Berita DAS Ciliwung

Maret 2002

Pemerintah Tidak Akan Bongkar Vila di Puncak

Sumber:http://www.tempo.co.id/ 01 Maret 2002 

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah memutuskan untuk tidak membongkar bangunan-bangunan vila di kawasan Bopunjur (Bogor-Puncak-Cianjur), yang sudah telanjur terbangun. Hal itu dikemukakan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie kepada pers seusai menghadap Presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/3).
Menurut Kwik, pembongkaran bangunan-bangunan tersebut akan memakan biaya yang tidak sedikit. Karena itu sebaiknya kondisi tersebut diterima saja sebagai hasil kebijakan di masa lalu. “Lagi pula ternyata banyak yang mempunyai izin resmi. Dan itu harus kita hormati,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Kwik bersama Gubernur DKI Sutiyoso dan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno menghadap Presiden Megawati di Istana Negara, Jumat. Dalam pertemuan tersebut, Sutiyoso mengungkapkan program Pemda DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir masa akan datang dan program pasca banjir yang sudah dilaksanakan.

Sutiyoso antara lain memaparkan rencana pembangunan waduk-waduk air di daerah selatan Jakarta, yakni Bogor dan Depok, sebagai kantong-kantong untuk mengurangi debit air. Selain itu, akan dibuat sodetan sungai antara Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane. Pemerintah daerah juga akan melanjutkan pembangunan Banjir Kanal Timur.

Sutiyoso mengatakan, dalam pembicaraan tersebut, tidak disinggung perihal vila-vila para jenderal di daerah Puncak. Namun menurut Kwik, kesepakatan yang diperoleh dalam pembicaraan tersebut adalah perlunya merehabilitasi proyek-proyek yang terjamin keamanannya. Artinya, dipastikan tidak akan mengalami banjir yang luar biasa.

Dalam pertemuan tersebut, Sutiyoso menyinggung keprihatinan Presiden perihal terus mengalirnya para pendatang ke ibukota Jakarta. “Apa tidak perlu suatu peraturan yang membatasinya,” kata Megawati seperti yang dikutip Sutiyoso. Hal itu perlu dilakukan, karena meskipun dilakukan relokasi penduduk di daerah bantaran kali, daerah tersebut akan kembali ditempati. Presiden menyarankan agar Pemda mempertimbangkan kemungkinan pemberlakuan pembatasan pendatang itu.

Rencana pembangunan sarana dan prasarana untuk mencegah banjir tersebut, kata Sutiyoso, baru akan dimulai setelah rehabilitasi fisik akibat banjir yang lalu selesai dilaksanakan.

Kwik menimpali, untuk itu biayanya diperkirakan akan mencapai 20 triliun untuk masa kerja selama 20 tahun. Dana tersebut diperoleh dari APBN. ”Itu pasti ada dananya, karena semua pihak termasuk DPR sudah setuju untuk itu. Jadi sekarang tinggal kerja saja,” tegas Kwik. (Dara Meutia Uning – Tempo News Room)

Februari 2007

Daerah Hulu Segera Diperbaiki, DAS Ciliwung dan Cisadane Akan Dibenahi

Kompas, 11 Februari 2007

Sumber: http://jakartabanjir.wordpress.com/2007/02/11/ 

Jakarta, Kompas – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sepakat tahun ini segera memulai perbaikan lingkungan, khususnya di kawasan hulu yang selama ini menjadi resapan air, seperti di sekitar Puncak, Bogor, sampai di sepanjang daerah aliran sungai.

Daerah aliran sungai (DAS) yang akan menjadi prioritas perhatian pemerintah adalah DAS Ciliwung dan Cisadane. Di kedua DAS itu sekarang terjadi pendangkalan dan penyempitan.

Kawasan ini dinilai sebagai salah satu penyebab banjir besar yang melanda Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk kawasan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan mengeluarkan aturan mengenai rasio tanam tanaman keras dan pendirian bangunan, untuk mewujudkan kawasan hijau dan penyerapan air.

Di kawasan hilir di Jakarta, Tangerang, dan Banten, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta dan Banten akan mempercepat pembangunan dan peninggian Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat, pembenahan sistem drainase dalam kota, peningkatan volume penyedotan air dari sungai, serta revitalisasi sekitar 200 situ di Bogor, Tangerang, dan Jakarta.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, seusai memimpin rapat koordinasi tentang pencegahan banjir di Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Sabtu (10/2), perbaikan secara terpadu itu sejalan dengan tekad pemerintah menghentikan dan meminimalkan banjir di Jakarta dan sekitarnya di masa datang.

Rapat koordinasi itu antara lain diikuti Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Boediono, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, serta Wali Kota Bogor dan Tangerang. Sebelumnya, bersama sejumlah menteri, Wapres meninjau kawasan DAS Ciliwung dan Cisadane dengan menumpang helikopter.

“Penyebab banjir antara lain berasal dari Puncak, lalu turun ke Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Banyak masalah yang terjadi, mulai dari lingkungan yang rusak, sungai yang menyempit dan dangkal, kurangnya situ, serta pembangunan perumahan yang semakin padat,” ujar Kalla.

Oleh karena itu, langkah yang diambil, lanjut Kalla, termasuk melaksanakan kesepakatan sebelumnya dengan Komisi V DPR, yaitu memperbaiki segala sesuatu yang bisa diperbaiki dan dikerjakan. Sebaliknya, tidak boleh mengerjakan sesuatu yang memang tidak boleh, seperti menguruk situ untuk dijadikan permukiman.

“Selain regulasi yang akan dikeluarkan, Gubernur Jabar juga akan membuat aturan tentang rasio bagi siapa pun yang tinggal di Puncak untuk menanam pohon dan rasio bagi pembangunan. Departemen Kehutanan juga akan membantu memasok tanaman keras,” janji Kalla.

Danny Setiawan mengakui, pencegahan banjir di kawasan hilir memang tidak mungkin dilakukan kalau tidak secara terpadu memperbaiki terlebih dulu di kawasan hulunya.

“Kami akan memulihkan lahan kritis di daerah Puncak, Bogor, dan sekitarnya. Lahan konservasi itu akan diperbanyak dengan membuat sumur resapan dan menanam tanaman keras. Rasio tanam dan pembangunan masih akan dihitung. Kami juga akan bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan lembaga lainnya, termasuk perusahaan perkebunan,” tutur Danny.

Ratu Atut mengakui bahwa Pemprov Banten juga akan melaksanakan sejumlah langkah.

“Percuma memang jika kawasan hilir dibenahi tanpa membenahi kawasan hulunya terlebih dulu. Oleh karena itu, di hilir selain kami mendata pintu air dan tanggul yang rusak untuk diperbaiki, pemprov juga akan merevitalisasi situ-situ yang ada di Banten. Kami mempunyai 38 situ,” katanya.

Perbaikan di hilir

Wapres menambahkan, perbaikan lingkungan, di antaranya dengan reboisasi dan kebersihan sungai dan pembenahan sistem drainase di wilayah Jakarta. Di samping merevitalisasi 200 situ dengan dana sekitar Rp 250 miliar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemprov DKI Jakarta juga harus segera membangun pompa air dengan kapasitas yang jauh lebih besar dari pompa air di Pluit, Jakarta Utara.

Wapres secara khusus juga meminta Sutiyoso agar pembangunan perumahan oleh pengembang tidak lagi dengan menguruk situ-situ, tetapi mereka justru harus membangun situ atau kolam pancing. “Aturan untuk itu akan segera dikeluarkan,” kata Kalla.

“Percepatan pembangunan Banjir Kanal Timur dan peninggian Banjir Kanal Barat juga harus diselesaikan dalam waktu dua tahun ke depan, termasuk dengan pembebasan lahannya tahun ini dan pembangunannya setahun kemudian. Oleh karena itu, akan ada penambahan dana Rp 2,7 triliun dari pemerintah pusat maupun tambahan dari Pemprov DKI Jakarta,” lanjut Kalla.

Sutiyoso sebelumnya mengakui bahwa untuk membebaskan lahan Banjir Kanal Timur, Pemprov DKI Jakarta masih kekurangan dana sekitar Rp 1,3 triliun. “Mudah-mudahan setelah usulan pemprov Rp 800 miliar disetujui dan jika ditambah dari pusat Rp 500 miliar, akhir tahun ini atau awal tahun depan, pembebasan lahan Banjir Kanal Timur sudah selesai sehingga bisa dimulai pembangunannya,” ujar Sutiyoso.

Bantaran Sungai Ciliwung

Terhadap warga yang selama ini menghuni bantaran Sungai Ciliwung, Kalla juga meminta Sutiyoso tidak memaksa mereka pindah dan menggusur mereka jika tidak dipersiapkan terlebih dahulu rumah pengganti untuk disewakan kepada warga.

Pasalnya, persoalan yang ada di kawasan bantaran Sungai Ciliwung itu semata-semata bukan persoalan banjir, tetapi juga persoalan kemanusiaan, ekonomi, maupun sosial. “Jadi, tidak bisa asal gusur dan memindahkan secara paksa dalam keadaan seperti ini kalau belum dibangun rumah sewanya yang disiapkan,” ujar Wapres.

Menurut Kalla, berdasarkan laporan Pemprov DKI Jakarta, jumlah keluarga di kawasan pinggir Sungai Ciliwung itu mencapai 70.000 keluarga. Kalau dibangun rumah yang bisa disewakan kepada mereka, perhitungan sementara rata-rata biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 500 miliar. Rumah yang akan disewakan harus dibangun dahulu, baru mereka dipindahkan. Pembangunannya mungkin membutuhkan waktu 1-2 tahun lagi,” jelasnya.

Sebelumnya, Jumat lalu, untuk penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya, Presiden mengeluarkan tujuh instruksi untuk dilaksanakan di masa tanggap darurat. Dalam instruksi itu, pemerintah daerah ditempatkan di depan dalam penanganan bencana dan pemerintah pusat memberi bantuan, terutama dalam pemulihan dunia usaha. (har/INU)

sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/11/utama/3307605.htm

November 2007

Kebun Bibit Desa Berbasis Masyarakat Di Hulu Das Ciliwung

Sumber:http://wwwnew.menlh.go.id/ 14 November 2007  

Pada tanggal 14 Nopember 2007, Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayan Masyarakat Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang diwakili Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, meresmikan dan menyerahkan kebun bibit desa berbasis masyarakat di Desa Jogjogan, Wanawisata Curug Cilember seluas 0,5 ha kepada Kelompok Kader Lingkungan Hidup (LH) Hulu DAS Ciliwung di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Persemaian kebun bibit ini, dibuat sejak awal bulan September 2007. Dalam perkembangannya kedepan diharapkan dapat menjadi sentra pembibitan pohon berkualitas, baik tanaman kehutanan maupun tanaman MPTS dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat serta daerah sekitar akan bibit pohon dalam upaya penghijauan lahan kritis masyarakat di hulu DAS Ciliwung khusnya Kabupaten Bogor.

Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah persemaian diharapkan kebun bibit ini mampu memproduksi 30.000 bibit pohon tanaman kehutanan yang mempunyai nilai konservasi dan ekonomi tinggi seperti Albasia (Sengon), Nangka, Mindi, Akasia, Kopi dan rencana akan ditanam pada lahan kritis masyarakat seluas 20 ha di Kecamatan Cisarua.

Pada kesempatan ini, Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan juga mengukuhkan Forum Komunikasi Kader LH Hulu DAS Ciliwung yang merupakan perwakilan dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Ciawi, Cisarua Mega Mendung dan Babakan Madang, sebagai sarana komunikasi kader LH dalam mengatasi masalah lingkungan hidup di sekitarnya.

Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan Yayasan Rahmatan Lil Alamin (RLA) dan peran aktif masyarakat yang didukung Pemda setempat dan dinas terkait seperti BP DAS Citarum dan Ciliwung, Dinas Pertanian, Pemda Kabupaten Bogor, Dinas Kehutanan, Dinas Tata Ruang dan LH, Perhutani KPH Bogor, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.

Sumber :
Asisten Deputi Urusan Masyarakat Pedesaan.
Telpon/Fax: 021-8580087

Maret 2009

PERLU PENANGANAN BERSAMA MEMULIHKAN KUALITAS LINGKUNGAN DAS  CILIWUNG

Sumber:  http://www.pu.go.id/ 3 Maret 2009 

“Adanya keterpaduan program antara empat Kementerian yaitu Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Menteri Pekerjaan Umum, akan menjadi langkah awal pemulihan kualitas lingkungan Sungai Ciliwung, terutama daerah hulu”, jelas Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto dalam acara Pemulihan Kualitas Lingkungan Sungai Ciliwung di Cisarua, Bogor, kemarin (2/03).

Menurut Djoko Kirmanto, saat ini perbaikan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung perlu segera dilaksanakan untuk mengurangi dampak yang lebih besar di kemudian hari. Sungai Ciliwung adalah salah satu sungai yang sangat penting, yang mengalir mulai dari mata air Situ Telaga Saat di Desa Tugu Selatan, Cisarua melewati berbagai kabupaten dan bermuara ke Teluk Jakarta di Laut jawa. Kondisinya saat ini sangat memprihatinkan, dikarenakan perubahan tata guna lahan, perkembangan penduduk, industri dan pariwisata, mengakibatkan kualitas air menurun, dasar sungai semakin dangkal akibat sedimentasi, sehingga mengakibatkan banjir di sepanjang hilir Sungai Ciliwung.

Presiden Republik Indonesia sudah mencanangkan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA), pada tanggal 28 April 2005, yang bertujuan mengembalikan keseimbangan siklus hidrologi pada DAS sehingga keandalan sumber-sumber air baik kuantitas maupun kualitas  airnya dapat terkendali, melalui pemberdayaan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, serta penegakan hukum.

Salah satu kegiatan GN-KPA adalah rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi sumber daya air. Berkaitan hal ini, Departemen PU telah melakukan kegiatan tersebut terutama pada DAS Ciliwung seperti rehabilitasi dan perawatan situ, “Sampai dengan tahun 2008, 70 buah situ dari 202 buah yang ada di DAS Ciliuwung sudah direhabilitasi,” jelas Djoko Kirmanto.

Dilanjutkan Menteri PU, “Dilakukan pula pembuatan dam parit di hulu Ciliwung, yaitu pada orde 3 dari anak-anak Sungai Ciliwung, untuk menurunkan debit banjir, mengurangi sedimen, konservasi air tanah, dan sebagai tampungan air baku untuk masyarakat setempat”. Tercatat 109 dam parit sudah terbagun sampai dengan tahun 2008 lalu. Dilakukan juga penanaman pohon pada daerah-daerah yang sudah kritis sepanjang sungai dan di sekitar situ sebanyak 45.000 pohon.

Berkaitan dengan upaya melestarikan DAS Ciliwung, Menteri PU meminta peran serta aktif masyarakat dan stakeholder untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan dengan keterpaduan program antar instansi pemerintah. Pemerintah daerah memiliki peran paling besar dalam menjaga lingkungan hidup daerahnya. Pemerintah Pusat bersedia menjadi inisiator program dengan keterlibatan pemerintah daerah sebagai koordinatornya.

Acara kemarin disertai dengan kunjungan kerja ke Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, Cisarua. Di desa tersebut rombongan yang terdiri dari Menteri PU, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Wakil Gubernur Jawa Barat, dan Wakil Bupati Bogor, serta para Direktur Jenderal dari masingmasing Kementerian berkesempatan menanam pohon, mengunjungi pembuatan lubang resapan biopori, pembuatan biogas, dan sarana MCK Komunal di perkampungan kumuh Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung.
(nan/tin/ket/dan/mah/humassda 30309)

Tutupan Lahan DAS Ciliwung 2,42 Persen

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/  3 Maret 2009 

Bogor, Kompas – Tutupan lahan daerah aliran Sungai Ciliwung menurut data Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup tersisa 1.265 hektar atau 2,42 persen pada tahun 2008. Tahun 2000, luas tutupan DAS Ciliwung 7,01 persen.

Padahal, minimal tutupan lahan (vegetasi) DAS mestinya 30 persen. ”Tutupan lahan untuk permukiman meningkat signifikan,” kata Deputi III Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Masnellyarti Hilman pada kunjungan empat menteri di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/3). Kunjungan terkait dengan pemulihan kualitas DAS Ciliwung.

Keempat menteri itu adalah Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, Menteri Kehutanan MS Kaban, dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono. Hadir pula Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf dan Wakil Bupati Bogor K Faturachman.

Masnellyarti mengatakan, peningkatan luas kawasan permukiman dari tahun 2000-2008 mencapai 20,93 persen. Tahun 2008, luas permukiman menjadi 35.750 hektar atau 68,53 persen.

Akibat kerusakan DAS Ciliwung, kata Joko Kirmanto, kualitas air turun dan sedimentasi tinggi. ”Puluhan situ di DAS Ciliwung sudah kami perbaiki dan ratusan dam parit dibangun, tetapi masih kurang,” katanya.

Ia berharap keterlibatan empat departemen dan kantor menteri untuk pemulihan DAS Ciliwung membawa perubahan berarti.

Menurut Dede Yusuf, pemulihan kualitas DAS Ciliwung hendaknya serius, bukan karena sungai itu melintasi ibu kota negara, Jakarta.

”Ciliwung hanya satu dari beberapa masalah lingkungan di Jawa Barat dan daerah lain,” ujar Dede. (GSA/RTS)

Wagub Jabar Usulkan kaukus Lingkungan DAS Ciliwung

Sumber: http://www.republika.co.id/  03 Maret 2009

Berita Terkait
JAKARTA — Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dede Yusuf mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membentuk kaukus lingkungan yang akan mengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) termasuk daerah hulu Sungai Ciliwung secara terintegrasi.”Untuk memperbaiki DAS Ciliwung yang terkoordinasi, kita usulkan dibentuknya kaukus lingkungan,” kata Wagub Jabar Dede Yusuf saat mendampingi kunjungan kerja bersama empat menteri ke Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

Ke-empat menteri yang melakukan kunjungan kerja tersebut adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH) Rachmat Witoelar, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Kehutanan MS Kaban, dan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto.Kunjungan kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan untuk memulihkan kawasan DAS Ciliwung secara terpadu dengan salah satu tujuan mengurangi dampak banjir di Jakarta dan sekitarnya.

Kaukus lingkungan tersebut, lanjut Dede Yusuf, akan melibatkan pemerintah pusat melalui departemen dan kementerian terkait, pemerintah provinsi Jabar, pemkab-pemkab yang dilewati Sungai Ciliwung, termasuk LSM yang akan mengelola DAS Ciliwung. “Nanti bisa disepakati bersama koordinator program dari pemprov Jabar karena melibatkan pemkab-pemkab yang dilewati Sungai Ciliwung,” katanya.

Dede mengatakan Pemprov Jabar tidak leluasa untuk mengelola dan mengatur DAS Ciliwung karena adanya Balai Pengelolaan (BP) DAS Citarum-Ciliwung dibawah Departemen PU.Selain kaukus lingkungan DAS Ciliwung, Wagub Jabar mengusulkan adanya aparat penegak hukum khusus lingkungan hidup karena melihat permasalahan lingkungan hidup bukan pada regulasi akan tetapi pada penegakan hukum seperti penertiban vila ilegal.

Dia juga mengusulkan adanya insentif misalnya dalam bentuk dana dari daerah hilir DAS Ciliwung seperti Jakarta untuk hulu DAS Ciliwung seperti Bogor karena pembatasan pembangunan fisik di daerah hulu demi mencegah banjir di daerah hilir DAS Ciliwung.

Sedangkan Menteri Kehutanan MS Kaban menanggapi masalah insentif sudah terakomodir dalam UU No.26/2007 tentang Tata Ruang.”Yang penting adalah bagaimana hlu dan hilir bisa dikelola dalam satu managemen sehingga pengelolaan singkron antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah,” katanya.

Beri tenggang waktu

Sementera itu, Meneg LH Rachmat Witoelar mengatakan, pihaknya memberikan tenggang waktu 1,5 bulan bagi pemilik vila liar di Puncak, Kabupaten Bogor, terhitung sejak inspeksi mendadak yang dilakukannya akhir Januari lalu, untuk mengurus keabsahan perizinan bangunan atau membongkar sendiri vila-vila ilegal di kawasan wisata tersebut.

“Tenggang waktu tersebut diberikan terhitung sejak saya melakukan Sidak (inspeksi mendadak) di Puncak pada 21 Januari lalu,” katanya

Dari sekira 5.000 vila yang ada di Puncak, lanjut dia, sebanyak 251 diantaranya sudah teridentifikasi melanggar peraturan dan harus dibongkar.”Ke 251 vila tersebut terus dipantau dan harus dibongkar. Lahan-lahan tersebut nantinya akan dikembalikan fungsinya ke alam,” kata Rachmat Witoelar.

Ia menegaskan kembali komitmennya untuk melakukan penertiban vila-vila liar di kawasan tersebut sebagai upaya penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk vila liar yang dimiliki oleh pejabat negara.Sementara itu, Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturachman mengatakan, hingga saat ini pihaknya baru sampai pada tahap identifikasi vila yang dinilai liar.

“Kita harus melihat lokasinya terlebih dahulu. Kalau dibangun di tanah adat, masalahnya adalah vila tidak memiliki IMB. Tapi kalau dibangun di kawasan hutan lindung, ijin sudah pasti tidak ada dan harus dibongkar,” katanya.ant/kpo

Hutan di DAS Ciliwung Kritis

Sumber:http://www.pikiran-rakyat.com/  30 Maret 2010 

BOGOR, (PRLM),-Kondisi hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Ciliwung sangat kritis. Luas lahan hutan yang ada hanya seluas sembilan persen. Padahal, undang-undang mensyaratkan minimal luas lahan hutan 30 persen.Kritisnya lahan hutas di DAS Ciliwung diakui bisa menjadi salah satu faktor dari kejadian banjir, longsor dan lainnya. Sebab, bencana alam tersebut sangat dipengaruhi berbagai faktor.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat Anang Sudarna kepada “PRLM” Selasa (30/3) di Bogor. Menurutnya, di Jawa Barat terdapat sejumlah DAS, salah satunya Ciliwung.

Dijelaskan Anang, kondisi hutan di DAS semestinya seluas apa yang disyaratkan dalam UU kehutanan yakni luasnya 30 persen. Namun dari kenyataan yang ada, luas hutan seperti yang disyaratkan tidak terpenuhi.

Misalnya kali Ciliwung ruang hulunya di kawasan Puncak, Kab Bogor mengalir sampai ke Jakarta sebagai daerah hilir, kondisi hutannya cukup memperihatinkan. Kata Anang, luas lahan hutan hanya sembilan persen.

Menjawab pertanyaan apakah dengan kondisi seperti itu sebagai penyebab terjadi banjir maupun longsor, kata Anang faktor kritisnya hutan menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana alam.

Menurut dia, bencana seperti banjir, longsor dan sebagainya yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat disebabkan berbagai faktor. Misalnya curah hujan yang tinggi, faktor kondisi hutan dan lainnya. Jadi, kondisi hutan yang kritis merupakan salah satu penyebab dari bencana tersebut, jelas Anang.

Kondisi kritis di DAS Ciliwung juga terjadi di DAS lainnya. Misalnya di DAS Citarum luas lahan hutan yang ada 22 persen. Padahal idealnya 30 persen.

Untuk itu, papar Anang semestinya semua pihak sangat peduli terhadap kondisi hutan yang ada di DAS. Sebab, tidak bisa persoalan tersebut sepenuhnya ditangani pemerintah. Karena di sekitar DAS terdapat pula lahan milik masyarakat.

Diakui Anang, dengan tingkat kerusakan hutan di DAS yang cukup memperihatinkan tersebut harus secara bersama-sama untuk mengatasinya. Semua pihak diminta untuk memberikan perhatian dan kepedulian yang sama.(A-134/kur)***

Oktober  2010

DAS CILIWUNG BUTUH ATURAN BAKU

Sumber: http://www.ecolaboratory.co.id/  06 October 2010 

OLEH MIA CHITRA DINISARI 

Bisnis indonesia

JAKARTA Pemerintah pusat diminta menetapkan aturan baku soal penataan ruang terstruktur kawasan daerah aliran Sungai (DAS) Ciliwung di wilayah hulu, untuk mengurangi potensi banjir di bantaran Ciliwung. Gubernur DKI Fauzi Bowo mengatakan penyusunan konsepnya harus sejalan dengan Peraturan Presiden No.54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang telah ditetapkan pada 2008.

“Dengan aturan baku ini, maka pemerintah daerah otonom sepanjang DAS Ciliwung, dan departemen terkait akan memiliki panduan dalam penanganan banjir di kawasan tersebut,” jelasnya kemarin. Dengan pembentukan konsep itu, menurut Fauzi, dimungkinkan penanganan aliran sungai dan potensi banjir di Ciliwung bisa ditekan.

Bagi daerah otonom yang melaksanakannya diharapkan mendapat insentif khusus dari pemerintah dalam upayanya menangani potensi banjir. “Sebaliknya, bagi daerah yang tidak melaksanakan, juga dapat dikenakan punishment.” Hal ini diperlukan-karena, menurut Fauzi, sebagian besar musibah banjir di Jakarta disebabkan banjir kiriman dari daerah hulu akibat meluapnya Sungai Ciliwung.

Karenanya untuk menekan banjir ke Jakarta harus ada penanganan yang komphrehensif di daerah hulu tersebut. “Penataan kawasan hulu inilah yang harus diprioritaskan dan harus bekerja sama antardaerah dan juga pemerintah pusat, karenanya kami meminta pemerintah mengeluarkan manual ini. Saya sudah sampaikan pada wapres dan akan menjadi bahasan lanjutan,” ujarnya.

Penanganan banjir

Sementara itu, untuk penanganan banjir internal di kawasan Jakarta, menurutnya akan dilakukan dengan membuat sambungan atau sodetan di Sungai Ciliwung atau tepatnya di dekat Bidara Cina. Tujuannya untuk mengalirkan arus sungai Ciliwung ke Cipinang untuk kemudian dialirkan ke Banjir Kanal Timur, yang saat ini masih mampu menampung tambahan kapasitas air sekitar 50.000 rn3.

Sambungan akan memanfaatkan aliran sungai yang sudah tidak berfungsi dengan menggunakan pipa terowongan dari Kali Malang ke Ciliwung. Panjang pipa penyambung itu diperkirakan akan sepanjang 1,3 km. Gubernur mengklaim penanganan banjir di Jakarta saat ini dinilai sudah cukup sukses, terbukti dari berkurangnya ketinggian banjir dan daerah yang terkena banjir kiriman dari meluapnya Sungai Ciliwung, menyusul beroperasinya Banjir Kanal Barat (BKB).

Pada 2007, menurutnya, ketinggian air bisa mencapai 2 meter di kawasan Kampung Melayu, padahal ketinggian pintu air Katulampa tidak setinggi itu ketika pekan lalu ketinggian air mencapai 4 meter. “Dengan ketinggian itu, sebelumnya kami memperkirakan banjir akan lebih besar dari 2007, tapi ternyata tidak. Ini artinya program kami dalam membangun proyek BKB untuk menampung sungai-sungai di kawasan barat Jakarta cukup berhasil,” tambahnya.

Selain itu, dengan pembangunan BKB itu juga, surutnya banjir lebih cepat dari 2007, di mana saat itu banjir baru surut setelah 3 hari tergenang, sedangkan saat ini banjir telah surut dalam waktu maksimal 14 jam. Terkait relokasi warga di sekitar DAS Ciliwung, Gubernur mengatakan akan dilakukan setelah proses inventarisasi jumlah warga yang tinggal di sepanjang sungai Ciliwung.

Proses relokasi akan dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan pemprov DKI ke lokasi yang terdekat dengan lokasi aktivitas bekerja warga sehari-hari. Anggota Komisi D DPRD DKI Nurmansjah Lubis (F-PKS) mengakui saat ini perlu upaya intensif penanganan banjir di kawasan hulu di Jakarta dengan membentuk pola yang strategis dan terstruktur, agar menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajibannya.

Pola itu juga dapat dijadikan acuan dalam pembagian tugas masing-masing daerah sehingga kerja sama lebih terarah dan lebih cepat terealisasi. Penerapan insentif pun, lanjutnya, sangat diperlukan agar pelaksanaannya bisa sesuai rencana. “Untuk insentif, mungkin saja bisa dikenakan berupa kompensasi tertentu terhadap infrastruktur daerah,” ujarnya, (mia. chitra@bisnis.com )

Maret 2011 

Dephut : Kelola DAS Ciliwung, Cisadane Cegah Banjir Jakarta

Sumber: http://www.antaranews.com/  14 Maret 2011 

Bogor (ANTARA News) – Direktur Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan mengingatkan pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan pengelolaan daerah aliran Sungai Ciliwung dan Cisadane untuk mencegah banjir di Jakarta.

Direktur Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Harry Susanto, di Bogor, Minggu, mengatakan penertiban tersebut sebagai upaya pengendalian lingkungan di wilayah setempat, mengingat lingkungan wilayah Bogor sangat berpengaruh terhadap Ibu Kota Jakarta.

Ia mengatakan, pengelolaan lingkungan yang harus ditindak lanjuti pemerintah daerah Kabupaten Bogor adalah kawasan Daerah aliran sungai Ciliwung dan Cisadane.

“Dua kawasan ini sangat penting karena erat kaitannya dengan banjir di Jakarta yang tidak bisa diatasi karena kiriman dari atas,” katanya saat ditemui di sela-sela kegiatan penanaman pohon dalam rangka peringatan Hari Raya Nyepi di Taman Wisata Alam Gunung Pancar, Bogor, Minggu.

Ia mengatakan, banjir di Jakarta dipengaruhi oleh dua faktor pertama kiriman dari atas (Puncak-Bogor) juga disebabkan interen Jakarta sendiri seperti Banjir Kanal Timur dan kualitas draenasi yang buruk.

Herry menyebutkan, mengamankan DAS Ciliwung dan Cisadane agar tidak menyebabkan banjir merupakan tugas penting pemerintah daerah setempat.

Pengendalian tersebut, katanya harus dilakukan secara bersama-sama, dengan menerapkan prisip-prinsip perlindungan DAS sesuai dengan Perda yang ada.

Salah satunya adalah pengelolaan DAS di kawasan Puncak. Herry mengatakan, izin bangunan baru di kawasan tersebut sudah tidak diperbolehkan lagi, masyarakat juga tidak boleh membuka lahan baru dikawasan tersebut.

Tapi ia menyayangkan, hingga saat ini masih saja ada masyarakat yang membangun tanpa izin. Oleh karena itu ia mengingatkan pemerintah daerah untuk menertibakan bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin di kawasan Puncak.

Menurut Herry banyaknya bangunan di kawasan Puncak menyebabkan daya serap air di kawasan tersebut berkurang akibat hilangnya pohon-pohon sebagai penyerap air tanah.

“Keberadaan bangunan di Puncak seperti villa-villa juga turut mempengaruhi lingkungan setempat yang berdampak pada banjir di Jakarta,” katanya.

Oleh karena itu ia mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan penertiban bangunan tanpa izin di kawasan Puncak. Jikapun ada pembangunan katanya, harus sesuai dengan pengelolaan tata ruang dan lahan yang ada.

Untuk pengawasan terhadap bangunan tersebut, kata dia perlu adanya tim koordinasi lintas sektor untuk mengendalikan penataan ruang di kawasan tersebut. (LR/M027/K004)

November 2011

Villa di Puncak Menjamur, Hulu DAS Ciliwung Mengkhawatirkan

Sumber: http://www.rri.co.id/  12 November 2011 

KBRN, Bogor : Pengrusakan di kawasan konservasi hutan di Puncak Bogor berdampak terhadap kondisi hulu Daerah Aliran Sungai ( DAS) Ciliwung , yang semakin mengkhwatirkan. Debit air di musim kering dan musim hujan sudah tak sebanding.

“Seharusnya Indeks pembangunan di kawasan konservasi itu 70 persen, tapi saat ini hanya tinggal 30 persen yang menjadi kawasan resapan air, “ ungkap Nurhasni dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Citarum dan Ciliwung, Sabtu (12/11).

Selain pengrusakan hutan konservasi di Gede Pangrango, kondisi DAS Ciliwung juga diperparah banyaknya bangunan villa yang tumbuh subur di kawasan tersebut. Diakui Nurhasni, tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga DAS dinilainya masih sangat rendah. Bahkan kawasan resapan air itu kini beralih fungsi menjadi ladang pertanian.

Untuk itu, Nurhasni mengharapkan pemerintah daerah di Bogor untuk lebih tegas terhadap keberadaan bangunan villa liar yang tumbuh bagaikan jamur di sekitar kawasan hutan Gunung Gede dan Gunung Pangrango.

Bila kondisi tersebut tidak segera diperbaiki, lanjut Nurhasni, maka dalam tempo 5 sampai 10 tahun mendatang, diperkirakan aliran sungai Ciliwung akan kering.

“5 sampai 10 tahun mendatang, bila kerusakan hulu DAS Ciliwung dibiarkan, tidak menutup kemungkinan air Sungai Ciliwung akan mengering. Bahkan bisa menyebabkan bencana banjir melanda Kawasan Hilir DAS Ciliwing seperti Depok dan Jakarta,“ pungkasnya. (Azwar/DS/HF)

Desember 2011

Kondisi Hulu DAS Ciliwung Kritis

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/ 12 Desember 2011

KISMI DWI ASTUTI/”PRLM”
SEJUMLAH vila mewah terlihat berdiri megah di kawasan Cisarua, Puncak Kab. Bogor, Sabtu (11/12). Maraknya alih fungsi lahan tangkapan air menjadi bangunan ladang pertanian memicu kondisi hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung di kawasan Puncak, Kab. Bogor semakin mengkhawatirkan. *

BOGOR, (PRLM).- Kondisi hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung di kawasan Puncak, Kab. Bogor semakin kritis dan mengkhawatirkan seiring maraknya alih fungsi lahan tangkapan air menjadi bangunan dan lahan ladang pertanian. Akibatnya, diperkirakan dalam waktu lima hingga sepuluh tahu ke depan, air Sungai Ciliwung tidak akan sampai ke hilir, yakni wilayah Depok hingga Jakarta.

Kondisi paling parah yang terjadi adalah krisis air di kawasan hilir. Demikian disampaikan Kepala Seksi Program Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan Ciliwung, Nurhasnih yang dikonfirmasi soal kondisi terkini hulu Sungai Ciliwung, Minggu (11/12).

“Kawasan Gunung Gede Pangrango atau yang lebih dikenal sebagai wilayah Puncak seharusnya menjadi daerah tangkapan hujan. Namun, untuk sejumlah kepentingan, kawasan ini malah semakin banyak beralih fungsi menjadi ladang pertanian dan bangunan (vila, hotel, resto dan permukiman),” katanya.

Data terakhir yang tercatat di pihaknya menyatakan indeks penutupan lahan di kawasan Puncak seharusnya 70 persen. Namun, akibat maraknya pembangunan dan lahan ladang pertanian, indeks penutupan lahan hanya tinggal 30 persen.

“Degradasi fungsi lahan sudah mengkhawatirkan karena yang benar-benar berfungsi jadi lahan vegetasi tinggal 30 persen,” ujar Nurhasnih.

Lebih lanjut dikatakan Nurhasnih, kawasan tangkapan hujan seharusnya menjadi lahan vegetasi terutama pohon besar untuk menampung curah air hujan. Hanya saja, karena tingkat kesadaran dan pendidikan warga sekitar masih relatif rendah, banyak lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air beralih kepemilikan dari warga lokal miskin ke pemilik modal. Akibatnya, penataannya pun semakin sulit dikendalikan. Sebab, tidak mudah menyamakan persepsi antara pengusaha atau orang berduit itu dengan konservasi lingkungan. (A-155/A-26).***

Alih Fungsi Puncak karena Alasan Ekonomi

Sumber:http://www.pikiran-rakyat.com/  12 Desember 2011 

BOGOR, (PRLM).- Masalah ekonomi menjadi salah satu alasan kawasan Puncak beralih fungsi menjadi lahan ladang pertanian. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Program Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan Ciliwung, Nurhasnih, Minggu.

Dikatakan Nurhasnih, keberadaan lahan ladang pertanian di sisi ekonomi menguntungkan warga sekitar. Namun, jika dilihat dari sisi lingkungan merusak karena tanah yang menjadi ladang pertanian terutama sayur ini mudah tererosi atau longsor. “Sebab seharusnya pohon-pohon keras yang ditanam, bukan sayuran yang beberapa bulan sekali dipanen dan digunduli,” tambahnya.

Terkait masalah ini, Nurhasnih menilai tidak mudah mengalihkan mata pencaharian penduduk dari petani sayur ke profesi lain. Solusi lainnya pun akan sulit disampaikan ke masyarakat petani karena kebutuhan ekonomi. Meski demikian, bisa kondisi ini dibiarkan, dalam waktu 5 sampai 10 tahun mendatang, diperkirakan aliran Sungai Ciliwung akan kering.

“Artinya aliran Ciliwung tidak akan mencapai kawasan hilir seperti Jakarta dan Depok,” katanya. Akibat paling parah, daerah hilir akan mengalami krisis air parah dan menjadi sasaran bencana banjir atau longsor setiap kali musim hujan.

Sebelumnya Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Yani Hasan mengatakan, Pemkab Bogor sejak 2009 tidak lagi mengeluarkan IMB di kawasan Puncak dan sekitarnya. “Kebijakan ini dituangkan dalam Perda No. 12 Tahun 2009 tentang bangunan dan gedung.” katanya. Bahkan, pihaknya mengaku sudah mendata sejumlah bangunan dan vila liar dan kini sedang dibahas dengan dinas terkait sebelum dilakukan eksekusi.

Hanya saja, langkah ini belum juga menghentikan maraknya pembangunan di kawasan Puncak. Sejumlah sumber menyebutkan izin IMB yang diterima para pemilik lahan(kebanyakan orang luar Kab. Bogor) sudah diterima jauh-jauh hari sebelum aturan ini dibuat. Namun, pembangunan baru dilakukan akhir-akhir ini sehingga jika ada penertiban mereka mempunyai dalih atau alibi mengapa bangunan mereka masih juga bisa berlanjut. (A-155/A-26).***

Januari 2012 

Perlu Waktu 20 Tahun untuk Tertibkan Kawasan Puncak 

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/ 11 Januari 2012 

KISMI DWI ASTUTI/”PRLM”
DERETAN vila yang ada di kawasan Puncak terlihat dari balik pepohonan di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor. Daya tarik kawasan Puncak sebagai daerah pariwisata secara tidak langsung menyebabkan adanya degradasi lingkungan terutama karena banyaknya alih fungsi lahan serapan air menjadi bangunan tak berizin.*

BOGOR, (PRLM).- Daya tarik kawasan Puncak sebagai daerah pariwisata secara tidak langsung menyebabkan adanya degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung Hulu yang diperlihatkan dengan penambahan lahan kritis. Bahkan, untuk menarik wisatawan, sejumlah investor maupun pemilik modal besar nekad mendirikan bangunan berupa vila, hotel, atau tempat lainnya tanpa izin alias liar.

Hal itu terungkap dalam desertasi untuk meraih gelar doktor Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah Dwikorawati yang disidangkan di Institut Pertanian Bogor (IPB), Dramaga, Rabu (11/1).

Dalam presentasi yang bertajuk “Model Kebijakan Pengelolaan Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor” ini, Syarifah menyebutkan ada 1.368 bangunan yang tidak berizin di kawasan Puncak.

Dalam simulasi yang dibuat Syarifah, dibutuhkan waktu hingga 20 tahun ke depan untuk membereskan dan menertibkan bangunan tidak berizin tersebut.

“Jika dengan anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk penataan kawasan Puncak saja dan dilakukan sekali dalam setahun, maka persoalan ini baru bisa beres 20 tahun ke depan. Kecuali jika ada penambahan kegiatan menjadi dua kali dalam setahun, saya perkirakan bisa selesai di tahun ke 17,” kata Syarifah.

Hal itu berdasarkan perkiraan jika dalam setiap upaya penertiban ada sekitar 10 bangunan yang bisa dieksekusi. Hanya saja, Syarifah menilai perlu ada kajian lebih mendalam apakah seluruh bangunan tak berizin itu perlu dibongkar semua ataukah ada yang sebenarnya tidak menyalahi aturan tata ruang dan hanya perlu melengkapi izin.

“Data detail itu yang saya enggak punya. Namun, itu perlu diperhitungkan sehingga kalau hanya tidak punya izin dan secara tata ruang boleh, maka hanya perlu segera melengkapi izin. Tidak perlu dibongkar. Kecuali memang benar-benar melanggar tata ruang dan tidak punya izin, itu yang harus dibongkar,” katanya.

Beberapa langkah disarankan Syarifah dalam desertasinya untuk mengantisipasi semakin menjamurnya bangunan tak berizin di kawasan Puncak. Salah satunya dengan kebijakan disinsentif. Meski dalam peraturan menteri kebijakan ini dicantumkan, pada kenyataannya Pemkab Bogor belum bisa mengaplikasikannya.

“Misalnya kerja sama dengan PLN atau PDAM agar tidak memberi akses listrik dan air untuk bangunan tak berizin sehingga membuat mereka tidak nyaman. Hanya saja, komitmen kita belum sebesar itu sehingga pada pelaksanaannya kita belum menerapkan kebijakan disinsentif,” ungkap Syarifah.

Langkah ini dimungkinkan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan sekaligus kegiatan ekonomi di kawasan Puncak tetap berjalan. Peneliti senior
Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB yang juga salah seorang penguji, Ernan Rustiadi mengatakan selama ini masih ada saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat, daerah dan instansi terkait akan keberadaan bangunan liar di kawasan Puncak.

Padahal, masalah bangunan tidak berizin tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Untuk kawasan hutan, tanggung jawab ada di kehutanan, belum lagi yang ada di kawasan perkebunan itu menjadi tanggung jawab perkebunan. Mestinya instansi lain juga ikut bertanggung jawab. Di luar itu, baru tanggung jawab pemda,” kata Ernan.

Berdasarkan penelitian terakhir yang dilakukan oleh pihaknya, hampir 30 persen pemanfaatan ruang di kawasan Puncak tidak konsisten dengan rencana tata ruang dan wilayah. Selain itu, dia juga menemukan adanya masalah dengan RTRW yang ada karena kurang memperhitungkan kaidah pelestarian lingkungan.

Data menunjukkan, kenaikan tutupan lahan selama kurun waktu 6 tahun (2000-2006) meningkat sebesar 12 persen. Kenaikan ini cukup signifikan jika dibandingkan kenaikan tutupan lahan sebelum tahun 2000 yang hanya berkisar pada angka 4,53 persen selama enam tahun ke belakang. Sementara, nilai pajak dan retribusi terus meningkat dari Rp 17 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 35 miliar pada tahun 2009. (A-155/A-89)***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: