung, hingga Ciliwung dihargai dan dijaga kelestariannya.

Seiring dengan jalannya waktu penduduk yang bermukim dan berusaha di sepanjang Ciliwung terus bertambah hingga melampaui ambang batas. Alasan orang tinggal di Ciliwung tidak lagi membutuhkan air dan alirannya, tetapi mereka menganggap kawasan yang mudah dicapai (dekat dengan tempat mencari nafkah), dan murah, kita lihat sampai saat ini okupasi lahan dari tepian hingga badan Kali Ciliwung.

Sejak Indonesia merdeka terjadi alih fungsi lahan, villa-villa dibangun dengan membabat hutan di kawasan Puncak (Bogor). Hal ini terus berjalan, diisusul Depok, Real Estate atau pemukiman berkembang dengan pesat karena urbanisasi dan pertambahan jumlah penduduk. Industri dan lapangan golf berlomba dengan perumahan, yang semuanya di bangun dengan membabat hutan. Kawasan Puncak telah berubah menjadi kota. Situ-Situ lenyap dan berubah menjadi pemukiman, air hujan tidak bisa tertampung lagi. Kondisi seperti tersebut menyebabkan air hujan tidak dapat lagi di simpan tetapi sebagian besar menjadi aliran-aliran permukaan (hanya sedikit yang menyerap ke dalam tanah) dan masuk ke Ciliwung. Debit banjir Ciliwung meningkat secara drastis,Ciliwung sudah bukan sungai lagi tetapi sudah berfungsi sebagai saluran air hujan berkombinasi sebagai saluran air limbah. Secara grafitasi air banjir ini akan masuk Jakarta yang diperparah dengan memperlakukan Ciliwung sebagai tempat pembuangan sampah baik padat maupun cair, di tambah pemukiman illegal terutama di ruas antara jembatan Kp.Melayu (JL.Casablanca sampai dengan Pintu Air Manggarai). Mereka bermukim di bantaran bahkan di badan sungai yang jumlahnya sekitar 71.000 KK atau 350.000 jiwa, Ciliwung teraniaya secara sistematis.

Sebagai bandingan pada tahun 1920 Belanda mengantisipasi pembukaan kebun teh (membabat hutan karet) dengan membangun Banjir Kanal (Barat) untuk menyalurkan puncak banjir ke kanal tersebut. Debit kali diatur melalui Pintu Air Manggarai,debit normal tetap di alirkan ke Ciliwung lama agar tetap dapat dilayari sekalian menggelontor air limbah Batavia. Kali Ciliwung di hulu Pintu Air Manggarai di gunakan sebagai ”long storage” untuk menyimpan air baku penggelontor di musim kemarau.

Secara umum kejadian di Jakarta yang berpengaruh terhadap Ciliwung adalah :

  • Drainase kota yang buruk ditambah sampah padat dan limbah cair.
  • Amblesan tanah, terutama di Jakarta Utara ( Muara Ciliwung),terjadi karena explorasi air tanah yang berlebihan.
  • Permukiman yang tidak terkontrol, penegakan hukum yang lemah dan tidak di patuhinya tata ruang,hal ini sangat mempengaruhi resiko banjir.

Ciliwung telah terganggu keseimbangannya dan tidak mungkin kita kembali ke keseimbangan awal atau semula. Diperlukan keseimbangan yang baru. Ciliwung harus ditangani secara menyeluruh (komprehensif dan integral). Dari hulu sampai ke hilir atau muara, tidak hanya alur sungainya, tetapi juga ”catchment area” atau daerah tangkapan airnya, termasuk perilaku manusia yang tinggal di wilayah tersebut. Penanganan secara struktural saja ( pembangunan BKT, revitalisasi BKB, pembangunan waduk di hulu, revitalisasi Situ-Situ, pembangunan polder dan pompa air dan sebagainya) tidak cukup. Penanganan non struktural harus dilaksanakan dan ini diterapkan oleh seluruh negara di dunia dengan kondisi yang sama di banding Jakarta, yang terpenting adalah memperbaiki kerja sama atau kolaborasi di antara instansi-instansi pemerintah untuk menemukan solusi bersama dan mengintegrasikan action plan mereka. Semua pemangku kepentingan perlu memainkan peranannya untuk memberikan kontribusi pada solusi secara menyeluruh.

Penanganan atau upaya non struktural antara lain meliputi kegiatan :

Menyamakan persepsi antara masyarakat, pemerintah dan swasta tentang
banjir, kita tidak akan pernah bebas banjir secara mutlak dan banjir selalu dapat dikendalikan.

  • Pengelolaan dataran banjir ( Flood Plain Management), kawasan dataran banjir boleh dimiliki, tetapi diatur penggunaannya.
  • Flood Proofing ( meninggikan lantai dasar bangunan sampai pada elevasi tertentu) terhadap bangunan publik. Misalnya rumah sakit, panti jompo, sekolah dan sebagainya.
  • Mentaati tata ruang dan tata guna lahan.
  • Pengelolaan sampah yang baik.
  • Informasi publik dan penyuluhan tentang prakiraan banjir, peringatan dini dan banjir.
  • Reboisasi dan pembangunan sumur serapan.
  • Pemindahan atau relokasi pemukiman di bantaran dan badan sungai.
  • Pengentasan kemiskinan dan penegakan hukum.

Apabila penanganan struktural dan struktural telah dilaksanakan secara signifikan dan konsisten, maka keseimbangan yang baru Ciliwung akan terwujud. Sudah seharusnya kita hidup harmoni dengan air, hidup harmoni dengan Ciliwung. Sayangi Ciliwung seperti kita menyayangi kekasih.

Kepala Balai IPK-PWSCC Pitoyo Subandrio: Penanganan Banjir Mesti Terkoordinasi 

Suara Karya, 17 Maret 2007

Sumber:  http://tech.groups.yahoo.com/

Banjir beberapa waktu lalu memunculkan kembali sosok Pitoyo Subandrio (53), lelaki yang selalu muncul di saat banjir menggenangi hampir seluruh wilayah Jakarta. Dia-lah yang secara struktural memang memikul tanggung jawab terhadap masalah banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Untuk masalah air, Pitoyo, begitu panggilan akrabnya, tampaknya sudah sangat akrab sejak bergabung di Departemen Pekerjaan Umum sebagai staf teknik pada Proyek Sungai Bengawan Solo tahun 1980. Ia pernah pula bertugas di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, untuk proyek irigasi, antara tahun 1997 hingga tahun 2001.

Untuk penanganan sistem drainase air di Jakarta, Pitoyo mengaku mulai terlibat baru pada tahun 2003 sebagai staf pelaksana, kemudian sebagai Pimpinan Proyek Banjir Kanal Timur (BKT). Sekarang Pitoyo menjabat sebagai Kepala Balai Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (IPK-PWSCC), sejak tahun 2005.

Berbekal pendidikan S1 Fakultas Teknik Sipil UGM Yogyakarta dan sempat pula meneruskan pendidikan di Belanda pada IHE Delft jurusan hydraulic pada tahun 1986, Pitoyo merasa bahwa masalah air seolah sudah menjadi bagian dari hidupnya.

Sebagai Kepala Balai, Pitoyo bersikap tegas terhadap para stafnya. Dia pun selalu berusaha memberikan teladan yang benar dalam penanganan banjir di Jakarta. Tak jarang ia mengorbankan keluarga untuk tetap siaga di kantor, untuk memantau kemungkinan yang terjadinya banjir.

Tentang banjir kiriman, Pitoyo menandaskan, “Tidak ada istilah banjir kiriman, itu persepsi keliru. Sifat air adalah mengalir ke dataran yang lebih rendah, dan Jakarta sebagian besar wilayahnya berada di dataran rendah.”

Dengan alat telemetri yang dimilikinya ia dapat memantau curah hujan, ketinggian permukaan air dan debit air. Apabila debit air meningkat di Pintu Air Katulampa, Bogor, maka air akan tiba di Pintu Air Manggarai dalam waktu 16 jam. Jadi masih ada waktu untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat di pinggir sungai untuk mengungsi. Tetapi bagaimana jika masyarakatnya tidak mau mengungsi?

Banjir selalu menggenangi wilayah DKI Jakarta, setiap musim hujan. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah kota dan pemerintah pusat untuk meminimalkan kerusakan yang berujung pada kerugian bernilai ratusan miliar rupiah ini akibat banjir? Benarkah banjir akan selalu menjadi ancaman bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya?

Berikut wawancara wartawan HU Suara Karya Rully Ariefandi dan fotografer Eko Purwanto dengan Pitoyo Subandrio, di kantornya, Jakarta, baru-baru ini.

Bagaimana itu banjir sampai menggenangi hampir seluruh wilayah Jakarta belum lama ini?

Jakarta diperkirakan tidak akan bebas dari banjir. Salah satu penyebabnya adalah 40 persen dari 65 ribu hektare wilayah di Jakarta berada di dataran rendah. Di samping itu, banyak bangunan di bantaran sungai yang memang merupakan daerah dataran banjir.

Di DKI Jakarta juga terdapat 78 titik kawasan rawan banjir dan genangan air. Situasi tersebut diperburuk dengan 40 persen kawasan Ibu Kota yang memang termasuk dataran rendah, sehingga relatif rawan banjir. Sementara sungai-sungai semakin menderita akibat pencemaran, beban limbah, sedimentasi, dan tekanan lingkungan.

Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pengendalian banjir?

Banjir terjadi karena, antara lain, berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya daerah penampung air, dan tempat parkir air. Itu semua menambah beban terhadap sungai dan sistem pengendali banjir.

Ada dua hal yang berbeda, yaitu banjir dan permasalahan banjir. Untuk banjir, lebih banyak disebabkan oleh alam yang ada. Sementara permasalahan banjir lebih disebabkan oleh perilaku manusia yang memanfaatkan bantaran sungai dan tinggal di dataran rendah yang tidak sesuai dengan kaidah lingkungan.

Ditambah lagi banyak daerah yang berubah tata ruangnya sehingga memperluas kawasan banjir, yang umumnya kini dijadikan hunian oleh masyarakat. Jadi, kenyataannya masyarakat sendiri yang mendatangi banjir, bukan banjir yang mendatangi masyarakat.

Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk pengendalian banjir?

Pengendalian banjir perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dari hulu hingga hilirnya. Penanganannya harus secara struktural dan non-struktural.

Sudah saatnya ada koordinasi dan kerja sama lebih erat dan saling menguntungkan untuk proyek penanganan banjir. Jakarta, karena posisi geografisnya, tidak akan pernah bisa terhindar dari bencana banjir. Akan tetapi, itu bukan berarti lalu tidak perlu ada upaya untuk meminimalkan dampaknya.

Jakarta dilintasi 13 sungai yang semuanya berhulu di luar Jakarta. Kerusakan lingkungan di kawasan hulu, ditambah dengan pembangunan fisik yang tak ramah lingkungan di pinggiran hingga pusat kota Jakarta, menyebabkan sungai-sungai itu tak lagi mampu menampung curahan hujan yang tidak deras sekalipun.

Masih banyak lagi masalah yang harus dikerjasamakan atau diintegrasikan antara DKI Jakarta dengan daerah-daerah sekitarnya. Katakanlah soal air bersih, itu merupakan kebutuhan mendasar manusia. Jakarta tak mempunyai bahan bakunya. Jakarta selama ini bergantung pada pasokan dari Waduk Jatiluhur, Purwakarta, yang dialirkan lewat Kanal Tarum Barat alias Kali Malang.

Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah banjir?

Pemerintah telah berupaya mengatasi masalah banjir melalui pembangunan pengendali banjir dan normalisasi sungai dan saluran banjir. Namun prasarana tersebut memiliki kapasitas tertentu dan punya keterbatasan. Apabila aliran air melebihi kapasitas sistem pengendali banjir, maka kemungkinan terjadinya banjir tetap ada.

Untuk itu, selain upaya struktural, juga perlu adanya upaya nonstruktural melalui partisipasi aktif dari masyarakat untuk menanggulangi masalah banjir.

Saat ini pendekatan nonstruktural yang dilakukan, antara lain, adalah dengan early warning system, manajemen lingkungan, dan pengembangan standar operasi dan prosedur (SOP) penanganan banjir.

Masalah non-struktural ini besar artinya karena sebagian besar masyarakat masih kurang peduli terhadap lingkungan di bantaran sungai dan membuang sampah di aliran sungai.

Saat ini upaya kita adalah melakukan kombinasi antara upaya struktural dan nonstruktural. Kita sekarang ini coba membangun kesadaran masyarakat, terutama yang bermukim di bantaran sungai untuk memilih tempat hunian baru di lokasi yang sama dengan konsep rumah susun yang lokasinya dekat dengan lokasi semula.

Masyarakat harus lebih sadar bahwa selama ini mereka bermukim di daerah yang berbahaya, yang setiap saat selalu terancam banjir. Jika masyarakat sudah mendapatkan tempat yang layak dan aman, kita akan melanjutkan pembangunan struktural agar aliran air di sungai dapat dilanjutkan.

Apakah proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang menjadi andalan dalam menghadapi banjir akan bisa efektif?

Masalah banjir sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah Belanda pada tahun 1920 dengan membangun Banjir Kanal Barat untuk saluran air dari Manggarai ke arah Sungai Ciliwung yang kemudian dibuang ke laut untuk menghindari terjadinya banjir di daerah Kota. Mengenai pembangunan Banjir Kanal Timur, tergantung dari pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta. BKT semula direncanakan selesai tahun 2010. Tetapi kalau pembebasan tanah oleh Pemda DKI lebih cepat, maka pembangunannya akan lebih lancar.

Pembangunan Banjir Kanal Timur, kalau itu nantinya selesai, hanya menyelesaikan persoalan banjir di wilayah timur Jakarta. Di wilayah barat dan sebagian besar utara belum sepenuhnya bisa diatasi. Karena itu, yang harus dilakukan tidak cukup hanya koordinasi dengan daerah hulu seperti Depok, Bogor, dan Cianjur. Apalagi itu sering tidak ada tindak-lanjutnya.

Bagaimana dukungan dari masyarakat selama ini?

Sekarang ini kondisinya semua sistem dan jaringan infrastruktur belum sepenuhnya bisa diselesaikan, dengan permasalahan yang ada. Kita lihat kenyataanya, pembangunan sodetan sungai dan saluran Banjir Kanal Timur dan Barat saat ini masih terbengkalai akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya sarana dan prasarana yang sudah direncanakan tersebut.

Langkah apa yang akan dilakukan untuk menghadapi kemungkinan banjir yang akan datang?

Dengan kejadian banjir kemarin itu, sekarang ini pemerintah pusat telah fokus untuk membentuk tim nasional penanganan banjir, bersifat koordinatif dari masing-masing departemen yang terkait, dan pemda.
Departemen Pekerjaan Umum sendiri nantinya akan di fokuskan pada pembangunan infrastruktur saluran air mulai dari pembangunan sistem Banjir Kanal Barat dan Timur. Sementara pemda sendiri akan berupaya untuk melakukan pembangunan folder-folder.

Sedangkan di hulu, seperti di daerah Jawa Barat dan Banten, akan dilakukan pembangunan situ-situ. Departemen Kehutanan akan melakukan penghijauan, sementara itu peran Kementerian Lingkungan Hidup akan ditingkatkan.

Tim ini akan bekerja sesuai dengan instruksi presiden (inpres) yang saat ini sudah dibuat konsepnya, tinggal menunggu keputusan dari Presiden.
Apakah upaya yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tim koordinasi ini bisa efektif?

Kita harapkan demikian, mengingat sifat masyarakat kita yang pelupa sehingga dengan mudah melupakan kejadian yang baru saja terjadi. Dengan adanya tim koordinasi-dengan tugas dan perannya masing-masing-diharapkan akan bisa memantau dan melakukan pengawasan dengan lebih baik.

Tetapi, peran dari masyarakat dan media pun sangat penting untuk ikut mengawasi dan memantau karja dari tim koordinasi tersebut.

Kita harapkan Inpres tersebut bisa segera dikeluarkan sehingga tim koordinasi pun bisa segera melakukan tugasnya, dengan didukung anggaran yang memadai.***

Juli 2010

Pitoyo S, Direktur Sungai dan Pantai

Sumber:  http://nasional.kompas.com/28 Juli 2010 

Robert Adhi Ksp/KOMPAS
Direktur Sungai dan Pantai Pitoyo Subandrio dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto

JAKARTA, KOMPAS.com – Setelah sukses memimpin proyek Banjir Kanal Timur, Pitoyo Subandrio yang sebelumnya Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, kini menjabat Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum.

Pitoyo Subandrio yang juga pimpinan proyek Banjir Kanal Timur (BKT) itu menduduki jabatan baru sejak hari Jumat pekan lalu.

“Saya akan berusaha menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai, antara lain Bendungan Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, dan Bendungan Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah,” kata Pitoyo dalam percakapan dengan Kompas.com, Rabu (28/7/10).

Bendungan Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, direncanakan selesai tahun 2013. Saat ini pembangunan fisik Bendungan Jatigede sudah memasuki tahapan pembangunan saluran pelimpah (diversion tunnel). Pekerjaan pembangunan fisik mencapai 18,6 persen dari rencana 19,3 persen tahun ini.

Sedangkan Bendungan Jatibarang di Semarang, Jawa Tengah, akan dibangun di Sungai Kreo. Sungai ini merupakan anak Sungai Garang di Semarang Barat, dengan daerah tangkapan seluas 54 km², luas genangan 110 Ha, dan volume tampungan total sebesar 20 juta m³. Bila sudah terbangun bendungan ini mempunyai fungsi pokok sebagai pengendali banjir, penyedia air baku dengan kapasitas 2,4 liter/detik, dan penyedia tenaga listrik sebesar 1,5 megawatt.

Tugas pokok

Tugas Direktorat Sungai dan Pantai adalah melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Sungai, Pantai, Waduk, dan Danau menyelenggarakan fungsi pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau; dan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau.

Selain itu, direktorat ini juga melakukan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau; pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau; serta pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau.

One Comment on “Pitoyo Subandrio”

  1. Dwi Says:

    Bapak, you are so cool…..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: