Berita 2003

Februari 2003

Banjir Jakarta, Belanda Bantu Rp 3 Miliar Atasi Banjir

Sumber: http://arsip.gatra.com/  20 Pebruari 2003

Pemerintah Belanda memberikan hibah senilai Rp 3 miliar untuk mengatasi bencana banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya, khususnya di sepanjang daerah aliran Sungai Ciliwung.

Direktur Perumahan dan Permukiman Wilayah Tengah Depkimpraswil, Endang Widayati di Jakarta, Kamis mengatakan, hibah Belanda itu diberikan berupa bantuan teknik bagi penataan ruang permukiman, batas wilayah sungai, sampah dan drainase.

“Pemerintah berharap dari program yang berlangsung selama dua tahun ini masyarakat bisa hidup lebih sehat, meski berhimpitan. Kalau dahulu lingkungannya terkesan sumpek, sekarang punya prasarana dan sarana lingkungan yang layak huni,” katanya.

Menurut dia, pemberian hibah itu merupakan lanjutan dari kesepakatan antara Kementerian Belanda, Menkimpraswil dan Meneg LH yang dilakukan tahun 2002 tentang manajemen air, infrastruktur, perumahan dan tata ruang dengan fokus di bantaran Sungai Ciliwung.

Bantuan diberikan untuk membiayai sembilan program dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif.

Kesembilan program tersebut adalah kajian terpadu penetapan batas wilayah Sungai Ciliwung, tata ruang kawasan Bidaracina, sosialisasi program pegaturan dan penataan perumahan dan permukiman dan perkuatan organisasi masyarakat.

Selain itu, program lainnya berupa penanganan sampah dengan peran serta masyarakat, kampanye penataan ruang Sungai Ciliwung, perkuatan ekonomi penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, perbaikan Kampung Bidaracina dan manajemen kualitas air Sungai Ciliwung.

Endang mengatakan, terpilihnya kawasan Bidaracina sebagai lokasi program dikarenakan daerah yang terletak di bantaran Sungai Ciliwung tersebut merupakan langganan banjir dan mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi.

“Pada tahap awal ini bantuan Pemerintah Belanda yang diberikan untuk Bidaracina akan dilaksanakan di lima RW, dari 18 RW yang ada,” ujarnya.

Menyangkut masalah ganti rugi tanah, Endang menjelaskan, sebenarnya ganti rugi tidak dapat diberikan, karena tanah yang ditempati adalah milik negara.

“Sesuai ketentuan, memang warga tidak mempunyai hak untuk menghuni. Namun, sesuai kesepakatan yang ada, kemungkinan ganti rugi paling hanya tinggi 25 persen dari NJOP (nilai jual obyek pajak),” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya tetap akan melakukan dialog dengan masyarakat mengenai masalah ganti rugi tersebut.

“Namun, kita juga sesuaikan dengan ketentuan yang ada seperti bentuk rumahnya harus sesuai dengan SK Menkimpraswil No 403/KPTS/2002 tertanggal 2 Desember 2002 tentang Rumah Sederhana Sehat (RSS),” katanya. [Tma, Ant]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: