Berita 2007

Februari 2007  

Presiden Nyebur ke Lokasi Banjir

Sumber:  http://www.tempo.co.id/ 02 Pebruari 2007

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut merasakan banjir di Jakarta dengan ikut nyebur ke bantaran kali Ciliwung yang sedang meluap. Lokasi banjir yang dikunjungi berada di Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Sekitar pukul 16.00 WIB, rombongan Presiden ini bergerak meninggalkan kediaman pribadi di Puri Cikeas untuk meninjau lokasi banjir di Jakarta. Ikut dalam rombongan ini Ibu Ani Yudhoyono, Sekertaris Kabinet Sudi Silalahi, Juru Bicara Presiden Andi Malaranggeng dan Dino Pati Djalal.

Presiden hanya menumpang Toyota Land Cruiser warna hitam dengan nomor polisi B 307 YD. Sesampainya di Jalan Jati Negara Barat, dia turun dari mobil dan berjalan menuju bantaran kali Ciliwung. Jalan ini tidak luput dari banjir sehingga tidak dapat dilalui kendaraan. Di tempat ini,ketinggian air mencapai selutut Presiden. Celana yang dikenakannya pun basah oleh air banjir.

Setelah melihat banjir, Presiden kemudian meninjau lokasi pengungsian warga yang terkena banjir di gedung sekolah Santa Maria. Ribuan warga memadati jalan yang dilalui rombogan Presiden. Beberapa orang mengungsi bersalaman dengan Presiden dan Ibu Ani Yudhoyono.

Di sela-sela meninjau lokasi banjir, Presiden mengatakan dalam jangka menengah dan panjang pemerintah DKI Jakarta harus bekerja sama dengan pemerintah Bogor, Bekasi, dan Tangerang untuk mengatasi banjir ini. “Kalau tidak ya akan begini terus,” kata Presiden. Pemerintah Pusat, kata dia juga akan membantu mengatasi banjir tahunan ini.

Presiden mengaku terus memantau perkembangan banjir dari berita di televisi. Untuk membantu korban banjir, kata Presiden, pemerintah telah menyediakan pos-pos pengungsian yang dilengkapi logistik dan tenaga kesehatan. Di mengatakan polisi dan TNI membantu evakuasi warga yang terkena banjir.

Dengan mengenakan jaket warna hitam, Presiden dan Ibu Ani Yudhoyono sekitar pukul 17.15 meninggalkan lokasi.  SUTARTO

Warga di Bantaran Ciliwung akan Ditransmigrasikan 

Sumber: http://news.detik.com/05 Mei 2007 

Jakarta Demi mencegah terulangnya musibah banjir di ibukota, daerah bantaran sungai harus bebas dari pemukiman. Karena itu, warga yang ada di bantaran sungai, termasuk Sungai Ciliwung, akan ditransmigrasikan. Daerah bantaran sungai akan difungsikan kembali untuk mengalirkan air.

Demikian keinginan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Soeparno. Menurut dia, warga yang hidup di bantaran sungai – yang sebagian besar berekonomi lemah – harus dipindahkan. Salah satu caranya, dipindahkan ke luar Jawa lewat program transmigrasi.

“Sesuai UU Sumber Daya Air, secara hukum masyarakat pada dasarnya tak boleh tempati bantaran sungai. Law enforcement harus kita kembalikan,” kata Menakertrans Erman Soeparno usai rakor di Kantor Presiden, Jakarta (5/2/2007).

Menurut Erman, upaya penegakan hukum itu akan dilakukan bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta. Kunci Keberhasilannya ada di upaya sosialisasi program tranmigrasi pada warga yang bermukim di bantaran sungai. “Besok kita akan paparkan di Pemda,” sambung dia.

Seperti transmigran sebelumnya, para transmigran asal DKI mendapatkan fasilitas sama, seperti rumah, lahan garapan dan jaminan hidup tahun pertama. Pelatihan perikanan atau pertanian diberikan sebelum mereka diberangkatkan.

“Jangan bayangkan transmigrasinya seperti dulu. Kita ada konsep holistik & komprehensif membangun kota mandiri-terpadu di kawasan tranmigrasi. Tahun ini kita mulai,” sambung menteri asal PKB ini.

Saat banjir melanda ibukota lima tahun lalu, usulan transmigrasi warga bantaran sungai juga muncul. Tapi toh kenyataannya sejauh ini belum ada realisasi yang signifikan. (lh/asy)

Usulan Bang Yos Dicibir Warga, Transmigrasi No! 

Sumber:http://news.detik.com/ 05 Februari 2007 

Jakarta Transmigrasi jadi kata yang menakutkan bagi warga korban banjir di bantaran Sungai Ciliwung. Nyaris semua warga menolak tawaran Bang Yos itu. “Kalo ke Pondok Indah sih mau!”

Nyaris semua warga yang ditanyai menolak usulan itu. Mereka memilih berbasah-basah di Jakarta ketimbang jadi petani di daerah. “Kali (Ciliwung)-nya aja yang diperbaiki. Saya sih pergi nggak mungkin. Saya asli orang Jakarta, masak mau dipindah begitu aja,” cetus Sodik (40), warga RT 3 RW 7, Kelurahan Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, Senin (5/2/2007).

Sidik mengaku beristrikan wanita dari suku Jawa. Di kampungnya, sang istri memiliki tanah yang cukup luas. “Itu pun saya nggak mau hidup di sana,” tegasnya. Setali tiga uang, Aluwi Saleh (60), warga RT 2 RW 7, juga menolak dipindahkan ke luar Jawa. “Yang namanya transmigrasi kan pertanian, bercocok tanam, di situ kita nggak mampu,” kilahnya.

Tolakan keras juga disampaikan Hamzah (41), warga RT 9 RW 5, Kelurahan Cawang. Rumah Hamzah yang hanya berjarak 50 meter dari Ciliwung mengalami rusak berat akibat terjangan air. Dia menolak transmigrasi karena merasa tidak memiliki ketrampilan apa-apa. “Pokoknya kalau belum punya mental petani, jangan coba-coba deh. Kalau hanya untuk hindari banjir, nggak mau! Kita ini bukan petani, mau dipaksain aja. Sekali pun rumah saya rusak berat, saya tetap tidak mau pindah,” cetusnya dengan nada tinggi.

Hamzah menuturkan, beberapa tahun lalu ada sekitar 10 orang di tempat tinggalnya yang diberangkatkan transmigrasi ke Bengkulu. “KTP-nya sudah diganti, hasilnya nol. Di sana cuma ngawinin anaknya doang!” tandas dia.

Sedangkan Usman (60), warga RT 9 RW 5 menolak menjawab. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil mencibirkan bibirnya. Senada dengan warga lainnya, seorang ibu warga RT 3 RT 7 yang menolak disebutkan namanya juga tidak bersedia dipindahkan ke daerah lain. “Kalau pindah ke Pondok Indah sih mau. Di sana ngapain? Nanam jagung?” tanyanya kesal. (umi/sss)

Departemen Pekerjaan Umum Usulkan Sudet Ciliwung-Cisadane

Sumber: http://www.tempo.co/read/ 08 Februari 2007

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Departemen Pekerjaan Umum kembali mengusulkan penyudetan sungai Ciliwung-Cisadane (Cilicis) untuk mengantisipasi banjir yang kerap melanda Jakarta tiap tahun. Rencana ini, menurut Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Roestam Sjarief, telah ada sejak lima tahun silam tapi Pemerintah Provinsi dan masyarakat Banten, khususnya Tangerang, menolak rencana ini.

“Kemarin di Dirjen SDA telah diadakan pertemuan dengan seluruh instansi yang terlibat,” kata Roestam seusai membuka rapat kerja di departemennya. Menurut dia, mempertimbangkan banjir yang luar biasa di tahun ini, rencana induk ini dibahas kembali dan di up date. Hasilnya, sudetan anggap sangat
penting.

Dari hasil pertemuan kemarin, Roestam melanjutkan, Pemerintah Daerah Banten menyatakan menerima gagasan pembuatan sudetan. “Kelihatannya, pemda sudah dapat menerima.”

Cak Imin Nyemplung ke Bantaran Kali Ciliwung

Sumber:http://www.rakyatmerdeka.co.id/  08 Februari 2007

Jakarta, Rakyat Merdeka. Tak mau ketinggalan dengan politisi lainnya, pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa Kamis siang ini (8/2) mengunjungi korban banjir di bantaran Sungai Ciliwung.

Rombongan PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, tiba sekitar pukul 13.30 di Jalan Bukit Duri Tanjakan RT 10/12 Kelurahan Bukit Duri Jakarta Selatan. Selain Cak Imin, tampak Sekretaris Fraksi PKB Helmy Faisal Zaini, dan anggota Komisi XI Aryo Wijanarko.

Bukit Duri Tanjakan merupakan salah satu wilayah terparah yang terendam banjir Ibukota. Wilayah yang persis berada di bantaran sungai tersebut terendam banjir hingga setinggi dua meter pada hari Minggu lalu (4/2).

Kepada warga korban banjir, Cak Imin menyerahkan bantuan sebanyak satu truk, yang berisi selimut, makanan, dan obat-obatan. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPR ini sempat meninjau musola dan madrasah Al Insaniah yang kemarin terendam banjir akibat luapan Sungai Ciliwung.

Letak madrasah itu persis di samping kali, dan di lantai dua bangunan terdapat musola. Bangunan tersebut tenggelam pada Jumat lalu, akibat luapan sungai. Dengan menggunakan sepatu bot, Cak Imin memasuki bangunan, dan menyaksikan sisa-sisa lumpur menempel di lantai.

Cak Imin semula akan menggunakan perahu karet untuk menjumpai konstituennya di sana. Namun derasnya aliran sungai mengurungkan niat tersebut. Sebagai gantinya, Cak Imin menggunakan sepatu bot, dan berbincang dengan warga di sana.

Dalam perbincangan, keponakannya Gus Dur itu mengatakan, dana yang dimiliki Pemprov DKI yang dinilai tidak efektif, agar dialokasikan untuk korban banjir.

Cak Imin juga setuju usulan Menakertrans Erman Suparno dan Pemprov DKI untuk memindahkan penduduk di bantaran Sungai Ciliwung ke wilayah transmigrasi. Namun, katanya, daerah transmigrasi itu harus lebih maju, atau setidaknya, tidak beda jauh dengan wilayah Jakarta. adi

Sodetan Ciliwing-Cisadane Butuh Tiga Tahun

Sumber: http://www.tempo.co.id/ 09 Pebruari 2007

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pembangunan sodetan atau terowongan (tunnel) air antara sungai Ciliwung-Cisadane, Bogor, Jawa Barat, diperkirakan akan memakan waktu paling lama tiga tahun. Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Pitoyo Subandrio, waktu selama itu juga akan digunakan untuk melakukan normalisasi sungai Cisadane.

Pitoyo menjelaskan, pembuatan terowongan air yang telah direncanakan sejak 2002 itu hanya bisa dilaksanakan jika sungai Cisadane telah dinormalisir (mengembalikan kembali ke fungsi semula). “Sepanjang hilir Cisadane akan dinormalisir,” ujar Pitoyo, Jumat (10/2).

Normalisir itu, kata dia, salah satunya adalah dengan mengembalikan fungsi bantaran sungai. “Bantaran yang digunakan oleh masyarakat seperti bengkel, harus pindah,” kata Pitoyo. Dia menambahkan, daerah bantaran yang sudah dinormalisasi akan dibangun tanggul untuk menahan limpasan air.

Rencana pembuatan tunnel ini kembali mencuat setelah Departemen Pekerjaan Umum berencana merealisasikannya sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi banjir yang melanda DKI Jakarta. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Roestam Sjarief mengatakan terowongan sepanjang 900 meter itu didesain untuk menampung kapasitas air hingga 600 meter kubik per detik.

Menurut Pitoyo, pembangunan terowongan itu akan dilakukan di daerah Bogor Selatan. “Jarak antara sungai Ciliwung-Cisadane tidak sampai satu kilometer,” ujarnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, di terowongan itu akan ada pintu air yang dapat mengatur ketinggian air dari Ciliwung ke Cisadane.

Menanggapi pernyataan Pemerintah Kota Tangerang yang menolak rencana penyudetan ini, dia menjelaskan, dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air beberapa hari lalu itu, pihak-pihak yang terkait rencana ini telah menyatakan persetujuannya. “Dinas Pekerjaan Umum dari Banten menyatakan tidak keberatan,” kata dia. Pitoyo mengatakan, pihaknya minta Gubernur Banten membuat surat untuk legal formal.

Pada 2002, pemerintah pernah mendapatkan bantuan dana dari Japan Bank International for Cooperation (JBIC) sebesar Rp 1,3 triliun untuk melakukan proyek ini. Karena tak kunjung dilaksanakan, dana itu pun akhirnya dikembalikan.   RIEKA RAHADIANA

Bupati Ajukan Syarat Untuk Sodetan Ciliwung- Cisadane

Sumber:  http://www.tempo.co.id/ 11 Pebruari 2007 

TEMPO Interaktif, Jakarta:

Bupati Tangerang Ismet Iskandar akan menyetujui rencana Pemerintah untuk menyodet sungai Ciliwung-Cisadane, asalkan Tangerang dibuatkan bendungan dan tandon. Kalau kedua infrastruktur itu tak dibuat, Tangerang akan kebanjiran.

“Saya tidak mau, rakyat saya yang kerendem akibat sodetan itu,” ujar Ismet. Menurut dia, tanpa sodetan, saat banjir pekan lalu, air di sungai Cisadane meluap dan merendam beberapa kampung di Tangerang.

Seperti diwartakan sebelumnya, Pemerintah berencana membangun terowongan air antara Sungai Ciliwung dan Cisadane, Bogor Jawa Barat. Untuk itu diperlukan sodetan di Sungai Ciliwung-Cisadane.

Dengan adanya sodetan, kata Ismet, aliran air di sungai Ciliwung dialihkan ke Cisadane. Air dari Cisadane harus di tampung di bendungan dan tandon air. Jika tidak, air akan meluap dan membuat Tangerang kebanjiran.

“Setidaknya Tangerang memerlukan dua bendungan,” ujarnya. Satu di utara dan satu di Selatan. Bendungan itu berfungsi untuk mengontrol arus air saat debitnya melampaui kondisi normal. Adapun tandon berfungsi sebagai pengendali luapan air dan tempat persediaan air.

“Setelah bendungan dan tandon dibuat, silakan lakukan penyodetan. Kan malu juga kalau Ibu kota sering terendam banjir,” ujarnya.    Joniansyah

Ciliwung-Cisadane Batal Disodet

Sumber: http://www.tempo.co.id/ 12 Pebruari 2007 

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Rencana penyodetan antara sungai Ciliwung dan sungai Cisadane batal dilaksanakan. “Pak Wapres (Jusuf Kalla) kurang berkenang, karena terlalu politis masalahnya,” tutur Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Perhubungan Siswoko di kantornya, hari ini.

Penyodetan itu pun, menurut dia, dinilai kurang tepat, karena kedua sungai ini sama-sama meluap saat musim banjir. Penyodetan Ciliwung-Cisadane
sudah direncanakan sejak 2002. Bangunan sepanjang 800 meter semula akan dibangun di Katulampa, Bogor, dengan dana bantuan Jepang senilai Rp 2,7 triliun.

Sebagai gantinya, tutur Siswoko, aliran air sungai Ciliwung akan dioptimalkan. Rencana ini dibagi menjadi dua pekerjaan: dari Manggarai (Jakarta) ke arah hilir dan dari Manggarai ke arah hulu.

Pekerjaan dari Manggarai ke hilir, dia melanjutkan, adalah dengan menambah kapasitas Banjir Kanal Barat. Sebab, setiap lima tahunan sejak 1996 banjir selalu melimpah. Langkahnya, bibir kanal akan ditinggikan 0,5 meter sampai 1 meter. Saluran kanal juga akan diperbaiki dan dibersihkan dari sampah.

Sedangkan optimalisasi sungai Ciliwung ke arah hulu, tepatnya dari Pintu Air
Manggarai sampai Jembatan Kalibata (Jakarta), pekerjaan yang akan dilakukan adalah normalisasi sungai. Caranya, sungai akan diperlebar hingga 60 meter, dan bagian tengahnya diperdalam. “Sekarang paling lebarnya 10 meter,” kata Siswoko.    HARUN MAHBUB

SUNGAI CILIWUNG AKAN DITATA & DILEBARKAN

Sumber: http://www1.pu.go.id/  13 Februari 2007 

Dirjen Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum, Siswoko mengungkapkan pemerintah akan melakukan penataan Sungai Ciliwung guna mengatasi permasalahan banjir di Jakarta. Pelebaran Sungai Ciliwung yang saat ini hanya sekitar 10 meter akan dilakukan menjadi sekitar 30 meter. Pada sisi kanan-kiri sungai masing-masing akan dibangun jalan inspeksi dengan lebar 15 meter. Dengan model seperti itu maka sangat dimungkinkan dilakukan pengerukan bila Sungai Ciliwung mengalami sedimentasi.

“Penataan Sungai akan dilakukan mulai dari Pintu Air Manggarai sampai Kalibata,” jelas Siswoko, kemarin di Jakarta.

Dikatakan, program mendesak pemerintah dalam menangani masalah banjir di DKI Jakarta yakni mempercepat pembangunan Banjir Kanal Timur dan meninggikan tanggul di Banjir Kanal Barat (BKB) setinggi satu meter, dimulai dari pintu air Karet sampai Jembatan Latumenten, Jakarta Barat.

Menurut Dirjen SDA, meski program mendesak itu nantinya rampung dikerjakan, tidak berarti Jakarta terbebas dari masalah banjir. Pasalnya, selain karena topografinya DKI Jakarta berada di dataran rendah, juga banyak faktor lain yang menyebabkan Ibukota negara dilanda banjir.

Faktor lain seperti tumpukan sampah di sungai, rumah dibantaran sungai, bangunan silang (jembatan) dan meningkatnya tingkat kerusakan lingkungan di daerah hulu juga menjadi penyebab banjir lainnya.

Siswoko menegaskan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah hanyalah bersifat meminimalisir meluasnya genangan akibat banjir. Bukan menghilangkan banjir. Pada prinsipnya, tambah Dirjen SDA air selalu mengalir ketempat yang lebih rendah. Sementara itu Jakarta 40% wilayahnya terletak di dataran rendah. “Bukan hal aneh bila banjir melanda Jakarta,” ungkapnya.

Sementara program jangka panjang yang akan dilakukan pemerintah yakni merelokasi permukiman disepanjang bantaran sungai ke rumah susun yang disediakan Pemda DKI Jakarta. Selain itu, pembuatan sumur resapan dan kolam-kolam penampung air hujan di kawasan hunian dibagian hulu (Bopuncur). “Dengan cara itu diharapkan dapat mengerem (membatasi) laju air yang mengalir ke wilayah hilir. ” tegas Siswoko.

Diakui Siswoko, tidak mudah memulihkan lingkungan di hulu yang kini terlanjur rusak. Terlebih lagi, mereka telah mengantongi izin. Menurutnya, lebih bijak bila mereka bersedia memberikan insentif dan dis-insentif sebagaimana yang akan digariskan dalam UU Penataan Ruang.

Penanganan masalah banjir merupakan urusan bersama. Untuk itu kepedulian dan kesepahaman sangat diharapkan dari semua pihak. Proyek BKT akan berjalan lancar bila masyarakat memahami upaya yang dilaksanakan pemerintah. “Kami percaya bila semuanya telah saling memahami, maka persoalan banjir di DKI dapat segera teratasi,” tegas Siswoko. (Sony)

Pusat Komunikasi Publik. 130207

PROGRAM TRANSMIGRASI UNTUK WARGA BANTARAN CILIWUNG

Warta Berita – Radio Nederland, 15 Februari 2007 

Sumber: http://jakartabanjir.wordpress.com/

Pengantar: Warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung nyaris selalu dituding sebagai salah satu penyebab banjir Jakarta. Mereka menciutkan sungai, mereka membuang sampah sembarang ke dalam kali begitu seterusnya cercaan itu. Pemerintah pusat pun mengusulkan supaya mereka ditransmigrasikan saja. Realistiskah rencana ini? Simak laporan Citra Prastuti dan Fariansyah berikut ini.

Kelompok masyarakat yang nyaris selalu disalahkan saat banjir menggenangi Jakarta adalah mereka yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung.

Gubernur Jakarta, Sutiyoso.

Sutiyoso: Mau suka mau tidak mereka memberikan kontribusi banjir karena sungai yang tadinya mengalirkan hujan ke laut makin terganggu. Direklamasi jadi makin ciut, tadinya lebar 75 meter jadi 25 meter. Makin ciut dan makin dangkal karena apa saja dibuang ke sungai, bukan hanya sampah. Di situ ada kursi, kasur. Budaya tadi itu sudah puluhan tahun, karena itu ini pekerjaan sangat besar.

Ada banyak cara untuk memindahkan warga bantara Sungari Ciliwung. Cara paling radikal tentu saja penggusuran, yang sudah kerap terjadi tahun 2003. Cara lain yang lebih bersahabat adalah membangun rumah susun panggung. Tahun ini konon akan dilakukan pematangan soal ini di tingkat provinsi. Jika gol, akan ada anggaran untuk rumah susun panggung tahun depan.

Gubernur Sutiyoso meminta pemerintah pusat juga ikut turun tangan.

Sutiyoso: Ya tentu itu. Sudah kita lakukan. Hanya DKI yang biayai ya tidak bisa cepat. Kalau pemerintah pusat bantu rumah susun massal, pasti pemindahan lebih cepat. 74 ribu yang akan kita pindahkan. Itu program sangat baik, supaya ada penyebaran. Terlalu padat di Jawa, terutama Jakarta.

Usul lain yang diajukan pemerintah adalah transmigrasi warga bantaran Sungai Ciliwung.

Menteri Transmigrasi Erman Suparno.

Erman Suparno: Pemerintah sudah baik dengan sediakan transmigrasi, lahan diberi minimum 2,5 hektar, rumah dibangunkan, jaminan hidup 1 tahun diberikan. Dan juga depnakertrans punya konsep yang secara holistik dan komprehensif yang namanya pembangunan kota terpadu mandiri di tempat transmigrasi. Jangan bayangkan yang konvensional seperti dulu, pindah begitu saja. Konsep secara baik.

Transmigrasi memang bukan hal baru. Setidaknya sudah dilansir tahun 2002, ketika banjir besar melanda Jakarta. Lima tahun kemudian, tahun 2007 ini, ketika banjir besar kembali melanda Jakarta, usul itu muncul lagi.

Mentrans Erman menegaskan, konsep transmigrasi kali ini tak lagi seperti zaman baheula dulu. Transmigrasi masa kini diberi label ‘Kota Terpadu Mandiri’.

Apa saja yang bakal diperoleh para calon transmigran?

Erman Suparno: Rumah tipe 36, jaminan hidup setahun, tanah 2,5 ha, dilatih dulu di Balai Latihan Transmigrasi, pertanian, perkebunan atau perikanan selama maks 4 bulan. Selama training juga dijamin makannya. Ada di APBN, kita siapkan. Untuk tahun 2007 ini, dana 900M.

Erman menyebut beberapa lokasi yang sudah menerapkan konsep Kota Terpadu Mandiri. Di antaranya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Tulang Bawang di Lampung, serta Luwuk Timur, Sulawesi Selatan.

Tapi akankah warga menerima gagasan transmigrasi ini?

Bisa ya, bisa tidak. Dari segi gagasan, konsep Kota Terpadu Mandiri baik-baik saja. Itulah janji yang diharapkan warga supaya mau ditransmigrasi. Karena itu, penting untuk melakukan pendekatan pada masyarakat supaya mau menerima gagasan tersebut.

Sosiolog perkotaan Universitas Indonesia, Gumilar Somantri.

Gumilar: Kita harus betul-betul melakukan pendekatan pada penduduk bantaran kali dan menyampaikan pada mereka suatu konsep yang bisa mereka terima, mereka pahami untuk mereka bertransmigrasi. Tapi tentu ini harus diperkenalkan konsepnya seperti apa, yang memungkinkan mereka lebih sejahtera, hidup lebih bagus dan sebagainya.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebut, konsep transmigrasi saat ini lebih terencana. Transmigrasi diarahkan pada program ketahanan pangan, sehingga kelak tak perlu lagi impor pangan. Transmigrasi juga mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi pengangguran. Untuk program transportasi ini, pemerintah pusat serius betul. Setiap tahun ditargetkan 20.500 kepala keluarga untuk ditransmigrasikan. Prioritasnya adalah warga Pulau Jawa. Anggaran dikucurkan dari APBN, sebesar Rp. 5 triyun per tahun.

Di daerah, rencana transmigrasi ini mendapat sambutan baik. Provinsi Kalimantan Tengah umpamanya menyiapkan 120 ribu hektar lahan pertanian dan perkebunan dengan kondisi siap tanam bagi para transmigran. Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang mengatakan, itu merupakan bagian dari 1 juta hektar lahan transmigrasi.

Teras Narang: Lahan siap tanam untuk transmigran. Rehabilitasi irigasi dan membangun infrasturktur jalan akses masuk ke lokasi dan jalan produksi.

Program Transmigrasi, kata Teras, dicanangkan hingga 2010 mendatang. Untuk mengelola lahan seluas 120 ribu hektar itu dibutuhkan sekitar 50 ribu KK, khususnya yang trampil bertani.

Nantinya lahan-lahan itu akan ditanami singkong dan jagung. Kedua komoditi itu akan dijadikan bahan baku pembuatan bahan bakar nabati atau bahan bakar bio yang kini tengah digencarkan sebagai agenda nasional.

Tapi tentu percuma saja kalau gagasan yang baik di atas kertas itu tak ditanggapi oleh warga yang menjadi sasaran, kan?

Dua tiga hari terakhir Pak Sarmin sibuk membersihkan lumpur bawaan banjir di rumahnya. Itu rumah semi permanen di Kampung Melayu Besar, di sebelah Kali Ciliwung. Saat banjir besar kemarin, rumah yang sudah dimilikinya lebih dari 10 tahun itu terendam hingga tiga meter. Sarmin tak mau meninggalkan rumah hasil tabungannya berkat kerja serabutan sejak merantau tahun 1980an. Terakhir ia berdagang di Pasar Kampung Melayu Besar.

Tawaran tramsigrasi sama sekali tidak menariknya.

Sarmin: Kalau kita umpamanya dagang di sana, kalau wilayah baru gak laku kan. Kalau transmigrasi itu kan kita nungguin dulu berapa bulan. Kalau yg gak biasa gak mau ya. Yang kedua, gak biasa ngeluarin tenaga besar ya kaget gitu. Jadi umpama pindah ke kalimantan atau sumatera ya pikir-pikir dulu orang pulang ke kampung saja gak tentu setahun sekali, istilahnya hidup mati sudah di jakarta.

Anik juga tinggal di bantaran Kali Ciliwung di Kampung Melayu Besar. Suami Anik bekerja sebagai kuli angkut di pasar. Mereka memilih pulang kampung ke Banjarnegara ketimbang transmigrasi ke luar Jawa. Enak di kampung, katanya.

Anik: Gak mau. Mendingan pulang ke Jawa. Ini sebentar lagi sekolah anaknya.

Sudah punya pekerjaan tetap adalah alasan Marhasan, warga Kampung Melayu Pulo untuk menolak tawaran transmigrasi. Tawaran rumah susun yang masih di Jakarta pun ditampiknya. Menurut dia, kalau pemerintah ingin memindahkan warga dari bantaran kali, ya diberi ganti rugi saja.

Marhasan: Jangan transmigrasi. Suruh pindah aja kita gak mau. Rumah susun pun gak mau. Memang kita burung dikasih rumah susun yang di atas. Kenyataan itu, yang di bawah punya tanah kita enggak.

Marhasan juga tak percaya janji bantuan yang diberikan di tempat transmigrasi.

Marhasan: Sehari dua hari, sebulan, enam bulan sudah menderita. 10 ribu di sana, 5 ribu di Jakarta enak di Jakarta. Enaknya bukan apa-apa, segala-gala ada. Kemana-mana deket. Suka duka sudah dialamin

Etik juga malas pindah. Kalau di Jakarta, fasilitas umum lengkap, ke mana-mana gampang.

Etik: Enak aja. Tradisinya udah enak meskipun banjir segimanapun, barang-barang kita ilang tetap masih pingin di sini juga. Lagian kemana-mana deket, anak kita, ke rumah sakit deket.

Munawar, supir angkutan umum, memilih mati di kampung sendiri, Jakarta. Menurutnya semangat kekeluargaan dan kebersamaan di lingkungannya tak mungkin bisa diperoleh di tempat baru.

Munawar: Kalau di sini, seluruh kampung kita bisa kenal. Kekeluargaannya, kalau kita tinggal di kompleks perumahan misalnya, belum tentu kita bisa kenal yang deket aja. Tapi kalau di sini, setiap saat bisa ketemu, bergaul segala macem. Pokoknya kalau transmigrasi nanti dulu deh, apalagi kampung saya di sini mending saya mati di sini daripada mati di kampung orang.

Belum lagi cerita warga yang mudik dari transmigrasi. Ini membuat Munawar makin tak mau pergi dari bantaran kali.

Munawar: Ada empat yang saya tau di sini. Jadi kita bukan cuma omong kosong. Sudah merasakan ke transmigrasi tapi toh balik lagi ke sini. Mungkin kan sebabnya ada. Mungkin di sana gak betah, jaminannya, dia gak berhasil disana. Tapi yang jelas dia kembali lagi.

Kalau warga tak ada yang mau pindah, bagaimana transmigrasi bakal berjalan? Apakah mau mengulang cara-cara zaman orde baru dulu, dengan ancaman dan paksaan? Kalau tidak mau mengulang cara-cara yang melanggar hak-hak azasi manusia itu, tampaknya pemprov Jakarta harus bisa memperbaiki citra transmigrasi yang sudah begitu buruk. Itu jelas bukan perkara gampang.

Tim Liputan KBR68H Melaporkan untuk Radio Nederland Wereldomroep di Hilversum

Sumber: Warta Berita – Radio Nederland, 15 Februari 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: