Heru Ruhendi

Kajian Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliwung

Oleh: Heru Ruhendi 

Download file: seminarskripsiheru 

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan di wilayah DAS Ciliwung tumbuh begitu pesat dan tidak terkendali sehingga kurang berfungsi sebagai daerah konservasi air tanah. Sejak tahun 1960-an, pemerintah sesungguhnya telah memberikan perhatian yang besar terhadap penanganan terhadap DAS Ciliwung khususnya kawasan Bopunjur (Bogor, Puncak dan Cianjur). Kawasan ini sebagian besar merupakan fungsi lindung dan fungsi budidaya sebagai resapan air bagi wilayah bawahnya.

Telah banyak kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang telah dikeluarkan untuk mengamankan wilayah ini agar pemanfaatan ruang dan lahannya serasi, seimbang dan lestari, seperti PP Nomor 13 tahun 1963 tentang Penertiban Pembangunan Baru Sepanjang Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur, di luar batas DKI, daerah swasantra Tk II Bogor dan Cianjur; Keppres Nomor 48 tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Bopunjur; dan Keppres Nomor 79 tahun 1985 tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Bopunjur.

Pada tahun 1999 pemerintah menetapkan Keppres Nomor 114 Tentang  Penataan Ruang Kawasan Bopunjur, yang merupakan pengganti dari Keppres sebelumnya, yaitu Keppres Nomor 48 tahun 1983. Dalam Keppres Nomor 114 tahun 1999, selain mempertimbangkan berbagai aspek di atas terdapat pertimbangan lainnya yang ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Selain itu telah banyak program dan kegiatan pengelolaan DAS Ciliwung, baik atas inisiatif pemerintah maupun lembaga non pemerintah dan masyarakat. Tercatat sebanyak 102 program/kegiatan yang telah dilaksanakan di DAS Ciliwung dengan berbagai klasifikasinya, seperti program penataan hukum lingkungan, peningkatan keperdulian masyarakat, penataan ruang, program kali bersih (prokasih), pengelolaan DAS melalui proyek reboisasi dan penghijauan oleh Departemen Kehutanan.

Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil) sejak tahun 2001 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,3 trilyun untuk pengelolaan sumber daya air Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane.

Kenyataannya sejak dikeluarkannya berbagai kebijakan dan program baik sektoral maupun daerah hingga saat ini belum menunjukan keberhasilan yang nyata dalam menanggulangi masalah yang ada, sehingga banjir, erosi, sedimentasi dan kerusakan hutan dan lahan di wilayah DAS Ciliwung terus berlangsung dan semakin mengkhawatirkan.

Kegagalan program pengelolaan DAS pada beberapa daerah termasuk pada DAS Ciliwung disebabkan karena belum terbangunnya kelembagaan DAS secara utuh. Secara spesifik situasi masalah yang dihadapi dalam pengelolaan di DAS Ciliwung adalah: (1). kurang jelasnya posisi dan peran instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan kelembagaan pengelolaan DAS (2). belum terciptanya mekanisme koordinasi yang harmonis antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan program/kegiatan (3). tidak optimalnya lembaga pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan memfasilitasi kegiatan operasional pengelolaan DAS Ciliwung.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alternatif kelembagaan pengelolaan DAS secara rasional dan proporsional sesuai dengan karakteristiknya dalam rangka penerapan pelaksanaan Otonomi Daerah, sehingga diperoleh manfaat pengelolaan DAS secara optimal dan terjaminnya kualitas DAS.

Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah diperolehnya masukan untuk penyempurnaan kebijakan khususnya dalam menetapkan langkah-langkah pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS Ciliwung khususnya kelembagaan pemerintah sehingga tercipta koordinasi, keterpaduan, keserasian serta persepsi yang sama dalam koridor kebijakan otonomi daerah. Disamping itu juga diharapkan hasil kajian ini berguna bagi peneliti lain sebagai bahan referensi, khusus bagi mereka yang sedang atau akan meneliti permasalahan yang berkaitan dengan kelembagaan pengelolaan DAS.

METODOLOGI

Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan terhitung mulai 01 Mei sampai dengan 31 Mei 2005. Penelitian tersebut dilaksanakan di Kawasan DAS Ciliwung yang secara pelayanan berada di dalam wilayah kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Citarum-Ciliwung Bogor. Secara hirarki organisasi Pemerintahan, instansi tersebut merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan.

Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;

(1) Data Biofisik dan keadaan Sosial Ekonomi DAS
(2) Statistik Kependudukan/Pemerintahan
(3) Statistik Kehutanan
(4) Peta penggunaan lahan DAS
(5) Buku Perencanaan Pengelolaan DAS
(6) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Surat Keputusan Direktur Jenderal RLPS
(7) Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis.

Pengumpulan Data

Pada tahap ini digali berbagai sumber data dan informasi sekunder yang berkaitan dengan kondisi biofisik DAS Ciliwung, kondisi masyarakat serta berbagai kebijakan yang telah diberlakukan dalam pengelolaan DAS. Metoda pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui:

a. Studi Pustaka.

Melalui studi ini diharapkan diperoleh data sekunder sebagai dasar untuk memahami kerangka kebijakan kelembagaan pengelolaan DAS Ciliwung. Studi pustaka dilakukan melalui proses review terhadap dokumen-dokumen kebijakan pengelolaan DAS, laporan program/proyek, berbagai data statistik, data sosial ekonomi dan budaya masyarakat serta data-data lain yang relevan.

b. Survei Lapangan

Survei dilakukan untuk menggali data primer yang berkenaan dengan data kondisi biofisik DAS Ciliwung, persepsi aparat pemerintah, proses pembelajaran serta berbagai kebijakan baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang telah diberlakukan dalam pengelolaan DAS Ciliwung.

Dalam proses penggalian data primer ini, metoda pengumpulan data adalah sebagai berikut :

  • Indepth Interview dan Semi Struktur Interview (SSI), yaitu melakukan wawancara mendalam dan wawancara semi terstruktur tentang variabel pokok kelembagaan dalam pengelolaan DAS dengan sejumlah pakar, aparat pemerintah (pusat dan daerah), pelaksana program/proyek pengelolaan DAS baik sektoral maupun daerah melalui pengisian kuisioner. Wawancara ini bertujuan untuk menggali masukan dan pandangan kritis dari sejumlah pihak yaitu :
    1. Kelompok pengambil kebijakan baik instansi pemerintah khususnya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
    2. Kelompok pemerhati dan pembina lapangan, yaitu akademisi, Dinas Daerah, LSM dan para penyuluh;
    3. Lembaga pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan DAS Ciliwung;
    4. Kelompok pelaksana kegiatan, yaitu masyarakat, pelaksana proyek, kepala desa dan tokoh masyarakat setempat;
  • Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok secara partisipatif. Kegiatan FGD sangat penting untuk memperoleh gambaran tentang tingkat pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada berbagai pihak terutama masyarakat dan organisasi pengguna lainnya.

Analisis Kelembagaan

1. Fungsi dan Kewenangan Kelembagaan

Untuk menganalisis permasalahan fungsi dan kewenangan DAS Ciliwung,  dilakukan pendekatan “Analisis Fungsi dan Kelembagaan”. Analisis ini berdasarkan pada isu pembangunan yang ada di wilayah kajian (Issue based analysis). Untuk setiap wilayah Sub DAS yang dianalisis, diidentifikasi semua interaksi baik sektoral maupun fungsionalnya pada semua tingkat pemerintahan yang berpengaruh terhadap pemanfaatan serta pengelolaan DAS di wilayah yang dimaksud.

Analisis ini difokuskan pada isu yang berkaitan dengan masalah pengelolaan DAS, seperti upaya-upaya pemerintah dalam mempertimbangkan program-program pengelolaan wilayah DAS Ciliwung. Untuk kepentingan dimaksud, analisis fungsi dan kewenangan kelembagaan dikelompokkan ke dalam isu pokok yang pada saat ini sangat memberikan tekanan pada wilayah DAS Ciliwung. Dalam pada masing- masing isu ini, input-input serta factor intervensi berikut harus diidentifikasi.

Input :

  • Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan yang ada yang mempengaruhi isu dimaksud.
  • Unit-unit atau lembaga-lembaga pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan dimaksud, serta tanggung jawab dari masing-masing lembaga tersebut.

Faktor Intervensi :

  • Kesenjangan pertanggung jawaban, hal ini dapat terjadi apabila tidak ada mandat dari pemerintah atau ada mandat tetapi sangat kabur dan lemah sehingga peraturan atau kebijakan tidak dapat dilaksanakan.
  • Pemecahan (Fragmentation) dari penanggung jawab suatu peraturan/kebijakan terhadap beberapa unit/lembaga pemerintah yang berbeda.
  • Tumpang tindih serta duplikasi kepentingan antar unit/lembaga pemerintah.
  • konflik antar unit/lembaga pemerintah untuk pencapaian pelaksanaan peraturan dan kebijakan.

Berdasarkan bentuknya, lembaga yang terkait dengan pengelolaan DAS  Ciliwung terdiri dari lembaga berbentuk organisasi dan lembaga yang tidak berbentuk organisasi. Berdasarkan statusnya, terdiri dari : lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah. Sedangkan berdasarkan lokasi atau kewenangan, dikelompokkan ke dalam : lembaga pemerintah pusat, lembaga daerah, dan lembaga bersifat berpindah-pindah (foot loose).

Analisis jenis lembaga didasarkan pada peran lembaga setelah berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Propinsi. Dalam UU dan PP tersebut diuraikan bahwa kewenangan Pusat selain yang ditetapkan secara tegas difokuskan pada penetapan kebijakan tentang standar dan prosedur implementasi kebijakan di daerah. Kewenangan propinsi, difokuskan pada bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan bidang tertentu lainnya. Sedangkan kewenangan Kabupaten/Kota mencakup seluruh kewenangan pemerintah yang dikecualikan dan wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

2. Posisi dan Peran Kelembagan

Rancang bangun posisi dan peran kelembagaan dilakukan dengan pendekatan sistem dengan menggunakan teknik Interpretation Structural Modelling (ISM). Melalui penggunaan model ini akan diteliti hubungan antara setiap elemen organisasi pelaku dengan kharakteristik program, permasalahannya dan kebijakannya dalam pengelolaan DAS Ciliwung. Kejelasan posisi dan peran kelembagaan dipengaruhi oleh (1). tujuan program, (2). kebutuhan, (3). jenis aktivitas, (4). tolok ukur keberhasilan, (5). permasalahan, (6). lembaga yang terlibat, (7). lingkungan eksternal, dan (8). sektor yang terpengaruh. Ke 8 elemen tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam sub elemen untuk dianalisis guna memperoleh posisi dan peran kelembagaan pengelolaan DAS.

3. Analisis Mekanisme Koordinasi

Sebagai sebuah konsep, pentingnya koordinasi telah disadari oleh berbagai pihak, namun sebagai sebuah proses riil, koordinasi cenderung menjadi slogan yang mudah diucapkan namun sulit diimplementasikan dan menjadi penyebab bagi kegagalan berbagai institusi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.Lemahnya koordinasi antar para pihak yang terlibat dalam pengelolaan DAS Ciliwung dicirikan dengan penggunaan pendekatan komoditi dan sektoral berbagai program dan kegiatan serta terkotak-kotak dalam wilayah administrasi sehingga tujuan utama dari pengelolaan DAS Ciliwung belum terarah. Tujuan pengelolaan sumberdaya alam di DAS Ciliwung oleh masing-masing instansi baik pemerintah maupun swasta tersebut sering berbeda. Kondisi demikian mengakibatkan rumusan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan masing-masing instansi tersebut tidak sinergis terhadap pencapaian tujuan pengelolaan DAS. Sehingga permasalahan degradasi mutu sumberdaya hutan dan lahan pada DAS Ciliwung yang dicirikan oleh tingginya laju erosi, fluktuasi debit air, aliran permukaan, dan sedimentasi sesungguhnya bukan masalah sebenarnya tetapi merupakan akibat dari lemahnya kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arahan Perencanaan Pengelolaan DAS Ciliwung

Dalam melakukan kajian kebijakan peningkatan pengelolaan DAS, kita tidak hanya dihadapkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang diambil – yang biasanya dilakukan dengan pertimbangan layak-tidak layak, atau kegiatan mana yang paling minimal biaya dan pengorbanannya, atau yang paling besar manfaatnya – melainkan melakukan perubahan dari kondisi status quo. Faktor penentu perubahan tersebut bukan lagi masalah benar-salah (pertimbangan logika), baik-buruk (pertimbangan moral atau etika), serta prioritas-bukan prioritas (pertimbangan kepentingan dengan keterbatasan anggaran) dari kegiatan yang akan dilakukan, melainkan insentif atau disinsentif apa yang dihadapi oleh para pengambil keputusan. Para pengambil keputusan yang rasional akan menjalankan aktivitas yang dibutuhkan publik hanya apabila mereka mendapat insentif dari aktivitas tersebut, dan sebaliknya.

Penilaian tentang insentif atau disinsentif, bagi para pengambil keputusan, sangat tergantung pada persepsi, kepentingan, serta informasi, pengetahuan dan  keyakinan tentang apa yang akan dikerjakan. Seringkali seseorang pengambil keputusan  menganggap bahwa apa yang akan dikerjakan dapat memberi insentif bagi dirinya,  tetapi bagi pengambil keputusan lainnya, tidak. Hal demikian semata-mata dapat  disebabkan oleh perbedaan informasi, pengetahuan yang dimiliki, serta posisi dan  dukungan dari pihak lain, yang pada akhirnya menentukan perbedaan keyakinan  diantara para pengambil keputusan tersebut. Maka, dalam hal ini, adanya kelengkapan  informasi, pengetahuan, dan dukungan, akan meyakinkan seseorang pengambil keputusan untuk menjalankan suatu kegiatan yang diinginkan publik, dan sebaliknya.

Disamping itu perbedaan keputusan juga disebabkan oleh adanya kepentingan  dan agenda tertentu. Para pengambil keputusan yang mempunyai tujuan politik dan  tujuan politik tersebut tidak sejalan dengan terlaksananya suatu kegiatan yang  diinginkan publik, pastilah mereka tidak mendukung pelaksanaan kegiatan yang  diinginkan publik tersebut. Ada kalanya para pengambil keputusan tidak mempunyai  kaitan dengan tujuan-tujuan politik yang luas, tetapi mempunyai kaitan dengan materi  yang akan diperoleh untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka suatu kegiatan yang  penting bagi publik tidak akan dijalankannya apabila kegiatan tersebut menghilangkan atau mengurangi apa yang akan dapat diperoleh untuk kepentingan dirinya sendiri..

Pengelolaan DAS Te rpadu

Pengelolaan DAS terpadu merupakan upaya pengelolaan sumberdaya yang menyangkut berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda, sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh banyak pihak, tidak semata-mata oleh pelaksana langsung di lapangan, tetapi oleh pihak-pihak yang berperan sejak tahapan perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya. Masyarakat merupakan unsur pelaku utama, sedangkan pemerintah sebagai unsur pemegang otoritas kebijakan dan fasilitator. Selain itu masih terdapat pihak-pihak lain, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, LSM yang turut mendukung keberhasilan pengelolaan DAS.

Batas satuan DAS hampir selalu tidak bersesuaian (not coincide) dengan batas  unit administrasi pemerintahan, sehingga koordinasi dan integrasi antar pemerintahan  otonom dan instansi sektoral sangat penting.  DAS Ciliwung mencakup lebih dari tiga pemerintah daerah, yang masing-masing  mempunyai otonomi pemerintahan, sehingga koordinasi dan integrasi (rule of the game)  dilakukan antar daerah otonom terkait, yaitu Pemerintah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Pemerintah propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan harus dirumuskan dengan  memperhatikan isu-isu penting yang dirasakan oleh masyarakat luas dengan masukanmasukan  dari berbagai pihak. Dalam hal ini pemerintah baik pusat (Departemen  Kehutanan, Departemen Pertanian dan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah,  Depdagri) maupun daerah (Gubernur, Bupati, Dinas-dinas dan Badan-badan terkait)  harus mampu memberikan landasan-landasan hukum maupun operasionalnya, serta  memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Lembaga-lembaga lainnya seperti  Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, LSM, dan lain-lain secara aktif mendukung  aspek kajian ilmiah untuk memberikan landasan, kaidah-kaidah ekologi, sosial ekonomi  dan teknis bagi penyusunan kebijakan serta teknologi yang efisien dan ramah  lingkungan kepada masyarakat pelaku. Masyarakat sebagai pelaku utama juga harus  terlibat secara aktif sejak perencanaan, pelaksanaan kegiatan maupun kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan DAS

Pengorganisasian Pengelolaan DAS Ciliwung

Selama ini sejumlah kegiatan dan proyek yang berkaitan dengan pengelolaan DAS telah dilaksanakan oleh Instansi-Instansi yang mengurus pemukiman sarana dan prasarana wilayah (Pekerjaan Umum), Kehutanan, Pemerintah Daerah, Perkebunan, Pertanian, Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Pertambangan dan Energi serta pihak-pihak lainnya. Masing-masing instansi mempunyai pendekatan yang berbeda dalam kegiatan pengelolaan DAS baik dalam unit perencanaan maupun pelaksanaannya sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan DAS merupakan hal yang sangat kompleks baik ditinjau dari banyaknya pihak yang terlibat maupun aspek-aspek yang ada di dalam suatu DAS. Dengan kondisi demikian, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat menciptakan percepatan dalam pengelolaan DAS secara ideal.

Pengamatan selama ini menunjukan bahwa dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, masing-masing lembaga tersebut cenderung bersifat sektoral, dan oleh  karenanya, seringkali terjadi tabrakan kepentingan (conflict of interest) anta lembaga  yang terlibat dalam pengelolaan DAS. Untuk menghindarkan terjadinya tabrakan  kepentingan, diperlukan klarifikasi dan identifikasi secara jelas tugas dan wewenang masing-masing lembaga dalam menjalankan fungsinya.

Selain masalah tabrakan kepentingan, masalah lain yang umum terjadi dalam  pengelolaan sumber daya yang melibatkan banyak lembaga adalah masalah kerjasama  dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, pengaturan kelembagaan dan regulasi  yang mengatur mekanisme kerja antar lembaga tersebut harus disiapkan dengan matang sehingga dapat menghasilkan pola kerjasama dan koordinasi yang optimal.

Harus disadari adanya keterbatasan dalam hal kapasitas kelembagaan dan besarnya tingkat kesulitan dalam melaksanakan pengaturan kelembagaan dalam  pengelolaan DAS, terutama dalam sistem pengelolaan yang mengandalkan pada pola  kerjasama dan koordinasi antar lembaga, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

 (1) Melakukan identifikasi dan membuat daftar seluruh lembaga dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan DAS termasuk masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS.
(2) Melakukan identifikasi tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing lembaga dan pihak yang terkait.
(3) Merumuskan bentuk lembaga dan jaringan kerja pengelolaan DAS yang sesuai dengan kondisi dan letak geografis DAS dalam era Otonomi Daerah.

Pengembangan SDM Pengelola Sumberdaya Alam Lahan

Pengelolaan DAS secara spesifik antara lain melakukan upaya nyata dalam mengelola para pengelola sumberdaya alam lahan agar dalam melakukan berbagai  aktivitas pengelolaan/pemanfaatannya tidak melebihi kemampuan daya dukung  lahannya itu sendiri. Kegiatan pengelolaan sumber daya lahan pada umumnya sebagai  faktor pembatas dalam pengelolaan DAS mengingat bobot dan kompleksitas aktivitas  pemanfaatannya terhadap dampak degradasi lahan. Dengan demikian maka secara tidak  langsung kondisi suatu DAS akan sangat besar dipengaruhi oleh prilaku para pengelola sumberdaya lahan.

Lahan secara umum merupakan totalitas komponen yang ada dalam suatu  hamparan wilayah antara lain meliputi tanah, air, udara dan segala yang ada di  dalamnya. Harus disadari bahwa yang kemungkinan bersifat dapat dikendalikan  (manageable) dalam suatu DAS adalah aktivitas pengelola lahan itu sendiri. Dengan  demikian diharuskan upaya pemanfaatan yang dilakukan harus memperhatikan  keseimbangan, ketersediaan dan daya dukung potensi ya ng ada, sehingga tidak akan  berdampak besar terhadap kerusakan atau gangguan dan manfaat komponen lainnya. Pada akhirnya secara akumulatif akan mempengaruhi kondisi kesehatan DAS.

Adapun pihak yang berperan secara langsung dan mempunyai peran besar dalam  pemanfaatan lahan dalam suatu DAS adalah masyarakat dengan pemukiman, kebun,  ladangnya, kehutanan dengan aktivitas pengelolaan hutannya, perkebunan dengan  aktivitas perkebunannya, industri dengan aktivitas industrinya dan lain-lain. Pada  umumnya sebagai pelaku utama dalam pemanfaatan tersebut adalah manusia, dengan  demikian maka langkah utama dalam pengelolaan DAS secara nyata adalah sejauhmana  peranan manusia dalam pengelolaan lahan dapat dikendalikan sesuai dengan arahan dan  standar pengelolaannya. Strategi untuk membentuk profil manusia yang tahu,  memahami, dan mampu melakukan aktivitas tersebut antara lain dapat dilakukan  melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, study tour, penyuluhan, pembuatan unit percontohan atau areal model penegakan hukum dan sebagainya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kajian Kelembagaan Pengelolaan DAS Ciliwung baik melalui  wawancara mendalam maupun diskusi dengan berbagai pihak terkait (stakeholders)  menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi baik pada tingkat institusi maupun  pada tingkat masyarakat yang menyebabkan Pengelolaan DAS Ciliwung belum optimal antara lain :

a. Kelembagaan pengelolaan DAS Ciliwung lemah
b. Fungsi kontrol tidak berjalan dan penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten
c. Koordinasi antar lembaga terkait dengan pengelolaan DAS kurang berjalan
d. Kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat
e. Peran serta masyarakat masih relatif rendah
f. Budaya masyarakat yang tidak kondusif dengan konservasi
g. Kerusakan lingkungan (penggalian pasir, pencemaran, sampah)
h. Tumpang tindih pemanfaatan kawasan
i. Pemukiman di pinggir (sempadan) Sungai, permukiman di daerah resapan
j. Masalah kecemburuan sosial akibat pembangunan pemukiman oleh pengembang
k. Kurang/tidak ada dana/anggaran untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan

Saran

Dari permasalahan-permasalahan yang muncul sebagaimana disebutkan pada point  di atas, maka beberapa cara pemecahan masalah yang mungkin dilaksanakan untuk tingkat kebijakan/institusi maupun tingkat operasional di masyarakat adalah :

a. Penegakan hukum melalui penerapan aturan hukum yang tegas, peningkatan  pemahaman peraturan oleh masyarakat, operasi penertiban, memperkuat lembaga  penegakan hukum, perbaikan produk-produk hukum, menghidupkan kembali budaya malu atas pelanggaran hukum

b. Peningkatan fungsi koordinasi dan fungsi kontrol melalui sosialisasi aturan-aturan,  dibentuk team kontrol independen dan lembaga pengaduan, sistem atau mekanisme  yang jelas, adanya waskat, koordinasi yang transparan, dan adanya insentif yang memadai bagi pelaku kontrol

c. Kegiatan sosialisasi program pengelolaan DAS, khususnya rehabilitasi lahan/penghijauan melalui berbagai upaya seperti penerapan metode sosialisasi  yang tepat (seperti sosialisasi dengan memfungsikan tokoh masyarakat dan agama,  ujicoba lapangan dan pembuatan demplot), memperhatikan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, pendanaan yang cukup untuk program sosialisasi,  dibentuknya kelompok-kelompok yang dapat membantu sosialisasi (misalnya kelompok Pencinta Alam), materi sosialisasi mudah dicerna oleh masyarakat.

d. Peningkatan peran serta masyarakat melalui berbagai insentif langsung maupun  tidak langsung yang dapat memberikan rangsangan kepada masyarakat untuk lebih  berperan dalam rehabilitasi lahan/penghijauan. Berbagai insentif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat diusulkan dengan berbagai cara seperti  memberikan subsidi bagi masyarakat, akses terhadap modal dan pasar, serta jenis  tanaman unggul sesuai keinginan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk insentif yang  tidak langsung (bukan uang) yang diusulkan antara lain dengan cara meningkatkan  pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat pentingnya lingkungan (melalui kegiatan studi banding, penyuluhan, pelatihan dan pendidikan), pelibatan  masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan dan kegiatan rehabilitasi lahan/penghijauan.

DAFTAR PUSTAKA

_________. 1999. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bopunjur

_________. 1999. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989 tentang Tata Laksana Penertiban dan Pengendalian Pembangunan di Kawasan Puncak

_________. 2000. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor

Apik Karyana Ir, MSi, 2004. Metodologi Kajian Kelembagaan DAS; Bahan Pelatihan Petugas BPDAS Citarum-Ciliwung. Jakarta

Asdak, Chay. 1995. Hidrologi dan Pengelolaan DAS. Gajahmada University Press. Jogjakarta

Dirjen RLPS, 2002. Kelembagaan DAS dan Revitalisasi Kelembagaan Kehutanan (Permasalahan Insitusi). Jakarta.

Dirjen RLPS, 2000. Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan DAS. Jakarta.
Kelompok Pengkaji Pengelolaan Sumberdaya Berkelanjutan (K3SB), 2000. Kajian Insitusi Pengelolaan DAS dan Konservasi Tanah. IPB Bogor.

Kartodihardjo H., 1999. Analisis Kelembagaan Pengelolaan DAS. IPB Bogor.

Purwanto E., Warsito E., 2001. Deforestasi dan Perubahan Lingkungan Tata Air di  Indonesia ; Resiko, Implikasi dan Mitos. Bigraf Publishing. Yogyakarta.

Paimin, 2000. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Pokok Bahasan). Disampaikan pada Pelatiahn Perencanaan Reboisasi dan Penghijauan. Direktorat Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. Departemen Kehutanan.

Presiden RI, 1999. Undang-Undang Otonomi Daerah 1999. Sinar Grafika Jakarta.

Sutikno, 2001. Terapan Geomorpologi Untuk Evaluasi Pemanfaatan Sumberdaya  Lahan. Seminar Nasional Ilmu Tanah. Keluarga Mahasiswa Ilmu Tanah (KMIT) Jurusan Tanah Fakultas Pertanian UGM.

Simon H., 1999. Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperatif Forest Management). Teori dan Aplikasi Pada Hutan Jati di Jawa. Bigraf Publishing Yogyakarta.

Tim IPB dan BPDAS Citarum-Ciliwung, 2003. Rencana Pengelolaan DAS Ciliwung Terpadu. Kegiatan DIK-S DR Tahun Dinas 2003. Bogor.

Tim IPB. 2002. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan DAS Ciliwung Untuk  Pengendalian Banjir di Ibukota Jakarta. Makalah Sintesa untuk Lokakarya  Pengelolaan DAS Terpadu di Era Otonomi Daerah: Peningkatan Kapasitas  Multipihak Dalam Pengendalian Banjir DKI Jakarta, 8 Mei 2002 yang  diselenggarakan oleh LP-IPB dan Andersen/Prasetyo Strategic Consulting. Jakarta

TEKNIK MONEV DAS PADA CATCHMENT AREA (CA) SPAS DI BPDAS CITARUM-CILIWUNG

Oleh : Heru Ruhendi, S.Hut/ Fungsional PEH Pertama

Download file: Teknik_Monev_DAS 

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS) merupakan sarana yang berfungsi sebagai pendeteksi indikator kesehatan DAS atau daerah tangkapan diatasnya. Air yang merupakan indikator kesehatan DAS dalam system hidrologi dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu, penutupan lahan, jenis tanah, kemiringan lahan, jaringan sungai serta sosial ekonomi. Suatu DAS diamati bagaimana respon hidrologinya, dimana respon tersebut menunjukan kualitas dari kondisi DAS, sehingga lebih jauh bisa dievaluasi apakah pengelolaannya sudah benar, bijak, dan mendukung siklus hidrologi yang sehat atau belum, bahkan atau malah sebaliknya pengelolaannya tidak benar dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar.
Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) Citarum-Ciliwung terdiri dari 32 DAS yang terbagi kedalam 3 Satuan Wilayah Pengelolaan DAS (SWP DAS) yaitu:

1. SWP DAS Citarum (1.448.279,75 Ha)
2. SWP DAS Ciliwung-Cisadane-Cimandiri (1.005.037 Ha)
3. SWP DAS Ciujung Teluk Lada (753.512 Ha)

Wilayah kerja secara administrasi pemerintahan terdiri dari 30 Kabupaten/Kota di 3 Propinsi yaitu di Propinsi Jawa Barat terdiri dari 17 kabupaten/kota, di Propinsi Banten terdiri dari 7 Kabupaten/Kota dan di Propinsi DKI Jakarta terdiri dari 5 Kota dan 1 Kabupaten Administratip. Dari sekian luas wilayah kerja dan wilayah pelayanan, BPDAS baru memiliki 12 unit SPAS di 7 DAS yang dinilai prioritas yaitu di DAS Ciliwung 1 unit, DAS Citarum 4 unit, DAS Cisadane 3 unit, DAS Cimandiri 1 unit, DAS Cipunagara 1 unit, DAS Cidanau 1 unit, dan DAS Ciujung 1 unit. Semua jenis DAS terdapat di Wilayah BPDAS Citarum-Ciliwung, DAS Lokal, DAS regional dan DAS Nasional.

Paradigma baru dimana BPDAS dituntut untuk menjadi center of excelent pengelolaan DAS adalah beban dan juga amanah yang mesti diwujudkan dimana salah satu upayanya yaitu memaksimalkan segala potensi yang ada. Kejadian banjir dan longsor terutama banjir Jakarta yang terjadi secara periodik menjadi suatu hal yang diharuskan untuk dikuasai segala permasalahannya. SPAS adalah satu-satunya alat pendeteksi prilaku hidrologi yang dimiliki BPDAS, oleh karena itu keberadaan SPAS dan juga kegiatan yang menyangkut di dalamnya menjadi lebih penting untuk dikaji. Kegiatan monitoring dan evaluasi SPAS menjadi cikal bakal munculnya rekomendasi, program-program serta kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan DAS.

Seiring dengan perkembangan teknologi, tuntutan peningkatan mutu dan pelayanan meningkat. Peningkatan mutu dan pelayanan tentu akan ditunjang dengan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, tetapi dengan kondisi dewasa ini dimana negara menuntut efisiensi, pembangunan dititikberatkan kearah intensifikasi bukan ekstensifikasi fisik semata, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia menjadi hal yang diutamakan. Wilayah kerja BPDAS Citarum-Ciliwung yang luas harus dapat dikelola dalam kerangka tugas pokok dan fungsi BPDAS Citarum-ciliwung meskipun dengan keterbatasan sarana yang ada.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan Monitoring Evaluasi DAS pada CA SPAS adalah terpantaunya secara rutin kondisi hidrologi dan kondisi baik biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan dari setiap daerah tangkapan air (DTA) SPAS di wilayah Kerja Citarum-Ciliwung. Tujuan Monitoring Evaluasi Tata Air SPAS adalah agar diketahuinya hubungan dan pengaruh elemen-elemen dalam siklus hidrologi dengan hasil output dari proses hidrologi tersebut dimana kita mengetahui bahwa siklus hidrologi yaitu input berupa curah hujan, proses yaitu pengaruh media transport hidrologi yaitu kondisi Daerah Tangapan Air, serta output yaitu debit air, debit sediment pada outlet SPAS, sehingga dapat dibuat rekomendasi kebijakan pengelolaan lahan.

C. Ruang Lingkup dan Sasaran

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi DAS pada CA SPAS adalah:

1. pengambilan data secara periodik meliputi data TMA, Curah Hujan, kecepatan aliran dan sample air.
2. Pengambilan data biofisik catchment, biodata petugas, ukuran penampang melintang sungai dan data responden satu kali.
3. perhitungan data debit air dan debit sediment
4. Analisa proses hidrologi yaitu Input-proses-output

II. METODOLOGI

A. Pengambilan Data Kondisi Daerah Tangkapan Air

1. Data Biofisik

Data biofisik dapat diperoleh melalui pengambilan data sekunder di Desa atau kecamatan, peta Rupa Bumi terbaru dari Bakosurtanal, serta ground chek lapangan dengan dibantu petugas penjaga SPAS.

Data Biofisik meliputi :

a. Penutupan lahan beserta perlakuannya
b. Kemiringan lahan
c. Jenis tanah
d. Jaringan sungai
e. Iklim

2. Kondisi Alat dan bangunan SPAS

Data kondisi alat dan bangunan SPAS diperoleh dengan pengamatan langsung di lapangan dibantu dengan alat dokumentasi.

3. Data Sosial Ekonomi dan Kelembagaan

Data sosial ekonomi dan kelembagaan diperoleh melalui pengambilan data sekunder di Desa ataupun kecamatan juga sumber lain jika ada, jika tidak tersedia data sekunder, dapat melalui peninjauan langsung di lapangan dengan metode quesioner terhadap beberapa responden yang dapat mewakili. Secara umum data data sosial ekonomi dan kelembagaan adalah sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk berdasarkan kelas umur dan jenis kelamin
b. Tingkat pendidikan
c. Mata pencaharian
d. Pemahaman terhadap upaya konservasi tanah dan rehabilitasi lahan
e. Adat istiadat atau kearifan lokal setempat terhadap lingkungan
f. Infrastruktur dan sarana prasarana
g. Kelembagaan setempat meliputi

B. Pengambilan Data Tata Air

1. Data Curah Hujan

Data curah hujan diperoleh dari hasil pencatatan alat pengukur curah hujan automatis ARR (Automatic Rainfall Recorder), alat pengukur curah hujan digital dan catatan manual pengamat.

2. Data Tinggi Muka Air (TMA)

Data tinggi muka air diperoleh dari hasil pencatatan alat pengukur tinggi muka air AWLR (Automatic Water Level Recorder), alat pengukur TMA digital atau catatan manual pengamat. Data Curah Hujan dan TMA direkam dalam bentuk digital di komputer.

3. Data ukuran penampang sungai

Di setiap SPAS ukuran penampang sungai sudah dibuat sedemikian rupa sehingga sistematis, oleh karena itu pengukurannya tinggal menghitung langsung di lapangan dengan menggunakan meteran atau dengan tambahan alat penunjang selang plastik yang diisi air. Bidang yang diukur adalah:

a. lebar dasar sungai
b. panjang jalur pengukuran
c. kemiringan tebing sungai

4. Pengukuran Kecepatan Aliran

Pengukuran kecepatan aliran bisa dengan menggunakan rumus empiris dan juga dengan menggunakan pelampung.

5. Pengukuran Sedimen

Pengukuran sedimen dilakukan terhadap sample air yang diambil pada saat terjadi kenaikan tinggi muka air akibat hujan di setiap lokasi SPAS. Sedimentasi adalah jumlah material tanah terangkut oleh aliran sungai yang berasal dari proses erosi di atasnya. Indikator terjadinya sedimentasi dapat dilihat dari kandungan sedimen yang terangkut oleh aliran sungai. Makin kecil konsentrasi sedimen yang terbawa oleh aliran berarti semakin sehat kondisi DAS.

6. Lengkung Aliran

Lengkunga aliran atau ”rating curve” adalah grafik hubungan antara muka air dengan debit aliran pada waktu yang sama. Untuk membuat lengkung aliran diperlukan pengamatan tinggi muka air dan debit aliran dari mulai tingi muka air terendah sampai tertinggi. Oleh karena itu rekaman tinggi muka air dan debit dari setiap SPAS mutlak diperlukan.

7. Lengkung Sedimen

Lengkung sedimen menggambarkan hubungan antara debit aliran dengan kandungan sedimen.

C. Pemetaan Catchment/Daerah Tangkapan Air (DTA) SPAS

Pemetaan Catchment SPAS meliputi penentuan batas serta memasukan informasi kondisi biofisik Daerah Tangkapan Air (DTA) SPAS dalam suatu peta. Batas DTA SPAS adalah batas yang imajiner, merupakan batas alam berupa punggung-punggung bukit yang memberikan gambara arah jatuhnya suatu aliran air yang bermuara pada suatu titik (outlet) SPAS dimana terpasangnya alat SPAS.

Dalam menentukan batas suatu DTA SPAS kita memerlukan alat dan bahan sebagai berikut:

1. Geograpic Position System (GPS)
2. Peta rupa bumi digital wilayah BPDAS Citarum-Ciliwung
3. perangkat computer minimal Pentium 3 ram 512 mb
4. Program pembuatan peta seperti Arc.View, Map Info, Arc Gis, dll.

IV. PENUTUP

Kemampuan BPDAS Citarum-Ciliwung dalam tekhnologi Monev Pengelolaan DAS masih belum optimal dan perlu ditingkatkan, mengingat merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BPDAS yang utama, yang merupakan cikal bakal produktifitas pelayanan BPDAS yaitu rekomendasi pengelolaan lahan yang konservatif terhadap erosi dan ketersediaan kebutuhan air bagi setiap stake holder pemanfaat maupun pengambil kebijakan pengelolaan lahan.

Semoga uraian tentang teknik monitoring dan evaluasi DAS pada CA SPAS ini bisa memberikan sedikit manfaat bagi kita semua.

Selayang pandang BP DAS CitaCili

Download file:Selayang_Pandang_BPDAS_Citarum_Ciliwung

SISTEM ELEKTRONIK DAS (e-DAS)
WILAYAH KERJA BPDAS CITARUM-CILIWUNG

Oleh : Heru Ruhendi, S.Hut/ Fungsional PEH Pertama

Download file: Sistem_Elektronik_DAS_(e-DAS)_     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: