Agung Rulianto, dkk (Tempo)

Basah di Hulu, Banjir di Jakarta? 

Agung Rulianto, Gita W. Laksmini, Upiek Supriyatun

Sumber:http://majalah.tempointeraktif.com/ 11 Februari 2002

KABUT tebal membungkus kawasan Puncak di Bogor, Jawa Barat. Sesekali udara basah itu mengental dan menjadi gerimis, lalu berlanjut dengan hujan deras. Hujan lebat yang terjadi setiap hari pekan lalu itu memaksa Nandang Hidayat, 62 tahun, menjenguk kebun wortel dan tomatnya.

Delapan tahun lalu, kebunnya yang terletak 300 meter dari bibir Sungai Ciliwung itu te-rendam air. Saat itu, warga Cisarua, Bogor, ini hanya bisa memanen sayuran busuk. Dia khawatir kejadian serupa terjadi lagi. Apalagi, setiap jam, televisi mengabarkan Jakarta kebanjiran, antara lain, akibat kiriman air bah dari Bogor.

Setiap musim hujan, debit air Ciliwung, sebagai muara puluhan sungai di kawasan Puncak, sering naik dalam sepuluh tahun terakhir. Puncak berikut Bogor dan Cianjur dianggap gagal menjalankan fungsinya sebagai daerah resapan air.

Sejak 35 tahun lalu, wilayah ini sudah banyak berubah. Besutan hijau daun berganti menjadi warna merah genting vila dan real estate. Bahkan daerah kritis yang kemiringannya lebih dari 45 derajat pun menjadi tembok. Akibatnya, kemampuannya untuk menjadi kawasan resapan air menurun menjadi tinggal separuhnya.

Sayangnya, pembangunan vila dan real estate nyaris tak dapat direm. Bahkan Pemerintah Daerah Bogor dan Cianjur sendiri tak punya data pasti berapa jumlah bangunan di kawasan tersebut. Yang pasti, izin mendirikan bangunan (IMB) yang pernah dikeluarkan Dinas Cipta Karya Bogor berjumlah 477 lembar. Jumlah itu diperkirakan hanya 20 persen dari semua bangunan yang ada di sana.

Sisanya? Apa lagi kalau bukan bangunan liar. Sebab, sejak lima tahun lalu, izin membangun di Puncak tak lagi keluar. Akibatnya, vila-vila liar itu didirikan di atas lahan konservasi air dan tanah. Bangunan resmi pun sering menyimpang dari izin. Perbandingan luas bangunan dan tanah yang harusnya hanya satu berbanding sepuluh-misalnya di atas tanah 1.000 meter persegi hanya boleh ada bangunan 100 meter persegi-dilanggar.

Pemerintah daerah memang tak tinggal diam. Sejak 20 tahun lalu, mereka menjalankan operasi Wibawa Praja. Mereka membongkar bangunan vila yang melenceng dari izin atau yang tak bersurat. Sayangnya, pembongkaran ini berjalan lamban. Hingga kini, baru sekitar 100 bangunan yang dibongkar. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya vila milik pejabat Jakarta, sehingga aparat daerah tak berani menindaknya. Padahal aparat sudah punya tameng hukum yang cukup kuat.

Presiden sudah tiga kali mengeluarkan surat keputusan (keppres) yang mengatur kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur) ini. Keppres pertama keluar 19 tahun lalu. Namun, masalah muncul ketika penduduk Jakarta membutuhkan sarana rekreasi dan adanya booming real estate pada periode itu. Akibatnya, keppres ini perlu dipoles kembali.

Dua tahun kemudian, muncullah keppres nomor 79 yang menetapkan rencana dan bentuk pengendalian. Surat itu lebih banyak mengatur kegiatan pariwisata dan pengembangan kegiatan usaha. Ternyata surat kedua ini pun gagal mengembalikan fungsi Bopunjur sebagai tempat parkir air hujan.

Makanya, dua tahun lalu, pemerintah mencoba lagi lewat keppres nomor 114 dengan bobot pada konservasi air dan tanah. Dalam Keppres Nomor 114 Tahun 1999, kawasan Bopunjur disebut sebagai kawasan tertentu. Artinya, wilayah ini ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan sebagai kawasan konservasi air dan tanah.

Dari luas sekitar 420 hektare, 30 persennya harus kembali menjadi kawasan hijau, antara lain hutan lindung, cagar alam, taman nasional, dan taman wisata alam. Lebih dari 70 persen kawasan hijau itu berada di sekitar Puncak. “Sampai kini, pelaksanaannya tidak ada yang jalan,” kata Ir. Sjarifudin Akil, Direktur Jenderal Penataan Ruang Depertemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Padahal, dalam keppres terbaru, program ini harusnya menjadi prioritas dengan penanganan khusus. Delapan menteri dilibatkan, dari Menteri Lingkungan Hidup hingga Menteri Pertambangan dan Energi.

Meskipun program itu punya jarak waktu 15 tahun (hingga 2014), sampai kini baru di atas kertas. Padahal proyek Bopunjur ini me-rupakan bagian dari penanggulangan banjir dan usaha revitalisasi dan penataan di tingkat nasional yang mendapat anggaran Rp 17 triliun. “Momentum banjir ini akan kita pakai untuk mempercepat terlaksananya revitalisasi program ini,” ungkap Sjarifudin.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim sudah pasang badan. Dia menantang Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk mulai membongkar bangunan liar di Puncak. Untuk percobaan, dia meminta Restoran Rindu Alam, yang berdiri di kawasan lindung, dibongkar. “Kalau yang satu ini berhasil, yang lain pasti lancar. Jika ada tekanan politik, datang ke saya,” katanya.

Menurut Ir. Siswoko dari Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia, menghentikan izin baru pembangunan di kawasan Puncak memang sudah pas, tapi membongkar ratusan bangunan dan mengembalikannya menjadi hutan adalah program yang mustahil. Dia memberikan contoh kawasan pegunungan di Jepang.

Di sana, setiap rumah wajib punya sumur resapan. Kemudian, lapangan terbuka-lapangan tenis, misalnya-harus dibuat lebih rendah dan berfungsi sebagai penampung air hujan sementara. Danau buatan itu bisa menampung air hujan selama dua atau tiga hari sebelum air secara bertahap dibuang ke sungai. “Prinsipnya, air di hulu ditahan selama mungkin di hulu, sementara di bagian hilir air dibuang secepatnya ke laut,” kata Siswoko.

Kepala Dinas Cipta Karya Bogor, Adrian Aria Kusumah, keberatan jika wilayahnya dituding sebagai penyebab banjir di Jakarta. “Di mana letak kesalahan kami?” dia bertanya.

Selama dua pekan terakhir, ketinggian air di Bendung Katulampa normal-normal saja, berkisar antara 100 dan 113 sentimeter. Ketinggian air baru membahayakan jika berada pada angka 150 hingga 200 sentimeter. Jika ketinggian air mencapai dua meter, itu berarti debit air yang melaju ke Jakarta mencapai 16 ribu meter kubik per detik.

Adrian mencatat debit air tertinggi terjadi delapan tahun lalu-sekitar 28 ribu meter kubik per detik-sehingga air meluap hingga ke luar tanggul. Namun, saat itu Jakarta tidak tenggelam seperti saat ini. Jadi bukan di hulu? Agung Rulianto, Gita W. Laksmini, Upiek Supriyatun (Bogor)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: