Berita Normalisasi Ciliwung (1)

November 2011

75 Kelurahan Terkena Normalisasi Ciliwung

Sumber: http://poskota.co.id/ 26 November 2011 

JAKARTA (Pos Kota) – Sebanyak 30 ribu warga di 75 kelurahan yang dilintasi Kali Ciliwung, harus bersiap-siap dipindah ke rumah susun (rusun) karena akan dinormalisasi.

Kali Ciliwung masuk ke DKI Jakarta sampai ke Laut sepanjang 39 kilometer. Kawasan permukiman warga di bantaran kali yang terkena proyek normalisasi di antarnya di wilayah Kelurahan Cililitan, Cawang, Kampung Melayu, Duri Pulo, Menteng Pulo, Manggarai, Tebet, Kenari, dan Senen.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, sangat mendukung rencana Pemprov atau pemerintah pusat merelokasi warga ke rusun.

TEPAT SASARAN

Menurut Inggard, Jumat (25/11), relokasi tidak hanya untuk menyelamatkan warga, tetapi juga untuk menyelamatkan Jakarta. “Yang dinormalisasi tidak hanya Kali Ciliwung, tetapi juga sungai lainnya.”

Ia mendesak agar pemprov mendata secara akurat seluruh warga dan kebutuhan rusun yang diperlukan. “Data harus akurat sehingga apa yang direncanakan bisa tepat sasaran.” (john/b)

Oktober 2012

PU: normalisasi Ciliwung perlu Rp5 triliun

Sumber: http://www.antaranews.com/ 24 Oktober 2012

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Pekerjaan Umum memperkirakan normalisasi Sungai Ciliwung Jakarta sejak 2010-2014 memerlukan anggaran sekitar Rp5 triliun.

“Angka ini sangat besar dan tak punya sekaligus, tapi kami harus memulai dengan anggaran yang ada,” kata Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumberdaya Air Kementerian PU Pitoyo Subandrio kepada pers usai Obrolan PU “Upaya menuntaskan Banjir di Indonesia, Studi Kasus Banjir Jakarta” di Jakarta, Rabu.

Menurut Pitoyo, langkah untuk normalisasi Ciliwung secara garis besar ada beberapa langkah antara lain, sudetan Ciliwung lama, pembuatan kawasan bersih Ciliwung dan lainnya.

“Selain itu, relokasi masyarakat bantaran kali ke rusunawa di sejumlah titik dan lainnya,” katanya.

Ia memberikan contoh, untuk pekerjaan kawasan percontohan bersih Cilkiwung, akan dibuat di sepanjang Pintu Air Manggqarai-Kapitol depan istana negara, Jakarta Pusat.

“Panjangnya sekitar 6 km dan akan difokuskan menjadi kawasan wisata kuliner dan jalan kaki dan harus bebas sampah agar bebas bau,” katanya.

Untuk pekerjaan itu, katanya, sudah tersedia anggaran Rp400 miliar hingga Rp500 miliar dan Rp900 miliar hingga 2014. “Target selesai 2014,” katanya.

Tak hanya itu, kata Pitoyo, pihaknya juga akan menambah dua pintu air di Manggarai dan Dukuh Atas sehingga debit air bisa disalurkan ke Banjir Kanal Barat.

“Penyelesaian total Ciliwung ini sudah disetujui sejak 2010 di kantor Wakil Presiden,” katanya.

Ditanya, apakah program itu sejalan dengan gebrakan gubernur baru DKI Jakarta Jokowi, Pitoyo menegaskan, hal itu bisa bersinergi.

“Prinsipnya sejalan dan bisa bersinergi. Kami pernah bicarakan dengan Gubernur Jokowi,” katanya.

Sementara itu, bagi pengamat perkotaan Yayat Supriatna, untuk mendukung sikap cinta Sungai Ciliwung, perlu pendekatan kultural.

“Harus ada gerakan moral untuk tidak buang sampah dan limbah domestik ke Ciliwung,” katanya.

Jika memungkinkan, katanya, perlu ada perubahan tata ruiang tempat tinggal di sepanjang sungai agar rumah menghadap ke sungai, bukan sebaliknya.

“Perlu perda untuk itu dan ada gerakan percontohan oleh gubernur dan jajarannya. Jangan hanya jadi slogan semata,” kata Yayat.

(E008)

Normalisasi Ciliwung Selesai Tahun 2014

Sumber:  http://www.suarapembaruan.com/ 25 Oktober 2012 

20121025070115419

Sungai Ciliwung. [Antara]

[JAKARTA] Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menuntaskan normalisasi Sungai Ciliwung pada tahun 2014. Rencana proyek yang menghabiskan Rp 5 triliun tersebut dimulai sejak tahun 2010. Demikian dikatakan Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumberdaya Air Kementerian PU, Pitoyo Subandrio, kepada pers seusai acara diskusi soal bagaimana menuntaskan Banjir di Indonesia dengan Studi Kasus Banjir Jakarta, di Jakarta, Rabu (24/10). Menurut Pitiyo, untuk pekerjaan menormalisasi Kali Ciliwung sudah tersedia anggaran Rp 400-500 miliar dan Rp 900 miliar hingga 2014. “Kita menaregtkan pekerjaan tersebut akan selesai 2014,” katanya.

Pitoyo mengatakan, langkah untuk normalisasi Ciliwung secara garis besar ada beberapa langkah antara lain, sudetan Ciliwung lama, pembuatan kawasan bersih Ciliwung dan lainnya. Selain itu, yang lumayan sulit adalam merelokasi masyarakat bantaran kali ke rumah susun sewa sederhana (rusunawa) di sejumlah titik dan lainnya.

Ia memberikan contoh, untuk pekerjaan kawasan percontohan bersih Cilkiwung, akan dibuat di sepanjang Pintu Air Manggqarai-Kapitol depan istana negara, Jakarta Pusat. “Panjangnya sekitar 6 km dan akan difokuskan menjadi kawasan wisata kuliner dan jalan kaki dan harus bebas sampah agar bebas bau,” kata dia.

Menurut Pitoyo, pihaknya juga akan menambah dua pintu air di Manggarai dan Dukuh Atas sehingga debit air bisa disalurkan ke Banjir Kanal Barat. “Penyelesaian total Ciliwung ini sudah disetujui sejak 2010 di kantor Wakil Presiden,” katanya.

Ditanya, apakah program itu sejalan dengan gebrakan gubernur baru DKI Jakarta Jokowi, Pitoyo menegaskan, hal itu bisa bersinergi. “Prinsipnya sejalan dan bisa bersinergi. Kami pernah bicarakan dengan Gubernur Jokowi,” katanya.

Sementara itu, bagi pengamat perkotaan Yayat Supriatna, untuk mendukung sikap cinta Sungai Ciliwung, perlu pendekatan kultural. “Harus ada gerakan moral untuk tidak buang sampah dan limbah domestik ke Ciliwung,” katanya.

Jika memungkinkan, katanya, perlu ada perubahan tata ruiang tempat tinggal di sepanjang sungai agar rumah menghadap ke sungai, bukan sebaliknya. “Perlu perda untuk itu dan ada gerakan percontohan oleh gubernur dan jajarannya. Jangan hanya jadi slogan semata,” kata Yayat. [E-8]

Normalisasi Ciliwung Diperkirakan Butuh Rp 5 Triliun

Sumber: http://www.iyaa.com/ 29 Oktober 2012

JAKARTA (IFT) – Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan program normalisasi sungai Ciliwung dari tahun 2010 – 2014 memerlukan anggaran Rp 5 triliun.

Pitoyo Subandrio, Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum mengatakan angka ini sangat besar dan pemerintah tidak mungkin menyediakan dana sekaligus.

“Pemerintah tidak punya dana sekaligus, jadi harus bertahap. Namun kami harus memulai dengan anggaran yang ada,” katanya di Jakarta seperti dikutip Antara, Jumat 26 Oktober 2012, lalu.

Menurut dia, untuk normalisasi Ciliwung secara garis besar ada beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain, sodetan Ciliwung lama, pembuatan kawasan bersih Ciliwung, serta relokasi masyarakat bantaran kali ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di sejumlah titik.

Pitoyo emberi contoh, untuk pekerjaan kawasan percontohan bersih Ciliwung, akan dibuat di sepanjang Pintu Air Manggqarai-Kapitol depan istana negara, Jakarta Pusat.

“Untuk pekerjaan itu, sudah tersedia anggaran Rp 400 miliar hingga Rp 500 miliar dan Rp 900 miliar hingga 2014. Targetnya selesai pada 2014,” jelasnya.

Pemerintah juga berencana menambah dua pintu air di Manggarai dan Dukuh Atas sehingga debit air bisa disalurkan ke Banjir Kanal Barat.

Sebelumnya penyelesaian normalisasi Ciliwung sudah disetujui sejak 2010 oleh Wakil Presiden Boediono. Menurut Pitoyo, pekerjaan ini bisa bersinergi sejalan dengan gebrakan Gubernur DKI Jakarta Jokowi. “Prinsipnya sejalan dan bisa bersinergi. Kami pernah bicarakan dengan Gubernur Jokowi,” katanya.

Yayat Supriatna, pengamat perkotaan Yayat Supriatna, menyatakan dukungan terhadap program normalisasi sungai Ciliwung, namun pemerintah diminta melakukan pendekatan kultural. “Harus ada gerakan moral untuk tidak buang sampah dan limbah domestik ke Ciliwung,” katanya.

Jika memungkinkan, kata dia, perlu ada perubahan tata ruang tempat tinggal di sepanjang sungai agar rumah menghadap ke sungai, bukan sebaliknya. Yayat mengatakan perlu peraturan daerah untuk mengatur penataan tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi bersama Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tengah mengupayakan pembangunan rumah susun (rusun) di bantaran kali Ciliwung.

Jokowi mengatakan nanti tidak hanya di bantaran kali saja yang akan menjadi proyek rumah susun, namun ada beberapa lokasi lain yang akan disiapkan. Dia mengaku telah bertemu dan mendengar langsung konsep Kementerian Perumahan Rakyat terkait pembangunan rusun di sepanjang sungai Ciliwung.

Konsolidasi Program Sementara perusahaan properti milik pemerintah, Perum Perumnas segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait lahan yang akan dibangun permukiman. Koordinasi diperlukan untuk mensinergikan rencana perusahaan dengan konsep pengembangan permukiman di Jakarta.

Muhammad Nawir, Direktur Pemasaran Perum Perumnas mengatakan pihaknya berinisiatif mengirimkan surat kepada Gubernur Jakarta untuk bertemu untuk mensinergikan berbagai program permukiman. Menurut dia, semangat Joko Widodo yang baru dilantik merupakan langkah awal untuk membangun kerja sama.

“Intinya kita akan konsolidasi lahan dengan Pemprov DKI misalnya soal rencana Gubernur Joko Widodo untuk membangun kampung vertikal,” kata dia. Namun dikatakan saat ini Perumnas belum bisa menyebutkan secara rinci wilayah mana yang akan dibangun pemukiman warga khususnya bagi warga yang berada di wilayah bantaran Sungai Ciliwung. Menurut Nawir, soal lokasi memang harus diinventarisir sebelum rencana pengembangan permukiman dilakukan. (*) Muhammad Rinaldi

November 2012

Jokowi Gandeng Dua Kementerian Bahas Normalisasi Ciliwung

Sumber: http://www.natanews.com/ 15 November 2012 

cfbdsmfoczyvNatanews, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali membahas masalah normalisasi Sungai Ciliwung. Kali ini, Jokowi menggandeng Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz dan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto. Ketiganya menggelar rapat itu di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu (14/11/2012).

Pertemuan tiga pejabat tinggi ini untuk membicarakan bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk melaksanakan normalisasi Sungai Ciliwung yang rencananya akan direalisasikan pada 2013, yakni pembangunan rumah khusus untuk warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung.

“Tadi membicarakan normalisasi Ciliwung. Pembangunannya nanti maraton, maka itu perlu dibicarakan terus agar segera dieksekusi,” ujarnya, di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu (14/11/2012).

Pemprov DKI beserta Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, segera merealisasikan normalisasi Ciliwung. Salah satu yang harus dilakukan nanti adalah melakukan pembicaraan dan sosialisasi terhadap warga. Setelah melakukan tahap pembicaraan berkelanjutan, Pemprov DKI, Kemenpera, dan Kemen PU, akan langsung mengeksekusi dan merealisasikan rencana normalisasi Ciliwung.

Joko Widodo yang mengenakan kemeja putih, berdasi warna merah dibalut jas hitam, mengaku tidak hafal dan tidak mengetahui secara rinci berapa dana yang dibutuhkan. “Nilainya enggak hafal. Anggarannya gabungan dari APBN dan APBD,” ucap dia. (086)

Normalisasi Ciliwung, Pasar Rumput Akan Dibongkar

Sumber: http://jakarta.okezone.com/ 23 November 2012  

JAKARTA – Rapat Koordinasi (Rakor) antara Menko Kesra Agung Laksono dengan Gubernur Joko Widodo dan Menpera Djan Faridz yang membahas normalisasi kali Ciliwung, menghasilkan beberapa keputusan.

Menurut Menpera Djan Faridz, dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 35KM, harus memukimkan kembali dengan hunian yang layak huni bagi 34 ribu Kepala Keluarga.

Djan menjelaskan, awalnya pembangunan hunian itu dilakukan di kawasan Berlan, Jakarta Timur, tapi karena tidak memungkinkan akhirnya dipindahkan ke atas sungai. Namun, ternyata tidak bisa juga.

Sebenarnya, kata Djan ada dua lokasi tanah milik pemda (DKI) yang bisa dibangun, yaitu di atas Pasar Rumput dan Dinas Teknis

“Rencana awal kita akan membangun di atas Pasar Rumput tapi di bawahnya tetap pasar fungsinya tidak pindah. Kita menggunakan udaranya untuk membangun perumahan,” ungkap Djan di Gedung Menko Kesra, Jakarta, Jumat (22/11/2012).

Kemudian, Dinas Teknis karena itu sudah tidak digunakan, akan dimintai izin Gubernur Jokowi untuk menggunakan lahan tersebut agar bisa membangun perumahan rakyat dan di bawahnya konsepnya sama seperti Pasar Rumput cuma skalanya lebih kecil.

“Pasar Rumput akan berstandar internasional yang bersih dan berlantai dua. Kita akan gunakan lantai dua untuk toko barang antik yang ada di Jalan Surabaya,” paparnya.

Sedangkan, setelah dapat persetujuan dari Kementrian PU, Djan akan membangun di atas Depo Manggarai. “Nanti Pasar Rumput akan dibangun 24 lantai, dengan kapasitas 5000an unit. Sementara pedangan akan direlokasi ke Pasar Blora.

Sementara itu, Jokowi menyatakan proses pertemuan dengan beberapa kementrian untuk membangun hunian layak seperti rumah susun, antara lain Kementerian PU, di Kementrian Menpera.

“Nah ini sekarang ini mau ditegaskan oleh pak Menkokesra, khusus untuk yang penataan Ciliwung, karena ini sangat berkaitan dengan kita. Sehingga kita menyediakan Pasar Rumput itu, kemudian lahan di Dinas Teknis juga untuk lahan itu,” kata Jokowi kepada wartawan.

Kemungkinan, lanjut Jokowi kalau pembangunan hunian di Pasar Rumput bisa selesai dibangun, kira-kira nanti 6 ribu-an KK bisa masuk ke sana. “Tapi ini berbeda lagi dengan yang penataan kampung loh ya. Ini beda-beda, jadi ini nanti menggunakan anggaran dari APBN. Kita nanti mngkin hanya yang nonteknis mngkin yang kita anggarkan,” sambungnya.

Mantan Wali Kota Solo ini mengaku segera akan mensosialisasikan renovasi Pasar Rumput jika konsepnya sudah final. “Ini kalau sudah final betul baru. Tapi kalau untuk yang Pasar Rumpt, untuk yang di lahan Dinas Teknis, sudah dan ga ada masalah,” simpulnya.

Jokowi menambahkan, intinya kalau menyewa di rusun itu masyarakat ada yang keberatan akan diberikan subsidi. “Bisa saja, nanti disubsidi semuanya ya tidak apa-apa, yang penting ini dalam rangka mengatasi banjir, mengatasi pemukimahan kumuh semuanya kita laksanakan,” tutup Jokow

Jokowi: Normalisasi Ciliwung Selesai Akhir 2013

Sumber: http://www.republika.co.id/ 23 November 2012

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berharap agar pembangunan rumah susun (rusun) dan perumahan rakyat di atas dua lahan milik pemerintah terkait normalisasi Kali Ciliwung, selesai di akhir tahun depan. Mantan wali kota Solo itu juga berharap, langkah penataan pemukiman kumuh dalam rangka mengatasi banjir Ibu Kota dapat segera teralisasi.

Ia mengatakan, proyek normalisasi kali sepanjang 34 kilometer dari Kampung Melayu hingga Srengseng tersebut, dilakukan mulai dari Manggarai sampai bawah dengan pembangunan rusun. Jokowi menjelaskan, sistem administrasi penempatannya bagi ribuan kepala keluarga itu ialah dengan menyewa.

“Kalau menyewa di rusun itu, mereka kita subsidi,” tuturnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra), Jakarta, Jumat (23/11).

Jokowi mengatakan, perencanaan penataan Kali Ciliwung ini pun telah melalui proses beberapa kali pertemuan, bersama Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Kemenko Kesra. Untuk keberlanjutannya saat ini pun, tidak ada masalah.

“Tower di Pasar Rumput sudah tidak ada masalah. Lahan di Dinas Teknis (dintek), Jakarta Timur, pun begitu,” ucapnya.

Ia menjelaskan, penataan pemukiman di bantaran Ciliwung ini ridak seperti penataan kampung. Anggaran untuk pelaksanaannya pun, berasal dari APBN.

Menurutnya, yang terpenting dari langkah penataan ini ialah pendekatan terhadap warga. “Kita sekali lagi harus ngomong ke masyarakat, agar mereka mau ditata,” ucapnya.

Untuk hal ini, bila warga menolak pindah dan merasa keberatan dengan biaya sewa rusun, Jokowi akan langsung menanganinya. “Untuk non-teknis saya yang akan turun,” ujarnya. Ia juga mengatakan, sebisa mungkin biaya sewa rusun sangat menjangkau masyarakat.

Adapun banyak unit atau daya tampung di dua lokasi pembangunan rusun dan perumahan rakyat itu ialah sebanyak 5 ribu unit untuk di Pasar Rumput dan untuk sebanyak 6 ribuan KK di atas lahan dintek.

Di Pasar Rumput, rencana, pembangunan rusun yaitu setinggi 24 lantai. Rusun di Pasar Rumput ini tetap memiliki pasar seperti Pasar Rumput dulu. Hanya saja lebih modern dan bersih. Bangunanya terdiri dari dua lantai. Lantai dua merupakan tempat untuk toko-toko penjual barang-barang antik dan kerajinan tangan, pindahan dari Pasar Toko Antik Surabaya.

Adapun pembangunan perumahan rakyat di dintek, skalanya lebih kecil dibanding di Pasar Rumput. “Ya, enam ribuan KK bisa masuk,” harapnya. Jokowi berharap, pembangunan dapat selesai dan bisa segera ditempati warga.

Sementara mengenai normalisasi Kali Pesanggrahan, kata Jokowi, sudah dimulai pula pelaksanaannya. “Hanya saja baru mulai, sudah keduluan sama banjir,” tutur dia. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, saat musim kering nanti, pengerjaannya pasti akan dikebut.

Sama seperti penataan normalisasi Ciliwung, Kali Pesanggrahan ini pun, kewenangan teknisnya berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum. Ungkap Jokowi, untuk pembangunan rusun seluas tujuh hingga delapan hektare, (seperti normalisasi Kali Ciliwung) yang dilakukan warga di sekitar Kali yang melintang di Jakarta Barat itu, masih dalam proses pengkajian.

Normalisasi Ciliwung, 34 ribu KK Akan direlokasi

Sumber: http://kabarcepat.com/  23 November 2012 

ciliwungJakarta – Rapat Koordinasi (Rakor) antara Menkokesra Agung Laksono dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Menpera Djan Faridz guna membahas normalisasi kali Ciliwung menghasilkan beberapa keputusan.

Menpera Djan Faridz menjelaskan, dalam rangka normalisasi kali Ciliwung sepanjang 35 Kilometer, pemerintah harus memukimkan kembali warga dengan hunian yang layak huni sebanyak 34 ribu Kepala Keluarga.

Djan melanjutkan, awalnya pemerintah berencana melakukan pembangunan hunian itu dilakukan di kawasan Berland, Jakarta Timur, tapi karena tidak memungkinkan akhirnya dipindahkan ke atas sungai. Namun, ternyata tidak bisa juga.

Ia menuturkan, sebenarnya pemerintah mempunyai dua lokasi tanah milik Pemda DKI yang bisa dibangun, yaitu di atas Pasar Rumput dan di Dinas Teknis.

“Rencana awal kita akan membangun di atas Pasar Rumput tapi di bawahnya tetap pasar fungsinya tidak pindah. Kita menggunakan udaranya untuk membangun perumahan,” ungkap Djan di Gedung Menkokesra, Jumat (22/11/2012).

Menurutnya, Dinas Teknis itu sudah tidak digunakan, dan dimintai izin Gubernur Jokowi untuk menggunakan lahan tersebut agar bisa membangun perumahan rakyat dan di bawahnya berkonsep sama dengan Pasar Rumput cuma skalanya lebih kecil.

“Pasar Rumput akan berstandar internasional yang bersih dan berlantai dua,” pungkasnya. (WAN/WAN)

Jokowi: Normalisasi Ciliwung Dimulai 2013

Oleh: Karel Stefanus Ratulangi 
Sumber: http://m.inilah.com/ 23 November 2012 

INILAH.COM, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mendatangi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra), untuk membahas normalisasi Kali Ciliwung. Salah satu yang dibahas adalah mengenai penataan tempat tinggal warga di bantaran kali.

Menurut pria yang akrab disapa Jokowi itu, pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya sudah ia lakukan, seperti dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Jokowi mengatakan, program penataan normalisasi Kali Ciliwung, rencananya akan dilaksanakan pada 2013.

“Nah sekarang mau ditegaskan oleh Pak Menko Agung Laksono, khusus untuk yang penataan Ciliwung karena ini sangat berkaitan dengan kita. Kemudian lahan di dinas teknis juga untuk lahan itu,” ucapnya di Jakarta, ( 23/11/2012).

Ia melanjutkan, kedepan sekitar enam ribu kepala keluarga yang tinggal di pemukiman kumuh di bantaran sungai ciliwung, akan ditata dengan memberikan tempat tinggal yang layak. Jokowi juga mengatakan, anggaran yang akan digunakan untuk normaliasi Ciliwung berbeda dengan anggaran penataan kampung-kampung lain di Jakarta.

Untuk anggaran normalisasi Ciliwung, akan menggunakan dana dari APBN dan pihak Pemerintah Provinsi DKI akan mengeluarkan anggaran yang sifatnya nonteknis. Mengenai nilai anggaran yang dikucurkan dari APBD Jokowi enggan mengatakan dan menyerahkan ke dinas perumahan dan dinas PU.

“Ya kalau itu nanti tanya aja ke dinas perumahan sama ke dinas PU, ngga hafal. Saya sekarang ngga ngafalin yang kayak begitu, Pusing kalau ngafalin,” ucapnya.

Meski demikian, menurut Jokowi program normalisasi Kali Ciliwung dan penataan kampung akan berjalan berdampingan. Pemprov akan berdialog dengan warga, agar mau dipindahkan ketempat yang lebih layak.

“Semuanya bergerak bersamaan baik itu penataan kampung maupun penataan warga yang tinggal di sekitaran kali Ciliwung. Pihak Pemprov DKI akan melakukan pendekatan kepada warga yang tinggal di sekitaran kali Ciliwung agar mereka mau dipindahkan ke tempat tinggal yang lebih layak, tanpa memindahkan mereka ke lokasi yang jauh dari Kali Ciliwung,” tandasnya.[bay]

Jokowi Akan Normalisasi Ciliwung Sepanjang 34 Km 

Sumber: http://www.inprogressnews.com/24 November 2012

jokowi pantau ciliwung

Jokowi melihat kondisi Kali Ciliwung dari atas getek. (Ramses/detikcom).

JAKARTA.Inprogresnews — Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo secara persuasif akan melakukan dialog dengan warga sekitar bantaran Sungai Ciliwung. Pasalnya normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 34 kilometer bakal segera dilakukan.

Jokowi mengatakan telah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, saat menghadiri rapat bersama Menko Kesra Agung Laksono. Menurutnya saat ini normalisasi Sungai Ciliwung sedang dalam proses hingga nanti pada 2013 normalisasi secara fisik dilaksanakan. Pihaknya pun sudah beberapa kali berkordinasi dengan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Mantan wali kota Solo ini menuturkan normalisasi harus terus digiatkan. Untuk itu rapat dengan Menkokesra ini dilakukan guna menegaskan tentang penataan Ciliwung.
“Nah ini, sekarang ini mau ditegaskan oleh pak Menko khusus untuk yang penataan ciliwung. Karena ini sangat berkaitan dengan kita. Sehingga kita menyediakan pasar rumput itu. Kemudian lahan di dinas teknis juga untuk lahan itu,” bebernya.

Jokowi menyatakan proyek normalisasi Ciliwung tidaklah sama dengan proyek penataan kampung. Untuk normalisasi Ciliwung dana akan disalurkan melalui APBN. Sedangkan penataan kampung dengan APBD.

“Ini berbeda dengan yang penataan kampung lho ya. Ini beda-beda, jadi ini nanti menggunakan anggaran dari APBN. Kita nanti mungkin hanya yang non-teknis yang kita anggarkan,” sebutnya.

Non-teknis yang dimaksud Jokowi adalah proses penataan Sungai Ciliwung melalui pendekatan warga. Pemprov DKI diakuinya akan melakukan bagiannya untuk membujuk warga di sekitar Ciliwung agar mau ditata.

“Jadi semuanya bergerak. Yang penataan bergerak, yang penataan kampung bergerak semuanya. Tapi sekali lagi kita ini harus ngomong ke masyarakat, ya kan. Itu bagian kita (Pemprov) lah, ngomong agar mereka mau ditata,” lengkapnya.

Ia pun menegaskan akan turun ke lapangan langsung untuk berbicara dengan warga masyarakat Ciliwung. Hal ini untuk mengantisipasi bila warga sekitar menolak untuk direlokasi. Rencananya sekitar enam ribu kepala keluarga yang tinggal di pemukiman kumuh di bantaran sungai ciliwung, akan ditata dengan memberikan tempat tinggal yang layak.

Normalisasi Sungai Ciliwung sendiri akan dilakukan di sepanjang Manggarai hingga Srengseng yang berjarak 34 kilometer. Normalisasi ini berupa perluasan kali dan pengerukan.(Republika. Co. Id)

Desember 2012

Normalisasi Ciliwung

Sumber:  http://www.tubasmedia.com/ 3 Desember 2012 
Oleh: Enderson Tambunan

NORMALISASI Sungai Ciliwung makin mendekati kenyataan, setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz dan Menko Kesra Agung Laksono, baru-baru ini. Topik pembicaraan orang nomor satu di DKI Jakarta dengan kedua menteri itu tentu saja seputar rencana normalisasi Ciliwung.

Sebelumnya, Joko Widodo, yang biasa disapa Jokowi, sudah bertemu dengan pihak-pihak lainnya, di antaranya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, pada 1 November 2012. Pada saat itu, kedua pejabat sepakat membenahi Sungai Ciliwung secara bersama-sama, yang antara lain, bertujuan mengendalikan banjir di Jakarta.

Tatkala itu, Djoko Kirmanto mengatakan, proyek normalisasi Ciliwung akan melibatkan tiga instansi, yakni Pemprov DKI, Kementerian PU, dan Kementerian Perumahan Rakyat. Sementara itu, Jokowi mengatakan, bagian mana dari sungai itu yang akan dinormalisasi sudah ditentukan. Namun, itu masih akan dibicarakan dengan penduduk sekitar, supaya tidak ada pihak yang keberatan.

Informasi yang lebih lengkap, sekalipun belum terinci, disampaikan oleh Jokowi setelah bertemu dengan Menpera dan Menko Kesra, Jumat (23/11/2012). Ia mengatakan, pembenahan Ciliwung dimulai Januari 2013. Pembenahan menyangkut normalisasi dan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang diperuntukkan bagi warga yang selama ini tinggal di bantaran sungai itu. Pembenahan diawali dari Srengseng hingga Manggarai, kemudian dilanjutkan dari Manggarai hingga Kampung Melayu.

Gubernur DKI itu pun menjelaskan pembagian tugas di antara ketiga instansi itu. Tugas melaksanakan teknis normalisasi diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan rusunawa akan menjadi tanggung jawab Kemenpera. Sedang untuk pelaksanaan nonteknis akan menjadi tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tugas nonteknis dimaksud, antara lain, melakukan sosialisasi kepada warga.

Bagaimana program Kemenpera? Nah, Menpera Djan Faridz mengatakan, dalam pembenahan Ciliwung sepanjang 35 kilometer, pihaknya akan menyediakan hunian yang layak huni bagi sekitar 34.000 kepala keluarga yang tinggal di bantaran sungai tersebut. Katanya, rusunawa akan dibangun di dua lokasi, Pasar Rumput di Jakarta Selatan dan lahan milik Suku Dinas Teknis Pemprov DKI di Jakarta Timur. Yang pertama dibangun rusunawa di Pasar Rumput. Nantinya, bangunan rusunawa berupa 24 tower dengan 5.000 unit hunian.

Sebenarnya program normalisasi Sungai Ciliwung sudah lama terdengar seiring dengan upaya penanggulangan banjir kiriman dari hulu Jakarta. Belakangan ini, terutama sejak kepemimpinan Pemprov DKI dipegang oleh pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, program tersebut makin nyaring bunyinya. Bahkan, langkah konkret ditunjukkan oleh Jokowi dengan merangkul lebih ketat dua pihak yang terkait benar dengan program itu, yakni Kementerian PU dan Kemenpera. Gayung pun bersambut, dan kedua kementerian itu memaparkan konsepnya.

Langkah Jokowi dengan program Ciliwung tergolong sudah cukup jauh. Bahkan, tak lama lagi “pita sebagai tanda peresmian” akan digunting. Bagaimanapun, Januari 2013, awal dimulainya normalisasi, sudah di ambang pintu. Terkait dengan itu, kita amat berharap DKI sungguh-sungguh mendengarkan suara masyarakat, terutama pemukim di bantaran Kali Ciliwung. Suara mereka hendaknya menjadi pertimbangan penting dalam program normalisasi. Mereka harus dirangkul dan diberi jaminan memperoleh tempat di rusunawa.

Maka, di sini langkah sosialisasi amat penting dan karena itu hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Komunikasi dua arah, antara pelaksana sosialisasi dengan sasaran masyarakat, hendaknya tercipta. Bagi masyarakat penting keterbukaan program dan dapat diterima. Dengan begitu masyarakat akan memberikan partisipasinya.

Bagi banyak orang, Sungai Ciliwung adalah sumber mata pencaharian. Oleh karena itu, sebaiknya pula normalisasi dapat menciptakan peluang usaha bagi masyarakat. Jika memungkinkan, Sungai Ciliwung dapat dibenahi menjadi objek wisata air. Banyak kota di dunia yang mampu mengelola sungai-sungai besar menjadi daya tarik bagi wisatawan, misalnya, Bangkok, ibu kota Thailand. Sebagai sumber mata pencaharian sungai pasti dirawat. ***

Januari 2013

Pemerintah Segera Normalisasi Sungai Ciliwung

Sumber: http://www.suarapembaruan.com/19 Januari 2013 

[JAKARTA] Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai normalisasi Sungai Ciliwung tahun 2013. Normalisasi yang dimaksud akan selesai antara tahun 2016 atau 2017.

Demikian dikatakan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kemen PU, Mochamad Hasan, kepada SP, Sabtu (19/1).

Menurut Hasan, dana untuk pembangunan konstruksi dalam normalisasi Sungai Ciliwung akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,2 triliun. “Ini dana dana negara melalui Kemen PU,” kata dia.

Dana ini, sambung Hasan, tidak termasuk untuk pembebasan lahan serta memberikan uang kerohiman kepada warga bantaran kali yang harus dipindahkan.

“Di bantaran Kali Ciliwung itu ada yang menjadi tanah milik dan ada yang memang tanah negara. Jadi untuk itu harus ada anggaran khusus, dan urusan pembebasan ini adalah urusan Pemprov DKI,” kata Hasan.

Selain itu, kata Hasan, Kemen PU juga sedang melakukan pengkajian bersama Pemprov Jawa Barat untuk membangun waduk di kawasan Depok dan Bogor. Untuk hal itu, kata dia, sebenarnya tidak masalah, hanya yang menjadi kendala selama ini adalah kajian geologisnya.

“Hal ini masih dalam kajian. Jadi saya belum bisa menjelaskan terlalu jauh,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto saat jumpa pers penanganan banjir Jakarta, mengatakan, pemerintah tidak menjamin Jakarta akan bebas dari banjir hingga beberapa tahun mendatang karena program normalisasi sejumlah sungai dan lainnya tuntas 2017-2018.

“Kendati program ini selesai pada 2017/2018, Jakarta tak dijamin bebas banjir,” kata Djoko Kirmanto.

Apalagi, kata Djoko, tak ada satupun kota-kota besar di dunia yang mutlak bebas banjir, apalagi untuk Jakarta yang garis permukaannya di bawah air laut. Namun, tegasnya, pihaknya bersama pemerintah daerah telah menyusun serangkaian program, mulai dari normalisasi sejumlah sungai di Jakarta, hingga revitalisasi situ dan embung.

“Jadi, ada bagian pusat dan pemda DKI. Total anggaran hingga 2016 sekitar Rp 6,9 triliun dengan sasaran mengurangi titik genangan sebanyak 67 titik dari total 78 titik,” katanya.

Djoko memberikan contoh, untuk pekerjaan normalisasi dari 13 sungai yang ada, beberapa sungai tanggung jawab pusat adalah, Kali Angke, Kali Pasangrahan, Kali Krukut, Kali Ciliwung, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat dan Kali Cakung.

Sedangkan, untuk kewenangan Pemda DKI Jakarta, antara lain, Kali Sekretaris, Kali Grogol, Kali Cideng, Kali Baru Timur. Tidak hanya itu, kata Djoko, saat ini juga sedang dalam proses lelang dengan anggaran pinjaman Bank Dunia berupa Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

“Proyeknya antara lain untuk Cengkareng Drain, Sunter Hilir dan Muara Banjir Kanal Barat dengan total anggaran Rp1,4 triliun,” katanya.

Kegiatan hulu Djoko pada kesempatan itu, meminta pihak terkait juga berpartisipasi agar Banjir Jakarta tak makin parah dari tahun ke tahun. “Perlu dukungan konkrit, khususnya di bagian hulu, sebab yang kami lakukan dengan Pemda DKI adalah di bagian hilir,” katanya.

Pada bagian hulu, lanjutnya, pihaknya meminta agar penebangan hutan secara ilegal di atas (Bogor, Puncak dan Cianjur) dan sekitarnya, dihentikan. Selain itu, perlu digalakkan reboisasi, penanaman pohon satu miliar pohon per tahun, realisasi ruang terbuka hijau sesuai regulasi dan gerakan sumur serapan untuk setiap ijin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan.

“Masyarakat juga perlu sadar dan mendukung untuk tidak membuang sampah sembarangan karena genangan baru di Jakarta beberapa waktu lalu, karena air tak bisa melewati drainase karena tersumbat sampah,” katanya. [E-8]

Normalisasi Ciliwung Terkendala Lahan Relokasi Penduduk

Sumber: http://www.jpnn.com/ 19 Januari 2013   

JAKARTA – Banjir di Jakarta belum usai dan masyarakat menginginkan adanya langkah nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah banjir. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta mengaku masih menemui kendala, terutama ketersediaan lahan dalam program normalisasi kali.

Kepala Bappeda Pemprov DKI Jakarta, Sarwo Handayani yang hadir belakangan dalam dikusi mencari solusi banjir Jakarta, di Cikini, Sabtu (19/1) menjelaskan, Pemprov DKI di bawa kepemimpinan Gubernur Joko Widodo sudah memiliki beberapa program menjanjikan.

“Di antara irogram-program yang menjanjikan itu ada penyediaan RTH (ruang terbuka hijau) seluas 30 persen dari total luas Jakarta,” ujar pejabat yang akrab disapa Yani itu.

Nah, untuk mencapai target itu, lanjutnya, tahun ini saja Pemprov DKI Jakarta sudah merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp1 triliun untuk pembangunan RTH, termasuk juga penyediaan lahan-lahan yang perlu disiapkan untuk normalisasinya.

“Prinsipnya ruang-ruang yang seharusnya untuk RTH akan dibebaskan untuk antisipasi banjir,” tegas Yani.

Kemudian, karena prinsipnya bagaimana menahan air di hulu. Maka akan dibuat 1000 sumur resapan. Program ini juga sebagai pancingan agar dunia usaha melakukan hal serupa di areal mereka. Sumur resapan yang akan dibangun ini bukan skala biopori, tetapi benar-benar sumur resapan yang memiliki kedalaman hingga 200 meter.

“Kedalamannya bisa sampai 200 meter. Kita akan perhatikan dimana itu bisa dipasang karena tidak semua lahan di Jakarta efektif untuk itu. Jadi akan dikaji mana lahan yang bisa untuk resapan dalam, sedang dan dangkal,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, karena sumber banjir utama ada di kali Ciliwung dan Pesanggerahan. Pemprov DKI dusah meminta bantuan ke pemerintah pusat, bahwa untuk menahanan debit air Ciliwung dari hulu harus dibangun waduk Ciawi. Kemudian Pemprov juga tengah mengecek ketersediaan lahan di Cimanggis yang bisa dipakai untuk waduk. Sedangkan di Pesanggerahan akan diteliti untuk pembangunan parkir-parkir air.

Namun demikian, Yani mengakui masih ada kendala yang dihadapi sehingga normalisasi kali di Ciliwung belum terlaksana, yakni soal koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat.

“Bagaimana masyarakat bisa mengerti dan mau direlokasi. Kita tentunya harus siapkan hunian dan yang layak dan tidak membuat warga itu rugi. Jadi persoalannya penyediaan lahan,” pungkasnya.(fat/jpnn)

Normalisasi Ciliwung, Pemerintah Sediakan Rp 1,2 Triliun

Sumber:  http://www.radarjakarta.com/ 21 Januari 2013 

71sby ciliwungJakarta– Pemerintah Pusat memutuskan turun tangan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membantu mengatasi dan mencegah banjir di Jakarta. Ada dua langkah prioritas mendesak yang akan dilakukan Pemerintah, yaitu menyodet Kali Ciliwung dan memindahkan warga yang tinggal di pinggiran sungai tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam keterangan pers di pinggir Kali Ciliwung, Kampung Kebon Sayur, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (20/1) menjelaskan, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI diperlukan untuk menyelesaikan banjir, karena Jakarta bukan hanya salah satu dari 33 provinsi di tanah air, tetapi Jakarta juga merupakan pusat pemerintahan dan pusat lembaga-lembaga kenegaraan, juga pusat perekonomian dan juga pusat hubungan internasional.

Selain itu, skala banjir ini tidak bisa diatasi oleh DKI Jakarta semata. Oleh karena itu, Presiden memandang perlu untuk menetapkan kebijakan untuk bersinergi, mana yang dipercayakan dan mesti bisa dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta dan mana-mana yang diluar kemampuan Pemprov Jakarta, yang harus ditanggung, dikerjakan dan anggarannya pun dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.

“�Semua tahu telah terjadi perubahan iklim di dunia ini, semua tahu hal begini bisa terjadi lagi. Sekarang pun belum aman benar karena perkiraan dari BMKG curah hujan seperti ini masih akan bisa berlangsung hingga Maret mendatang”, kata SBY.

Sodet Kali Ciliwung

Setelah melakukan rapat yang dihadiri oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri PU Joko KIrmanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Sedkab Dipo Alam, Ketua Komisi V DPR-RI Yesti Soepredjo Mokoagow, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala BNPB Syamsul Maarif, menurut Presiden SBY, Pemerintah memutuskan apa yang akan dilakukan tahun ini, dan tahun depan.

Yang paling mendesak, lanjut Presiden SBY, adalah: pertama, diperlukan terusan/sodetan dari Kali Ciliwung yang setiap tahun meluapkan airnya, mendatangkan banjir, ke arah Kanal Banjir Timur (KBT). Karena ketika Jakarta mengalami banjir minggu ini, Kanal Banjir Barat (KBB) menampung aliran sungai atau banjir yang ada, sementara KBT relatif tidak terisi.

“Telah dilakukan studi, termasuk studi kelayakan dan dihitung anggarannya, berapa lama diperlukan untuk membangun sodetan ini, maka telah ditetapkan ini (sodetan Kali Ciliwung) prioritas pertama”, ungkap SBY.

Menurut Presiden, sodetan Kali Ciliwung akan dimulai tahun ini, dan diharapkan akan selesai pertengahan 2014. Diperlukan biaya Rp 500 miliar, namun Presiden SBY sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri PU, dan Komisi V DPR-RI untuk memastikan anggaran itu tersedia.

“Kita mulai tahun ini. Kalau kita kerjakan dengan baik, sesuai rencana pertengahan tahun 2014 bisa kita selesaikan”, paparnya.

Yang kedua, yang juga prioritas dalam dua tahun ini, menurut Presiden SBY, adalah menata/menertibkan aliran Sungai Ciliwung. Ini perlu kerjasama dengan semua pihak karena mencakup isu sosial dan lingkungan, tetapi Presiden mengingatkan, di atas semua itu kita ingin menyelamatkan rakyat.

Oleh karena itu, Rapat Terpadu memutuskan, Pemprov DKI sesuai dengan kewenangannya akan melakukan tugasnya untuk menyediakan lahannya, melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar, yang penting masyarakat tidak dirugikan dan bahkan diberikan tempat yang lebih baik dan lebih aman.

“Kalau itu bisa dilakukan maka akan dilakukan penertiban, mengurangi bahaya Sungai Ciliwung ini, dan sudah dianggarkan sekitar Rp 1,2 triliun, yang akan dianggarkan selama dua tahun, pada 2013 dan 2014,”, ungkap SBY. (Set)

PU Percepat Normalisasi Ciliwung

Sumber: http://www.pu.go.id/ 25 Januari 2013

Picture1

Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berupaya mempercepat normalisasi sungai Ciliwung pada tahun ini. Wakil Menteri PU Hermanto Dardak menjelaskan normalisasi sungai mendesak dilakukan karena lebarnya yang sudah sangat menyempit.

“Pada beberapa segmen lokasi terjadinya banjir lebarnya tinggal 10 meter, padahal mestinya lebarnya 50 meter,” sebut Hermanto Dardak dalam program For Business Metro TV, Kamis (24/1) malam.

Namun, Dia mengakui pekerjaan normalisasi sungai Ciliwung menghadapi kendala sosial berupa relokasi warga penghuni bantaran sungai. Hermanto Dardak mengatakan, ada 250 ribu warga yang tinggal di bantaran sungai sepanjang 130 Km tersebut.

Kementerian PU juga akan segera membuat sodetan yang menghubungkan sungai Ciliwung dengan Kanal Banjir Timur (KBT). Dengan kapasitas tampungan KBT yang mencapai 300-400 meter kubik per detik, menurut Wakil Menteri PU KBT setidaknya masih mampu menampung alihan air dari sungai Ciliwung sebanyak 60 meter kubik per detik.

Pada tahun ini, Kementerian PU turut akan meningkatkan kapasitas aliran melalui penambahan pintu air di stasiun Manggarai dan stasiun Karet. Dengan penambahan pintu tersebut, kapasitas di Manggarai dan Karet masing-masing menjadi 500 dan 750 meter kubik per detik.

“Sementara di hilirnya yang masuk (kapasitasnya-red) menjadi 1.000 meter kubik per detik,” imbuh Hermanto Dardak.

Program penanganan banjir lainnya yang akan dikerjakan pada 2013 ialah normalisasi tiga sungai yaitu Pesanggarahan, Angke dan hulu Sunter. Pengerukan sungai juga akan dilakukan pada beberapa sungai yang mengarah ke utara seperti sungai Cideng.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmansyah yang juga hadir dalam program dialog tersebut menyatakan, perhatian Pemerintah Pusat terhadap penanganan banjir DKI Jakarta sangat besar Menurutnya perhatian tersebut ditunjukkan melalui aksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang turun langsung ke lapangan pada 17 dan 20 Januari lalu.

Firmansyah melanjutkan, instruksi Presiden juga sangat jelas. Untuk itu Pemerintah menyediakan anggaran tambahan Rp2 triliun yang antara lain dipergunakan untuk konstruksi sodetan senilai Rp500 miliar dan penyediaan pompa dan MCK senilai Rp300 miliar. (rnd)

Pemerintah Ajukan Rp 2 Triliun untuk Sodet dan Normalisasi Ciliwung

Sumber: http://www.portalkbr.com/ 31 January 2013 

Penanggulangan-Banjir-Jakarta-310113-wsj-4

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (kiri) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) sebelum rapat kerja dengan Komisi V DPR (foto: Antara)

KBR68H, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum meminta anggaran sekitar Rp 2 triliun kepada Kementerian Keuangan. Dana diajukan untuk membangun sodetan sungai Ciliwung dengan Banjir Kanal Timur. Sebagian dana itu juga akan digunakan untuk menormalisasi sungai Ciliwung.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, proyek penyodetan dan normalisasi Ciliwung akan dilaksanakan pada tahun ini. Surat pengajuan anggaran sudah dikirimkan Kementerian PU ke kementerian Keuangan agar bisa dicairkan segera.

“Menteri PU diminta untuk mengajukan anggaran agar untuk segera membangun codetan dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur itu pertama. Priroitas mendesak kedua adalah normalisasi kali Ciliwung tetapi yang diutamakan sekali dari Manggarai sampai jalan Casablanca. Atas hasil peninjauan kemarin maka saya sudah mengusulkan surat agar bisa menambah anggaran untuk kepentingan itu, jumlahnya sekitar Rp 2 triliun yaitu untuk mengerjakan codetan dan normalisasi Ciliwung,” ucap Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat Rapat Kerja dengan DPR soal penangan banjir di tiga provinsi.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menambahkan, pengerjaan normalisasi sungai terus dilakukan bekerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian PU. Dia mengutarakan, dalam proses normalisasi sungai Ciliwung terdapat sejumlah masalah, seperti masalah pembebasan lahan masyarakat yang ada di sisi sungai Ciliwung.

Februari 2013

NORMALISASI CILIWUNG: 34.000 Pemukim Di Bantaran Kali Positif Digusur

Sumber: http://www.bisnis.com/6 Februari  2013 

JAKARTA–Kementerian Perumahan Rakyat memastikan 34.000 warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung akan digusur. Hanya penggusuran demi normalisasi daerah aliran sungai itu diklaim manusiawi.

Menpera Djan Faridz menguraikan penggusuran secara manusiawi artinya warga disediakan rumah susun pengganti. Hanya saja, rumah pengganti bisa diterima warga bantaran Ciliwung yang tinggal di atas tanah hak milik.

“Yang menempati rumah di atas tanah tidak sah akan diperlakukan berbeda,” jelasnya seusai menandatangani kerja sama dengan TNI terkait program rehabilitasi rumah miskin di 250 Kabupaten/Kota di Indonesia, di Gedung Graha Zeni Maditziad Jalan Kesatrian II Matraman, Jakarta Timur, Rabu (6/2).

Adapun warga Ciliwung yang tinggal di atas tanah hak milik akan diberi ganti rugi. “Mudah-mudahan hanya 10.000-14.000 [orang warga Ciliwung yang tinggal di atas tanah milik] yang [berhak] tinggal di rusun,” tegasnya.

Penggusuran warga Ciliwung itu bagian dari program bedah rumah yang secara nasional dianggarkan Rp2,2 triliun pada 2013.

Adapun rusun tempat relokasi warga bantaran kali berdiri di atas tanah Pemprov DKI. Lokasinya antara lain, di daerah Pasar Rumput, di belakang Pasar Minggu. (if)

Maret 2013

Normalisasi Sungai Ciliwung Dimulai

Sumber: http://www.ciputranews.com/ 18 Maret 2013

Komisi V DPR RI menyetujui proyek pembangunan sudetan Ciliwung dan masuk usulan anggaran tambahan Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 2 triliun untuk program penanggulangan banjir.

Anggota Komisi V DPR RI Marwan Jafar mengatakan anggaran proyek sodetan Ciliwung akan dituangkan dalam APBN-P 2013 yang akan mulai dibahas pada Maret mendatang.

“Kita harapkan pembangunan dapat dimulai pada bulan Mei,” kata Marwan.

Menurut marwan, Komisi V menyetujui rencana pembangunan Sodetan Ciliwung karena pembangunan tersebut berada dalam konteks membangun DKI Jakarta. Ia berharap semua pihak dapat bersinergi agar pembangunan ini berhasil mengatasi banjir Jakarta tersebut.

Keputusan anggaran proyek penanggulangan banjir tersebut diputusakan pada Rapat Kerja Komisi V DPR RI Kamis (31/1). Rapat tersebut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kepala Badan SAR Nasional Mayjen (Mar) M Alfan Baharudin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Ma’arif, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Sekda Pemprov Jawa Barat Pery Soeparman.

Adapun alokasi anggaran tersebut antara lain untuk pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur berupa terowongan atau tunnel sepanjang 2,1 kilometer dengan kebutuhan dana sebesar Rp545 miliar pada tahun anggaran 2013-2014.
Kemudian normalisasi Kali Ciliwung mulai dari Pintu Air Manggarai sampai jembatan TB. Simatupang sepanjang 19 kilometer dengan kebutuhan dana sebesar Rp1,287 triliun tahun Anggaran 2013-2016.

Adapun untuk kebutuhan prasarana drainase di DKI Jakarta dengan kebutuhan dana sebesar Rp90 miliar pada tahun anggaran 2013. Sementara yang terakhir, pengadaan peralatan tanggap darurat akan menelan dana sebesar Rp114,7 miliar pada Tahun Anggaran 2013.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan proyek pembangunan sodetan Ciliwung menjadi prioritas Kemeterian PU sebagai usaha mengatasi masalah pelik banjir.

“Akan dibuat terowongan untuk pipa di bawah sepanjang 2,1 km. Dengan alat-alat yang canggih, saya berharap tidak perlu ada pembebasan tanah,” terang Djoko. (bn)

Normalisasi Ciliwung, Ribuan Rumah di Jakarta Selatan Akan Direlokasi

Sumber: http://infojkt.com/  20 Maret  2013

Terkait rencana normalisasi Sungai Ciliwung di wilayah Jakarta Selatan, ribuan rumah warga yang terletak di bantaran sungai akan direlokasi. Hal ini ditujukan untuk memperlancar proses normalisasi sungai yang melintasi Ibu Kota tersebut.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo saat meninjau Sungai Ciliwung dari Bukit Duri, Jakarta Selatan. Foto: Viva News

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Selatan, Syamsuddin Noor menjelaskan akan ada 4.932 bangunan yang akan terkena imbas dalam trase normalisasi Sunagi Ciliwung. Bangunan ini terdapat di lokasi kumuh dan kebanyakan berstatus ilegal atau bangunan liar.

Ada empat kecamatan di wilayah Jakarta Selatan yang dilintasi Sungai Ciliwung, yakni Jagakarsa, Pasar Minggu, Pancoran, dan Tebet. Rencananya pelebaran Sungai Ciliwung akan mencapai 65 meter.

Syamsuddin menjelaskan untuk urusan pembebasan lahan akan menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional, sedangkan untuk infrastruktur akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pihaknya akan melaksanakan pendataan bangunan yang akan terkena relokasi.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadikan normalisasi beberapa sungai di Jakarta sebagai kebijakan prioritas sebagai upaya penanggulangan banjir di Jakarta. Selain normalisasi sungai, Jokowi juga melakukan normalisasi waduk, seperti yang dilakukan di Waduk Pluit di mana ribuan warga di sekitarnya direlokasi ke rumah susun di Marunda, Jakarta Utara.

Warga Bantaran Ciliwung Menanti Kepastian Normalisasi Sungai dari Jokowi

Sumber:  http://news.detik.com/ 27 Maret 2013  

081001_bantaranciliwung

Jakarta – Pemprov DKI Jakarta akan menormalisi sungai-sungai sebagai upaya solusi atasi banjir. Gubernur Jokowi sendiri pernah berujar akan melaksanakan normalisasi usai musim penghujan. Kini penduduk Sungai Ciliwung masih harap-harap cemas.

“Kalau rumah saya digusur ya cari kontrakan lain, atau pulang kampung ke Brebes (Jawa Tengah),” kata Nuri (37) kepada detikcom, Selasa (26/3/2013).

Nuri adalah penduduk bantaran Sungai Ciliwung, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, RT 02/ RW 03. Dirinya merupakan salah satu pendatang yang mengais rezeki di ibu kota.

Sambil membakar sampah di tengah terik mentari Jakarta, Nuri menunjuk sebuah gubuk di atas sedimentasi tanah sungai dan sampah yang telah mengeras, “Itu rumah saya.”

Nuri memang tinggal di bantaran sungai untuk menjaga gerobak-gerobak sampah milik RW setempat. Nuri merupakan petugas kebersihan yang digaji Rp 400 ribu per bulan oleh pihak RW.

Nuri hanya bisa berharap, bila Ciliwung dinormalisasi, Gubernur Joko Widodo bisa memikirkan nasib kaum urban kelas bawah seperti dirinya. Meskipun begitu, Nuri sadar, dirinya bukan warga DKI. “Ya, moga aja dipikirkan,” harapnya.

“Saya dulu di depan pinggir kali ini tiga bulan yang lalu (sekitar 15 meter lebih dekat ke bibir sungai dari rumah saat ini-red). Tapi nggak boleh, suruh geser. Akhirnya saya geser mundur sedikit,” kata Nuri di depan rumah semi permanennya.Next

April 2013

Masalah Sosial Jadi Tantangan Berat Proyek Normalisasi Ciliwung

Zulfi Suhendra – detikfinance
Sumber: http://finance.detik.com/18 April 2013 

Jakarta – Pemerintah menargetkan normalisasi Sungai Ciliwung akan selesai pada tahun akhir 2014. Permasalahan utama proyek ini adalah mengatasi masalah sosial yaitu memindahkan warga yang tinggal di bantaran sungai.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Pitoyo Subandrio di acara temu wartawan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis (18/4/2013).

“Kendalanya orang ngeri menghadapi masalah sosial,” kata Pitoyo.

Pitoyo menjelaskan, tidak mudah untuk meyakinkan dan memindahkan warga yang berjumlah sekitar 310.000 jiwa yang terlanjur bermukim sudah lama di bantaran sungai Ciliwung. Diperlukan adanya pendekatan yang sangat mendalam.

“Ada manusia 310.000 jiwa, 71.000 KK ya kita hadapi, bisa kok,” jelasnya.

Lebih lanjut Pitoyo menyebut, sejatinya satuan kerja ataupun orang-orang di lapangan yang mengerjakan proyek adalah orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. “Saya usul nanti Kepala Balai adalah seorang Sosiolog, di bawahnya baru insyinyur,” katanya.

Pitoyo pun menyebut ini juga bisa berlaku untuk sebuah proyek jalan tol yang selalu terkendala dengan proses pembebasan lahan.

(zul/hen)

Normalisasi Ciliwung untuk Amankan Istana dari Banjir Selesai 2014

Sumber: http://jurnalibukota.wordpress.com/  18 April 2013

temu-wartawan-ciliwung-18-4-2013

Ki-ka: Ir. Moh Mazid, Ir. Pitoyo Subandriyo, Dipl. HE, Ir. Made Sumiarsih, Ir. Tris Raditian, MM dan Dra Etty Winarni, MM

JAKARTA (Jurnal): Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Ir. Pitoyo Subandriyo normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 19 Kilometer (Km) dari Pintu Air Manggarai hingga Jembatan TB Simatupang yang berfungsi mengamankan Istana Kepresidenan direncanakan selesai pada akhir 2014.

“Pekerjaan senilai lebih dari Rp1,2 triliun tersebut terbagi dalam empat paket kontrak. Setelah normalisasi nantinya Sungai Ciliwung akan memiliki lebar 45-50 meter,” katanya dalam temu wartawan di Jakarta, Kamis (18/4). Pitoyo didampingi oleh Kasubdit Perencanaan Wilayah Sungai Dit Sungai dan Pantai Made Sumiarsih, Kasubdit Pembinaan Pelaksanaan Wilayah 2 Dit Sungai dan Pantai Ir. Moh. Mazid, dan Kasubdit Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Penanggulangan Bencana Dit Bina O&P Ir. Tris Raditian, serta Kabag Humas Puskom PU Dra. Etty Winarni, MM.

Pitoyo Subandrio mengungkapkan, kondisi lebar Sungai Ciliwung saat ini hanya 10-15 meter. “Sebagai contoh bagaimana jadinya setelah normalisasi, kita sudah lakukan ada 90 meter di atas Jembatan Cassablanca, nanti akan jadi seperti itu,” kata Pitoyo.

Menurut dia, pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung tersebut juga akan dilengkapi satu paket pekerjaan pembuatan diversion tunnel (terowongan pengelak). Terowongan air sepanjang 2,15 km akan dibangun mulai dari Jalan Sensus hingga ke Kanal Banjir Barat (KBB). Alokasi dana untuk konstruksinya mencapai lebih dari Rp700 miliar.

Made Sumiarsih yang mendampingi Pitoyo mengatakan, terowongan akan dibangun dengan diameter 3,5 meter. Dengan lebar seperti itu, saat pengeboran nantinya truk pembawa tanah hasil pengerukan bisa masuk dengan mudah. Pengeboran juga akan dilakukan secara bersamaan dari kedua arah sehingga lebih cepat selesai.

Menurut Pitoyo, empat paket normalisasi sungai dan satu paket sodetan tidak meliputi pekerjaan pembebasan tanah. Hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data DKI, di sepanjang Sungai Ciliwung yang dinormalisasi ada 310.000 warga yang harus direlokasi.(ags/man)

Mei 2013

Jokowi Didesak Pastikan Lahan Yang Terkena Normalisasi Ciliwung

Sumber: http://www.tribunnews.com/ 9 Mei 2013 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Sebanyak 131 Kepala Keluarga (KK) atau 513 jiwa warga Kampung Pulo, Kelurahan Kampungmelayu, Jatinegara, Jakarta Timur, yang rumahnya ludes terbakar pada Minggu (5/5/2013) mendesak Gubernur DKI Joko Widodo untuk segera memastikan dan memutuskan apakah lahan dimana rumah mereka yang terbakar akan terkena proyek normalisasi Sungai Ciliwung atau tidak.

Sebab, tanpa adanya kepastian seperti sekarang ini, warga masih ragu-ragu atau bimbang, apakah akan membangun kembali rumah mereka atau tidak.

“Kalau saya bangun lagi, dan tahunya kena normalisasi sungai, kan saya rugi,” kata Umar (39), warga Kampung Pulo, RT 13/02, Kelurahan Kampungmelayu, Kamis (9/5/2013) saat ditemui Warta Kota di reruntuhan puing rumahnya.

Menurut Umar, hampir semua warga korban kebakaran di Kampung Pulol ini berharap segera ada kepastian terkait status bangunan rumah mereka. “Soalnya proyek normalisasi Kali Ciliwung sampai kini masih dalam tahap pematokan besaran kali dan belum menentukan lahan mana yang terkena,” kata Umar.

Menurut Umar, dalam sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Timur beberapa waktu lalu, disebutkan normalisasi akan menggusur beberapa rumah warga terutama yang berada di bantaran kali.

“Tapi belum jelas sampai mana batasnya dan lahan yang mana. Jadinya mau bangun rumah yang kebakar sekarang ini, takut nanti digusur. Tapi kalau nggak dibangun lagi rumahnya, kami mau tinggal dimana,” kata Umar.

Umar menegaskan warga sangat membutuhkan kepastian. “Boleh dibangun atau enggak, Gubernur harus kasih tahu. Syukur-syukur diperbolehkan. Rugi kalau bangun rumah lagi, tahu-tahu digusur,” kata Umar.

Umar menegaskan, jika memang lahan mereka terkena proyek normalisasi, warga menginginkan ganti untung bangunan dari lahan mereka berdasar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Sementara opsi yang ditawarkan untuk direlokasi ke rumah susun (rusun), kata Umar, sebagian besar warga masih menolaknya.
Uang ganti rugi pembebasan untuk normalisasi sungai, kata Umar, sebagian besar warga akan menggunakannya untuk membangun atau menyewa rumah di sekitar pemukiman wilayah mereka juga.

“Maunya ganti untung, kalau pindah ke rusun warga nggak bakal mau. Kalau dapat ganti rugi, nanti cari tempat tinggal, yang dekat-dekat sini saja, biar bisa ketemu lagi sama tetangga,” kata Umar.

Agustus 2013

993 Rumah di Kampung Melayu Terimbas Normalisasi Ciliwung

Sumber:  http://www.suarapembaruan.com/ 20 Agustus 2013 

[JAKARTA] Rencana normalisasi Kali Ciliwung dipastikan akan berimbas pada rumah-rumah yang saat ini berdiri di bantaran kali. Sejauh ini tercatat sedikitnya 993 rumah yang berada di delapan RW di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur akan dibebaskan karena terdampak proyek yang ditujukan untuk mengatasi banjir di Ibukota tersebut.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Kelurahan Kampung Melayu, Suparyo, mengatakan, seluruh RW di kelurahannya akan terkena program revitalisasi tersebut. Meskipun di beberapa RW, hanya ada satu atau dua RT yang terdampak.

“Dari data awal yang kami kumpulkan bersama RT dan RW beberapa waktu lalu, totalnya ada sekitar 993 rumah dengan jumlah sekitar 1.800 kepala keluarga (KK) yang akan terkena,” katanya.

Dikatakan Suparyo, diperkirakan, jumlah tersebut bertambah. Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) nantinya yang akan memastikan jumlah rumah yang terdampak setelah proses pengukuran dan pematokan rampung dikerjakan. Saat ini, kata Suparyo, tinggal RW 01, 02, dan 03 yang proses pengukuran dan pematokannya belum selesai dikerjakan.

“RW 04 sampai RW 08 tinggal pengukuran dan pematokan door to door oleh BPN. Setelah itu baru kelihatan berapa rumah yang terkena normalisasi,” katanya.

Suparyo menjelaskan, normalisasi akan membuat Kali Ciliwung memiliki lebar 35 meter dan di bantaran kanan kirinya dibuatkan trase kering dengan lebar 7,5 meter untuk jalan inspeksi, taman serta saluran air. Sehingga secara total, Kali Ciliwung memiliki lebar 50 meter.

“Saat ini lebar kali paling hanya sekitar 10 meter,” ungkapnya.

Untuk menjalankan program ini, Suparyo menjelaskan, pihaknya telah mensosialisasikan pembebasan lahan sejak akhir Juni 2013 lalu bersama Tim P2T (Panitia Pengadaan Tanah) Jakarta Timur, BPN, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan. Sejauh ini, kata Suparyo, sebagian besar warga menerima bahkan antusias terhadap program normalisasi.

“Tanggapan mereka umumnya cukup antusias, mungkin karena jemu terkena banjir. Apalagi setelah banjir waktu malam takbiran kemarin, banyak diantara warga yang sekarang malah nantang kapan rumah saya diukur,” tuturnya.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua Tim P2T Jakarta Timur, Andriansyah, menjelaskan bahwa saat ini proses Revitalisasi Kali Ciliwung dalam tahap pengukuran dan pematokan tanah. Untuk Jakarta Timur, normalisasi Kali Ciliwung diprioritaskan pada dua kelurahan yakni Kelurahan Kampung Melayu dan Kelurahan Kebon Manggis.

“Nantinya (setelah pengukuran dan pematokan) akan diinventarisir terkait angka fix jumlah rumah yang terkena normalisasi,” katanya.

Andriasyah mengatakan, hasil dari inventarisir akan digunakan pihaknya sebagai patokan kompensasi tanah dan rumah yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung. Untuk lahan dan rumah yang memiliki dokumen kepemilikan yang sah, tahapan selanjutnya adalah negosiasi harga.

“Jika setelah diverifikasi, dokumen kepemilikan dan surat-suratnya sah, maka akan bisa diteruskan dengan negosiasi harga tanah serta penggantian nilai bangunan,” katanya.

Sementara bagi tanah yang statusnya diketahui merupakan tanah garap, Andriansyah menyerahkan hal itu kepada Gubernur DKI Jakarta.

“Kalau soal itu tergantung kebijakan dari Gubernur nantinya. Tapi pengalaman saat pembebasan lahan untuk Kanal Banjir Timur (KBT) dahulu, warga yang lahannya merupakan lahan garapan diberikan penggantian sebesar 25 persen dari nilai yang sudah sepakati antara Tim P2T dan warga,” jelasnya. [F-5]

1000 Keluarga Tergusur Normalisasi Ciliwung

Sumber: http://www.poskotanews.com/ 20 Agustus 2013  

JATINEGARA (Pos Kota) – Seribu lebih keluarga di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur, dipastikan bakal tergusur penataan Kali Ciliwung. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini sedang mendata jumlah persisnya rumah dan tanah warga yang terkena program penataan kali tersebut.

“Data yang masuk setidaknya 997 rumah yang bakal terkena pembebasan,” tegas Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Kelurahan Kampung Melayu, Suparyo, Senin (19/8). “Rumah-rumah itu dihuni sekitar 1.800 keluarga.”

Pemprov DKI Jakarta bakal melebarkan Kali Ciliwung hingga 35 meter. Sisi kanan dan kiri kali nantinya akan dibuatkan bantaran dengan trase kering seluas 7,5 meter untuk jalan, taman, dan saluran air.

Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jakarta Timur, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas PU DKI Jakarta, dan Dinas Perumahan DKI Jakarta akan mensosialisasikan penataan Kali Ciliwung di RW 01, RW 02 dan RW 03

PROSES INVENTARISASI

Andriansyah, Wakil Ketua Tim P2T Jakarta Timur, mengatakan saat ini telah masuk proses inventarisasi dalam proses revitalisasi Kali Ciliwung. Proses iventarisasi ini, memakan waktu agak lama karena akan menyangkut besaran luas, bangunan maupun jumlah rumah yang akan terkena proyek tersebut.

“Tentang jumlah rumah dan luas yang fix nantinya akan diketahui setelah inventarisasi,” ucapnya.

Selain itu, inventarisasi nantinya juga akan menjadi patokan terhadap ganti rugi tanah dan rumah yang terkena program penataan Kali Ciliwung. “Bila memang setelah dilakukan verifikasi dokumen kepemilikan dan surat-suratnya sah, maka akan bisa diteruskan dengan tahap selanjutnya negosiasi harga tanah serta penggantian nilai bangunan,” paparnya tanpa menjelaskan berapa besar nilai ganti rugi tersebut. (chotim/ st/o)

September 2013

1.211 KK di Kampung Melayu Kena Normalisiasi Ciliwung

Sumber: http://www.jakarta.go.id/  5 September 2013

Rencana normalisasi Kali Ciliwung saat ini telah selesai pada tahap pematokan trase di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Rencananya akan ada 1.211 kepala keluarga (KK) yang terkena dampak dari pekerjaan normalisasi tersebut.

Sekretaris Kota Jakarta Timur, Arifin, menegaskan untuk normalisasi kali tahun 2013 ini, pihaknya akan memfokuskan pada Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara.

“Pematokan trase sudah selesai, khususnya Kampung Melayu. Untuk Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, belum dilakukan pematokan,” ujarnya, Rabu (4/9).

Pematokan tersebut dilaksanakan untuk trase basah dan kering. Karena nantinya, setelah dilakukan pelebaran kali menjadi 20 meter, di kedua sisinya akan dibangun jalan dan taman, masing-masing selebar 2,5 meter. “Sekarang kita sedang mendata KK dan RW. Totalnya ada 8 RW dengan jumlah KK sebanyak 1.211,” sebutnya.

Nantinya setelah pengukuran dan pembuatan peta bidang yang terkena normalisasi selesai, rincian luas tanah rumah warga akan diumumkan di kelurahan.

“Setelah pengukuran satu per satu rumah, baru dibikin peta bidang, dan setelah selesai akan diumumkan di kelurahan. Ini juga terkait pembangunan rusun yang gunakan eks bangunan dinas teknis,” jelasnya.

Menurutnya, setelah peta bidang selesai, barulah akan dilakukan musyawarah dengan masyarakat terkait ganti rugi tanah milik warga. “Selesai peta bidang, barulah kita musyawarah dengan masyarakat terkait ganti rugi tanah, termasuk tanah garapan,” tukasnya.

Skema Proyek Normalisasi Ciliwung Berubah

Sumber: http://www.tempo.co/ 06 September 2013

209921_620

Personel TNI AD melakukan aksi bersih-bersih Sungai Ciliwung dikawasan Manggarai, Jakarta, (14/8). Sebanyak 10 ribu personel gabungan TNI AD, Pemprov DKI Jakarta dan Ormas dikerahkan untuk membersihkan Sungai Ciliwung. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum memastikan proyek normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 20 kilometer akan dimulai akhir tahun ini. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mohammad Hasan, mengatakan ada perubahan skema dalam pekerjaan ini.

“Awalnya digarap per paket, tapi kami dikejar tenggat musim hujan,” kata Hasan di Balai Kota seusai menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Jumat, 6 September 2013. Proyek yang memanjang mulai jembatan di Jalan T.B. Simatupang hingga Pintu Air Manggarai tersebut awalnya akan digarap bertahap dalam empat paket.

Awalnya, proyek tersebut hanya fokus di dua titik sepanjang Pintu Air Manggarai hingga Kampung Melayu. Belakangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar langsung diselesaikan serempak.

Hasan menambahkan, sudah ada empat perusahaan yang memenangi tender pengerukan. Hanya, dia belum bisa menyebutkan karena masih masuk masa sanggah. Dia menekankan bahwa pembangunan serempak di empat paket pengerjaan.

Dalam rancangan Kementerian PU, jika digarap secara serempak akhir tahun ini, ditargetkan rampung pada awal 2016. Perubahan rencana pengerjaan ini juga dipengaruhi oleh anggaran yang menyusut.

Menurut dia, perubahan ini tidak berpengaruh pada desain maupun konsep pengerjaan. Hanya teknik pengerjaan proyek akan diubah sedikit. “Cuma metodologinya yang berubah karena ada implikasi lalu lintas dan lingkungan,” katanya.

Awalnya, anggaran yang disiapkan untuk normalisasi mencapai Rp 1,9 triliun. Tapi, setelah dihitung, dana Dipa hanya Rp 1,7 triliun. Untuk tahun ini, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 350 miliar. Kemudian tahun berikutnya Rp 650 miliar.

Sungai Ciliwung dalam rencana Kementerian Pekerjaan Umum akan dilebarkan dari 15 meter menjadi 60-70 meter. “Kami berpacu dengan waktu sebelum masuk musim hujan besar. Minimal jika sudah digarap bisa meredam musim hujan,” ujar Hasan. SYAILENDRA

Jokowi yakin normalisasi Ciliwung selesai 2016

Sumber: http://www.merdeka.com/ 6 September 2013 

Gubernur Jokowi memberi sinyal positif terkait pembangunan infrastruktur sodetan yang akan menghubungkan kali Ciliwung dan Kanal Banjir Timur (KBT). Rencananya, proyek ini dimulai akhir 2013.

“Pembebasan tanah di lapangan terus menerus kita lakukan, kendalanya di situ terus. Pesanggrahan juga sama, di Ciliwung juga sama,” kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (6/9).

Jokowi optimistis pihaknya mampu merelokasi warga dari bantaran kali satu per satu. Meski pun ada kendala dalam perjalanannya, seperti merelokasi ribuan warga yang tinggal di bantaran kali yang di lewati Ciliwung.

“Banyak sekali. Pluit tujuh ribu, nanti Ciliwung lebih banyak lagi 34 ribu. Pesanggrahan enggak tahu berapa ribu,” jelasnya.

Mengingat ribuan warga yang harus direlokasi, Jokowi berharap proses pembebasan lahan untuk pembangunan rusun juga berjalan lancar.

“Persiapan rusunnya dulu, tapi rusunnya juga butuh lahan, butuh tanah gimana juga belum, karena masyarakat dipindahkan yang jauh juga geleng kepala gitu lho,” ungkap Jokowi.  [lia]

Normalisasi Ciliwung Lebih Sulit dari Waduk Pluit

Sumber: http://www.gatra.com/ 07 September 2013 

Jakarta, GATRAnews – Normalisasi Sungai Ciliwung diakui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) lebih sulit daripada membenahi Waduk Pluit. Puluhan ribu warga di bantaran sungai menjadi kendala program ‘beres-beresnya’ itu.

“Orangnya banyak sekali, Ciliwung lebih banyak lagi ada 34.000. Kali Pesanggrahan gak tahu berapa ribu, problemnya semua padahal rusunnya belum siap,” ungkapnya di Balaikota Jakarta, Jumat (6/9).

Jokowi menuturkan normalisasi Ciliwung harus dilakukan secara bertahap, mengingat warga sepanjang bantaran tidak sedikit. Kampung Melayu dan Ciliwung Lama terlebih dahulu akan dibebaskan lahannya.

Selain itu warga bantaran Sungai Ciliwung enggan direlokasi ke rusun yang lokasinya lebih jauh. Meski demikian Jokowi memastikan normalisasi sungai yang membelah Jakarta terus berjalan. Pemprov DKI Jakarta menyediakan anggaran Rp 192 miliar untuk membebaskan lahan di bantaran Sungai Ciliwung.

Pembebasan lahan tersebut terkait dengan proyek normalisasi Sungai Ciliwung. “Anggarannya Rp 192 miliar. Lahan yang dibebaskan ada 4,8 kilometer yang berbatasan dengan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas R Siahaan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Sejatinya, lebar Sungai Ciliwung yaitu 50 meter dan 7,5 meter dari sisi sungainya, tidak boleh didirikan bangunan. Diperkirakan ada empat kelurahan yang warganya terkena relokasi ke rumah susun, yakni warga Kebon Manggis, Manggarai, dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, serta Kampung Melayu, Jakarta Timur. (*/Zak)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: