Belanda

Rp 3 MILIAR HIBAH BELANDA UNTUK BIDARA CINA 

Sumber:http://www1.pu.go.id/   

Pemerintah Belanda memberikan hibah sebesar Rp 3 miliar untuk penanganan masalah banjir secara terintegrasi mulai dari penataan ruang wilayah sungai yang menyangkut permukiman, batas wilayah sungai, sampah (sanitasi) hingga drainase. “Diharapkan dari program yang berlangsung selama dua tahun ini masyarakat di Bidara Cina yang dijadikan sebagai proyek percontohan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik,” ujar Ir. Schrotten selaku Ketua Sterring Committe Pemerintah Belanda, mewakili Kementrian Transportasi, Pekerjaan Umum dan Pengairan, saat berdialog dengan warga Bidara Cina (19/02). Hibah ini juga merupakan lanjutan dari MoU antara Kementrian Belanda dengan Menkimpraswil dan Meneg LH yang dilakukan tahun 2002 tentang management air, infrastruktur, perumahan dan tata ruang dengan fokus pada masalah sungai Ciliwung.

Hibah ini akan dilaksanakan dalam sembilan program yang melibatkan peran serta masyarakat secara aktif. Ke sembilan program tersebut adalah mengenai kajian terpadu penetapan batas wilayah Sungai Ciliwung, tata ruang Kawasan Bidara Cina, Sosialisasi program pegaturan dan penataan perumahan dan permukiman, perkuatan ormas, penanganan sampah dengan peran serta masyarakat, kampaye penataan ruang Ciliwung, perkuatan ekonomi penduduk di bantaran Kali Ciliwung, perbaikan Kampung Bidara Cina dan manajemen kualitas air kali.

Terpilihnya Bidara Cina sebagai lokasi percontohan dikarenakan daerah ini terletak di bantaran Kali Ciliwung dan langganan banjir setiap tahunnya. Ditambah lagi lokasi permukiman sudah sangat semerawut. “Bila masalah banjir ini tidak segera diselesaikan maka akibatnya setiap banjir terjadi maka dana yang harusnya bisa digunakan untuk pembangunan jadi harus digunakan untuk penanganan banjir. Kalau itu terjadi terus menerus, bagaimana Jakarta bisa dibangun?,” tutur Walikota Jakarta Timur Kusnan Abdulhadi.

Hal yang paling baik untuk menangani warga ini memang adalah memindahkan warga ke lokasi lain yang memang diperuntukan bagi permukiman. “Tetapi kendalanya mereka merasa seperti lokasi ini sudah mendarah daging dengannya (socio cultural), selain itu dengan memindahkan berarti kita harus bisa menyiapkan lapangan usaha baru,” jelas Kusnan.

“Jangka panjang saya pengin untuk warga di bantaran kali direlokasi saja,” katanya. Anggaran untuk itu pun telah tersedia, tambah Kusnan. “Buat DKI anggaran untuk relokasi tidak jadi masalah, tetapi membuka usaha baru bagi warga yang telah direlokasi itu yang jadi masalah,” tukasnya.

Bahwa selama ini kendala warga yang tetap bersikeras untuk mendapatkan ganti rugi yang layak atas tanah yang dihuni selama ini. Menurut Kusnan, warga merasa daerah ini sudah menjadi tanah lahirnya. Padahal Gubernur sudah sering membujuk warga untuk pindah dan masyarakat masih belum terkondisikan dengan budaya rumah susun. “Mudah-mudahan bantuan yang masih bersifat software ini bisa memberikan arti bagi warga dan saya harapkan bisa dilakukan juga di daerah lain yang juga langganan banjir yaitu Kelurahan Cawang dan Kampung Melayu,” ungkapnya. Karena ini semua untuk kepentingan mereka juga.

Lebih lanjut Direktur Wilayah Tengah Perumahan dan Permukiman Endang Widayati yang telah merintis program ini sejak tiga tahun lalu. Mengungkapkan, saat ini kondisinya masyarakat sudah mulai mau bekerjasama. “Warga sudah mau untuk ditata kembali permukimannya agar tidak tinggal di bantaran kali terutama di RW 07,” katanya.

Bantuan dari Pemerintah Belanda yang diberikan untuk Bidara Cina ini akan dilaksanakan secara awal di lima RW, dari 18 RW yang ada. “Kita ingin agar masyarakat dapat lebih hidup sehat walau berhimpitan,” katanya. Paling tidak, kalau dahulu lingkungannya terkesan sumpek, saat ini sudah bisa memiliki prasarana dan sarana lingkungan yang layak huni. “Seperti kalau dahulu tidak ada jalan lingkungan untuk becak atau motor lewat dengan baik, sekarang melalui studi ini akan dibuat jalan lingkungan dan permukiman yang tertata baik,” tuturnya.

Menyangkut penggantian ganti rugi tanah yang dituntut warga. Endang menjelaskan bahwa sebenarnya hal itu tidak dapat dilakukan karena tanah yang ditempati adalah milik negara. Sesuai ketentuan warga tidak mempunyai hak untuk huni. “Namun sesuai ketentuan dan kesepakatan yang ada kemungkinan ganti rugi paling hanya bisa 25% dari NJOP,” jelasnya. Tetapi, samapi saat ini, warga meminta agar diberikan dan untuk melakukan pindah. “Intinya program ini ingin kami jalankan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan warga hasil musyawarah. Termasuk didalamnya bentuk rumah dan type yang diinginkan dan ganti rugi,” tambah Endang. Akan tetapi, kami mengingatkan bahwa permohonan yang disampaikan hendaknya disesuaikan dengan ketentuan yang ada seperti dalam bentuk rumah hendaknya sesuai dengan KPTS Menkimpraswil No. 403/KPTS/2002 tertanggal 2 Desember 2002 tentang Rumah Sehat Sederhana (Rs Sehat).

Banjir Jakarta, Belanda Bantu Rp 3 Miliar Atasi Banjir

Sumber: http://arsip.gatra.com/20 Februari 2003

Pemerintah Belanda memberikan hibah senilai Rp 3 miliar untuk mengatasi bencana banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya, khususnya di sepanjang daerah aliran Sungai Ciliwung.

Direktur Perumahan dan Permukiman Wilayah Tengah Depkimpraswil, Endang Widayati di Jakarta, Kamis mengatakan, hibah Belanda itu diberikan berupa bantuan teknik bagi penataan ruang permukiman, batas wilayah sungai, sampah dan drainase.

“Pemerintah berharap dari program yang berlangsung selama dua tahun ini masyarakat bisa hidup lebih sehat, meski berhimpitan. Kalau dahulu lingkungannya terkesan sumpek, sekarang punya prasarana dan sarana lingkungan yang layak huni,” katanya.

Menurut dia, pemberian hibah itu merupakan lanjutan dari kesepakatan antara Kementerian Belanda, Menkimpraswil dan Meneg LH yang dilakukan tahun 2002 tentang manajemen air, infrastruktur, perumahan dan tata ruang dengan fokus di bantaran Sungai Ciliwung.

Bantuan diberikan untuk membiayai sembilan program dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif.

Kesembilan program tersebut adalah kajian terpadu penetapan batas wilayah Sungai Ciliwung, tata ruang kawasan Bidaracina, sosialisasi program pegaturan dan penataan perumahan dan permukiman dan perkuatan organisasi masyarakat.

Selain itu, program lainnya berupa penanganan sampah dengan peran serta masyarakat, kampanye penataan ruang Sungai Ciliwung, perkuatan ekonomi penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, perbaikan Kampung Bidaracina dan manajemen kualitas air Sungai Ciliwung.

Endang mengatakan, terpilihnya kawasan Bidaracina sebagai lokasi program dikarenakan daerah yang terletak di bantaran Sungai Ciliwung tersebut merupakan langganan banjir dan mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi.

“Pada tahap awal ini bantuan Pemerintah Belanda yang diberikan untuk Bidaracina akan dilaksanakan di lima RW, dari 18 RW yang ada,” ujarnya.

Menyangkut masalah ganti rugi tanah, Endang menjelaskan, sebenarnya ganti rugi tidak dapat diberikan, karena tanah yang ditempati adalah milik negara.

“Sesuai ketentuan, memang warga tidak mempunyai hak untuk menghuni. Namun, sesuai kesepakatan yang ada, kemungkinan ganti rugi paling hanya tinggi 25 persen dari NJOP (nilai jual obyek pajak),” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya tetap akan melakukan dialog dengan masyarakat mengenai masalah ganti rugi tersebut.

“Namun, kita juga sesuaikan dengan ketentuan yang ada seperti bentuk rumahnya harus sesuai dengan SK Menkimpraswil No 403/KPTS/2002 tertanggal 2 Desember 2002 tentang Rumah Sederhana Sehat (RSS),” katanya. [Tma, Ant]

Juni 2005

GRANT PEMERINTAH BELANDA UNTUK ATASI BANJIR JAKARTA

Sumber: http://www1.pu.go.id/ 22 Juni 2005

Banjir tahunan di Jakarta menyebabkan kerugian besar pada infrastruktur dan sektor swasta. Sebagai contoh banjir di bulan Februari 2002 diestimasikan mengalami total kerugian sebesar 1,1 Milyar dollar Amerika. Dengan adanya musibah banjir yang melanda berbagai kota pada tahun 2002, pada Rapat Steering Committee 4P-MOU di Belanda tela menetapkan satu prioritas kerjasama yang terkait dalam penanganan pengelolaan perkotaan dan sungai secara terpadu, khususnya di daerah aliran sungai Ciliwung (Integrated Urban River Management –IURM). Bantuan ini diberikan setelah dilakukan penandatanganan MoU Maret 2001 melalui 4 Departemen/Kementrian dan telah selesai pada tahun 2005 ini. Dari 9 proyek dibagi menjadi 3 sub proyek yang meliputi sub proyek kelompok perencanaan tata ruang, sub kelompok sosial perumahan dan permukiman dan sub kelompok lingkungan.

Padatnya permukiman di wilayah aliran sungai Ciliwung khususnya jelas turut memperbesar terjadinya banjir di saat musim penghujan. Dengan aktivitas warga permukiman yang jumlahnya besar apa maka buangan limbah yang masuk ke sungai juga besar. Sementara itu lebar dan kedalaman sungai Ciliwung saat ini tidak seperti dulu lagi. Akibatnya, bila musim penghujan tiba sungai jelas tidak mampu lagi menampung volume air yang berasal dari hujan dan limbah permukiman. Untuk mengatasi masalah itu pemerintah telah berupaya menyusun tata ruang yang bisa mengurangi dampak negatif terhadap sungai seperti banjir, sedimentasi dan pencemaran dan erosi. Pendekatan semacam ini harus dilakukan oleh kota-kota besar yang dilalui oleh sungai di Indonesia seperti Bandung, Medan, Surabaya dan Semarang. Pasalnya, di muara dari sungai akan selalu berkembang kota-kota. Maka perlunya dibuatkan (model) tata ruang yang dapat mengintegrasikan kegiatan tersebut. .

Sekretaris Jenderal Departemen PU, Roestam Sjarif menyatakan hal itu usai membuka Workshop Integrated Urban and River Management Rabu (22/6) di Jakarta. Menurutnya, pendekatan itu jangan hanya untuk pengembangan perkotaan saja, namun juga harus dapat mengurangi dampak negatif dari kegiatan kota terhadap sungainya. “Ini yang dilihat pemerintah Belanda terhadap Pemda DKI dalam mengatasi masalah banjir,” ujar Roestam Sjarif. Dijelaskan, pemerintah Belanda telah memberikan bantuan grant yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan non teknis misalnya, sosialisasi, penguatan organisiasi masyarakat, program perbaikan kampung dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Hal itu didasarkan mengingat pendekatan yang diambil adalah partisipasi masyarakat (bottom Up) khususnya masyarakat Bidara Cina (Jakarta Timur). “Mereka sudah dilibatkan misalnya dalam hal peningkatan kesadarannya. Setiap kegiatan yang dilakukan akan berdampak pada sungai,. Sehingga di dalamnya terkandung pesan edukasi,” tegas Sekjen PU. Dengan pola itu Sekjen berharap mereka mampu terlibat secara aktif. Dengan demikian, mereka bukan hanya sebagai sumber masalah melainkan juga sebagai penyelesaian masalah bagi penanggulangan banjir di DKI Jakarta. Ditambahkan Roestam Sjarif, pemerintah Belanda dalam program ini bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan yang dibuat pemerintah. Misalnya dalam hal memberikan bantuan tenaga ahli atau dalam hal kunjungan-kunjungan lapangan. Artinya, bantuan yang diberikan pemerintah Belanda lebih mengarah kepada bukan bantuan fisik.

Menjawab pertanyaan mengenai bantuan dana, Roestam Sjarief menyatakan dirinya tidak mengetahui secara persis berapa besarnya. Dia memperkirakan bantuan itu sekitar 1,4 Juta Euro. Namun dia mengaku, dana itu sudah direalisasikan untuk berbagai kegiatan sejak 4 tahun lalu, Termasuk diantaranya untuk kegiatan Workshop dan Sosialisasi. “Dana ini bukan untuk kegiatan fisik tapi untuk menggerakkan warga Bidara Cina. Merubah prilaku masyarakat,” tegasnya. Sekjen PU juga menyatakan, jika pendekatan yang telah dilakukan pemerintah tidak juga dapat mengatasi problem banjir maka masyarakat harus dapat hidup harmoni dengan air. Mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Misalnya, dengan membangun rumah-rumah panggung seperti di Kalimantan. Atau mereka menerima menghuna rumah-rumuh susun yang akan dipersiapkan Pemda DKI Jakarta.

Roestam Sjarief menjelaskan, Maret 2001 pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda telah melakukan MoU dengan melibatkan empat Departemen/Kementrian yaitu Departemen Kimpraswil, Kementrian LH, The Ministry of Housing Netherlands dan The Ministry of Transport, Public Works and water Management of the Kingdom of the Netherlands (4P-MoU). Banjir yang melanda berbagai kota di Indonesia (2002) 4P-MoU menetapkan satu program prioritas kerjasama yang terkait dalam penanganan pengelolaan perkotaan dan sungai secara terpadu, khususnya di daerah aliran sungai Ciliwung (Integrated Urban River Management –IURM). Program ini telah menghasilkan 9 proyek. Dalam program itu ditetapkanlah Sungai Ciliwung, khususnya di Kelurhan Bidara Cina Jakarta Selatan untuk ditangani.

Roestam Sjarief mengaku pelaksanan program IURM dengan pendekatan bottom up and grass root level approach masih perlu perbaikan dan ditingkatkan, (teknis/non teknis) mengingat hal itu adalah langkah awal dari suatu proses panjang yang berkelanjutan. Dia berharap hasil Workshop dapat menjadi masukan dalam penyusunan pedoman IURM, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi kota-kota lainnya. (Sony)

Pusdatin
220605

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: