Kebijakan tentang Ciliwung

November 2005 

Pengelolaan Kualitas Air Sungai Ciliwung 

Sumber: http://wwwnew.menlh.go.id/   17 November 2005

Jakarta, 17 Nopember 2005; memasuki musim penghujan dan mewaspadai meningkatnya debet/curah hujan.Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan bekerjasama dengan Asdep Edukasi Dan Komunikasi menurunkan Publikasi mengenai Kondisi sungai Ciliwung dan permasalahannya.

A. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN 

Kondisi Kualitas Air Sungai Ciliwung

Keadaan kualitas air Sungai Ciliwung saat ini dalam kondisi tercemar berat pada seluruh segmennya, mulai dari hulu (daerah Puncak, Kab. Bogor) sampai dengan hilir (di DKI Jakarta). Begitu juga fluktuasi debit air sungai antara musim kemarau dan musim hujan cukup tinggi, sehingga terjadi banjir rutin di hilir atau di DKI Jakarta

Permasalahan utama yang terjadi di Sungai Ciliwung ada 2 hal, yakni :

  • Daerah konservasi yang semakin berkurang
  • Beban pencemaran yang tinggi, baik dari limbah domestik maupun industri.

Komitmen Pemerintah

Untuk memulihkan kerusakan lingkungan dan pencemaran air sungai telah dilakukan upaya oleh berbagai pihak, namun sampai saat ini belum mampu meningkatkan kualitas lingkungan sungai. Hal ini disebabkan oleh belum adanya keterpaduan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh stakeholder.

Sebagai upaya menterpadukan program dan kegiatan, berbagai unsur Pemerintahan telah menyampaikan komitmennya dalam memperbaiki kualitas lingkungan sungai, seperti melalui :

1. Deklarasi Nasional Pengelolaan Air yang Efektif dalam Penanggulangan Bencana oleh 12 Menteri, 23 April 2004

Didasari dengan terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan yang semakin meningkat baik frekuensi maupun luasannya, 12 Menteri terkait pada tangga123 April 2004 menandatangi Deklarasi Nasional Pengelolaan Air yang Efektif dalam Penanggulangan Bencana.

2. Pencanangan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) oleh Presiden RI, 28 April 2005.  

Dari deklarasi 12 menteri tersebut, kemudian diperkuat kembali dengan Pencanangan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air oleh Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 28 April 2005.

3. Kunjungan lapangan di 4 DAS di Jawa Barat oleh 3 Menteri

Untuk mengimplementasikan Deklarasi Nasional Pengelolaan Air clan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air, Menteri PU, Menteri Kehutanan dan Menteri Negara LH melakukan pemantauan lapangan melalui helikopter untuk melihat kondisi kerusakan yang terjadi di DAS Ciliwung, Citarum, Cimanuk, dan Citanduy.

Sebagai kelanjutan dari kunjungan 3 Menteri tersebut dan kemudian kunjungan kerja eselon I dari instansi terkait, telah disepakati program kerja terpadu dari 12 (dua belas) instansi, yakni Dep. PU, Dep. Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Dep. Pertanian, Dep. ESDM, Dep. Dalam Negeri, Dep. Kesehatan, Dep. Perindustrian, Kementerian PPN/Bappenas, Dep. Kelautan dan Perikanan, Dep. Diknas, Dep. Perhubungan dan Dep. Keuangan.

Peran Kementerian Lingkungan Hidup

KLH merupakan instansi yang mempunyai fungsi mengkoordinasikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 9 ayat (2). Untuk melaksanakan fungsi tersebut, KLH telah melakukan koordinasi baik di Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah untuk mensinergikan program pemulihan kerusakan lingkungan dan pengendalian pencemaran air Sungai Ciliwung. Koordinasi tersebut dilselenggarakan melalui pendekatan pengelolaan kualitas air yang dituangkan dalam satu masterplan yang menjabarkan tahapan kegiatan dan penanggung jawab kegiatan, dengan sasaran dan waktu yang jelas.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Adanya komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan kegiatan pemulihan kualitas air Sungai Ciliwung, melalui kesepakatan Masterplan Pemulihan Kualitas Air Sungai Ciliwung.

Sasaran

a. Keterpaduan rencana dan pelaksanaan kegiatan dari berbagai sektor dan Pemerintah Daerah.
b. Adanya acuan atau pegangan bagi Bappenas, Bappeda dalam melakukan perencanaan anggaran dan kegiatan.

C. TARGET, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Target Peningkatan Kualitas Air

Dalam jangka panjang, seluruh segmen Sungai Ciliwung akan menjadi Kelas I yaitu sumber baku air minum. Namun dalam 15 tahun kedepan, Kelas I hanya bisa tercapai sampai dengan segmen sungai di Depok, sedangkan di DKI Jakarta hanya sampai Kelas II yaitu untuk mendukung peningkatan sektor pariwisata (sarana rekreasi air) dan perikanan.
Strategi

a. Pendekatan penetapan kelas air

Pendekatan yang digunakan untuk menterpadukan perencanaan dan pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan sungai dan pengelolaan kualitas air adalah dengan Penetapan Kelas Air melalui Perpres atau Perda seperti berikut :

  • Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
  • Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasaranalsarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
  • Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
  • Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
    Penetapan kelas air merupakan pendekatan untuk menilai perkembangan kualitas air sungai atas upaya yang sudah dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah clan masyarakat. Dari tingkat perkembangan kualitas air tersebut dapat dijadikan sebagai indikator penilaian kinerja Pemerintah.

b. Pemulihan kerusakan di catchment area

Rehabilitasi kerusakan lahan pada catchment area dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat.

c. Pengurangan Beban Pencemaran

Pengurangan beban pencemaran dari industri dan limbah domest;k melalui pembangunan sarana IPAL terpadu, septictank kor aal d m sewerage system. Sedangkan pengendalian limbah peternakan dan samnah dilakukan melalui pengomposan dan pemanfaatan biogas limbah ternak.

d. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dilakukan terhadap pelanggar tata ruang yang ada dan pencemar.

e. Penataan Kembali Pemanfaatan Ruang

Penataan kembali pemanfaatan ruang dimaksudkan untuk memulihkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga fluktuasi debit air menjadi menurun kualitas air menjadi semakin baik.(Edi Nugroho/Yeni/Ry)

Informasi lebih lanjut:

Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya
Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
Telp. 021 – 85904923
e-mail : \n \”> edukom@menlh.go.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: