Bank Dunia

November 2009

Atasi Banjir, Bank Dunia Tawarkan 135,5 juta dollar AS

Sumber: http://nasional.kompas.com/  24 November 2009 

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Dunia menawarkan pinjaman senilai 135,5 juta dollar AS ke pemerintah Indonesia untuk menangani banjir. Pinjaman yang ditawarkan itu terkait dengan program Jakarta Emergency Dredging initiative atau JEDI.

Menurut Direktur Jendela Pengelolaan Utang Negara Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto pinjaman tersebut jika memenuhi syarat akan diambil oleh pemerintah dan dimasukkan dalam APBN perubahan 2010.

Hal itu disampaikan Rahmat kepada pers seusai mengikuti rapat tentang penyelesaian proyek banjir kanal timur dan kesiapan penanggulangan banjir Jakarta, Selasa (24/11) di Istana Wapres Jakarta.

Rapat yang dipimpin Wapres Boediono, dihadiri oleh sejumlah pejabat, terkait diantaranya, Gubernur DKI Fauzi Bowo, Pejabat PU dan pejabat Departemen Keuangan. “Memang ada tawaran dari Bank Dunia yang bernama JEDI, nilainya 135,5 juta dollar AS. Kalau persyaratannya kita penuhi, kita akan mengambil dan dinegosiasikan dulu. Jika komitmennya sudah selesai, dana itu akan masuk ke APBN-P 2010,” ujarnya.

Menurut Rahmat, dari 135,5 juta dollar AS, sebanyak 56 juta dollar AS akan dipinjamteruskan kepada pemerintah Pemprov DKI Jakarta, untuk penanggulangan banjir di Ibukota. Adapun sisanya akan digunakan pemerintah untuk menyelesaikan proyek pembangunan banjir kanal timur.

Juni 2010

Sungai Di Jakarta Akan Dikeruk

Sumber: http://www.koransiar.com/22 juni 2010  

koransiar.com (Selasa, 22 Juni 2010)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berencana melakukan pengerukan 13 sungai di ibukota akan segera terlaksana.

Pasalnya, penerbitan aturan hukum tentang pengucuran dana pinjaman untuk proyek tersebut sebesar Rp 1,5 triliun dari Bank Dunia akan diterbitkan pemerintah pusat pada Juli 2010 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

“Masih belum difinalkan berapa tahap proyek pengerukan 13 sungai akan dilaksanakan, tetapi yang pasti untuk tahap pertama ada lima lokasi dan tahap kedua Waduk Pluit dengan memindahkan warga bantaran kali,” kata Sarwo Handayani, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Prov. DKI Jakarta seusai mendampingi Gubernur Fauzi Bowo menerima The World Bank terkait Proyek Pengendalian Banjir di Jakarta atau Jakarta Urgent Flood Migitation Project (JUFMP) di Balaikota DKI Jakarta), (21/6).

Menurut Sarwo, proses administrasi penerbitan aturan hukum itu saat ini sudah masuk di Kementerian Hukum dan HAM serta selanjutnya akan diproses ke Sekretariat Negara untuk diterbitkan.

Diharapkan pemerintah pusat dapat menerbitkan pada Juli 2010, sehingga bisa langsung dilanjutkan dengan persiapan pelaksanaan proyek, maka proses pengerukan paling cepat akan dilaksanakan mulai Desember 2010,” kata Sarwo lagi.

Lebih lanjut, Sarwo mengatakan Pemprov. DKI Jakarta sambil menunggu diterbitkan aturan hukumnya, maka saat ini sedang menyiapkan lahan seluas 120 hektar di kawasan Ancol, Jakarta Utara untuk dijadikan lokasi pembuangan lumpur hasil pengerukan dari 13 sungai di Jakarta.

Rencananya lokasi dimaksud akan dibuatkan kolam besar yang dikelilingi dinding tanggul, sehingga tanah hasil pengerukan tidak mencemari air laut dan paling lambat Januari 2011 sudah bisa menampung lumpur hasil pengerukan, tuitur Sarwo.

Sarwo menuturkan, jika proyek pengerukan dilakukan lebih cepat dibangun sebelum kolam penampungan lumpur selesai, maka Pemprov. DKI Jakarta sudah menyediakan tempat pembuangan lain yaitu di lahan milik Pemprov. DKI Jakarta yang berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara.
Dalam proyek ini pasti banyak perumahan warga yang terkena penertiban khususnya di sepanjang kali yang dikeruk yaitu sedikitnya sekitar 5 ribu KK akan dipindahkan dengan metode Resettlement Policy Framework (RPF), maka Pemprov. DKI Jakarta akan menyiapkan pemukiman baru bagi warga yang memiliki KTP DKI Jakarta atau pemberian dana kerohiman bagi yang ditertibkan, ungkap Sarwo.

Sarwo mengungkapkan beberapa alternatif rusunawa yang akan disiapkan untuk menampung ribuan warganya yakni di Pluit akan dibangun oleh Dinas Perumahan dan alternatif lainnya rusunawa Buddha Tsu Chi Muara Angke dan rusunawa Daan Mogot, sedangkan warga yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta akan ditawarkan untuk kembali ke kampung halamannya.

Sementara itu, Lead Infrastructure Specialist World Bank, Hongjoo Hahm mengatakan pihaknya akan memberikan teknik asistensi mulai dari rencana pendanaan, penggusuran sampai pemeliharaan lingkungan kepada Pemprov. DKI Jakarta terkait rencana pengerukan itu.
Disamping itu, Bank Dunia juga telah meminta Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo agar mendesak pemerintah pusat untuk segera menerbitkan aturan hukum turunan PP Nomor 2/2006 secepatnya.

Sebab, pihak Bank Dunia menginginkan pengerukan dapat dilaksanakan pada Desember 2010 atau sebelum musim hujan dan dalam pertemuan itu juga telah dibahas disposal fasility dengan Ancol terkait pembuangan lumpur untuk menghindari adanya polusi laut di sepanjang pantai Ancol.
Hahm menambahkan prioritas pengerukan di sepanjang Kali Ciliwung dan Kali Sunter yang merupakan sungai utama pembelah kota Jakarta, dimana setelah aturan hukumnya diterbitkan, maka Bank Dunia akan membicarakan lebih lanjut dengan Gubernur tentang rencana pemindahan warga sepanjang sungai yang akan dikeruk itu. (Mul)

Oktober 2011

Tak Ada Dana, DKI Andalkan Bank Dunia

Sumber: http://www.jurnas.com/ 17 Oktober 2011

Jurnas.com | PEMPROV DKI Jakarta tak memiliki dana dalam pengerukan 13 kali dan penataaan bantaran kali. Untuk itu pemprov DKI tetap menginginkan pinjaman dari Bank Dunia terkait program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) 2008. Dana yang dikucurkan tahap pertama sebesar Rp1,5 triliun, sementara yang diterima pemprov sebesar 35 persen atau sekitar Rp600 miliar.

“Dana ada tapi sudah dialokasikan ke lainnya, jadi (untuk pengerukan kali) tak cukup,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Sarwo Handayani kepada Jurnal Nasional, Senin (17/10) di Balaikota DKI Jakarta.

Mengapa tak mencari sumber dana lain? Sarwo mengatakan, sejak awal dirinya sudah mengajukan pinjaman dan saat ini masih menunggu peraturan menteri keuangan.

“Sejak awal kami mengawal ini dan tinggal selangkah lagi,” katanya usai mendampingi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menemui Director Suistanable Development East Asia and Pacific Region World Bank, John A. Roome.

Pengerukan 13 kali di wilayah DKI Jakarta seharusnya sudah dikerjakan akhir tahun lalu. Hingga kini program tersebut masih terkendala masalah peraturan pinjaman di tingkat pemerintah pusat. Yaitu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah yang menjadi landasan utama kerja sama Pemerintah Pusat dengan Bank Dunia belum tuntas.

Rencana kali yang akan dikeruk antara lain, Kali Mookevart/Sekretaris, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Ciliwung, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, dan Cakung.

Selain kendala itu, muncul lagi persoalan aturan penggusuran rumah di bantaran kali yang diatur dalam Resettlement Policy Framework atau kerangka kebijakan pemindahan penduduk.

Bank Dunia meminta agar penggusuran tidak menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi warga juga pihaknya.

Sebelumnya, Sarwo mengatakan, sedikitnya 5.000 kepala keluarga yang terkena penggusuran. Pemprov akan menyiapkan permukiman baru bagi warga yang memiliki KTP DKI. Mereka disiediakan rusunawa di Pluit yang akan dibangun oleh Dinas Perumahan atau Buddha Tzu Chi Muara Angke dan Daan Mogot. Sedangkan warga yang tidak memiliki KTP DKI, ditawarkan untuk kembali ke kampung halaman dan diberi uang yang layak.

November 2011

DKI Jakarta “Mimpi” dapat bantuan Bank Dunia untuk Atasi banjir

Sumber: http://www.jakartasatu.com/  03 November 2011 

Pemprov DKI masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah tentan Pinjaman Daerah yang menjadi dasar untuk melaksanakan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Bank Dunia mengatasi masalah bajir Jakarta. Mimpinya semoga ada bantuan!

Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, guna merealisasikan program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) 2008, hingga kini masih menunggu bantuan Bank Dunia untuk mengeruk 13 kali dan penataan bantaran kali sebagai upaya mengatasi banjir Jakarta.

“Saya melakukan pengerukan kali dengan batuan Bank Dunia. Sudah 2,5 tahun saya tunggu, tapi peraturan itu belum juga jadi. Segala kegiatan yang diperlukan untuk antasipasi banjir sudah dilakukan,” katanya, Kamis 3/11/2011 di Jakarta

Pengerukan 13 kali di Jakarta harusnya sudah selesai dikerjakan akhir tahun lalu. Tapi hingga kini program itu masih terkendala karena harus menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005.

Pengentasan banjir dilakukan dengan melakukan pengerukan terhadap Kali Mookevart, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Ciliwung, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung.

Persoalan aturan penggusuran rumah di bantaran kali yang diatur dalam Resettlement Policy Framework atau kerangka kebijakan pemindahan penduduk. Bank Dunia meminta agar penggusuran tidak menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi warga.

Selain itu, Pemprov DKI juga berharap ada dukungan dari pemerintah daerah penyanggah seperti Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Cianjur. Karena itu, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi regional Jabodetabekjur terkait dengan implementasi Perpres No. 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur.(vn/Jsc)

Foke Pertanyakan Komitmen Menteri PU Soal Pengerukan Kali

Sumber: http://www.wartanews.com/ 17 November 2011

WartaNews, Jakarta – Kondisi 10 dari 13 kali yang ada di Jakarta sangat memprihatikan. Bagaimana tidak, sudah hampir 30 tahun kali-kali itu tidak dikeruk karena keterbatasan dana.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo lantas mempertanyakan komitmen pemerintah pusat yang terlihat tidak serius pada komitmennya untuk membantu pengerukan kali-kali di Jakarta agar bisa berfungsi dengan baik saat musim penghujan datang.

“Dengan Kementerian PU kita sudah sepakat untuk keruk bersama-sama secara terintegrasi, tapi sampai sekarang belum bisa kerja-kerja kita,” terang Fauzi Bowo usai membuka acara Asia Summit di JI Expo, Kemayoran Jakarta, Kamis (17/11).

Fauzi sangat menyayangkan komitmen yang telah dibuat bersama pemerintah pusat belum bisa dituangkan dalam aksi nyata. Padahal, bantuan dana sudah di dapat dari Bank Dunia.

“Sebagian besar, kali dan saluran di Jakarta ada yang 30 tahun sudah tidak dikeruk, dan kita cari cara pembiayaan agar bisa dikeruk. Sekarang sudah dapatkan bantuan dari bank dunia, tapi belum bisa kerja juga,” keluhnya.

Sekadar informasi, perwakilan bank dunia di Jakarta sebenarnya sudah menyiapkan dana sebesar Rp 1,5 triliun untuk melakukan pengerukan pada 10 kali dari 13 kali yang membelah ibukota, 1 kanal dan 4 waduk di Jakarta. Dana tersebut nantinya juga akan digunakan untuk menertibkan ribuan rumah ilegal di bantaran kali.

Sayang, hingga saat ini dana tersebut belum bisa dicairkan karena terbentur PP yang belum juga dikeluarkan pemerintah pusat. Karena setiap pinjam dari luar negeri harus di bawah jaminan pemerintah pusat, dalam proyek ini dikendalikan Kemen PU.

Foke begitu sapaan akrabnya mengatakan, proyek pengerukan kali ini begitu penting bagi kelangsungan dan masa depan Jakarta. Oleh karena itu dia meminta perhatian dari semua kalangan termasuk di pemerintah pusat.

“Isu air itu menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, jadi harus dapatkan prioritas. Saya harap mulai sekarang semua stakeholder terkait lebih terpanggilah untuk berpihak kepada rakyat dengan adanya keputusan ini,” harapnya.

Dia mencontohkan, salah satu masalah kali yang perlu ditangani bersama adalah keberadaan Kali Ciliwung. Meski awalnya kali tersebut berada di wilayah Bogor, Jawa Barat, karena ada memberi dampak pada Jakarta maka Pemprov DKI juga harus memberikan perannya.

“Air itu tidak kenal batas wilayah, sektor. Seperti Kali Ciliwung dulunya ada di Bogor, di Jawa Barat, tapi kan tidak mungkin itu hanya ditangani kabupaten Bogor semua harus terkait di situ. Makanya tegas saya sarankan kita sepakat untuk lakukan pendekatan lintas sektoral dan wilayah,” ungkap pria berkumis ini.

Lalu apa sebenarnya hambatan yang terjadi di pemerintah pusat, Foke memilih tidak berkomentar. Dia hanya menanggapi dingin.

“Ya kalau di koran semua mendukung,” sindirnya. (*

PENGERUKAN SUNGAI: 

Proyek Baru Akan Dimulai Awal 2012

Sumber: http://female.kompas.com/ 20 November 2011 

Jakarta, Kompas – Proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative, atau pengerukan sungai yang didanai Bank Dunia, dipastikan akan dilaksanakan pada awal 2012. Proyek yang tertunda lama ini bisa dijalankan karena pemerintah pusat mengesahkan dua peraturan pemerintah yang menjadi payung hukum proyek tersebut.

Kedua PP itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2006 dan revisi PP No 54/2005. PP No 2/2006 berisi Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. PP No 54/2005 tentang Pinjaman Daerah.

PP No 54/2005 direvisi menjadi PP No 30/2011 dan ditandatangani Presiden pada Februari 2011. Adapun PP No 2/2006 direvisi menjadi PP No 10/2011 pada November ini.

Menurut Asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup M Tauchid, dengan rampungnya dua PP tersebut, Pemerintah Provinsi DKI berharap proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) atau disebut juga proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) bisa direalisasikan awal tahun 2012. Pekerjaan fisik proyek yang bernilai total Rp 1,35 triliun untuk tahap awal itu akan diprioritaskan di sungai-sungai yang tidak didiami masyarakat.

”Proyek JEDI merupakan program kerja sama Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia untuk menangani persoalan banjir di Ibu Kota Jakarta. Sekarang kita melangkah ke proses negosiasi tiga pihak, yakni antara pemerintah pusat, Pemprov DKI, dan Bank Dunia,” kata Tauchid.

Proses negosiasi akan dimulai akhir November 2011. Diharapkan, awal Desember 2011, proses negosiasi sudah menghasilkan final rencana negosiasi paket pekerjaan antara pemerintah pusat, Pemprov DKI, dan Bank Dunia. Hasil negosiasi itu akan dibawa ke kantor pusat Bank Dunia untuk disetujui. Diharapkan persetujuan finalisasi paket pekerjaan oleh Bank Dunia dapat diselesaikan Januari 2012. Baru pinjaman dapat dicairkan.

Pinjaman dari Bank Dunia untuk Proyek JEDI sebesar Rp 1,35 triliun atau setara dengan 150,5 juta dollar AS. Pinjaman dibagi dua, yaitu pinjaman pemerintah pusat Rp 631 miliar (46,6 persen) dan sisanya pinjaman Pemprov DKI Jakarta Rp 724 miliar.

Dikatakannya, untuk daerah bantaran sungai yang didiami masyarakat, pendataan sudah dilaksanakan. Namun, pada saatnya akan ditentukan batas waktu yang merupakan penentuan data valid warga yang terkena proyek JEDI.

Ditargetkan, finalisasi pendataan ini selesai tahun 2012 sehingga program pemindahan masyarakat dari bantaran sungai bisa dikerjakan pada tahun 2012 dan 2013. ”Anggaran pemindahan masyarakat yang terkena proyek ini sepenuhnya ditanggung Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.

Bank Dunia memastikan dana pinjaman kepada Pemprov DKI sebagai sumber pembiayaan proyek pengerukan 10 sungai, 1 kanal, dan 4 waduk. Ke-10 sungai yang akan dikeruk itu adalah Sungai Grogol, Sungai Sekretaris, Sungai Krukut, Sungai Cideng, Sungai Pakin, Sungai Kali Besar, Sungai Ciliwung, Sungai Gunung Sahari, Sungai Sentiong, dan Sungai Sunter.

Empat waduk yang akan dikeruk adalah Waduk Melati, Sunter Utara, Sunter Selatan, dan Waduk Sunter Timur II. Sementara kanal yang akan dikeruk adalah Kanal Banjir Barat.

Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Agus Subardono menyatakan, Pemprov DKI akan menyiapkan satu tower rumah susun di Kebon Nanas berkapasitas 100 unit. Rusun itu disiapkan untuk warga dari bantaran Sungai Ciliwung di Kampung Melayu yang kerap terkena banjir. Jika Ciliwung dikeruk dengan proyek JEDI, warga bisa pindah ke rumah susun ini,” kata Agus. (arn)

Foke Kecewa Jadwal Proyek Pengerukan Kali Mundur 

Sumber: http://news.detik.com/  23 November 2011 

Jakarta Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo gigit jari karena proyek pengerukan sungai-sungai di Jakarta baru bisa direalisasikan pada Maret 2012. Proyek ini terbentur sejumlah prosedur pencairan pinjaman Bank Dunia.

“Saya sih kepinginnya awal tahun 2009 lalu. Tapi menurut schedule akhirnya, saya terpaksa dengan penuh kekecewaan menerima bahwa bisa mulai kerja awal Maret 2012,” kata Fauzi saat ditemui di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2011).

“Jadi belum untuk musim hujan tahun ini. Tapi untuk persiapan musim hujan tahun-tahun yang akan datang,” lanjut dia.

Pria yang akrab disapa Foke ini mengatakan pengerukan sungai harus tetap berjalan meskipun surat keputusan dari Menteri Keuangan belum turun.

Menurut dia, keputusan ini disepakati untuk dijalankan dengan mengacu kepada peraturan pemerintah (PP).

“Jadi dengan PP itu sekarang, akhirnya kita sepakati tidak lagi perlu surat Keputusan Menkeu untuk melaksanakannya. Cukup PP itu. Saya bilang apa pun yang diputus silakan yang penting cepet kerja,” kata Foke.

Proyek pengerukan sungai-sungai di Jakarta dikenal juga dengan Proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

Ada dua PP yang membuat pencairan dana tersebut sempat tertunda karena dalam tahap revisi. PP itu yakni No 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri dan revisi PP nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.

Bank Dunia memastikan dana pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai sumber pembiayaan proyek pengerukan 10 sungai, satu kanal, dan empat waduk.

Ke-10 sungai yang akan dikeruk itu yakni, Sungai Grogol, Sungai Sekretaris, Sungai Krukut, Sungai Cideng, Sungai Pakin, Sungai Kali Besar, Sungai Ciliwung, Sungai Gunung Sahari, Sungai Sentiong dan Sungai Sunter.

Ada pun empat waduk yang akan dikeruk yaitu, Waduk Melati, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan dan Waduk Sunter Timur II. Sementara kanal yang akan dikeruk yakni, Kanal Banjir Barat (KBB).

Pinjaman dari Bank Dunia untuk Proyek JEDI sebesar USD 150,5. Pinjaman dibagi dalam dua kelompok, yaitu pinjaman Pemerintah Pusat dan pinjaman Pemprov DKI Jakarta.   (lia/aan)

Desember 2011

Dana Pengerukan 13 Sungai Di Jakarta Terganjal PP

Sumber: http://jifoksi-mti.com/  10 Desember 2011

Jakarta, mti-indonesia.com

Kementerian Pekerjaan Umum memastikan dana pinjaman untuk pengerukan dan normalisasi 13 sungai di DKI senilai Rp1,5 triliun, kembali tidak akan terealisasi tahun ini, menyusul belum terpenuhinya syarat-syarat pinjaman tersebut.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan salah satu syarat yang belum terpenuhi itu yakni penerbitan Peraturan Pemerintah terkait pengucuran dana pinjaman luarnegeri dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Hermanto mengatakan dengan belum terealisasinya pinjaman tersebut, cukup memengaruhi rencana realisasi penyerapan anggaran Kementerian PU tahun ini.

“Pasalnya, pinjaman luarnegeri sejak awal tahun sudah masuk dalam rencana anggaran, sehingga ketika tidak terealisasi maka pagu anggaran berkurang, dan otomatis penyerapan juga berkurang,” ujarnya di Jakarta hari ini, Jumat, 9 Desember.

Selain dipengaruhi oleh loan yang tidak efektif, katanya, penyerapan anggaran yang saat ini baru mencapai 74% disebabkan oleh beberapa kegiatan fisik dengan anggaran besar yang belum diajukan pembayarannya oleh kontraktor, dan kegiatan pelaksanaan jalan yang masih dalam tahap finalisasi.

Misalnya saja pelapisan aspal jalan yang umumnya anggarannya besar. Dengan kondisi tersebut, dia memperkirakan penyerapan anggaran tahun ini bisa mencapai 90% hingga akhir tahun.

Untuk kegiatan yang tidak dapat direalisasikan tahun ini, lanjutnya, sebagian ada yang dialihkan untuk tahun depan yakni untuk proyek yang bersifat multiyears, dan ada pula yang ditunda pelaksanaannya.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Budi Yuwono mengatakan meskipun rencana pinjaman luar negeri untuk pengerukan sungai di Jakarta tertunda kembali tahun ini, mereka akan tetap memasukan rencana tersebut di 2012.

Saat ini, katanya, pemerintah tengah berusaha mempercepat proses pemenuhan syarat-syarat kelengkapan pinjaman tersebut, termasuk juga berkoordinasi dengan pemprov DKI yang menjadi wilayah utama program tersebut.

“Pinjaman ini kan sudah diajukan sekitar tiga tahun lalu, namun belum terealisasi sampai sekarang. Saya harap tahun depan sudah bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PU Pitoyo Soebandrio mengatakan pemerintah tidak akan memperioritaskan pengerukan dan normalisasi dengan mengandalkan dana pinjaman bank dunia tersebut.

Karena itu, katanya, mereka akan memaksimalkan penggunaan APBN untuk menormalisasi sungai-sungai yang ada di Jakarta tersebut. “Pinjaman itu juga tidak terlalu besar, dan sebenarnya bisa digunakan dari APBN kita, jadi daripada menunggu lama kami sudah mulai lakukan pengerukan sejak tahun ini dengan anggaran yang ada,” ujarnya.

Beberapa pengerukan yang sedang dilaksanakan itu menurut Pitoyo adalah rehabilitasi sungai Ciliwung, termasuk rencana mengalihkan penduduk sekitar bantaran sungai Ciliwung mulai tahun depan.-ng

Januari 2012 

RI Ngutang untuk Atasi Banjir Jakarta

Sumber: http://www.centroone.com/ 18 Januari  2012 

Jakarta – Bank Dunia menggelontorkan dana pinjaman US$ 139,64 juta kepada Indonesia guna mendukung proyek penanggulangan banjir. Salah satunya dengan merehabilitasi sejumlah kanal dan waduk Jakarta.

Spesialis Air dan Sanitasi Bank Dunia Kantor Jakarta Fook Chuan Eng mengungkapkan, proyek penanggulangan banjir Jakarta tersebut lebih dikenal dengan Mitigasi Banjir Darurat Jakarta (Jakarta Urgent Flood Mitigation Project) atau Jakarta Emergency Dredging Initiative.

Nantinya, papar dia, proyek ini akan melakukan pengerukan pada 11 saluran air sepanjang 67,5 km dan pada 4 waduk seluas 65 hektar. Pengerukan tersebut dilakukan untuk membantu mengembalikan kapasitas aliran air, lalu sekitar 42 km bantaran sungai juga akan direhabilitasi.

“Selain pengerukan, perawatan rutin juga akan membantu mitigasi banjir,” sebut Fook Chuan Eng dalam siaran pers Bank Dunia di Jakarta, Rabu (18/1/2012).

Dijelaskan dia, ada sekitar sekitar 3,4 juta kubik meter sedimen yang akan dikeruk dari kanal dan waduk. Bank Dunia menyatakan sedimen tersebut tidak berbahaya dan akan dipindahkan dan dibuang di fasilitas tertutup di Ancol, Jakarta Utara. Apabila ditemukan limbah padat dan bahan berbahaya, akan dibuang ke fasilitas pembuangan khusus yang terpisah.

Saat pelaksanaan proyek ini, tutur dia, masyarakat akan direlokasi sesuai Kerangka Kebijakan Permukiman Kembali (Resettlement Policy Framework/RFP) dari Pemda DKI Jakarta. Bagi masyarakat yang direlokasi akan memperoleh akses perumahan yang memadai. Relokasi penduduk diperkirakan akan terjadi di enam dari 15 lokasi proyek.

“Apabila relokasi berdampak pada mata pencaharian penduduk, dukungan selama perpindahan lokasi juga akan diberikan,” sebut Fook Chuan Eng.

Proyek ini, jelas dia, juga turut akan didanai dari pemerintah pusat dan daerah DKI Jakarta sebesar US$ 49,71 juta. Hal tersebut menjadi salah satu tanggung jawab pemda Jakarta, karena 36 persen wilayah Jakarta dengan total kerugian mencapai US$ 900 juta.

Bank Dunia Kucurkan Rp 1,24 Triliun Untuk Atasi Banjir Ibukota

Sumber: http://www.beritabatavia.com/ 31 Januari 2012

beritabatavia.com – Dana sebesar 139,64 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,24 triliun (kurs tukar rupiah terhadap dolar Rp8.900) disiapkan Bank Dunia untuk membantu Pemprov DKI dalam mengatasi banjir di Jakarta.

Siaran pers Bank Dunia menyebutkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta dan Bank Dunia secara resmi meluncurkan Proyek Mitigasi Banjir Darurat Jakarta atau dikenal sebagai Inisiatif Pengerukan Darurat Jakarta (JEDI).

Proyek tersebut akan merehabilitasi beberapa bagian dari sejumlah aliran air di Jakarta.

Sekitar 67,5 km dari 11 bagian kanal utama dan 65 ha dari empat waduk akan dikeruk untuk mengembalikan kapasitas seharusnya.

Selain itu, 42 km tanggul juga akan diperbaiki pada bagian-bagian tertentu, serta peralatan mekanis seperti pompa dan pintu air akan diperbaiki atau diganti.

Sekitar 3,4 juta kubik meter sedimen dan 95.000 kubik meter limbah padat akan dikeruk dari jalan air dan waduk.

Berbagai studi mengenai banjir yang terulang di Jakarta menunjukkan bahwa memulihkan aliran air dan waduk agar beroperasi seperti semula merupakan langkah yang membawa manfaat terbesar untuk mengurangi risiko banjir.

Rehabilitasi jalan air melalui proyek tersebut akan memperkuat upaya-upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi banjir seperti pembangunan tanggul laut dan kanal banjir timur.

Relokasi penduduk diperkirakan akan terjadi di enam dari 15 lokasi proyek.

Proses relokasi penduduk akan menaati Kerangka Kebijakan Permukiman Kembali dari Provinsi DKI Jakarta yang telah memenuhi standar internasional. Penduduk yang terkena dampak proyek akan diberikan akses perumahan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Dengan tersedianya dana, saat ini sudah ada kemajuan untuk merehabilitasi aliran air di Jakarta. Sekarang berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem pengelolaan banjir Jakarta harus bekerja untuk mempercepat implementasi proyek ini,” kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dalam siaran pers itu.

Pembiayaan untuk proyek lima tahun itu telah disetujui Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia pada 17 Januari 2012. Proyek akan didanai melalui pinjaman sebesar 139,64 juta dolar AS, sementara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta berkontribusi sebesar 49,71 juta dolar AS.

“Karena sekarang dana telah ada, Bank Dunia telah siap mengambil langkah berikut untuk mendukung Pemprov DKI Jakarta mengurangi risiko bencana di Ibukota Indonesia. Proyek ini akan meningkatkan sistem pengelolaan banjir Jakarta agar memenuhi standar internasional dalam hal keamanan lingkungan hidup dan sosial,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koerberle dalam siaran pers itu.

Selain merehabilitasi aliran air, sebagai bagian dari proyek tersebut, Bank Dunia juga akan memberikan bantuan teknis dalam hal manajemen proyek dan perlindungan sosial. O ant

Februari 2012

BANJIR JAKARTA: Total utang ditarik US$140 juta

Sumber: http://www.bisnis.com/ 13 Februari 2012 

JAKARTA: Utang luar negeri dari lembaga donor internasional masih dirasa perlu mengingat kapasitas pengelolaan teknis di tingkat pemerintah daerah belum memadai. Untuk menangani banjir Jakarta saja, pemerintah berkomitmen menarik utang US$140 juta dari Bank Dunia.

Fook Chuan Eng, Spesialis urusan Air dan Sanitasi Bank Dunia di Indonesia menuturkan secara keseluruhan proyek penanganan banjir darurat di DKI Jakarta akan didanai melalui pinjaman lunak dari Bank Dunia senilai US$140 juta dan pendanan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta sebesar US$50 juta.

“Proyek ini untuk restrukturisasi waduk dan kanal, pengerukan, dan memulihkan kapasitas saluran air di Jakarta,” ujarnya dalam peluncuran ‘Pedoman manajemen Risiko Banjir Perkotaan Terpadu untuk Abad ke-21’, hari ini.

Rully Irzal, staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta menuturkan setiap tahunnya Pemda DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sekitar RP300-400 miliar untuk penanganan banjir dari total APBD yang mencapai Rp27 triliun.

“Pinjaman luar negeri seperti ini bukan hanya soal dananya, tapi juga bagaimana kita mendapat best practice dan technologi transfer, misalnya untuk manajemen sungai di Jakarta,” ujarnya.

Pemda Jakarta, tambah Rully, akan belajar dari Bank Dunia mengenai resutlement policy framework (RPF) atau kerangka kebijakan pemukiman kembali untuk merekolasi warga bantara kali Ciliwung dengan layak dan meminimalisir konflik sosial. Rully juga menilai, pinjaman dari lembaga donor internasional terjamin kontinuitasnya dan tidak terkait dengan kepentingan politis.

Sementara itu, Senior Disaster Risk Management Specialist Bank Dunia di Indonesia Iwan Gunawan menuturkan, ketertarikan Bank Dunia untuk berkontribusi pada proyek penanganan banjir di Jakarta.

Proyek itu a.l. untuk membentuk role model penanganan bencana alam yang memiliki pola dan berjalan dengan efektif di Indonesia. Bank Dunia mencatat, per tahunnya pemerintah harus mengalokasikan sekitar Rp3-4 triliun untuk perbaikan aset akibat banjir.

Proyek ini juga diharapkan dapat mempererat koordinasi penanggulangan bencana di Indonesia yang seringkali terhambat silang kewenangan antarpemerintah daerah dan kementerian/lembaga.

“Pendanaan dari Bank Dunia dan Pemda ini cost of avoidence sebagai investasi yang dapat menstimulasi munculnya kegiatan ekonomi yang lain.Jangan semata dilihat dari dananya tapi efek yang ditimbulkan. Karena kita investment grade kan tidak semata faktor ekonomi, tapi juga sosial, termasuk kondisi infrastruktur dan lingkungan,” kata Iwan.

Iwan berharap, terdapat perubahan pola pikir di pemerintah untuk menerapkan investasi yang sedikit mahal, namun memiliki daya resiliensi yang tinggi dibandingkan dengan investasi yang murah tapi tidak menyelesaikan masalah.

Apabila banjir di Jakarta sebagai daerah dengan ekonomi terbesar di Indonesia tertangani dengan baik, Iwan optimistis potensi ekonominya akan meningkat dan semakin menarik investasi swasta dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif di Ibu Kota. (04/Bsi)

Bank Dunia, Jakarta dan Banjir Asia

Sumber:  http://fokus.vivanews.com/13 Februari 2012

VIVAnews – Dalam 30 tahun terakhir, banjir merupakan ancaman utama bagi negara-negara berkembang di Asia. Intensitas bencana alam itu di kawasan ini lebih tinggi dari yang menimpa belahan lain di dunia.

Uniknya, peringatan ini bukan disampaikan oleh lembaga-lembaga pemerhati lingkungan hidup, melainkan dari Bank Dunia. Sebagai salah satu lembaga kreditur terkemuka, Bank Dunia merasa berkepentingan dengan banjir.

Bencana alam ini telah menghambat laju pembangunan ekonomi di banyak negara berkembang di Asia, yang termasuk klien-klien utama Bank Dunia. Selain kerugian ekonomi secara langsung, banjir juga membawa kerugian jangka panjang, seperti hilangnya kesempatan pendidikan, penyakit dan penurunan gizi yang dapat mengikis tujuan-tujuan pembangunan.

“Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi, dan wilayah Asia Timur dan Pasifik, bersama-sama dengan Asia Tenggara, memiliki risiko yang tinggi. Pada 30 tahun terakhir, jumlah banjir di Asia merupakan 40 persen dari jumlah banjir di seluruh dunia. Lebih dari 90 persen dari populasi dunia yang rentan terhadap banjir tinggal di Asia,” demikian peringatan dari Bank Dunia.

Peringatan mengenai dampak banjir itu mereka sampaikan dalam suatu jumpa pers secara serentak pada Senin pagi, 13 Februari 2012, di Jakarta dan Tokyo. Di Tokyo menghadirkan Pamela Cox, Wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur & Pasifik serta Abhas K. Jha, Spesialis Perkotaan Utama dan Kepala Program Penanggulangan Bencana, Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik. Di Jakarta, tampil sebagai pembicara adalah Iwan Gunawan, Spesialis Utama Program Penanggulangan Bencana, Bank Dunia, Indonesia.

Di forum ini mereka memperkenalkan sebuah buku panduan terbaru oleh Bank Dunia Asia Timur dan Pasifik yang berjudul “Cities and Flooding: A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management for the 21st Century.” Laporan ini memberikan pentunjuk operasional di masa yang akan datang untuk penanggulangan resiko dari banjir di lingkungan perkotaan yang terus berubah dan iklim yang tidak menentu serta memasukkan lima puluh studi kasus.

Menariknya, Jakarta menjadi salah satu proyek utama Bank Dunia dalam menerapkan program penanggulangan banjir. Bila berjalan mulus, proyek ini bisa jadi acuan berharga bagi program serupa di kota-kota besar lain di Asia, yang juga bermasalah dengan banjir.

Menurut Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koeberle, sudah ada program inisiatif untuk mengatasi banjir di Jakarta, kota megapolitan yang rutin dilanda bencana alam itu.

“Di kota Jakarta, yang mengalami banjir berulang, Bank Dunia kini membantu pemerintah lokal untuk melakukan rehabilitasi pada jalur-jalur dan kanal air, dan juga memperkuat koordinasi antara badan-badan nasional dan lokal,” kata Koeberle. “Menuju ke depan, manajemen risiko banjir harus disertakan di dalam pengaturan dan perencanaan daerah perkotaan, untuk mengikuti cepatnya laju urbanisasi di Indonesia.”

Jakarta memang rawan dilanda banjir besar dalam kurun waktu tertentu. Menurut data Bank Dunia, banjir-banjir besar terjadi di tahun 1996, 2002 dan 2007. Bahkan pada Februari 2007, banjir menggenangi 235 km2 Jakarta atau sekitar 36 persen kota, dengan ketinggian air mencapai tujuh meter di beberapa tempat.

Pada tahun itu 70 orang meninggal dan 340.000 terpaksa mengungsi dari tempat tinggal mereka. Banjir besar yang konon terjadi tiap lima tahun mulai ramai dibicarakan, dan warga Jakarta mulai berantisipasi akan kembali terjadi tahun ini, mengingat sepanjang Januari hingga awal Februari 2012 sangat jarang terjadi hari yang cerah di Jakarta.

Bahkan, sejak 2007, banjir cenderung menjadi bencana tahunan di Jakarta. Pada 2008, misalnya, banjir menutup Bandara Soekarno-Hatta, sehingga membatalkan lebih dari 1.000 penerbangan dan menggangu berbagai aktivitas ibukota. Banjir kembali terjadi pada tahun 2009, juga pada tahun 2010 yang dikenal sebagai tahun tanpa musim kering sebagai dampak La Niña, demikian riset dari Bank Dunia.

Program Pengerukan

Kejadian banjir di Jakarta telah tercatat sejak abad ke-17, jauh sebelum nama Jakarta muncul. Kota ini dikelilingi beberapa gunung berapi pasif yang menjadi sumber 13 sungai yang mengalir melalui Jakarta menuju Laut Jawa. Kota Jakarta terletak di dataran rendah gunung-gunung tersebut. Saat ini, sekitar 40 persen Jakarta berada di bawah permukaan air laut, dan penurunan permukaan tanah terus terjadi.

Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah menggalang upaya besar untuk melindungi Jakarta dari risiko banjir, seperti membangun tanggul laut dan Banjir Kanal Timur. Namun, tantangan terus ada terkait masalah yang kompleks ini. “Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia akan menjalankan sebuah proyek untuk merehabilitasi aliran air di Jakarta,” kata Koeberle.

Maka, pada 17 Januari 2012, Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia hari ini menyetujui proyek rehabilitasi sejumlah kanal dan waduk untuk mendukung sistem manajemen banjir DKI Jakarta. Program ini disebut Proyek Mitigasi Banjir Darurat Jakarta (Jakarta Urgent Flood Mitigation Project), yang dikenal juga dengan Jakarta Emergency Dredging Initiative.

Program ini berupa pengerukan pada sebelas saluran air sepanjang 67,5 km dan pada 4 waduk seluas 65 hektar, untuk membantu mengembalikan kapasitas aliran air. Sekitar 42 km bantaran sungai juga akan direhabilitasi. Semua kegiatan ini akan dilakukan pada titik-titik prioritas sistem manajemen banjir Jakarta.

“Studi menunjukkan bahwa langkah yang paling membawa manfaat bagi mitigasi banjir di Jakarta adalah merehabilitasi sistem manajemen banjir kota, agar kembali pada kapasitas semula. Selain pengerukan, perawatan rutin juga akan membantu mitigasi banjir,” kata Fook Chuan Eng, Spesialis di Bank Dunia Kantor Jakarta urusan Air dan Sanitasi .

Sekitar 3,4 juta kubik meter sedimen akan dikeruk dari kanal dan waduk. Semua lokasi proyek akan diuji sedimennya sebelum pengerukan dilakukan. Sedimen yang tidak berbahaya akan dipindahkan dan dibuang di fasilitas tertutup di Ancol, Jakarta Utara. Apabila ditemukan limbah padat dan bahan berbahaya akan dibuang ke fasilitas pembuangan khusus yang terpisah.

Proyek ini akan semaksimal mungkin mengurangi jumlah penduduk yang terkena dampak banjir. Relokasi sebagai dampak proyek ini akan mengikuti Kerangka Kebijakan Permukiman Kembali (Resettlement Policy Framework – RFP) dari Pemprov DKI Jakarta. Kerangka Kebijakan ini konsisten dengan praktik terbaik (best practice) internasional untuk proses permukiman kembali.

Mereka yang akan direlokasi oleh proyek ini akan memperoleh akses perumahan yang memadai. Apabila relokasi berdampak pada mata pencaharian penduduk, dukungan selama perpindahan lokasi juga akan diberikan. Relokasi penduduk diperkirakan akan terjadi di enam dari 15 lokasi proyek.

“Proyek ini menandai keterlibatan pertama Bank Dunia dengan Pemda DKI Jakarta dalam membantu memecahkan masalah banjir dan pembangunan kota yang kompleks” kata Koeberle.

Proyek ini memerlukan biaya besar dan akan didanai melalui pinjaman sebesar USD 139,64 juta. Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta akan memberikan kontribusi dana pendamping sebesar USD 49,71 juta.

Sebagai tahap awal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Pusat berencana merelokasi sekitar 10.000 penghuni bantaran Kali Ciliwung. Selain itu, sebanyak 1.185 bangunan di sepanjang bantaran sungai tersebut akan dibongkar.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono, mengungkapkan bahwa tahap pertama penataan akan berlangsung di bantaran kali sepanjang Kampung Melayu hingga Manggarai.

Untuk menampung warga yang terkena relokasi, akan dibangun rumah susun sewa di wilayah Berlan, Matraman, Jakarta Timur, di atas lahan seluas 20 hektar. Sementara anggaran yang disediakan untuk pembangunan rumah susun sewa sekitar Rp5 triliun sampai Rp6 triliun.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menjelaskan sebelum memulai relokasi, pemerintah akan meneliti mengenai mata pencaharian, kondisi sosial, kebutuhan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) yang dibutuhkan penghuni di lokasi baru.

Namun, waktu relokasi dan pembongkaran masih belum pasti karena pihak berwenang masih perlu berbulan-bulan untuk persiapan dan urusan teknis.

Menurut Agung, pemerintah menargetkan waktu enam bulan untuk mempersiapkan pengadaan tanah, pengalihan aset, serta persiapan penyusunan bangunan. Diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik. “Ini merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat menurunkan angka kemiskinan,” ucap Agung. (eh)

Maret 2012

Wow! Pemerintah Ngutang ke Bank Dunia Rp 1,2 Triliun Buat Banjir Jakarta

Sumber:  http://finance.detik.com/ 22 Maret 2012

Jakarta – Pemerintah Indonesia berutang US$ 139,64 juta atau sekitar Rp 1,25 triliun ke Bank Dunia untuk keperluan penanggulangan banjir di Jakarta. Utang ini sebagian akan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Jakarta.

Demikian siaran pers Kementerian Keuangan yang dikutip detikFinance, Kamis (22/3/2012).

Utang ini ditandatangani oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Bank DUnia pada 17 Februari. Nama proyek yang akan dibiayai oleh utang ini adalah JUFMP atau Jakarta Urgent Flood Mitigation Project alias penanggulangan banjir.

Sebagian pinjaman ini yaitu US$ 69,34 juta akan diteruspinjamkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sebagai salah satu Implementing Agency.

Persiapan proyek JUFMP/JEDI telah dimulai sejak 2007 bermula dari peristiwa banjir yang melanda Jakarta pada Februari 2007, yang berlangsung selama 5 hari dan menggenangi kurang lebih 36% wilayah DKI Jakarta, bahkan di beberapa tempat ketinggian air mencapai 7 meter.

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi sebagai readiness criteria agar pemrosesan proyek JUFMP/JEDI dapat dilanjutkan adalah (i) Resettlement Policy Framework (RPF), dan (ii) Confined Disposal Facility Ancol (CDF).

Penyelesaian dokumen tersebut oleh Pemprov DKI Jakarta memerlukan waktu yang cukup lama. Pemenuhan readiness criteria disampaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada 5 Desember 2011 dan Pemprov DKI Jakarta menyampaikan kontrak kinerja kepada Menteri Keuangan pada 7 Februari 2012.

Mei 2012

Foke: Cara Jakarta Hadapi Banjir Banyak Direkomendasikan

Sumber: http://jakarta.tribunnews.com/  2 Mei 2012 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang masa berakhirnya menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta, Gubernur DKI Fauzi Bowo menyatakan pengalaman Jakarta dalam menangani banjir banyak dicontoh dan direkomendasikan.

Saat menghadiri acara Flood Risk Management and Urban Resilience Workshop di Hotel Shangrilla, pria yang biasa disapa Foke ini mengatakan Bank Dunia telah menerbitkan buku Cities and Flooding pada akhir 2011.

Buku tersebut, menurut Foke, merupakan panduan untuk kota-kota di Asia Timur yang rawan bencana banjir. Foke menuturkan bahwa kota-kota tersebut masih mengalami bencana banjir dan berupaya mengurangi resiko banjir.

“Dalam buku ini, pengalaman Jakarta menghadapi banjir banyak diambil. Contoh rekomendasi yang diberikan adalah bagaimana memberdayakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan manajemen banjir di Jakarta,” ujar Foke, Rabu (2/5/2012).

Foke menambahkan, contoh konkretnya dapat dilihat di sepanjang aliran sungai Ciliwung. Menurutnya komunitas masyarakat siap berpartisipasi dalam setiap program yang dibuat Pemprov DKI.

“Ini penilaian Bank Dunia. Rekomendasi yang disebutkan tadi dapat dilakukan oleh kota-kota yang mengalami musibah banjir di kawasan Asia Timur,” katanya. 

LSM Kritik Keterlibatan Bank Dunia Tangani Masalah Banjir di Jakarta 

Sumber: http://www.voaindonesia.com/24 Mei 2012

Bank Dunia sepakat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi banjir, namun Ari Ujianto dari Urban Poor Consortium (UPC) menilai agak berlebihan jika pemerintah melibatkan pihak asing untuk mengatasi banjir.

Kepada VoA di Jakarta, Kamis, Ari Ujianto berpendapat untuk mengatasi persoalan terkait masyarakat justeru sebaiknya pemerintah melibatkan masyarakat itu sendiri.

Ia menilai persoalan banjir di Jakarta erat kaitannya dengan persoalan kemiskinan karena daerah rawan bajir selama ini mayoritas disekitar pemukiman kumuh. Keterlibatan lembaga multilateral ditambahkannya hanya akan menambah utang luar negeri Indonesia.

“Betul, itu nggak harus ada itu bahkan kalau mau itu warganya iuran itu juga bisa, jadi ada beberapa model kalau di Surabaya sendiri itu warganya juga mau kok untuk mencicil untuk itu kok renovasi rumahnya, kalau mereka betul-betul diakui sebagai warga kota, tidak dianggap ilegal lagi, saya yakin nggak harus lembaga multilateral, persoalannya kan nggak mau susah atau mungkin persoalannya itu juga membawa keuntungan bagi pihak-pihak tertentu,” ujar Ari Ujianto.

Ari Ujianto menambahkan Pemprov DKI sebaiknya belajar dari beberapa daerah dalam mengatasi masalah pemukiman yang selama ini dinilai sebagai penyebab utama terjadinya banjir. Memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah banjir, menurutnya, jauh lebih baik dibanding melibatkan lembaga multilateral.

“Kalau UPC sendiri itu pengennya penataan pemukiman itu betul-betul komprehensif dan betul-betul meningkatkan kualitas hidup rakyat miskin, salah satunya ada proses yang harus dilalui oleh pemerintah, mengajak mereka memikirkan bareng-bareng, warga itu juga diajak ngomong, nah itu yang dicoba di beberapa tempat dengan pemerintah kota, di Kendari, di Surabaya, di Makasar, prosesnya bisa berjalan dengan baik, kayak gitu-gitu lho, DKI ini memang agak susah,” ungkap Ari lagi.

Sebelumnya kepada pers, staf ahli Bank Dunia untuk Penanggulangan Bencana, Iwan Gunawan menjelaskan keterlibatan Bank Dunia mengatasi masalah banjir di Jakarta dan juga mungkin menyusul di daerah-daerah lain untuk memajukan perekonomian Indonesia.

“Semua investor harus waspada bahwa ada resiko banjir, di mana-mana, di manapun di daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, nah mungkin yang lebih penting diperhatikan kita tidak bisa memungkiri bahwa dengan sukses integrasi ekonomi antar wilayah, dampak yang terjadi karena banjir di suatu tempat itu mempengaruhi,” jelas Iwan Gunawan.

Bank Dunia menyiapkan anggaran sebesar 139,64 juta dolar Amerika untuk mengatasi banjir di Jakarta. Dana tersebut untuk membiayai proyek Mitigasi Banjir Darurat Jakarta yang akan merehabilitasi beberapa bagian dari sejumlah aliran air di Jakarta.

Proyek yang rencananya akan selesai dalam lima tahun mendatang akan merelokasi sekitar 1.100 kepala keluarga terutama yang tinggal di pinggir sungai Ciliwung.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: