Berita 2012-1(Jan-Mar)

Januari 2012

Warga Pinggiran Ciliwung Diminta Tinggalkan Rumahnya

Sumber: http://poskota.co.id/ 10 Januari 2012 

foto: Walikota Jaksel Anas Efendi didampingi sejumlah pejabat Pemkot setempat saat meninjau lokasi longsor di RW 011, Kel. Kebon Baru, Tebet. (anton

TEBET (Pos Kota) – Belasan warga yang bertempat tinggal di RT 07 dan 09/011, Kel. Kebon Baru, Tebet diminta untuk meninggalkan rumah atau bangunan yang kondisinya sebagian besar miring dan retak dipinggir Kali Ciliwung. Walikota Jaksel menilai tanah pinggir kali tersebut kondisinya labil dan rawan longsor.

“Melihat kondisi ini tujuh warga yang bertempatinggal di pinggir Kali Ciliwung dan bangunnaya sudah miring serta retak-retak hendaknya mewaspadai musim hujan sekarang,” kata Walikota Jaksel Anas Efendi didampingi Asisten Pembangunan setempat Ny. Triwahyuning Diah, Askesmas setempat Djayadi, Kasudin PU Jalan setempat, Yayat H dan Kasudin Sosial A. Rachman, Selasa (10/1).

Untuk memperbaiki kondisi rumah atau bangunan serta jalan setapak di RT 07 dan 09/011, tambah Anas Efendi saat meninjau langsung lokasi yang dikhawatirkan warga bakal longsor, memang menjadi tanggung jawab Dinas PU DKI Jakarta termasuk pihak Wilayah Bantaran Ciliwung dan Cisadane (WBCC) untuk membuat turap terlebih dulu.

Tanpa adanya pembuatan turap atau pondasi di pinggir Kali Ciliwung percuma karena tanah pinggir kali kondisinya labil serta tak ada sama sekali penyangga lahan serta dikhawatirkan bakal longsor sewaktu-waktu terlebih musim hujan sekarang.

Hambatan serta kendala yang paling besar adalah tak bisa lewatnya kendaraan berat karena jalan sempit dan kecuraman pinggir kali mencapai 20 meter. “Yang jelas kondisi rumah tak layak huni dan harus dievakuasi atau dihimbau seluruh pemilik atau penghuni rumah untuk mewaspadai longsor dadakan,” katanya.

Yang jelas kondisi pinggir kali ini sangat parah dan perlu diwaspadai seluruh warga yang bertempat tinggal di lingkungan RT 07 dan 09/011. Keretakan tanah dan bangunan rumah terlalu parah serta tak bisa diperbaiki secara langsung karena memerlukan alat serta perlengkapan yang memadai, tambah Ny. Tri Wahyuning Diah.

Sebelumnya Pos Kota (7/1) sejumlah warga di RW 011 Kel. Kebon Baru, Tebet keluhkan retaknya sejumlah tanah dan jalan lingkungan di sekitar lokasi yang rawan longsor ke Kali Ciliwung.

Lurah Kebon Baru Bambang didampingi Ketua RW 011 Bastiar, mengakui bahwa ada sekitar 7 rumah yang kondisinya memprihatinkan karena lahan disekitar lingkungannya retak.

Dari tujuh rumah warga ada dua rumah yang kondisi bangunan miring ke Kali Ciliwung yang memiliki ketinggian sekitar 20 meter dari badan kali sehingga sangat mengkhawatirkan. “Bahkan, setiap malam sekarang jika hujan warga sekitar lingkungan setempat terpaksa dijaga sejumlah petugas Hansip di lingkungan RW setempat untuk membantu mengevakuasi warga sekitar,” ujarnya. (anton/dms)

Perlu Waktu 20 Tahun untuk Tertibkan Kawasan Puncak

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/ 11 Januari 2012 

BOGOR, (PRLM).- Daya tarik kawasan Puncak sebagai daerah pariwisata secara tidak langsung menyebabkan adanya degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung Hulu yang diperlihatkan dengan penambahan lahan kritis. Bahkan, untuk menarik wisatawan, sejumlah investor maupun pemilik modal besar nekad mendirikan bangunan berupa vila, hotel, atau tempat lainnya tanpa izin alias liar.

Hal itu terungkap dalam desertasi untuk meraih gelar doktor Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah Dwikorawati yang disidangkan di Institut Pertanian Bogor (IPB), Dramaga, Rabu (11/1).

Dalam presentasi yang bertajuk “Model Kebijakan Pengelolaan Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor” ini, Syarifah menyebutkan ada 1.368 bangunan yang tidak berizin di kawasan Puncak.

Dalam simulasi yang dibuat Syarifah, dibutuhkan waktu hingga 20 tahun ke depan untuk membereskan dan menertibkan bangunan tidak berizin tersebut.

“Jika dengan anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk penataan kawasan Puncak saja dan dilakukan sekali dalam setahun, maka persoalan ini baru bisa beres 20 tahun ke depan. Kecuali jika ada penambahan kegiatan menjadi dua kali dalam setahun, saya perkirakan bisa selesai di tahun ke 17,” kata Syarifah.

Hal itu berdasarkan perkiraan jika dalam setiap upaya penertiban ada sekitar 10 bangunan yang bisa dieksekusi. Hanya saja, Syarifah menilai perlu ada kajian lebih mendalam apakah seluruh bangunan tak berizin itu perlu dibongkar semua ataukah ada yang sebenarnya tidak menyalahi aturan tata ruang dan hanya perlu melengkapi izin.

“Data detail itu yang saya enggak punya. Namun, itu perlu diperhitungkan sehingga kalau hanya tidak punya izin dan secara tata ruang boleh, maka hanya perlu segera melengkapi izin. Tidak perlu dibongkar. Kecuali memang benar-benar melanggar tata ruang dan tidak punya izin, itu yang harus dibongkar,” katanya.

Beberapa langkah disarankan Syarifah dalam desertasinya untuk mengantisipasi semakin menjamurnya bangunan tak berizin di kawasan Puncak. Salah satunya dengan kebijakan disinsentif. Meski dalam peraturan menteri kebijakan ini dicantumkan, pada kenyataannya Pemkab Bogor belum bisa mengaplikasikannya.

“Misalnya kerja sama dengan PLN atau PDAM agar tidak memberi akses listrik dan air untuk bangunan tak berizin sehingga membuat mereka tidak nyaman. Hanya saja, komitmen kita belum sebesar itu sehingga pada pelaksanaannya kita belum menerapkan kebijakan disinsentif,” ungkap Syarifah.

Langkah ini dimungkinkan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan sekaligus kegiatan ekonomi di kawasan Puncak tetap berjalan. Peneliti senior
Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB yang juga salah seorang penguji, Ernan Rustiadi mengatakan selama ini masih ada saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat, daerah dan instansi terkait akan keberadaan bangunan liar di kawasan Puncak.

Padahal, masalah bangunan tidak berizin tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Untuk kawasan hutan, tanggung jawab ada di kehutanan, belum lagi yang ada di kawasan perkebunan itu menjadi tanggung jawab perkebunan. Mestinya instansi lain juga ikut bertanggung jawab. Di luar itu, baru tanggung jawab pemda,” kata Ernan.

Berdasarkan penelitian terakhir yang dilakukan oleh pihaknya, hampir 30 persen pemanfaatan ruang di kawasan Puncak tidak konsisten dengan rencana tata ruang dan wilayah. Selain itu, dia juga menemukan adanya masalah dengan RTRW yang ada karena kurang memperhitungkan kaidah pelestarian lingkungan.

Data menunjukkan, kenaikan tutupan lahan selama kurun waktu 6 tahun (2000-2006) meningkat sebesar 12 persen. Kenaikan ini cukup signifikan jika dibandingkan kenaikan tutupan lahan sebelum tahun 2000 yang hanya berkisar pada angka 4,53 persen selama enam tahun ke belakang. Sementara, nilai pajak dan retribusi terus meningkat dari Rp 17 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 35 miliar pada tahun 2009. (A-155/A-89)***

Buset! Tiap Hari Sampah Seluas 7 Lapangan Bola Masuk ke Sungai Ciliwung 

Sumber: http://news.detik.com/ 12 Januari 2012 

Jakarta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menilai perilaku buruk masyarakat yang membuang sampah sembarangan adalah salah satu penyebab banjir di Jakarta. Sekitar 2,5 persen timbunan sampah Jakarta di buang ke dalam Sungai Ciliwung setiap harinya. Buset!

“Apabila disebar dengan tinggi timbunan sampah sekitar 20 cm, maka setiap harinya ada timbunan sampah sebanyak 7 lapangan sepak bola yang menyumbat Sungai Ciliwung,” kata Menteri Negara Lingkungan Hidup, Balthazar Kambuaya.

Hal itu disampaikan Bert, panggilan akrab Balthazar dalam jumpa pers di kantornya Jalan DI Panjaitan Kav 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Kamis (12/01/2012).

Pembuangan sampah ke Ciliwung itu, kata Bert, telah memperburuk banjir di Jakarta. Untuk itu, kementeriannya telah mencanangkan Gerakan Indonesia Bersih untuk mengantisipasi hal tersebut.

“Ini berkaitan dengan masalah kebersihan lingkungan,” tutur Bert.

Pada pelaksanaannya, KLH akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu, masyarakat sebagai komponen yang tidak kalah penting juga diimbau KLH untuk dapat memberikan perhatian mengenai lingkungan, terutama soal sampah.

“Kita sama-sama melakukan imbauan itu untuk bekerja bersama-sama,” tutur Bart.   (nwk/nwk)

Warga di Sekitar Bantaran Ciliwung Diimbau Waspadai Banjir

Sumber:  13 Januari 2012 

BOGOR, (PRLM).- Warga di sekitar bantaran sungai, terutama Ciliwung diminta meningkatkan kewaspadaan terkait semakin tingginya curah hujan di wilayah hulu. Kemungkinan ancaman banjir semakin nyata karena hujan deras juga terus turun di wilayah hilir.

Petugas penjaga Bendung Katulampa, Sindangsari, Bogor Timur, Kota Bogor, Andi Sudirman mengatakan status Bendung Katulampa untuk Jumat (13/1) siaga 4. “Debit air saat ini yang tertinggi di tahun 2012 ini. Hal itu karena wilayah hulu Puncak juga diguyur hujan deras sejak dini hari sampai sekarang,” kata Andi yang ditemui Jumat (13/1).

Ketinggian air Katulampa, kata Andi mencapai 60 cm dari ketinggian normal di bawah 50 cm. Sementara debit air mencapai sekitar 47 ribu liter per detik. “Normalnya di bawah 40 ribu liter per detik,” kata Andi. Menurut Andi, kemungkinan akan ada penambahan debit air karena hujan masih mengguyur wilayah Puncak dan Kota Bogor. Terlebih, informasi dari BMKG menyebutkan puncak musim hujan baru terjadi pertengahan Januari hingga pertengahan Februari mendatang.

“Kemungkinan banjir di wilayah bantaran Sungai Ciliwung dan hilir sangat besar. Apalagi, jika dilihat wilayah Kota Bogor dan Depok juga hujan,” katanya. Selain terancam banjir karena luapan Sungai Ciliwung, data pada Tagana Kota Bogor juga menyebutkan lima kecamatan di Kota Bogor rawan banjir yakni Bogor Selatan dua titik, Tanah Sareal enam titik, Bogor Utara dua titik, Bogor Barat enam titik dan Bogor Timur tiga titik.

Pakar biopori dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Kamir R Brata secara terpisah mengatakan banjir di wilayah kota dan pedesaan bisa diantisipasi dengan pembuatan lubang biopori. “Entah itu di pedesaan atau di perkotaan, sebenarnya bisa saling mencegah banjir dengan biopori. Karena lubang resapan biopori sangat efektif mencegah banjir,” kata Kamir.

Lubang biopori dibuat dengan kedalaman 30 cm hingga satu meter ke dalam tanah. Lubang tersebut kemudian diisi dengan sampah organik untuk memberi ruang hidup pada mikroorganisme dan fauna tanah. “Fauna tanah ini yang akan membuat biopori di dalam tanah sekitar lubang,” tuturnya.

Pada tanah seluas 100 meter persegi, lanjut Kamir, bisa dibuat hingga 30 buah lubang. Setiap lubang, idealnya menampung delapan liter air. Secara kuantitas, debit air yang tertampung dalam lubang memang lebih sedikit dari jenis lubang serapan lain, seperti sumur injeksi dan sumur resapan tetapi persebarannya lebih banyak karena ada fauna di dalam lubang tersebut. (A-155/das)***

Sambutan Gubernur DKI Jakarta pada Acara Pembersihan Sungai Ciliwung dan Penanaman Pohon

Sumber: http://www.jakarta.go.id/  

Assalamualaikum. Wr.Wb,

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Yth.

  • Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS) TNI Angkatan Darat;
  • Para Undangan;
  • Pimpinan Jakarta Glue beserta jajarannya;
  • Masyarakat di lingkungan KOPASSUS dan Kecamatan Pasar Rebo;
  • Hadirin yang saya banggakan.

Mengawali sambutan ini marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini Minggu 15 Januari 2012 kita dapat menghadiri acara ”Pembersihan Sungai Ciliwung dan Penanaman Pohon”, yang diprakarsai oleh Danjen KOPASSUS dan jajarannya.

Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas terlaksananya kegiatan ini sebagai wujud kepedulian dan komitmen untuk melindungi dan mengurangi tingkat pencemaran Sungai Ciliwung.

Secara fisik, panjang Sungai Ciliwung dari hulu sampai muara sungai di Pantai Teluk Jakarta mencapai+ 117 km dengan luas daerah aliran sungai + 347 km2, dibatasi oleh DAS Cisadane di bagian Barat dan DAS Citarum di bagian Timur. Secara administratif Sungai Ciliwung melintasi 2 (dua) Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta, dimana bagian Sungai Ciliwung yang melintasi Provinsi Jawa Barat terdiri dari segmen 1 sampai segmen 4. Sedangkan bagian Sungai Ciliwung yang melintasi Provinsi DKI Jakarta berada disegmen 5 dan segmen 6.

Kondisi Sungai Ciliwung dari tahun ketahun semakin memprihatinkan, selain dipenuhi tumpukan sampah, limbah cair dan industri di sepanjang aliran sungai, juga mengalami penyempitan dan pendangkalan.

Saat ini,kondisi demografi Sungai Ciliwung di segmen 5 dan segmen 6 bervariasi, dapat saya gambarkan sebagai berikut:

· Lenteng Agung-Condet, penduduk tidak terlalu padat dan tidak terlalu dekat dengan sungai, tetapi semakin ke hilir semakin lebih padat dan pada wilayah tertentu terdapat bangunan / rumah yang tegak lurus di tebing sungai.

· Bidaracina-Kampung Melayu-Manggarai, penduduknya semakin padat bahkan sebagian bangunan dibuat menjorok ke sungai.

· Manggarai – Menteng – Kwitang, kondisi kependudukan lebih baik dari segmen sebelumnya. Penduduk tidak berbatasan langsung dengan sungai dan dibatasi dengan jalan inspeksi.

· Kwitang-Masjid Istiqlal dan seterusnya hingga muara, kondisi bantaran dan lebar badan sungai sudah lebih baik hingga daerah Glodok namun kembali menyempit menjelang Sunda Kelapa.

Dilihat dari kondisi sosial ekonomi, penduduk yang tinggal di sepanjang bantaran sungai yang kondisinya kumuh didominasi oleh penduduk yang berasal dari luar Jakarta, serta penduduk musiman yang bekerja sebagai pedagang kecil, buruh dan pekerja serabutan. Kenyataan juga menunjukkan ada penduduk yang menggantungkan kehidupannya pada aliran Sungai Ciliwung sebagai pemulung sampah, pencari ikan Sapu-Sapu, pencari besi dan penarik perahu yang menghubungkan wilayah kedua sisi bantaran.

Perilaku masyarakat di bantaran Ciliwung umumnya kurang peduli, bahkan menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan limbah. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat sosial budayadan perilaku yang tidak mendukung kebersihan lingkungan. Selain itu, masih kurangnya sarana dan prasarana penampungan sampah, akses jalan yang sempit tidak memungkinkan sarana pengangkutan sampah menjangkau ke daerah bantaran sungai.

Mencermati kualitas air dan mengacu pada hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan secara rutin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kualitas air Sungai Ciliwung saat ini termasuk dalam kategori tercemar berat, yang antara lain disebabkan oleh air limbah (domestik/non domestik) dan sampahpadat. Sumber pencemar Sungai Ciliwung di Segmen 5 terdapat 260 kegiatan; sedangkan Segmen 6 terdapat 300 kegiatan, meliputi perkantoran, apartemen, hotel, rumah sakit dan industri (tekstil, farmasi, kosmetik, garmen, pengolahan kulit, dll).

Secara kasat mata, kita dapat melihat di sepanjang tepian dan aliran sungai Ciliwung dipenuhi oleh sampah liar. Pencemaran ini sangat berpengaruh terhadap kualitas air dan badan Sungai Ciliwung mengingat Ciliwung merupakan salah satu sumber air baku PDAM sekaligus ekowisata bagi masyarakat Jakarta.

Analisa terhadap bantaran sungai yang dilakukan pada tahun 2011 menunjukkan dampak sebagai berikut: Mudah terjadi longsor; Terjadi gerusan bantaran; Sedimentasi dari material longsoran; Pendangkalan sungai; Berkurangnya luasan badan sungai; dan Mengakibatkan banjir.

Ditinjau dari aspek kewenangan, pengelolaan Sungai Ciliwung melibatkan 2 (dua) institusi Pemerintah, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Balai Besar Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum. Dari sisi pengelolaan dirasakan cukup baik, namun diperlukan keterlibatan masing-masing institusi yang lebih aktif khususnya terkait penataan fisik sungai, pengelolaan sampah padat dan limbah cair.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara intensif melakukan normalisasi dan pengendalian pencemaran Sungai Ciliwung dalam upaya mewujudkan lingkungan Sungai Ciliwung yang bersih, berkualitas dan semakin tertata. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan dunia usaha, akademisi, masyarakat maupun lembaga pemerhati lingkungan dalam berbagai aksi, seperti pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sampah, pelaksanaan program penghijauan, dan pembersihan sungai.

Danjen KOPASSUS dan hadirin yang saya hormati,

Saya berharap, aksi Penanaman Pohon dan Pembersihan Sungai Ciliwung, yang dimulai dari Jembatan Universitas Indonesia sampai ke T.B. Simatupang dapat dilanjutkan dan dikembangkan ditahun-tahun mendatang, dan ditargetkan tahun 2017 tidak ada lagi tumpukan sampah atau Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar serta terkendalinya limbah cair yang terbuang di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung.

Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua dan seluruh warga Jakarta untuk mendukung, menjaga dan melestarikan keberadaan Sungai Ciliwung.

Wassalamu’alaikum. Wr.Wb.

Jakarta, 15 JANUARI 2012

Penyimpangan Penggunaan Lahan di Puncak Sangat Tinggi 

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/ 16 Januari 2012 

BOGOR, (PRLM).- Penyimpangan penggunaan lahan di kawasan Puncak. Kabupaten Bogor sangat tinggi. Bahkan, trennya semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga daerah hilir semakin rentan terhadap bencana banjir dan longsor.

Hal itu diungkapkan peneliti senior Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengambangan Wilayah (P4W) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB), Ernan Rustiadi dalam diskusi, “Masa Depan Jabodetabek, Mau Dibawa Kemana?”, Senin (16/1).

Dalam kesempatan tersebut ditegaskan Ernan, kalangan elite terutama warga perkotaan (Jakarta) merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas degradasi lingkungan yang disebabkan oleh inkonsistensi dan penyalahgunaan lahan yang ada di wilayah Puncak.

“Hasil penelitian yang kami lakukan menyebutkan inkonsistensi penggunaan lahan dan penyalahgunaan lahan itu karena tidak sesuainya rencana tata ruang dan wilayah dengan daya dukung yang ada. Padahal, rencana tata ruang dan wilayah harus menyesuaikan daya dukung,” kata Ernan.

Hasil penelitian yang dilakukan P4W, lanjut Ernan, menyebutkan sekitar 39 persen permukiman yang ada di kawasan Puncak tidak sesuai dengan RTRW, sedangkan 34 persen perkebunan dan kebun yang ada menyalahi RTRW.

Wilayah Puncak, seharusnya lebih banyak untuk hutan konservasi dan hutan lindung. Namun, kenyataannya, hutan konservasi pun berubah menjadi perkebunan. Sementara, hutan lindung banyak berubah menjadi kawasan permukiman, hotel, vila, kebun dan warung.

“Empat puluh dua persen kawasan hutan tidak dimanfaatkan sebagai hutan, akibatnya banjir dan longsor terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan, data yang kami olah menunjukkan sekitar 40 persen desa/kelurahan sudah pernah mengalami banjir, sedangkan 17 persen desa/kelurahan pernah mengalami longsor,” tuturnya.

Berdasarkan perhitungan P4W, hampir 900 hektare lahan hutan di kawasan Puncak telah disalahgunakan untuk kebun. Selain itu, sejumlah lahan pertanian kering berubah menjadi permukiman. Hal itu menyebabkan 70 persen permukiman serta 13 persen perkebunan tidak sesuai dengan daya dukung dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Sampai saat ini, hutan yang tersisa di kawasan Puncak hanya sekitar 36 persen atau setara dengan 520 hektare lahan. “Jangan dikiran itu jumlah yang banyak, sebagai daerah resapan air, jumlah itu sangat sedikit sebagai daya dukung lingkungan,” lanjutnya. Sementara ada sekitar 23 persen lahan di Puncak yang telah beralih fungsi menjadi permukiman.

Sementara itu, Kepala Divisi Tata Ruang P4W, Didit Oktapriyadi mengatakan peran kawasan hulu Ciliwung/Cisadane menjadi sangat vital. Degradasi lingkungan, di wilayah hulu dikhawatirkan akan memengaruhi wilayah Jabodetabek. Apalagi, jika dihitung selama ini nilai investasi di wilayah Jabodetabek senilai 58,34 persen dari total investasi Pulau Jawa.

Jika kondisi hulu semakin parah, daya dukung Jabodetabek pun akan menurun yang juga akan berpengaruh pada daya saing wilayah Jabodetabek.

Terlebih berdasarkan penelitiannya kejadian banjir dan longsor semakin meningkat setiap tahunnya karena degradasi lingkungan di Puncak. Bahkan, jumlah wilayah yang terkena banjir dan longsor semakin meluas juga setiap tahunnya. (A-155/A-89)***

Bendung Katulampa Disesaki Sampah Rumah Tangga

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/  23 Januari 2012 

SEJUMLAH anggota Masyarakat Cinta Bogor dibantu oleh warga sekitar memberihkan sampah di sekitar Bendung Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor, Minggu (22/1/12). Lebih dari 150 karung sampah yang sering menyumbat aliran sungai serta merusak alat pemantau ketinggian air Katulampa berhasil dikumpulkan dalam waktu kurang dari enam jam.*
Kismi Dwi Astuti/”PRLM”

PRLM – Semakin seringnya hujan yang mengguyur wilayah hulu Ciliwung atau Puncak, ternyata tidak hanya membawa air ke Bendung Katulampa yang sering dijadikan barometer kewaspadaan banjir. Sampah rumah tangga hingga sampah kayu dan barang bekas pun ikut memenuhi Bendung Katulampa dan sekitarnya.

Tidak tanggung-tanggung, 100 karung ukuran 20 sampai 50 kilogram per karung tidak cukup untuk menampung sampah yang ada di Bendung Katulampa dan sekitarnya. Hal inilah yang terjadi pada Minggu (22/1/12) pagi ketika ratusan orang dari Masyarakat Cinta Bogor dibantu warga RW 09 dan RW 10 Kelurahan Katulampa, Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Bogor saat melakukan bersih-bersih Sungai Ciliwung di sekitar Bendung Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor.

Ketua MCB, Bagus Karyanegara mengatakan pihaknya menyediakan sekitar 100 karung sampah. “Tapi, ternyata enggak cukup. Sudah ditambah 50 karung lagi dari warga dan pihak Bendung Katulampa, tapi masih kurang juga. Padahal, satu karung beratnya bisa mencapai 20 sampai 50 kilogram. Bisa dibayangkan, hanya dalam waktu kurang dari lima jam sudah terkumpul berton-ton sampah. Itu hanya di Bendung Katulampa yang hanya sekitar satu kilometer. Gimana kalau sepanjang Ciliwung,” kata Bagus.

Sampah yang terkumpul pun bermacam-macam, mulai dari sampah organik hingga anorganik. Berdasarkan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, sampah ini selain berasal dari daerah hulu/Puncak juga berasal dari warga sekitar aliran sungai yang masih kurang peduli.

Terlebih, beberapa wilayah di sekitar Katulampa tidak terjangkau oleh armada pengangkut sampah. Armada sampah hanya beroperasi di wilayah perumahan yang relatif jauh dari permukiman warga. Karena belum ada tempat pembuangan sampah, maka diperkirakan sampah masih dibuang ke sungai.

Sementara itu, penjaga Bendung Katulampa, Andi Sudirman mengakui jika keberadaan sampah yang ada di aliran Sungai Ciliwung hingga ke Bendung Katulampa terkadang mengganggu kinerja sejumlah alat pemantau ketinggian air bendung. “Beberapa kali alat pantau kita rusak karena kena sampah. Ada pula yang kinerjanya enggak optimal karena tersangkut sampah. Aliran sungai juga kadang terhambat karena adanya sampah. Oleh karena itu, keberadaan sampah di sungai memang sangat mengganggu selain menimbulkan dampak yang lebih parah jika terjadi banjir,” kata Andi. (Kismi Dwi Astuti/”PRLM”/A-88)***

Akan Dibangun Rusunawa untuk 30 Ribu KK di Bantaran Ciliwung 

Sumber: http://www.kemenpera.go.id/ 26 Januari 2006

Peremajaan permukiman kumuh di daerah aliran sungai Ciliwung melalui pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) akan segera terealisasi. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perumahan Rakyat, H. Djan Faridz dalam rapat koordinasi pembahasan sungai Ciliwung yang diselenggarakan di Saripan Pasific Hotel (26/1) yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Kepala Bappenas, dan perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BPN, dan Pemda DKI.

“Program ini diselenggarakan dalam rangka percepatan perluasan dan pengurangan kemiskinan. Rusunawa ini akan dibangun di atas tanah Berlan dan tanah Kodam dengan luasan 41 Ha untuk blok A dan 1,8 Ha untuk blok B”, ungkap Djan Faridz dalam keterangannya kepada pers. Menpera menjelaskan bahwa semua warga bantaran sungai Ciliwung akan mendapat jaminan mendapat rumah susun dan rencananya akan dibangun sebanyak 29 tower untuk 30.000 kk.

Sebagaimana diketahui permasalahan yang ada dan berkembang di sekitar Ciliwung sangatlah kompleks dan multidimensi, sehingga penyelesaiannya membutuhkan penguatan sinergitas, koordinasi yang berkualitas melalui integrasi program lintas Kementerian/Lembaga baik ditingkat pusat dan daerah yang dilandasi oleh semangat keterbukaan, transparansi dan profesionalisme demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono mengingatkan bahwa penataan bantaran sungai Ciliwung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengendalian banjir. Selain itu pembangunan Rusunawa adalah solusi yang baik bagi penduduk di sekitar bantaran sungai Ciliwung dan diharapkan bisa mengatasi permukiman kumuh dan penyediaan rumah yang layak bagi MBR. “Salah satu program penataan permukiman kumuh di bantaran sungai Cilwung adalah dengan membangun rumah susun sewa (vertical housing) di bantaran sungai untuk menggantikan perumahan yang tidak layak”, ujarnya tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri menyatakan bahwa program penataan bantaran sungai Ciliwung sangat bagus dan manusiawi. “Dengan penyelesaian yang komprehensif saya yakin pasti seluruh Kementerian terkait akan mendukung karena ini juga akan berdampak pada pengurangan banjir”, ujarnya.

Ke depan untuk mewujudkan rencana ini, penduduk yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung akan direlokasi secepat mungkin dan rusunawa akan mulai dibangun pada bulan Maret Tahun 2012.
Tanggal ( 26-01-2012 )

Pemerintah Tawarkan Rusun Sewa di Ciliwung Rp 300 Ribu/Bulan

Egir Rivki – detikFinance

Sumber: http://finance.detik.com/ 26 Januari 2012

Jakarta – Sekitar 30 ribu Kepala Keluarga (KK) warga bantaran Kali Ciliwung akan direlokasi ke Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang rencananya rampung dibangun pada 2014 nanti. Harga sewa Rusunawa tersebut sekitar Rp 300 ribu/bulan.

“Pembangunan Rusunawa akan dilakukan di atas tanah seluas 41 hektar. Kapan direlokasinya tergantung kesiapan Pemprov DKI,” kata Menpera Djan Faridz, usai Rakor Kementerian ‘Pembangunan Rusunuwa di Bantaran Kali Ciliwung’ di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (25/1/2012).

Warga bantaran yang akan direlokasi ialah warga bantaran Kali Ciliwung, yang berlokasi di Pintu Air Manggarai, hingga Kalibata, Jakarta Selatan. Rencananya lahan tersebut, akan dibangun jalur hijau di sekitaran bantaran kali Ciliwung.

Menurut Djan Faridz, warga Bantaran kali Ciliwung tidak akan mendapatkan dana pembebasan lahan. Ia berpendapat, warga bantaran kali ialah warga ilegal.

“Umumnya mereka itu ilegal. Tapi kita pasti jamin tiap warga bantaran akan mendapatkan rusun tersebut,” cetusnya.

Ia berjanji, harga sewa tersebut akan berlaku setelah warga menempati rusun itu pada dua tahun masa huninya. Kendati harga sewa senilai Rp 300 ribu/bulan, beban biaya listrik dan air tetap ditanggung penghuni.

“Untuk 2 tahun pertama mereka bebas biaya sewa. Kita juga akan siapkan perabotan rumah di tiap rusun seperti meja, kasur, kompor gas, agar mereka hidup layak,” imbuhnya. (dnl/dnl)

Pemkab Bogor Janji Akan Bongkar Vila di Puncak

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/ 31 Januari 2012

KISMI DWI ASTUTI/”PRLM”
SEJUMLAH vila serta bangunan mewah tampak berdiri di kawasan Cisarua Puncak, Kabupaten Bogor, Selasa (31/1). Wakil Bupati Bogor, Karyawan Fathurahman berjanji Pemkab Bogor akan memnongkar bangunan baik permukiman maupun vila yang menyalahi aturan di wilayah Puncak tahun ini.*

BOGOR, (PRLM).- Wakil Bupati Bogor Karyawan Fathurahman berjanji Pemerintah Kabupaten Bogor akan membongkar bangunan baik permukiman maupun vila yang menyalahi aturan yang berada di kawasan Cisarua (Puncak), Kabupaten Bogor pada tahun ini. Pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi kawasan hijau di Puncak sehingga dampak banjir tidak semakin parah.

Demikian disampaikan Karyawan, Selasa (31/1) ketika dikonfirmasi mengenai maraknya bangunan liar di wilayah Puncak dan disinyalir mengancam kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) karena dampak banjirnya.

“Secara bertahap tahun ini akan kita bongkar untuk mengembalikan fungsi daerah resapan air dan menanggulangi semakin kritisnya kondisi hulu Sungai Ciliwung. Jadi, jangan sampai kita terus-terusan dibilang sebagai daerah pengirim banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya,” kata Karyawan.

Dikatakan Karyawan, selama ini Bogor dinilai sebagai daerah pengirim banjir untuk wilayah Jakarta. Padahal, berdasarkan penilaian dan data yang ada, sebagian besar permukiman/vila yang ada di kawasan Puncak dimiliki oleh warga Jakarta.

Dengan demikian, lanjut Karyawan, sebenarnya warga Jakarta sendiri yang menyebabkan banjir di Jakarta. “Kita tidak mau disebut sebagai daerah penyebab banjir langganan di Jakarta, karena pemilik hunian yang merambah daerah resapan air sendiri kebanyakan tinggalnya di Jakarta,” ungkapnya.

Bahkan, dia juga membenarkan adanya pejabat atau orang-orang berpengaruh yang memiliki vila atau bangunan yang menyalahi aturan itu di kawasan Puncak. Tidak hanya di kawasan Puncak, Karyawan juga menjelaskan jika permukiman atau vila liar juga banyak di kawasan Gunung Halimun.

“Meski demikian, tidak bisa kita serta merta membongkar semuanya dalam waktu singkat, setahun. Semua perlu proses dan pendanaan,” lanjut dia.

Untuk itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas/instansi/pihak terkait, seperti Kementrian Kehutanan dan PTPN untuk menertibkan bangunan yang menyalahi aturan tersebut. Hanya saja, dia menjamin bangunan liar milik siapapun, termasuk milik orang berpengaruh sekalipun akan dibongkar jika memang benar menyalahi aturan.

Berdasarkan data dari Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor, tercatat ada sedikitnya 12 villa milik eks pejabat yang secara tata ruang berdiri di lahan kawasan Hutan Lindung Gede Pangrango di Kampung Citamiang, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua.

Hanya saja, sampai sekarang belum ada upaya pembongkaran. Sementara, jumlah vila yang menyalahi aturan dinyatakan dinas ini sebanyak 250 buah.

Meski demikian, belum lama ini, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah Dwikorawati yang melakukan penelitian di wilayah itu sebagai bahan disertasinya mengungkapkan ada sekitar 1.368 bangunan tak berizin yang ada di wilayah Puncak.

Peneliti Senior Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB, Ernan Rustiadi mengatakan selama ini masih ada saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat, daerah dan instansi terkait akan keberadaan bangunan liar di kawasan Puncak.

Padahal, tidak semua penertiban bangunan liar itu menjadi tanggung jawab Pemkab Bogor. “Jika bangunan ada di wilayah perkebunan, maka menjadi tanggung jawab PTPN, begitu juga kalau di wilayah hutan, tidak bisa hanya mengandalkan Pemkab, tetapi kerja sama dan koordinasi banyak pihak,” kata Ernan. (A-155/A-89)***

Februari 2012

Proyek Rusunawa Ciliwung Terganjal Anggaran

Kamis, http://ekbis.rmol.co/ 02 Februari 2012 

RMOL.Program pembangunan ru­mah susun sewa (rusunawa) di daerah aliran Kali Ciliwung Maret depan masih terganjal aturan teknis. Rencana ini sedikit terganjal karena anggarannya berbeda dari APBN yang telah dianggarkan sebelumnya. Selain itu, masalah pembebasan lahan dan rehabilitasi Kali Ciliwung perlu dipertimbangkan.

“Rusunawa ini sangat baik untuk masyarakat di kawasan itu. Tapi masalah anggaran, pembebasan lahan dan rehabilitasi juga seharusnya dibicarakan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Mohamad Said kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, anggaran proyek tersebut seharusnya direvisi terlebih dulu, agar mencakup keseluruhan masalah pembangunan di kawasan itu. Mengingat masalah kali Ciliwung sangat kompleks, Komisi V DPR juga meminta Pemprov DKI dan Pekerjaan Umum (PU) turut terlibat dalam proyek rusunawa tersebut.

“Masalah Kali Ciliwung ini sangat kompleks, tidak bisa hanya mengharapkan Kemenpera saja. Pemprov DKI, PU maupun kementerian terkait harus turut andil, baik dari segi tata ruang maupun anggarannya. Semua harus dikoordinasikan,” lanjut politisi dari Fraksi Golkar ini.

Untuk menggantikan perumahan yang tidak layak di kawasan Ciliwung, Menpera memperki­rakan harga sewa sekitar Rp 300 ribu per bulan. Masyarakat akan mendapat berbagai fasilitas jika tinggal di rusunawa tersebut, termasuk berbagai pelatihan ekonomi kreatif. Untuk tahun pertama dan kedua, katanya, rusunawa ini akan disewakan gratis.

Menurutnya, jumlah uang sewa sekitar Rp 300 ribu tidak serta merta digulirkan. Ada skema yang diterapkan agar subsidi rusunawa Kali Ciliwung berjalan mulus.

“Uang sewa dari setiap unit rusunawa sebesar Rp 300 ribu seharusnya punya skema. Lalu sub­sidi yang akan diberikan bagaimana? Jangan sampai memberatkan MBR,” ujar Muhidin.

Seperti diketahui, Menpera Djan Faridz berencana membangun rusunawa di kawasan Kali Ci­liwung mulai Maret depan dan rampung 2014

“Program ini akan segera dilakukan dalam untuk perluasan dan pengurangan kemiskinan di da­erah itu. Rusunawa Ciliwung akan dibangun di atas tanah Berlan dan tanah Kodam seluas 41 hektar untuk blok A dan 1,8 hektar untuk blok B,” jelas Djan saat itu. [Harian Rakyat Merdeka]

Rp 9 triliun untuk bangun rusunawa di Ciliwung

Oleh Asnil Bambani Amri

Sumber: http://industri.kontan.co.id/ 08 Februari 2012

JAKARTA. Pemerintah mempersiapkan anggaran sekitar Rp 9 triliun untuk pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) di sekitar bantaran Kali Ciliwung, Jakarta. Anggaran tersebut rencananya membangun sekitar 29 twin blok (TB) Rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menyampaikan kepada sejumlah wartawan usai melantik sejumlah pejabat Eselon III Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Kantor Kemenpera, Jakarta, Selasa (7/2/2012).

“Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk membangun Rusunawa di Bantaran Kali Ciliwung sekitar Rp 9 Triliun,” ungkap Menpera.

Mensukseskan pelaksanaan pembangunan Rusunawa di Kali Ciliwung, demikian disampaikannya, diperlukan koordinasi antar kementerian terkait serta melibatkan pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta.

“Dalam minggu ini akan dilaksanakan rapat koordinasi untuk membahas program pembangunan Rusunawa Kali Ciliwung. Dalam rapat ini nantinya akan dihadiri Menko Kesra, Menteri PU, Menpera dan Gubernur DKI Jakarta,” ia mengemukakan.

Lebih jauh ia katakan, terkait dengan lokasi pembangunan Rusunawa, pihaknya akan berkonsentrasi di tanah milik TNI di daerah Berlan yang berada tidak jauh dari Stasiun Manggarai. Di sana terdapat Kompleks Zeni yang dihuni sekitar 15 anggota TNI aktif dan 20 KK purnawirawan.

Ke depan, warga akan menempati rumah tersebut dengan sistem sewa. Sedangkan pengelolaan Rusunawa Kali Ciliwung akan dilaksanakan oleh Perumnas.

“Kompleks Zeni nantinya akan dipindah. Sedangkan para purnawirawan dan warga yang tinggal di sana akan dipioritaskan untuk tinggal di Rusunawa tersebut. Sedangkan pengelolaannya hampir dapat dipastikan dilaksanakan oleh Perumnas,” terangnya. (Andri Malay/Tribunnews)

Kemsos Ikut Serta Tangani Permukiman Kumuh DAS Ciliwung

Desmunyoto P. Gunadi / Jurnal Nasional

Sumber:http://www.jurnas.com/  8 Februari 2012

Jurnas.com | KEMENTERIAN Sosial (Kemsos) RI ikut serta dalam menangani kawasan permukiman kumuh di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kemsos RI, Wawan Mulyawan menyatakan, penanganan yang dilakukan Kemsos utamanya menyangkut pendampingan sosial dan penanganan terhadap kelompok rentan dan fakir miskin. ”Program penataan dicanangkan selama tiga tahun,” ujar Wawan dalam siaran pers yang diterima Jurnal Nasional, Rabu (8/2).

Wawan menjelaskan, upaya penanganan dan penertiban kawasan kumuh di sepanjang DAS Ciliwung juga dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Kemenpera sendiri terang Wawan, rencananya akan membangun 29 rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) yang diperkirakan menampung 34.051 kepala keluarga (KK) yang tinggal di sekitar DAS Ciliwung.

Lebih jauh ia menjelaskan, program penertiban nantinya dilaksanakan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama mencakup Kelurahan Manggarai sebanyak 2.390 KK, Kelurahan Bukit Duri sebanyak 3.526 KK, Kelurahan Kampung Melayu sebanyak 7.233 KK dan Kelurahan Kebon Baru sebanyak 264 KK. ”Sedangkan tahap kedua mencakup Kelurahan Gedong 387 KK dan Kelurahan Tanjung Barat 275,” katanya.

Wawan berharap, penertiban ini mampu membangkitkan kesiapan warga apabila nantinya direlokasi. Termasuk kata Wawan lagi, menciptakan perumahan dan lingkungan sosial yang sehat. ”Jadi pelaksanaan peran dan fungsi keluarga serta komunitas juga meningkat. Karena pada prinsipnya Kemsos mengupayakan pemberian pelayanan sosial bagi kelompok rentan agar meningkatkan taraf kesejahteraan sosial warga,” katanya.

Kemenpera Kucurkan Rp 9 Triliun Garap Rusunawa Ciliwung Tower

Sumber:  http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com/09 Februari 2012 

RMOL.Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) siap mengucurkan Rp 9 triliun untuk pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) sebanyak 29 twin block (TB) di dekat bantaran Kali Ciliwung. Sementara, pengelolaannya diserahkan ke Perum Perumnas.

Rusunawa yang mau dibangun diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menghuni kawasan Kali Ciliwung itu. “Anggaran yang disiapkan pemerintah diperkirakan senilai Rp 9 triliun,” ujar Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz seusai melantik sejumlah pejabat eselon III Kemenpera di kantornya, Selasa (7/2).

Guna menyukseskan pelaksanaan proyek tersebut, pihaknya akan melibatkan Pemprov DKI Jakarta. “Pekan ini, ada rapat koordinasi yang dihadiri Menko Kesra, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Menpera dan Gubernur DKI Jakarta guna membahas proyek itu,” katanya.

Terkait rencana lokasi Rusunawa, Kemenpera juga mau memanfaatkan tanah milik TNI di daerah Berlan, Jakarta Timur. Lokasinya tidak jauh dari Stasiun Manggarai. Di sana, ada kom­pleks Zeni yang dihuni 15 anggota TNI aktif dan 20 kepala keluarga (KK) purnawirawan. “Penge­lolaannya hampir dapat dipastikan dilaksanakan Perumnas,” timpalnya.

Seperti diketahui, Permukiman kumuh di DKI Jakarta, khususnya di sepanjang bantaran Kali Ciliwung mau ditertibkan mulai tahun ini dan ditargetkan rampung 2014. Warga bantaran Ciliwung ini akan dipindah ke Rusunawa.

Soal jadwal penertiban, Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kementerian Sosial, Wawan Mulyawan menyatakan akan dimulai tahun ini. Kemenpera ditetapkan sebagai leading sector.

Ditambahkan, penataan pemukiman kumuh dilakukan Kemenpera. Sementara, Kementerian Sosial akan melakukan pendampingan. Jika program penertiban dilakukan, katanya, masya­rakat yang mau dipindahkan memerlukan penyuluhan sosial untuk mengubah pemahaman pemikiran mereka tentang rumah layak huni.

Ketika dihubungi terpisah, Direktur Pemasaran Perum Perumnas Teddy Robinson menge­mukakan, Perumnas siap mengelola apabila Kemenpera menyerahkan pembangunan proyek tersebut.”Perumnas siap mengelolanya baik rusunami maupun rusunawa karena sudah punya pengalaman mengelolanya,” ujar dia kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ia berharap, Perumnas dapat diberdayakan Kemenpera selama anggaran PSO atau public service obligation (layanan masyarakat) tersedia.

Untuk mengelola rusunawa, menurut dia, diperlukan subsidi. Besarnya subsidi tersebut berasal dari selisih tarif sewa dan biaya operasional yang harus dikeluarkan Perumnas. Sayang­nya, dia belum bisa menentukan dana subsidi untuk proyek rusunawa tersebut.

Jika modelnya sama seperti rusunawa yang ada selama ini, tiap persil (98 unit) butuh subsidi Rp 17 miliar. Tapi, hingga saat ini belum ada skema yang jelas dari Kemenpera. “Kami belum bisa mengestimasi biaya yang dibutuhkan,” tutupnya. [Harian Rakyat Merdeka]

Pemerintah Segera Relokasi Warga di Bantaran Ciliwung

Sumber: http://menkokesra.go.id/9 Februari 2012.

Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan segera merelokasi warga di bantara sungai Ciliwung dari wilayah Kampung Melayu hingga Manggarai.

“Kita tadi melakukan rapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemprov DKI Jakarta. (Warga di ) bantaran sungai Ciliwung yang akan kita relokasi,” ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono usai menyelenggarakan rakor tentang rusunawa Kali Ciliwung di di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (9/2).

Agung mengatakan, ada sekira 1.185 bangunan di bantaran Sungai Ciliwung sepanjang Kampung Melayu-Manggarai. Penghuni bangunan tersebut, yang diperkirakan mencapai angka 10 ribu jiwa akan dipindahkan ke daerah Berlan, Matraman, Jakarta Pusat.

“Akan menggunakan dasar-dasar yang ada, termasuk undang-undang yang ada, pertanahan, peraturan daerah dan suatu metode pemindahan pemukiman dengan baik. Seluruh aspek dibahas secara menyeluruh. Akan dibangun pemukiman baru di Berlan sekitar 20 hektar lahan yang akan dibangun rumah susun sewa untuk warga bantaran Kali Ciliwung,” jelas Agung.

Agung juga mengatakan, Pemprov DKI Jakarta diberikan waktu selama 6 bulan untuk melakukan persiapan. Diharapkan dalam waktu tersebut, Pemprov telah merampungkan peralihan aset dan persiapan pembangunan rumah susun.

Guna melaksanakan program ini, pemerintah menyiapkan dana sekira Rp 5 triliun hingga Rp6 triliun. “Diharapkan kalau bisa tahun ini (sudah dimulai) dan 2014 sudah selesai,” katanya.(Oz/Gs).

DKI Rancang Relokasi Warga Bantaran Ciliwung 

Waktu relokasi dan pembongkaran masih belum pasti karena perlu persiapan berbulan-bulan

Sumber: http://metro.vivanews.com/  9 Februari 2012

Desy Afrianti, Dwifantya Aquina 

VIVAnews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Pusat berencana merelokasi sekitar 10.000 penghuni bantaran Kali Ciliwung. Maka, sebanyak 1.185 bangunan di sepanjang bantaran sungai itu akan dibongkar.

Pembongkaran ini dalam rangka penataan kawasan kumuh khususnya yang terkait dengan program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Namun, waktu relokasi dan pembongkaran masih belum pasti karena pihak berwenang masih perlu berbulan-bulan untuk persiapan dan urusan teknis.

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono, mengungkapkan bahwa tahap pertama penataan akan berlangsung di bantaran kali sepanjang Kampung Melayu hingga Manggarai.

“Untuk segmentasi Kampungmelayu-Manggarai sebanyak 1.185 bangunan harus direlokasi atau sekitar 10 ribu jiwa,” kata Agung usai melakukan rakor terkait dengan penataan pemukiman kumuh di bantaran Kali Ciliwung, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis, 9 Februari 2012.

Untuk menampung warga yang terkena relokasi, akan dibangun rumah susun sewa di wilayah Berlan, Matraman, Jakarta Timur, di atas lahan seluas 20 hektar. Sementara anggaran yang disediakan untuk pembangunan rusunawa sekitar Rp5 triliun sampai Rp6 triliun.

“Akan dibangun pemukiman baru. Dibangun tahun 2012-2014, yang nantinya akan ditempati oleh warga yang selama ini bermukim di bantaran kali,” ujarnya.

Target Waktu

Menurut Agung, pemerintah menargetkan waktu enam bulan untuk mempersiapkan pengadaan tanah, pengalihan aset, serta persiapan penyusunan bangunan.

Diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik. “Ini merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat menurunkan angka kemiskinan,” ucap dia.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menjelaskan sebelum memulai relokasi, pemerintah akan meneliti mengenai mata pencaharian, kondisi sosial, kebutuhan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) yang dibutuhkan penghuni di lokasi baru.

“Kami data rencana pemukiman kembali yang akan dilaksanakan. Untuk melakukannya kami memerlukan waktu, tapi kami akan lakukan secepatnya. Kami perlu pendataan bukan saat eksekusi saja, juga melibatkan stakeholder,” kata Fauzi.

Dia menuturkan, nantinya Kali Ciliwung akan dinormalisasi, sehingga lebar kali menjadi 50 meter. Menurutnya sebagian warga ada yang menempati ruang publik sehingga tanpa status. Namun sebagian juga sudah ada yang memiliki status.

“Sebagian besar warga menempati badan air dari sungai yang merupakan ruang publik ditempati tanpa status, tapi ada bagian yang sudah memiliki status, itu yang akan kami data,” ujarnya. (ren)

Sodetan Ciliwung-BKT Mendesak Dibangun

Sumber: http://www.poskotanews.com/ 15 Februari 2012

JAKARTA (Pos Kota) – Untuk mengatasi permasalahan banjir di di sejumlah kawasan di sepanjang Kali Ciliwung, pemerintah pusat didesak bergerak cepat membuat sodetan ke Banjir Kanal Timur (BKT).

“Rencana ini harus segera diwujudkan sebagai salah satu solusi mengatasi banjir di kawasan Kampung Melayu, Bukit Duri, dan lainnya. Selama ini daerah bantaran Kali Ciliwung selalu tergenang karena luapan kali akibat banjir kiriman. Kami sangat mendukung pembuatan rencana sodetan,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta, H.Ferial Sofyan, Selasa (14/2).

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, H.Ery Basworo, rencana penyambungan sudah dipaparkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum. Pembuatan sodetan atau jalan pintas aliran kali ini dianggap yang paling relevan diterapkan. Seluruh program sodetan berada di bawah kewenangan pusat. “Kita hanya menunggu.”

Rencananya, sodetan akan dibuat dari Kali Ciliwung-Kali Cipinang -BKT. Sejumlah titik penghubung sudah dikaji, di antaranya Kebun Sayur dan Otista 3. Termasuk pipa air PDAM dari Kali Ciliwung menuju Kali Cipinang sudah ada sepanjang 1,3 kilometer. “Kira-kira titiknya di Otista 3,” terangnya.

PEMPROV SIAP BANTU

Tardjuki , Kepala Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas PU DKI Jakarta, mengatakan pemprov siap membantu Balai Besar Wilayah Sungai CIliwung dan Cisadane untuk mengatasi banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Tangerang dan DKI.

“Kemarin Pak Ery (Kepala Dinas PU DKI) melakukan pertemuan dengan Kepala Balai BWSCC untuk menawarkan bantuan penyelesaian masalah jebolnya tanggul penahan aliran Kali Pesanggrahan supaya masyarakat tidak menderita,” jelasnya.

Tardjuki mengaku telah mengirimkan tim untuk melakukan pemantauan di lapangan guna membantu penyelesaian masalah banjir yang menimpa pemukiman warga di Kelurahan Petogogan, Kecamatan, Kebayoranbaru, dan Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

PALANG BESI

Jalan inspeksi BKT yang direncanakan pemprov sebagai jalur pejalan kaki dan jalur sepeda, kini dijadikan. jalan alternatif kendaraan pribadi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Sayogo Hendrosubroto, menegaskan pihaknya meminta pemprov segera memasang palang besi di pintu masuk jalan inspeksi.

Menurut Hendro, jalan inspeksi BKT untuk jalur sepeda atau pejalan kaki. Bukan jalan kendaraan pribadi atau angkutan umum. “Pemprov harus segra turun tangan.” (john/b)

Buang Limbah dan Sampah di Ciliwung Dipidanakan 

Sumber:http://www.indonesiarayanews.com/  18 Febuari 2012 

@IRNewscom I Jakarta: PEMERINTAH akan mempidanakan perusahaan yang membuang limbah maupun sampah di sepanjang pinggiran sungai Ciliwung. Kementerian Lingkungan Hidup saat ini sedang melakukan penilaian kepada perusahaan-perusahaan yang berada di sepanjang pinggiran kali tersebut.

“Seberapa besar tanggung jawab perusahaan tersebut terhadap sungai Ciliwung, bagaimana pengelolaan limbahnya, apakah dibuang ke sungai? Kalau penilaiannya buruk, maka akan ada sanksi administratif sampai pidana bagi perusahaan tersebut,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Baltazar Kambuaya, dalam sambutannya di acara Ciliwung Bersih, Jakarta, Sabtu (18/2).

Selain itu, KLH juga mengaku prihatin terhadap banyaknya sampah yang dibuang ke sungai Ciliwung tiap harinya, kebanyakan adalah sampah rumah tangga. “Setidaknya 70.000 ton sampah yang dibuang ke sungai Ciliwung tiap hari dan 70 persennya merupakan sampah domestik,” lanjutnya.

Dari jumlah tersebut, sekitar 7-8 ribu ton per hari yang mampu ditangani di pintu air dan sisanya terpaksa dibiarkan mengalir sampai ke laut. Karena itu, KLH berencana mencari tahu sumber alias penyebab menumpuknya sampah di sungai Ciliwung. Hal ini untuk mencegah pembuangan sampah ke sungai terus terjadi.

“Cari sumbernya, bersihkan sumbernya, kalau sudah tahu sumbernya, tapi masih juga terjadi, cari tahu penyebabnya, apakah karena leadership capacity atau manajemen leadershipnya,” jelas Kambuaya.

Sementara data dari Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan untuk sampah yang masuk ke sungai Ciliwung mencapai 360 m3 per hari. Dari jumlah tersebut, hanya ditangani satu pintu air, yakni pintu air Manggarai.

Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto membeberkan saluran sanitasi yang layak sampai saat ini diperkotaan baru 51 persen, sementara target 2015 sanitasi setidaknya mencapai 61 persen.

“Untuk pengelolaan sampah rata-rata didaerah perkotaan hanya 60 persen saja. Sementara dana Sanitasi dari APBN hanya Rp 14,2 triliun untuk seluruh kabupaten/kota. Tentu dana tersebut belum cukup,” ungkapnya. [ris2]

Parah! 70.000 Ton Sampah Dibuang ke Ciliwung Tiap Hari

Sumber:http://www.himpalaunas.com/  18 Februari 2012  

HIMPALAUNAS.COM, JAKARTA – Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Baltazar Kambuaya, limbah sampah yang dibuang ke sungai Ciliwung tiap harinya mencapai 70.000 ton. Sebanyak 70 persen diantaranya merupakan sampah rumah tangga.

Hal ini disampaikan dalam sambutannya dalam acara ‘Ciliwung Bersih’, dipinggir Sungai Ciliwung, Karet, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2). Kambuaya menjelaskan, dari total sampah yang terbuang ke sungai Ciliwung, hanya 7-8 ribu ton/hari yang mampu ditangani. “Hanya 7-8 ribu yang mampu ditangani dipintu air dan sisanya terpaksa dibiarkan mengalir sampai ke laut,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, untuk mencegah pembuangan sampah ke sungai ini terus terjadi, pemerintah dan masyarakat harus mencari tahu sumbernya. “Cari sumbernya, bersihkan sumbernya, kalau sudah tahu sumbernya, tapi masih juga terjadi, cari tahu penyebabnya, apakah karena leadirship capacity? Atau manajemennya leadershipnya,” ujar Kambuaya.

Sekarang KLH sedang melakukan penilaian kepada perusahaan-perusahaan yang berada disepanjang pinggiran sungai Ciliwung. “Seberapa besar tanggung jawabnya terhadap sungai Ciliwung, bagaimana pengelolaan limbahnya, apakah dibuang ke sungai. Kalau penilaiannya buruk, maka akan ada sangksi administratif sampai pidana bagi perusahaan tersebut,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto, mengatakan, pada 2015 sedikitnya 250 juta jiwa penduduk akan menyesaki daerah perkotaan. “Sementara, saluran sanitasi yang layah sampai saat ini diperkotaan baru 51%, sementara target 2015 sanitasi setidaknya mencapai 61 persen,” ujar Joko.

Apalagi pengelolaan sampah, lanjut Joko, rata-rata di daerah perkotaan hanya 60 persen saja. “Sementara dana Sanitasi dari APBN hanya Rp 14,2 triliun untuk seluruh kabupaten/kota. Tentu dana tersebut belum cukup,” tuturnya.

Apalagi dari data kementeriannya, untuk sampah yang masuk kesungai ciliwung mencapai 360 m3/hari. “Dan dari jumlah tersebut, hanya ditangani satu pintu air saja, yakni pintu air Manggarai,” tandas Joko.

Sementara, ketika ditanyakan salah satu sumber pembuangan sampah yakni pemukiman dipinggir sungai Ciliwung kepada Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. “Mau diapakan? Digusur? Wah kita bisa kena pasal UU HAM. Pemerintah DKI Jakarta terus mencari solusi, salah satunya menata daerah tersebut dan mensosialisasikan jangan menbuang sampah ke sungai,” ucapnya. (man)

SUNGAI CILIWUNG: Kepedulian warga masih rendah

Oleh Nurudin Abdullah 

Sumber: http://www.bisnis.com/ 18 Februari 2012 

JAKARTA: Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengakui kepedulian warga terhadap Sungai Ciliwung masih rendah, termasuk mereka yang tinggal di sepanjang alirannya.

Mereka kurang merasa memiliki Ciliwung sehingga sulit untuk diajak merawat, menjaga, membersihkan dan apalagi membangun sungai tersebut.

“Melalui kegiatan pelestarian Sungai Ciliwung oleh berbagai kelompok dan program revitalisasi, kami harapkan dapat mendorong semua pihak,” katanya hari ini, 18 Februari 2012.

Foke mengungkapkan hal itu seusai menyaksikan kegiatan demontrasi pembersihan Sungai Ciliwung oleh Gerakan Ciliwung Bersih dan PT BNI Persero Tbk di Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Menurutnya, kegiatan pembersihan Sungai Ciliwung diharapkan dapat menggulirkan program yang lebih besar dengan melibatkan peran swasta yang lebih banyak melalui corporate social resposibility (CSR).

Pembina Gerakan Ciliwung Bersih Erna Witoelar mengatakan pihaknya terdiri dari 59 institusi dari pemerintah pusat dan daerah serta perguruan tinggi, LSM dan perusahaan swasta bergerak bersama merevitalisai sungai itu.

Kebersamaan yang telah dikukuhkan melalui akte notaris itu, lanjutnya, merupakan suatu modal yang dahsyat tetap dalam pelaksanaannya lebih nyaman bergerak sendiri-sendiri untuk tujuan yang sama.

“Berbagai aksi nyata telah dilakukan seperti upaya pembangunan sarana kebersihan dan sanitasi, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penutupan tampat pembuangan sampah liar sebagai bagian dari upaya mengajak warga tidak membuang sampahnya ke sungai,” ujarnya.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mendukung upaya percepatan revitalisasi Sungai Ciliwung dan sekaligus mengajak partisipasi warga untuk menjamin sungai dapat berperan sebagai funsinya.

“Kita semua harus mencintai Sungai Ciliwung dengan menjaga fungsinya untuk mengalirkan air hujan dari hulunya ke laut agar tidak menimbulkan banjir dan menjaga kebersihannya dengan tidak membuang limbah ke sungai itu,” ujarnya.

Kondisi pencemaran air sungai Ciliwung masih cukup parah mencapai sekitar 80% berasal dari limbah rumah tangga. (tw)

SAMPAH: Pemerintah bangun 39 TPST di bantaran Ciliwung 

Oleh Nurudin Abdullah 

Sumber: http://www.bisnis.com/ 19 Februari 2012 

JAKARTA: Kementrian Pekerjaan Umum secara bertahap membangun 39 tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dengan investasi sekitar Rp700 juta-Rp1,5 miliar per unit di sepanjang aliran sungai Ciliwung di wilayah Jakarta dan daerah hulu guna umencegah pencemaran sungai itu.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan tingkat pencemaran sungai Ciliwung cukup parah mencapai 360 m3 sampah per hari dari limbah domestik sekitar 272.000 jiwa yang tinggal di sepanjang aliran sungai yang menjadi salah satu icon Jakarta tersebut.

“Hasil kajian kualitas air Ciliwung memperlihatkan masih banyak pembuangan limbah dan sampah di 45 titik yang tersebar di 15 kelurahan dengan volume mencapai 360 m3 per hari. Namun, proses pengangkutan sampah itu baru bisa dilakukan di pintu air Manggarai,” katanya.

Djoko dalam acara demontrasi pembersihan sungai Ciliwung yang dilakukan Gerakan Ciliwung Bersih di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang Jakarta, pada akhir pekan lalu, mengatakan telah membangun 6 unit dari rencana 39 TPSP tersebut.

Menurutnya, TPST dengan konsep reduce, reuse, dan recycle yang antara lain menghasilkan produk daur ulang, kompos dan gas metan sebagai sumber energi alternatif yang bisa dipakau untuk memasak itu dapat mencegah agar sampah tidak dibuang ke sungai.

Kementrian Pekerjaan Umum, lanjutnya, selain 6 TPST itu juga telah membangun 7 unit dari 8 pengelolaan air limbah yang berasal dari permukiman , industri dan gedung perkantoran di sepanjang aliran sungai yang membelah kota Jakarta.

“Kami berharap ada swasta yang berpartisipasi membangun TPST yang investasinya mencapai sekitar Rp700 juta-Rp1,5 juta per unit. Dan kepada swasta itu dipersilahkan memasang logo perusahaannya dengan ukuran yang besar di lokasi TPST,” tegasnya.

Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya mengatakan kementrian dengan dukungan banyak pihak dan Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) berhasil menyusun master plan penanganan pencemaran sungai Ciliwung dari hulu hingga hiliarnya.

“Selain itu juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan industri tentang penanganan pencemaran air sungai Ciliwung, termasuk mengenai sanksi administratif dan pidana bagi industri dan siapa saja yang membuang limbah ke sungai,” ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada kesempatan yang sama mengatakan kepedulian dan rasa memiliki warga terhadap sungai Ciliwung masih rendah sehingga sulit untuk diajak menjaga, merawat, membersihkan dan membangun sungai tersebut.

“Untuk itu Pemprov DKI mendukung kegiatan yang diselenggarakan Gerakan Ciliwung Bersih maupun berbagai institusi dan perusahaan swasta untuk kebaikan sungai Ciliwung, karena dapat membangkitkan rasa peduli dan rasa memiliki di kalangan warga terhadap sungai ini,” ujarnya.

Sementara itu Pembina Gerakan Ciliwung Bersih Erna Witoelar mengatakan GCB dengan dukungan 59 institusi dari unsur pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha berusaha terus mendorong upaya perlindungan sungai Ciliwung.

Apalagi, lanjutnya, sungai Ciliwung yang merupakan anugrah dari Tuhan yang tidak boleh dikotori dengan membuang limbah ke dalamnya, sehingga sungai Ciliwung dapat menjalankan fungsinya dengan baik mengalirkan air dari hulu ke laut. (sut)

PU BANGUN TPST DUKUNG CILIWUNG BERSIH

Sumber:http://www.pu.go.id/ 20 Februari 2012 

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam mendukung Gerakan Ciliwung Bersih telah membangun Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) yang berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di enam lokasi dan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) sebanyak 7 lokasi. Jumlah tersebut masih tergolong kurang dari target TPST sebanyak 39 lokasi dan sanimas 8 lokasi.

“Saya mengundang para mitra swasta untuk berpartisipasi secara aktif dalam program penataan sampah dan air limbah di kawasan ciliwung, berupa pembangunan TPS 3R dan sanimas,” ujar Menteri PU Djoko Kirmanto dalam sambutannya di acara Gerakan Ciliwung Bersih, Jakarta (18/2).

Djoko menjelaskan pembangunan TPST 3R akan berupa pengolahan sampah yang selain dapat menghasilkan material daur ulang dan kompos, juga dapat menghasilkan gas metan untuk dimanfaatakan oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif. Sedangkan pembangunan sanimas melalui pembangunan MCK dapat menghasilkan gas yang bisa digunakan untuk memasak.

Berdasarkan pada target Millenium Development Goal’s (MDG’s), sampai saat ini akses terhadap sanitasi baru mencapai 51%. Padahal, pada tahun 2015 harus mencapai 62%.. Kepedulian pemerintah pada bidang sanitasi berada pada titik tertinggi sejak beberapa tahun terakhir. Hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan APBN menjadi Rp14,2 triliun hingga 2014. Namun jumlah tersebut masih belum mampu untuk membiayai peta kebutuhan peningkatan infrastruktur bagi seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

“Skema pembiayaan yang bersumber dari non pemerintah perlu kita kembangkan termasuk kerja sama dgn negara-negara pendonor, swasta baik dlm bentuk investasi maupun dana Corporate Social Responsibility. Baik untuk pembangunan infrastruktur maupun untuk mendorong masyarakat dalam perubahan perilakunya,” tegas Djoko.

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Cipta Karya PU Budi Yuwono “Kami sediakan dua TPST di tiap lokasi dengan nilai masing-masing sekitar Rp1 miliar. Program ini ditawarkan kepada pengusaha-pengusaha, bank untuk memberikan investasi, kita beri contoh dan bantu dengan menjadi fasilitator,” tuturnya.

Sungai Ciliwung memiliki panjang kurang lebih 130 meter dari hulu sampai muara. Di sepanjang sungai ini terdapat 41 kelurahan dengan jumlah penduduk yang tinggal di pinggir sungai sebanyak 272.000 jiwa. Berdasarkan hasil pengkajian kualitas air Sungai Ciliwung menunjukkan masih banyak pembuangan limbah dan sampah minimal di 45 titiik tersebar di 15 kelurahan dengan volume sampah yang dibuang ke sungai mencapai 360 m3 /hari. Oleh karenanya, penting dilakukan program TPST 3R dan Sanimas untuk menangani air limbah. Saat ini sudah ada 22 kelurahan dari 41 kelurahan yang berminat mendapatkan program tersebut.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menuturkan pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup membangun 2 instalasi air limbah sebagai percontohan sebagai upaya tidak membiarkan air limbah begitu saja masuk mencemari badan air sungai. “Ini nantinya akan menjadi standar di waktu yang akan datang,”

Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) dilakukan oleh PT BNI Persero Tbk bersama pemerintah pusat yaitu PU dan Kementerian Lingkungan Hidup serta pemerintah provinsi DKI untuk merevitalisasi Sungai Ciliwung. Acara turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dan Ketua GCB Erna Witoelar. “Mari kita cintai sungai ciliwung ini dengan tidak membuang sampah sembarangan,” tutup Djoko. (dnd/ind)

Pusat Komunikasi Publik. 200212

Peringatan Hari Peduli Sampah, Sampah Ciliwung 360 m3/hari 

Sumber: http://www.ampl.or.id/ 27 Pebruari 2012 

Peringatan hari peduli sampah di Jakarta, diselenggarakan serentak di tiga tempat , Minggu (28/2) di Jakarta. Kegiatan yang dilakukan dengan aksi bersih lingkungan ini di Jakarta di lakukan di Kecamatan Rawasari, Jakarta Timur, Kecamatan Petojo, Jakarta Pusat dan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Selain di tiga kecamatan tersebut, kegiatan peduli sampah juga dilakukan oleh masyarakat pecinta Ciliwung di kawasan Jalan Arus Cawang, Jakarta Timur yang kerap menjadi langganan banjir.

Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 28 Februari dilatarbelakangi tragedi longsornya sampah di Desa Leuwigajah, Cimahi, Provinsi Jawa Barat yang menewaskan 143 orang dan menimbun 137 rumah akibat lonsoran sampah setinggi 30 meter yang terjadi pada 21 Februari 2005 lalu.

“Jika sampah tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi musibah sebagaimana yang terjadi di Desa Leuwigajah, Jawa Barat. Karena itu saat ini paradigma yang harus ditumbuhkan oleh masyarakat adalah sampah mau dijadikan apa bukan sampah mau dibuang kemana. Kedepan yang harus dilakukan adalah bagaimana sampah bisa diolah menjadi barang berharga dan bermanfaat dengan menggunakan konsep 3 R (reuse, reduce, recycle),” ujar Deputi IV Kementrian Lingkungan Hidup(KLH) Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan sampah, Masnellyarti Hilman di sela acara Kerja Bhakti Peduli Sampah .

Dijelaskan, reuse yaitu mengurangi timbulnya sampah seperti mengurangi pemakaian kantong plastik dan bahan lainnya yang akhirnya menjadi sampah. Ia mencontohkan, ibu-ibu yang hendak kepasar bisa menggunakan kantong dari kain untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Sedangkan Reduce adalah menggunakan kembali barang yang masih dapat terpakai dan recyle adalah mendaur ulang limbah menjadi manfaat yang baru.

Sampah Ciliwung 360 m3

Kepada warga masyarakat di Kelurahan Cawang Bawah, Jalan Arus , khususnya yang tinggal dibantaran sungai Ciliwung, Manellyarti mengatakan saat ini tingkat pencemaran sungai Ciliwung cukup parah mencapai 360 m3 sampah per hari dari limbah domestik sekitar 272.000 jiwa yang tinggal di sepanjang aliran sungai yang menjadi salah satu icon Jakarta tersebut. Hasil kajian kualitas air Ciliwung memperlihatkan masih banyak pembuangan limbah dan sampah di 45 titik yang tersebar di 15 kelurahan dengan volume mencapai 360 m3 per hari.

Namun, proses pengangkutan sampah itu baru bisa dilakukan di pintu air Manggarai. Kondisi pencemaran air sungai Ciliwung masih cukup parah mencapai sekitar 80% berasal dari limbah rumah tangga. “Sekarang ini, Kementrian Pekerjaan Umum secara bertahap membangun 39 tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dengan investasi sekitar Rp700 juta-Rp1,5 miliar per unit di sepanjang aliran sungai Ciliwung di wilayah Jakarta dan daerah hulu guna umencegah pencemaran sungai itu,” katanya.

Gerakan Ciliwung Bersih, pekan lalu juga dilakukan di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang Jakarta Pusat. TPST yang dibangun pemerintah menggunakan konsep reduce, reuse, dan recycle yang antara lain menghasilkan produk daur ulang, kompos dan gas metan sebagai sumber energi alternatif yang bisa dipakau untuk memasak itu dapat mencegah agar sampah tidak dibuang ke sungai.

Selain TPST itu juga telah membangun 7 unit dari 8 pengelolaan air limbah yang berasal dari permukiman , industri dan gedung perkantoran di sepanjang aliran sungai yang membelah kota Jakarta. “Kami berharap ada swasta yang berpartisipasi membangun TPST yang investasinya mencapai sekitar Rp700 juta-Rp1,5 juta per unit. Dan kepada swasta itu dipersilahkan memasang logo perusahaannya dengan ukuran yang besar di lokasi TPST,” tegasnya.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mendukung upaya percepatan revitalisasi Sungai Ciliwung dan sekaligus mengajak partisipasi warga untuk menjamin sungai dapat berperan sebagai funsinya.”Kita semua harus mencintai Sungai Ciliwung dengan menjaga fungsinya untuk mengalirkan air hujan dari hulunya ke laut agar tidak menimbulkan banjir dan menjaga kebersihannya dengan tidak membuang limbah ke sungai itu,” ujarnya.

Mitigasi Perubahan Iklim

Peringatsn Hari Peduli Sampah kali ini mengusung konsep “zero wet solid waste”. Zero ‘nol’, wet ‘basah’, solid ‘padat’, dan waste ‘sampah’. Jargon ini bermakna tak akan ada lagi penumpukan sampah padat dan sampah basah Implementasi prinsip reduce,reuse dan recycle (3R) dalam pengelolaan sampah merupakan upaya nyata dalam mitigasi perubahan iklim.

Pelaksanakan 3R dapat mengurangi emisi gas metana (CH4) zat gas rumah kaca (GRK) yang daya rusaknya terhadap lapisan ozon 21 kali lebih kuat dibanding karbondioksida (CO2). Salah satu kendala utama penyebab rendahnya tingkat guna ulang, daur ulang dan pemanfaatan sampah adalah masyarakat Indonesia tidak terbiasa memilah sampah, baik di sumber maupun di tempat penampungan sementara.

Padahal, para ahli dan praktisi 3R, meyakini bahwa penentu 50%keberhasilan kegiatan daur ulang ditentukan oleh pemilahan sampah. Di Jepang misalnya, keberhasilan dalam daur ulang di tingkat rumah tangga mencapai 70-80%, ini ditentukan oleh sangat baiknya prosedur pemilahan dan pengumpulan sampah yang dilakukan masyarakat. Di Jepang umumnya sampah dipilah menjadi sampah yang dapat didaur ulang, seperti PET botol dan kaleng minuman, kertas, serta yang dapat dibakar (combustible).

Selain itu pemerintah Yokohama City membuat buku panduan untuk warganya bagaimana memilah sampah yang dijelaskan sangat rinci hingga 518 jenis. Sama halnya dengan Jerman, pada 1990, negara ini hanya mampu mendaur ulang sampah hanya 13% terbatas pada jenis bio-waste,kertas dan gelas. Tahun 2004 angka persentase daur ulang meningkat tajam menjadi 56%.

Dan pada tahun 2009 naik menjadi 78 %. Sukses tersebut dihasilkan karena Jerman menambah satu item sampah wajib pilah, yaitu kemasan dan menjalankan prosedur pemilahan dengan ketat dan konsisten. Di Indonesia sendiri, menurutnya, praktik bank sampah berkembang di Kabupaten Bantul, Dl Yogjakarta. Hal ini dipelopori oleh Bambang Suwerda.

Bagaimana memilah sampah, pelaksanaan bank sampah pada prinsipnya mengajak masyarakat memilah sampah. Dengan menyamakan sampah serupa uang atau barang berharga yang dapat ditabung,masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilainya, sehingga mereka mau memilah sampah.(eko)

Maret 2012

Warga Buang Limbah B3 ke Sungai Ciliwung

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/  14 Maret 2012 

DEPOK, (PRLM).- Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok menemukan sampah berbahan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dibuang di pinggir Sungai Ciliwung. Sampah rumah tangga tersebut di antaranya adalah lampu dan baterai yang memiliki kandungan kimia berbahaya dan berdampak buruk terhadap pencamaran lingkungan.

Sampah tersebut ditemukan saat aksi membersihkan Sungai Ciliwung oleh satuan petugas BLH Depok di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (14/3). Menurut Koordinator aksi, Sariyo Sabani, lampu dan baterai tergolong dalam limbah B3 karena mudah meledak dan terbakar. Limbah tersebut menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan.

Sariyo mengatakan, banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa limbah B3 tidak boleh disatukan dengan sampah rumah tangga lainnya. Apalagi warga kerap membuang sampah rumah tangga ke suangi Ciliwung. “Sebenarnya membuang sampah ke Sungai Ciliwung saja dapat mencemari lingkungan, apalagi yang dibuang adalah limbah B3,” kata dia.

Menurut Sariyo, banyaknya sampah yang dibuang sembarangan membuktikan bahwa budaya menjaga lingkungan masih minim di kalangan warag Depok. Masyarakat dengan mudah bisa membuang sampah ke sungai. Padahal sungai merupakan salah satu sumber kehidupan manusia yang harsu dijaga kelestariannya.

Mantan Kepala Satpol PP Kota Depok itu mengungkapkan potensi sungai sangat besar dimanfaatkan menjadi hal yang berguna. “Sungai Ciliwung dapat menjadi objek wisata air yang bagus. Namun itu semua bisa terwujud jika semua masyarakat sadar untuk menjaga kebersihan sungai,” kata Sariyo.

Dia mengatakan, BLH membersihkan sampah di bantaran Sungai Ciliwung secara rutin sebanyak sebulan sekali. “Ini bisa menjadi contoh kepada masyarakat agar gerakan bersih-bersih harus terus ditingkatkan. Budaya gotong royong mulailah digalakkan kembali,” jelasnya.

Sampah yang berhasil diangkut dari Sungai Ciliwung biasanya mencapai satu truk. “Sampah ini nantinya dibawa oleh petugas DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) untuk selanjutnya dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Sampah) di Cipayung,” kata Sariyo.

Sementara itu Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Ulis Sumardi, mengatakan sampah yang terangkut oleh Dinas kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok pada tahun 2011 baru mencapai 38 persen atau sebanyak 1.615 m3 per hari. Padahal setiap harinya produksi sampah di Kota Depok mencapai 4.250 m3.

Ulis menargetkan pada tahun 2013 mendatang sampah yang terangkut dan tertangani bisa mencapai 47 persen. Kondisi itu bisa tercapai dengan catatan sarana dan perasarana pengangkut sampah harus ditambah dan dioptimalkan. “Tahun 2014 akan kita aktifkan lagi 15 UPS, sehingga jumlah UPS yang beroperasi jadi 34 UPS.”kata Ulis.

Meskipun demikian, dia meminta agar warga tidak membuang sampah yang tidak terangkut tersebut ke sungai. “Sampah bisa didaur ulang kembali, membuang sampah di sungai juga bukan solusi,” kata dia. (A-185/A-108)***

Permudah Pemulihan, Sungai Ciliwung Dibagi per Segmen

Sumber: http://www.beritasatu.com/23 Maret 2012 

Permukiman kumuh warga di pinggir Sungai Ciliwung, Jakarta.

Menurut Kepala Bidang Sungai KLH, ada 6 segmen yang dibagi menjadi empat kewilayahan di bawah Pemkab Bogor, Pemda DKI Jakarta, Pemkot Bogor, serta Pemkot Depok.

Untuk mempermudah proses pemulihan kualitas air Sungai Ciliwung, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membagi sungai tersebut berdasarkan batas wilayah administratif.

“Kita bagi (Sungai Ciliwung) menjadi enam segmen, sesuai dengan kewenangan tiap pemerintah daerah. Ini memudahkan untuk menentukan target kelas air, lalu menjadi dasar bagi pemulihan Ciliwung,” jelas Jossy Suzzana, Kepala Bidang Sungai KLH, saat diwawancarai Beritasatu.com di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan Jossy, keenam segmen tersebut dibagi menjadi empat kewilayahan, yaitu di bawah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Pemda DKI Jakarta, Pemkot Bogor, serta Pemkot Depok. Dalam hal ini, Segmen 1 dan Segmen 3 yang mencakup Ciawi, Cisarua, Megamendung dan Sukaraja, Babakan Madang, Cibinong, Bojonggede, akan menjadi wilayah Pemkab Bogor.

Sementara, Segmen 2 akan menjadi tanggung jawab Pemkot Bogor, yang meliputi wilayah Kota Bogor Selatan, Kota Bogor Timur, Kota Bogor Tengah dan Tanah Sereal. Sedangkan Pemkot Depok mengurusi areal Beji, Limo, Cimanggis, Sukma Jaya dan Pancoran Mas, yang termasuk dalam Segmen 4.

Terakhir, Pemerintah DKI Jakarta bertugas untuk Segmen 5 dan 6. Segmen 5 meliputi daerah Jagakarsa, Pasar Minggu, Mampang Prapatan, Pancoran, Tebet, Setia Budi, Kebayoran Baru, Pasar Rebo, Ciracas, Kramat Jati dan Jatinegara. Sementara, Segmen 6 mencakup Pulo Gadung, Matraman, Menteng, Senen, Tanah Abang, Johar Baru, Cempaka Putih, Kemayoran, Sawah Besar, Gambir, Tambora, Taman Sari, Koja, Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok dan Kelapa Gading.

“Kondisi Ciliwung itu sudah tercemar berat. Untuk kasus Ciliwung, kita menemukan bahwa 80-90 persen (tercemar) karena (limbah) domestik yang bisa berupa cair atau sampah plastik,” kata Jossy. “Kalau sudah tahu begitu, kita buatkan rencana umum pemulihan, salah satu contohnya membuat IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) atau memperkenalkan konsep recycling,” jelas Jossy.

Lebih lanjut, Jossy mengatakan bahwa Sungai Ciliwung ditargetkan bisa “naik kelas” dari kelas tercemar berat menjadi kelas air yang peruntukannya untuk air minum, industri dan pertanian, selama 20 tahun mendatang. Detailnya, Segmen 1 ditargetkan menjadi kelas I yang peruntukannya untuk air baku air minum. Kemudian Segmen 2, 3, 4 dan 5, ditargetkan naik menjadi kelas II yang bisa digunakan untuk rekreasi air, budidaya air tawar, peternakan, serta air untuk mengairi pertamanan. Sementara Segmen 6 ditargetkan naik menjadi kelas III yang digunakan untuk budidaya air tawar, peternakan, serta air untuk mengairi pertamanan.

“Bersama sektor lainnya, yaitu PU (Pekerjaan Umum), Dephut (Departemen Kehutanan), Depkes (Departemen Kesehatan), kita bagi agenda tersebut menjadi lima tahunan program. Kalau KLH kebagian memantau kualitas air di hulu, karena ini kan lintas provinsi,” jelas Jossy, sambil menambahkan bahwa hanya 2% tutupan hutan tersisa di sepanjang Ciliwung.

Untuk diketahui, Sungai Ciliwung merupakan salah satu dari 13 sungai lintas provinsi yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU, Dephut dan KLH. Ke-12 sungai lainnya adalah Citandui, Bengawan Solo, Citarum, Cisadane, Progo dan Brantas di Pulau Jawa, lalu Sungai Musi, Batanghari, Siak dan Kampar di Pulau Sumatera, Barito di Pulau Kalimantan, serta Sadang Mamasa di Pulau Sulawesi.
Penulis: Fidelis E Satriastanti/ Arsito

Kopassus dan Pemprov DKI Benahi Ciliwung

Sumber:  http://kabarpolitik.com/ 30 Maret 2012 

PASAR REBO – Komitmen mengembalikan fungsi Sungai Ciliwung sebagai air baku sekaligus menjadikannya sebagai kawasan eko wisata ditunjukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Komando Pasukan Khusus TNI (Kopassus) melalui program pembenahan Sungai Ciliwung.

Salah satu rangkaian aksinya adalah pembangunan tempat penampungan sampah terpadu (TPST) di lokasi Kopassus Cijantung, Jumat (30/3). Keberadaan TPST ini diharapkan dapat menghilangkan tumpukan sampah atau tempat penampungan sampah (TPS) liar serta terkendalinya limbah cair yang terbuang di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung.

Itu pula yang menjadi target Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, dimana tahun 2017 nanti bantaran Sungai Ciliwung bebas dari TPS liar. “Kami targetkan pada tahun 2017 mendatang, tidak ditemukan lagi TPS liar di sepanjang bantaran Kali Ciliwung. Terutama mulai dari kawasan Depok hingga jembatan TB Simatupang, Pasar Rebo,” tukas gubernur saat peletakan batu pertama pembangunan TPST dan penanaman pohon bersama Danjen Kopassus Mayjen TNI Wisnu Bawatenaya, di Komplek Kopassus, Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, kemarin pagi.

“Kiranya pembangunan TPST dan penanaman pohon yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan jajaran Kopassus Cijantung ini dapat memicu keterlibatan stake holder lain untuk bersama-sama masyarakat melaksanakan program Pengelolaan Ciliwung menjadi program terpadu mengembalikan keindahan Ciliwung dan mewujudkannya menjadi salah satu sungai kebanggaan Kota Jakarta yang kita cintai dan banggakan ini,” tandas orang nomor satu di ibukota tersebut.

Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, Eko Bharuna, mengatakan, demi mewujudkan target bantaran Sungai Ciliwung bebas dari TPS liar pada tahun 2017, pihaknya akan mencarikan lahan untuk pembuatan TPST. Untuk pembangunannya, akan dikaji kembali dengan melibatkan pihak terkait. “Kami optimis target tersebut tercapai. Namun sebelumnya, akan kaji dahulu bersama pihak terkait guna menyesuaikan kondisi tata ruang yang ada dan kesepakatan masyarakat sekitar,” terangnya. (yuli/pk)

2017, Tak Ada Lagi TPS Liar di Ciliwung

Sumber: http://beritajakarta.com/ 30 Maret 2012

Maraknya keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) liar di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, membuat gerah Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Karena itu, Bang Fauzi, sapaan akrabnya, menargetkan tahun 2017 mendatang, seluruh TPS liar yang jumlahnya diperkirakan mencapai 68 titk tidak akan terlihat lagi di sepanjang bantaran Kali ciliwung. Sebagai gantinya, Pemprov DKI Jakarta bersama komponen masyarakat akan membangun tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) di sejumlah titik.

“Kami targetkan pada tahun 2017 mendatang, tidak ditemukan lagi TPS liar di sepanjang bantaran Kali Ciliwung. Terutama mulai dari kawasan Depok hingga jembatan TB Simatupang, Pasarrebo. Semua pihak terkait harus melaksanakan tugas sebaiknya, perketat pengawasan di wilayahnya masing-masing,” ujar Fauzi Bowo saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan TPST dan penanaman pohon di Komplek Kopassus, Cijantung, Pasarrebo, Jakarta Timur, Jumat (30/3).

Fauzi juga berharap, agar Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dapat menetapkan profil Kali Ciliwung sebagai ikon Kota Jakarta. Karenanya, ia mengajak seluruh stakeholder, komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kali Ciliwung secara konsisten. Pembenahan Kali Ciliwung ini juga sebagai tindak lanjut dari aspirasi para ahli dan keinginan warga, agar kali tersebut dapat dijadikan kawasan eko wisata.

Mengenai pembangunan TPST di Kompleks Kopassus ini, diungkapka Fauzi, merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Pemprov DKI dengan Danjen Kopassus. Kegiatan ini sekaligus memperingati hari air sedunia.

Jika program pembuatan TPST di Komplek Kopasus ini rampung, tentu akan dilanjutkan dengan pembangunan di tempat lainnya. Seperti di kawasan TB Simatupang, yang akan melakukan kerjasama dengan Rindam Jaya untuk mengembalikan Kali Ciliwung sebagai ikon kota Jakarta. Selain itu juga akan melibatkan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan komponen masyarakat lainnya, untuk mewujudkan Ciliwung bebas TPS Liar pada tahun 2017 mendatang. Dirinya optimis target itu akan tercapai.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Eko Bharuna menambahkan, pihaknya juga optimis tahun 2017 mendatang, TPS liar di bantaran Kali Ciliwung ini tidak ada lagi. Sebagai gantinya, pihaknya akan mencari lahan untuk pembuatan TPST. Namun untuk pembangunannya, masih butuh kajian dengan melibatkan pihak terkait. Hal ini untuk menyesuaikan dengan kondisi tata ruang yang ada dan kesepakatan masyarakat sekitar.

“Di bantaran Kali Ciliwung saat ini ada sekitar 68 TPS liar, seluruhnya itu harus ditutup, untuk kemudian membangun TPST. Kami akan lakukan kajian terlebih dahulu. Sehingga belum bisa dijawab berapa banyak TPST yang akan dibangun dan titiknya dimana saja,” tandas Eko.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: