Joko Suwarno

Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan DAS

Oleh : Joko Suwarno, Kasubag Rencana Pembangunan Biro Perencanaan Kemenhut

Sumber: http://www.scbfwm.org/2012/11/07/peranserta-masyarakat-dalam-pengelolaan-das-2.html 

Ciliwung

Masyarakat merupakan pelaku, pengambil manfaat maupun penerima dampak dalam pengelolaan sumberdaya alam di dalam suatu DAS. Sebagai pelaku yang aktif, masyarakat mempunyai perilaku yang dapat mendukung terhadap upaya-upaya pengelolaan DAS yang baik diantaranya mempertahankan penutupan lahan bervegetasi sehingga laju infiltrasi air hujan ke dalam lapisan bawah tanah menjadi lebih tinggi, membangun fisik rumah dengan menyediakan ruang untuk masuknya air larian masuk ke dalam tanah melalui pemba- ngunan sumur resapan, rorak, maupun jebakan air permukaan di halaman rumah. Di pihak lain, masyarakat juga sebagai penikmat atau pengambil manfaat DAS yaitu pemanfaatan air permukaan dari sungai maupun pemanfaatan air sumur di bawah permukaan, serta kesuburan tanah akibat terjaganya kelembaban tanah dan terjaganya iklim mikro di lingkungannya atau meningkatnya produktivitas lahan pertanian sebagai akibat terjaganya suplai air baik secara kuantitas, kualitas maupun kontinyuitas sepanjang tahun. Disisi lain, dengan memburuknya kondisi DAS maka masyarakat juga menerima dampak negatif diantaranya kekurangan air di musim kemarau, banjir di musim hujan, dan laju angin yang kencang akibat gundulnya vegetasi di bentangan lahan DAS.

Masyarakat berperan besar dalam keberhasilan, kegagalan maupun menghambat keberhasilan dalam pengelolaan DAS.Masyarakat sebagai pemilik lahan berperan dalam mengelola lahan miliknya maupun pemegang keputusan mengubah fungsi lahannya menjadi lahan terbangun, pekarangan, kebun maupun tegalan. Masyarakat sebagai pemegang keputusan terhadap sumberdaya lahan yang dimilikinya, apakah lahan mau diterlantarkan, halaman rumah disemen atau dibuat paving block, kebun untuk ditanami tanaman pangan, tanaman semusim, tahunan ataupun dijual-belikan kepada pidak lain. Demikian halnya, masyarakat juga berperan mengubah lahan yang dibawah penguasaannya menjadi permukiman, tempat rekreasi maupun rumah peristirahatan dengan menebang pohon dan membersihkan tanaman lainnya digantikan dengan rumput-rumputan taman. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam pengelolaan DAS mulai dari tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi program. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan meliputi penetapan tujuan pengelolaan, program, sasaran yang dicapai dan serta kebijakan yang dibutuhkan bersama, pengumpulan data di lapangan maupun pembiayaan. Partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan merupakan bentuk garansi tidak diabaikannya kepentingan, aspirasi, akses maupun kontrol masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Partisipasi aktif masyarakat tidak akan muncul jika tanpa disertai dengan adanya pemberdayaan masyarakat berupa penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui peningkatan akses dan peningkatan perolehan manfaat dari sumberdaya yang dikelola di dalam DAS secara optimal dan adil. Program-program kegiatan yang dilaksanakan secara sektoral maupun keterpaduan sektoral dalam kerangka pengelolaan DAS seharusnya mengandung misi pemberdayaan masyarakat. Tanpa adanya unsur pemberdayaan ini maka tingkat partisipasi masyarakat menjadi rendah karena masyarakat tidak melihat manfaat apa yang bisa diperolehnya dari kegiatan yang ada di lingkungannya. Masyarakat petani berperan dalam pengelolaan lahan (sawah, kebun maupun tegalan), memelihara atau merubah penutupan lahan dari berpenutupan strata pepohonan sampai dengan rerumputan menjadi lahan terbangun atau lahan budidaya pertanian intensif, maupun menghijaukan kawasan sempadan sungai, anak sungai, maupun alur sungai. Pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat petani sangat berpengaruh terhadap kemampuan tanah dalam infiltrasi air hujan maupun menjaga iklim mikro di lapangan. Penelitian dampak perubahan RTH terhadap suhu udara di wilayah Jabodetabek, menunjukkan bahwa pengurangan 50% RTH dapat meningkatkan suhu udara 0,4 sampai 1,8oC, sedangkan penambahan RTH 50% hanya menurunkan suhu udara sebesar 0,2 sampai 0,5 oC (Effendi, 2007)

Gambaran di atas menunjukkan besarnya peran masyarakat dalam pengelolaan DAS secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat berperan penting dan sangat menentukan terhadap keberhasilan pengelolaan DAS. Dalam upaya pengelolaan DAS maka partisipasi masyarakat sangat penting, tanpa partisipasi dari masyarakat maka bisa pengelolaan DAS akan gagal. Masyarakat berperan dalam pengambilan keputusan terhadap lahan dan sumberdaya lingkungan di sekitarnya. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan lahan, penghasilan keluarga, pendapatan tambahan dll. Semakin kecil tingkat pendapatan keluarga petani maka cenderung melakukan eksploitasi terhadap lahannya dengan harapan untuk memperoleh pendapatan secara maksimal pada jangka pendek. Keputusan petani demikian kurang memperhatikan kepentingan jangka panjang. Melihat pentingnya partisipasi masyarakat maka pemerintah telah mengatur peranserta masyarakat dalam Pengelolaan DAS sesuai Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 Bab VI pasal 57. Peran masyarakat dapat dilakukan baik secara perorangan maupun secara berkelompok maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS (pasal 57). Forum koordinasi berupa Forum DAS berfungsi untuk (a) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, (b) memberikan sumbangan pemikiran, (c) menumbuhkembangkan peran masyarakat dalam pengelolaan DAS. Peran masyarakat secara perorangan dapat berupa (a) menjaga dan memelihara kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS, (b) memberikan informasi, saran,program yang dibutuhkan, dan pihak-pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan (c) memberikan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS. Masyarakat DAS Ciliwung Hulu telah menjalankan peran ini diantaranya melalui pelatihan pembuatan kompos, pembuatan persemaian, cara penanaman yang baik dan benar,pembuatan kebun bibit, menjaga saluran air dari pemafaatan air permukaan untuk pasokan air bersih keluarga, pendidikan usia dini mengenali bibit, pemeliharaan pembibitan, maupun pengenalan tanaman.Pelatihan keterampilan produktif bagi masyarakat diantaranya budidaya jamur tiram dan pembuatan persemaian di desa Tugu Utara DAS Ciliwung Huru telah dikembangkan oleh kelompok tani Kaliwung Kalimuncar yang dirintis oleh Almarhum Bp. Badri dan dilanjutkan oleh kedua puteranya. Kegiatan swadaya pembuatan bibit tanaman hutan, pembinaan anak usia pengadaan tanaman hutan, serta diklat pembibitan tanaman hutan untuk umum dikembangkan Bp. Basir di desa Kopo Kecamatan Megamendung. Peran masyarakat secara berkelompok diantaranya berupa Kelompok Tani atau Poktan maupun Gapoktan. Peran secara berkelompok diantaranya melakukan penguatan kelembagaan kelompok sebagai mitra pemerintah dalam rehabilitasi hutan dan lahan, penggunaan air maupun penyuluhan kepada pemilik lahan yang bermukim di luar DAS agar menjaga keutuhan tegakan pohon dan menanami lahan milik yang diterlantarkan dengan menanami pepohonan kayu maupun buah-buahan. Gapoktan yang ada di Ciliwung Hulu sebanyak 19 unit diantaranya dari Gapoktan Kaliwung Kalimuncar di desa Tugu Utara, Gapoktan Paseban Asri di Megemendung, Gapoktan Sudimukti di Cisarua. Memperhatikan begitu besarnya peran masyarakat maka tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan dalam merangkul masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam pengelolaan DAS. Masyarakat tidak dapat ditinggalkan. Pengenalan secara benar terhadap karakteristik masyarakat diperlukan dalam perumusan permasalahan dalam pengelolaan DAS.

Masyarakat dapat berperan sebagai pelaku pendukung atau bahkan sebagai perusak fungsi DAS. Dengan menge- tahui kunci permasalahan sosial maka akan dapat diketahui aktor utama dan program yang dibutuhkan masyarakat. Permasalahan degradasi sumberdaya DAS tidak sebabkan oleh meluasnya lahan kritis. Lahan kritis merupakan signal adanya perilaku sosial yang salah dalam pengelolaan DAS. Pelaku kerusakan adalah faktor sosial yang bersifat dinamis, mobilitasnya tinggi dan dapat mengakibatkan rusaknya sumberdaya lahan, air maupun sumberdaya tanaman. DAS yang rusak memang diperlukan dilakukan rehabilitasi maupun restorasi (necessary conditions), tetapi pengelolaan faktor sosial merupakan syarat kecukupan untuk mengelola DAS secara baik (sufficient conditions). Demikian halnya dengan masyarakat di DAS Ciliwung Hulu, maka memiliki karakteristik masyarakat pemilik lahan yang berbeda daripada DAS perdesaan. Sebagai DAS perkotaan, DAS Ciliwung Hulu kepemilikan lahannya 70-80% dikuasai oleh masyarakat Jakarta. Keputusan penggunaan lahan ditentukan oleh masyarakat Jakarta pemilik lahan di DAS Cliwung Hulu tersebut. Jika masyarakat Jakarta tersebut ditinggalkan maka upaya pengelolaan DAS berupa rehabilitasi vegetatif maupun pembuatan bangunan konservasi air akan mengalami kegagalan. Sampai saat ini, menunjukkan hal tersebut, tanpa adanya peran aktif masyarakat Jakarta pemilik lahan maka upaya RHL mengalami kegagalan. Mengatasi demikian maka dibutuhkan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bogor dengan pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi perilaku pemilik lahan yang menguasai di wilayah Puncak ini. Lahan kritis dan menurunnya fungsi DAS memang perlu dilakukan RHL tetapi perlu ditempuh dengan pendekatan yang berbeda. Pendekatan ini melalui penerapan hak dan kewajiban kepemilikan di daerah hulu DAS. Secara hak, masyarakat berhak memiliki dan memanfaatkan lahannya, tetapi mereka juga berkewajiban untuk menghindarkan diri dari perilaku yang memberikan kerugian dari pihak lain (Hannah, 1997). Pemilik lahan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan buruknya lingkungan bagi pihak lain misalnya mengeringnya sumber air dengan menerlantarkan lahan atau menebang pepohonan di wilayah dengan topografi bergelombang hingga curam maupun yang menjadi perlindungan air. Sebaliknya pemilik lahan juga berkewajiban menjaga lingkungannya agar tidak menimbulkan dampak negatif yaitu melalui pembatasan koefisien bangunan maupun penanaman pohon di sekitar tapak rumahnya.

Dengan terbitnya PP 37 tahun 2012 ini diharapkan semua pihak baik masyarakat luas maupun semua sektor atau kementerian agar melakukan koordinasi bersama untuk menentukan sistem pengelolaan DAS secara terpadu. Pengelolaan DAS secara terpadu bersifat multi tujuan sehingga mampu menjawab semua kebutuhan stakeholders terhadap manfaat yang dihasilkan oleh industri DAS berupa sumberdaya air, produksi pangan, iklim mikro yang sesuai, kebersihan dan kesegaran udara, konfigurasi bentang alam yang menjadi daya tarik untuk wisata alam maupun menjaga biofisik wilayah yang lembab dan dapat menyuburkan lahan. DAS yang sehat akan memberikan produktivitas total yang lebih optimal bagi semua pihak, semua sektor dan menjamin pemanfaatan dalam jangka panjang sesuai dengan usia DAS itu sendiri. PP 37 menjadi payung bersama semua pihak dalam pengelolaan DAS secara terpadu untuk lebih bersinergi dalam melaksanakan pembangunan yang semakin komplek dan semakin terbatasnya daya dukung sumberdaya di wilayah DAS. Keterpaduan: siapa berbuat apa, dimana, dan kapan dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: