Berita

Februari 2010

Lahan Sekitar Penyodetan Kali Ciliwung Akan Dibuat Rumah Susun

Sumber: http://www.yiela.com/ 15 Februari 2010 

TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan rencana penyodetan Kali Ciliwung akan menghasilkan lahan belasan hektare. Di lahan sekitar sodetan itu, rencananya akan didirikan menara rumah susun sederhana sewa untuk ditempati warga yang sebelumnya tinggal di bantaran kali.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menyatakan daerah yang akan disodet adalah daerah di mana kali Ciliwung berbentuk lekukan. “Sekitar Kalibata hingga Jl MT Haryono,” kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI, Senin (15/2).

Djoko menyatakan proyek relokasi ini adalah proyek nasional.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan proyek ini dikoordinasikan oleh Kementerian Kesejahteraan Rakyat. Pihaknya meminta pemerintah pusat membebaskan lahan dan membangun rumah susun sederhana sewa. Rumah susun itu nantinya akan disewakan dengan harga murah. Karena murah, maka butuh subsidi yang besar. “APBD DKI tak mencukupi,” kata dia.

Proyek relokasi ini bagian dari proyek penanggulangan banjir. Sekitar 70 kepala keluarga akan dipindahkan dari tempat tingggal mereka di bantaran kali Ciliwung.  NUR ROCHMI

Wapres Pimpin Rapat Penataan Bantaran Sungai Ciliwung

Sumber:http://www.infogue.com/  19 Februari 2010

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden Boediono, Jumat siang, memimpin rapat koordinasi penataan perumahan dan permukiman di bantaran kali Ciliwung.

Pertemuan di Istana Wapres Jakarta itu dihadiri Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dan sejumlah pejabat lain.

Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Boediono meninjau banjir di Ciliwung pada Kamis (18/2).

Awal pekan ini, penanganan banjir DKI Jakarta juga dibahas di Komisi V DPR bersama Pemprov Jabar dan Pemprov Banten.

Saat rapat di Gedung DPR, Menteri PU Djoko Kirmanto menyatakan bahwa aliran sungai Ciliwung akan dipotong atau disodet ke jalur banjir kanal timur di sekitar Kampung Melayu.

Bekas sodetan tersebut akan dibangun rumah susun sewa (rusunawa) untuk menampung warga yang tinggal di bantaran kali. Pembangunan rusunawa akan dilakukan oleh Kementerian PU, Kemenpera, dan Pemprov DKI. (R018/B010)

Pemerintah Setujui Sodetan Ciliwung

Sumber: http://www.antaranews.com/  19 Februari 2010 

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah menyetujui gagasan Pemprov DKI Jakarta dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyodet Sungai Ciliwung dengan memanfaatkan terowongan lama di kawasan Bidara Cina yang akan melintas ke Kali Cipinang.

“Volume air yang tinggi di Sungai Ciliwung bisa disalurkan juga ke Proyek Banjir Kanal Timur (BKT), selain ke Banjir Kanal Barat (BKB),” kata Gubernur Pemprov DKI Fauzi Bowo, usai rapat penanganan banjir di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan, selain penyodetan untuk mengatasi banjir Sungai Ciliwung, disetujui juga penambahan satu pintu air lagi di pintu air Manggarai dari sebelumnya dua pintu menjadi tiga pintu air.

“Ada rencana membuat sodetan dari Ciliwung dengan Kali Cipinang sehingga air bisa masuk ke BKT sehingga ada koneksi antara Ciliwung dan BKT. Selama ini Ciliwung berdiri sendiri sehingga jika ada air dalam jumlah volume yang besar, bisa tertampung di BKT,” ujar Fauzi.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Pitoyo Soebandrio mengatakan, langkah lain untuk menurunkan tinggi air di Sungai Ciliwung adalah dibuatnya pintu air baru di kawasan Manggarai.

“Dua pintu buatan Belanda yang ada akan ditambah lagi. Jika cuma satu lubang (pintu), hal itu percuma. Karena itu, dibuat satu pintu baru,” ujar Pitoyo.

Ia menambahkan, letak pintu air baru berada di bawah Jalan Manggarai, yang nantinya akan dibuat jalan layang dan diintegrasikan dengan kereta bandara.

Rapat yang dipimpin Wapres Noediono itu dihadiri pula oleh Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, dan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto.(R018/A024)

Sodet Kali Ciliwung, Pemprov Siapkan Rusun untuk Warga

Sumber:  http://www.yiela.com/19 Februari 2010

JAKARTA, KOMPAS.com — Menindaklanjuti rencana penanggulangan banjir di Ibu Kota dengan membangun sodetan (interconnection) antara Kali Ciliwung dan Cipinang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlebih dulu akan menyiapkan perumahan layak semacam rumah susun untuk warga di sekitar bantaran.

“Setelah inventarisasi, nanti kemudian akan dibicarakan mengenai resettlement yang tidak terlalu jauh dari tempat semula,” kata Gubernur Fauzi Bowo yang ditemui wartawan seusai menunaikan ibadah shalat Jumat di Balai Kota, Jakarta, siang ini.

Untuk tahap awal proyek tersebut, kata Fauzi Bowo, Pemerintah akan menginventarisasi penduduk yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung dan Cipinang. “Jadi, kami harapkan perumahan layak di sekitar tempat tinggal mereka di Jatinegara,” tandas Fauzi Bowo.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Presiden Boediono, dimunculkan satu ide baru untuk mengatasi luapan arus Kali Ciliwung yang kerap menyebabkan banjir di kawasan tersebut, dengan melakukan sodetan di Ciliwung. “Rencana ini juga sudah kita laporkan ke Wapres Boediono hari ini dan akan segera ditindaklanjuti,” ungkap Gubernur.

Warga Bantaran Ciliwung Tak Ingin Hidup di Rumah Susun 

Sumber: http://www.tempo.co/  20 Februari 2010 

TEMPO Interaktif, Jakarta- Warga bantaran sungai Ciliwung yang rencananya akan direlokasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta mereka mendapat penggantian yang pantas. Salah satunya adalah penggantian sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan yang dihuni warga. “Atau mungkin ada perhitungan lain yang bisa dilakukan, asalkan pantas,” kata Usep Suhendra, Ketua RT 10 RW 02 Kampung Pulo, Jakarta Timur.

Usep menyadari bahwa banyak warga yang tidak memiliki sertifikat atas tanah. “Kebanyakan tanahnya merupakan warisan, kami hanya bermodalkan verponding (surat ukur luas tanah),” katanya. Setidaknya, menurut Usep, surat itu dapat menjadi modal yang baik untuk proses relokasi nanti.

Yang jelas, Usep menyatakan bahwa warga sangat tidak ingin mendapatkan penggantian berupa hak sewa atau hak milik rumah susun. “Kami tidak ingin hidup di rumah susun,” katanya. Menurutnya, kehidupan di rumah susun tidak mendukung kesehatan. “Lebih baik kami hidup di pinggir kali seperti ini,” katanya.

Usep mengatakan saat ini pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada warga mengenai rencana relokasi mereka. “Warga pun juga sudah mendapatkan pembekalan agar mengerti dan nantinya tidak dirugikan,” katanya. Menurut Usep pembicaraan itu sudah dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari pemerintahan dari tingkat Kelurahan sampai Suku Dinas, serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat.  EZTHER LASTANIA

Camat Jatinegara Minta Dilibatkan Relokasi Warga Bantaran Ciliwung 

Sumber: http://www.tempo.co/read/ 24 Februari 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta – Pemerintah Kecamatan Jatinegara berharap dilibatkan dalam rencana relokasi warga bantaran Sungai Ciliwung. Sebab, masyarakat bantaran Ciliwung khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Jatinegara memiliki karakteristik tersendiri.

“Hal-hal yang bersifat khusus dari pemikiran warga bantaran inilah yang harus dipertimbangkan,” kata Camat Jatinegara Andriyansah kepada Tempo, Rabu (24/2).

Menurut Andriyansah, pendekatan dari pemerintah kecamatan penting dilakukan untuk menjembatani keinginan warga dengan keinginan pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Sebab, sebagian basar warga bantaran sangat tergantung kepada Pasar Jatinegara yang lokasinya berdekatan dengan permukiman mereka.

“Secara ekonomi kehidupan warga bantaran ini sangat tergantung pada pasar. Karena itu relokasi haruslah mempertimbangkan segi ini.”

Andriyansah berharap pemindahan tidak menyebabkan warganya mengalami penurunan drastis alam bidang ekonomi. “Tolong diusahakan jangan terlalu jauh, agar nafkah mereka sehari-hari tetap terpenuhi,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dia terima dari pemerintah DKI Jakarta warga kemungkinan besar akan dipindahkan ke rumah susun bersewa. “Saya belum dalam informasi mengenai lokasi rusunawa ini, tapi sekali lagi saya harap tidak terlalu jauh,” ujarnya.

Bukan tidak mungkin rusunawa ini akan dibangun dalam bentuk rumah panggung dengan lokasi tidak jauh dari permukiman warga semula.

Kepala Balai Besar Ciliwung Cisadane Pitoyo Subandrio mengatakan, bisa saja alur dari Sungai Ciliwung diluruskan sehingga bekas aliran sungai sebelumnya yang sudah tidak dipakai lagi sebagai jalan air dapat digunakan untuk pembangunan rusunawa.

Pelurusan ini, lanjut dia, akan sangat membantu menambah kapasitas Sungai Ciliwung sampai 40 persen. Syaratnya sepanjang bantaran sungai sudah tidak ada lagi rumah-rumah penduduk.

“Tanpa diluruskan (tetap dengan alur awal) tapi rumah warga hilang semua dari bantaran sebenarnya debit Ciliwung sudah bisa bertambah 40 persen. Nah apalagi kalau diluruskan dan dibersihkan dari rumah warga, saya yakin banjir di Kampung Melayu dan Bidara Cina akan hilang,” ujar Pitoyo.   Titis Setianingtyas

Warga Bantaran Ciliwung Tolak Relokasi Jika Terlalu Jauh  

Sumber: http://www.tempo.co/24 Februari 2010 

TEMPO Interaktif, Jakarta – Rencana Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk memindahkan warga dari bantaran Sungai Ciliwung kemungkinan besar akan terkendala. Sebagian besar warga menolak dipindahkan jika lokasi pemindahan terlalu jauh.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan alternatif lokasi yang akan ditawarkan pada warga adalah Kebon Baru dan Pangadegan Jakarta Selatan.

Edi Patinama, Koordinator Pengungsi dibekas Bioskop Nusantara Jakarta Timur mengatakan, sebagian warga mengaku keberatan jika pindahnya terlalu jauh. “Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan warga bantaran, mereka mengaku keberatan jika tempatnya jauh,” ujarnya kepada Tempo, Rabu (24/2).

Sebab, 70 persen warga bantaran menggantungkan hidupnya pada Pasar Jatinegara yang lokasinya berdekatan dengan bantaran.

“Kalau mereka pindah jauh pegangan hidupnya akan hilang, atau paling tidak penghasilannya hanya habis buat transportasi,” kata Edi.

Selain itu, pemindahan juga dikhawatirkan akan menghilangkan kebersamaan warga selama ini. Warga mengusulkan agar pemindahan dilakukan berdasarkan ketetanggaan sehingga kebersamaan bisa tetap terjaga.

Selain lokasi, kata Edi, warga juga berharap relokasi tidak akan merugikan mereka secara finansial. Sebab bagaimanapun juga rumah-rumah yang telah ditempati warga selama ini ada nilainya. “Baik yang sewa maupun yang membuat sendiri. Makanya warga berharap ada ganti untung yang pantas,” ujar lelaki yang telah dipercaya menjadi koordinator pengungsi sejak 2002 ini.

Pembicaraan tentang masalah ini, sambung Edi, banyak dia dengar dari warga di RW 3/RT 4 dan RW 2/RT 4 Kelurahan Kampung Melayu. Menurutnya, warga paham jika relokasi memang harus dilakukan. Warga telah mendapatkan pemberitahuan resmi bahwa mereka akan direlokasi pada sekitar 2011-2012.

Mereka juga sadar bahwa tempat yang saat ini mereka tempati adalah tanah milik negara. “Warga memang hanya mengantongi izin menggunakan tanah negara saja, tidak ada yang punya sertifikat ataupun girik,” ujar Ketua Forum Masyarakat Peduli Lingkungan ini.   Titis Setianingtyas

Maret 2010

Pusat Tangani Penuh Proyek Sodetan Ciliwung

Sumber: http://www.tempo.co/ 15 Maret 2010 

TEMPO Interaktif, Jakarta — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan terlibat dalam proyek penyodetan Sungai Ciliwung. Tanggung jawab dan pelaksana proyek itu nantinya akan ditangani sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

“Kalau Balai Besar (Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane) yang menangani, maka itu kewenangan pemerintah pusat,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo ketika ditemui di Balai Kota, Senin (15/3).

Rencana penyodetan Ciliwung akan dibuat di sekitar Pengadegan dan Bidara Cina. Proyek tersebut diharapakan dapat menghasilkan lahan baru seluas 3 hektare yang berasal dari bekas aliran sungai.

Lahan bekas aliran sungai nantinya akan digunakan untuk membangun rumah susun sewa yang difasilitasi untuk warga relokasi yang saat ini masih tinggal di sekitar bantaran kali Ciliwung.

Kepala Bidang Mitigasi Bencana BPPT, Sutopo Purwo Nugroho, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak penyodetan terhadap percepatan aliran sungai seperti yang terjadi di Sungai Citarum dan Bengawan Solo.

Menurut dia, penyodetan itu berpotensi mempercepat luapan air di bagian hilir disaat banjir. Tapi dampak percepatan aliran itu tampaknya tidak dirisaukan Fauzi. “Anak kecil juga tahu (aliran sungai akan lebih cepat),” ujarnya.  RIKY FERDIANTO

Agustus 2010

Pemerintah Sediakan Rp100 Miliar untuk Normalisasi Ciliwung 

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/19 Agustus 2010

( MI/Rommy Pujianto/al) JAKARTA–MI: Kali Ciliwung yang membelah Jakarta mendapatkan dana sebesar Rp100 miliar untuk proyek normalisasi dan revitalisasi sungai secara total. Dana tersebut akan dialokasikan untuk pembebasan lahan dan pembangunan fisik.

“Saya sudah pegang Rp100 miliar. Nanti akan dibagi dua, Rp60 miliar dipegang gubernur untuk pembebasan lahan, sisanya Rp40 miliar akan dipakai PU untuk uang muka membuat sodetan,” ungkap Direktur Sungai dan Pantai Kementerian Pekerjaan Umum Pitoyo Subandrio di Jakarta, Rabu (18/8).

Proyek normalisasi dan revitalisasi Sungai Ciliwung dilakukan setelah terbitnya Keputusan Presiden tentang Total Solution for Ciliwung.

Menurut Pitoyo, terdapat sembilan langkah yang akan dilakukan untuk menormalisasi dan merevitalisasi Kali Ciliwung. Yaitu, memukimkan warga Kampung Melayu yang berjumlah sekitar 350 ribu jiwa, membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di atas Kali Ciliwung, memindahkan warga ke rusunawa dibarengi dengan pemberdayaan sosial, normalisasi sungai yang melintasi kawasan Bukit Duri dan Kampung Melayu, penambahan pintu air Manggarai, menaikkan tinggi jembatan di Kanal Banjir Barat (KBB), merevitalisasi kawasan Ciliwung lama yang melintas dari Manggarai hingga Istiqlal, menghubungkan Ciliwung-Cipinang agar memiliki kapasitas tampung sebesar 50-60 kubik per detik, dan konservasi.

Solusi total untuk normalisasi dan revitalisasi Kali Ciliwung itu diperkirakan selesai pada 2014. Tahap awal pekerjaan dilakukan dengan membangun sodetan di Kebon Baru-Kalibata. Sodetan itu akan ditimbun untuk menjadi kawasan pembangunan rusunawa bagi warga yang sebelumnya bermukim di bibir sungai. Rusunawa itu akan dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat. “Kita akan bangun sodetan setelah Pemprov membebaskan lahannya,” ujar dia. (DP/OL-3)

Awal 2012, Rusunawa di Ciliwung Siap Dibangun 

Sumber: http://forum.tempo.co/ 12 Februari 2012

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengatakan pada awal tahun 2012 nanti, Kemenpera bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum akan melaksanakan pemancangan tiang pertama pembangunan Rusunawa di bantaran kali Ciliwung.

Menurut Djan Faridz, permasalahan perumahan dan pemukiman padat di sepanjang Kali Ciliwung merupakan persoalan yang perlu penanganan khusus dari pemerintah.

“Ini permasalahan klasik di ibukota, banyak penduduk menempati tanah liar namun tetap dianggap legal. Karena mereka tetap membayar PBB, tagihan listrik, telepon, dan punya RT RW bahkan kelurahan,” katanya di Jakarta, Kamis (1/12/2011).

Sementara, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, pihaknya siap melaksanakan penataan pembangunan perumahan di sepanjang Ciliwung. Pihaknya, akan melakukan normalisasi kali di beberapa lokasi rawan banjir dengan membuat sodetan.

“Harapannya penanganan masalah ini selesai tahun 2014 mendatang. Kami berharap pengalaman membangun BKT bisa dijadikan acuan pembangunan program Ciliwung bersih serta perumahan hijau dengan memberdayakan masyarakat setempat,” ujarnya.

Oktober 2011

Revitalisasi Sungai Ciliwung Masih Sebatas Rencana

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/ 6 Oktober 2011 

Jakarta, Kompas – Sungai Ciliwung yang membelah Jakarta sampai akhir tahun 2011 masih mengalami pendangkalan parah dan penyempitan badan kali. Sampah dan okupasi bantaran kali untuk permukiman padat juga terus terjadi. Sungai Ciliwung, yang luapannya setiap musim hujan selalu mengakibatkan banjir di sejumlah kawasan di Jakarta, justru tidak tersentuh pembangunan.

Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam Kementerian Pekerjaan Umum Pitoyo Subandrio, Rabu (5/10), mengatakan, pihaknya telah memiliki rencana revitalisasi Ciliwung yang justru terfokus pada penataan masyarakat di pinggiran kali tersebut. ”Masyarakat ditata, direlokasi, setelah pinggiran kali ditinggalkan, baru pembangunan fisik perbaikan sungai dilakukan,” katanya.

Salah satu rencana perbaikan adalah pembuatan sodetan di Kalibata, Jakarta Selatan, dan Kebon Baru, Jakarta Timur. Setelah sodetan dilakukan, aliran kali lama beserta bantarannya bisa digunakan untuk membangun rumah susun sederhana sewa guna menampung relokasi warga pinggir kali.

”Tujuan utama adalah warga pinggir kali di Kampung Melayu yang akan direlokasi ke kedua tempat itu. Warga ber-KTP DKI langsung mendapat hak menyewa di rusunawa, sementara yang ber-KTP non-DKI diantar pulang ke daerah masing-masing dengan catatan ada bantuan pendanaan semacam PNPM Mandiri untuk modal di kampung. Ini tentu baru bisa terlaksana dengan kerja sama berbagai pihak,” katanya.

Mengapa rusunawa? Menurut Pitoyo, warga pinggir kali yang didominasi pekerja informal dengan penghasilan Rp 15.000-Rp 25.000 per hari lebih mudah menyisihkan uangnya untuk membayar sewa. ”Kalau harus beli, meskipun murah, mereka tetap sulit mewujudkan uang mukanya,” katanya. Rusunawa juga dibuat sedemikian rupa agar cocok dengan kebutuhan mereka, seperti adanya tempat parkir sepeda motor, gerobak dagangan, fasilitas pemadam kebakaran, dan air bersih.

Kementerian PU dalam hal ini bertanggung jawab pada hal-hal bersifat teknis pembangunan, sementara yang berkenaan dengan masyarakat ditangani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, ide penataan sungai ini belum juga dimulai. Pitoyo mengakui, penataan sungai akan berdampak sosial besar dan itu adalah kendala terbesar bagi pemerintah pusat dan daerah.

Sosiolog Robertus Robert mengatakan, penataan masyarakat pinggir kali tak bisa hanya searah dari pihak pemerintah dan lalu diterapkan begitu saja. ”Saya pernah studi di masyarakat pinggir kali dekat Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Mereka tinggal di sana sudah dua sampai tiga generasi. Alasan mereka berurbanisasi ke Jakarta untuk merebut rezeki yang tidak tersedia di kampung. Alasan tinggal di tepi kali karena itulah tempat termurah yang bisa dijangkau,” katanya.

Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Institut Pertanian Bogor Ernan Rustiadi mengatakan, dampak sosial dan dampak lingkungan dari sungai yang salah kelola harus diatasi sesegera mungkin. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus menunda revitalisasi Sungai Ciliwung. Saat ini tercatat baru 900 meter badan Ciliwung di kawasan Kebon Baru yang direvitalisasi.

Sementara itu, Kepala Dinas PU DKI Jakarta Ery Basworo mengaku belum ada proyek Pemprov DKI untuk membenahi daerah bantaran Sungai Ciliwung. ”Yang kami lakukan saat ini adalah membantu Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta memperbaiki kualitas air Ciliwung,” ujarnya. (NEL/ARN)

November 2011 

Kawasan Kumuh di Bantaran Ciliwung Akan Direvitalisasi

Sumber: http://poskota.co.id/  14 November 2011

JAKARTA (Pos Kota)-Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengajak, masyarakat ikut aktif merevitalisasi kawasan kumuh di sekitar Kali Ciliwung. Pihaknya akan mengupayakan pelaksanaan program tersebut dengan tidak merugikan masyarakat sehingga dapat terwujud lingkungan perumahan yang nyaman dan layak untuk di huni.

“Program revitalisasi kawasan kumuh di sepanjang bantaran Kali Ciliwung sudah masuk dalam rencana program kerja Kemenpera, ” katanya, kemarin.

Untuk itu pihaknya berharap masyarakat bisa bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan program kegiatan ini. Oleh karena itu, pihaknya akan terus melakukan inventarisasi terkait jumlah kepala keluarga (KK) yang akan di relokasi.

“Kami harus tahu berapa jumlah KK yang harus di relokasi,” tambahnya. Berdasarkan data yang dimiliki Kemenpera saat ini jumlah KK yang harus direlokasi dari bantaran Kali Ciliwung berjumlah sekitar 30.000 KK.

Sukses tidaknya pelaksaan program perumahan juga tergantung pada peran serta aktif masyarakat. Kemenpera dalam hal ini juga berupaya berupaya memberikan ganti untung kepada masyarakat yang mendukung terlaksananya program revitalisasi kawasan kumuh tersebut.

“Namun, hal itu juga tergantung pada masyarakat apakah mereka mau dipindah apa tidak,” katanya.

Konsep ganti untung tersebut, imbuh Djan Faridz, dilakukan oleh Kemenpera dengan cara membangun terlebih dulu rumah layak huni bagi masyarakat yang ingin pindah dari bantaran kali. Adapun lokasi hunian sementara bagi masyarakat tersebut diupayakan berdekatan atau tidak jauh dari tempat mereka bekerja atau sekolah dimana anak-anaknya menuntut ilmu. (faisal/b)

75 Kelurahan Terkena Normalisasi Ciliwung

Sumber: http://poskota.co.id/ 26 November 2011 

JAKARTA (Pos Kota) – Sebanyak 30 ribu warga di 75 kelurahan yang dilintasi Kali Ciliwung, harus bersiap-siap dipindah ke rumah susun (rusun) karena akan dinormalisasi.

Kali Ciliwung masuk ke DKI Jakarta sampai ke Laut sepanjang 39 kilometer. Kawasan permukiman warga di bantaran kali yang terkena proyek normalisasi di antarnya di wilayah Kelurahan Cililitan, Cawang, Kampung Melayu, Duri Pulo, Menteng Pulo, Manggarai, Tebet, Kenari, dan Senen.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, sangat mendukung rencana Pemprov atau pemerintah pusat merelokasi warga ke rusun.

TEPAT SASARAN

Menurut Inggard, Jumat (25/11), relokasi tidak hanya untuk menyelamatkan warga, tetapi juga untuk menyelamatkan Jakarta. “Yang dinormalisasi tidak hanya Kali Ciliwung, tetapi juga sungai lainnya.”

Ia mendesak agar pemprov mendata secara akurat seluruh warga dan kebutuhan rusun yang diperlukan. “Data harus akurat sehingga apa yang direncanakan bisa tepat sasaran.” (john/b)

Desember 2011

Kemenpera Pancangkan Tiang Rusunawa di Bantaran Kali Ciliwung Tahun Depan

Sumber:  http://www.suarapembaruan.com/2 Desember 2011 

H Djan Faridz [SP/Luther Ulag]

[JAKARTA] Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan segera melaksanakan pemancangan tiang pertama pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) di bantaran kali Ciliwung pada awal 2012.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz, saat menerima kunjungan Wakil Menteri PU Hermanto Dardak di kantornya, Kamis (1/12), mengatakan, pihaknya siap melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian PU untuk melakukan tiang pancang Rusunawa pada awal Januari 2012 mendatang.

Menurut Djan Faridz, sejak ditunjuk oleh Presiden menjadi Menpera beberapa waktu lalu dirinya memang mendapat tugas khusus untuk menyelesaikan masalah perumahan yang cukup padat di sepanjang Kali Ciliwung. Persoalan perumahan yang cukup padat dan permukiman liar di sekitar Kali Ciliwung bahkan telah terjadi sejak lama sehingga memerlukan penanganan khusus dari pemerintah.

Lebih lanjut, Djan Faridz menerangkan, Kemenpera pada rapat koordinasi dengan Wakil Presiden juga telah melakukan kajian mengenai program tersebut. Masalah perumahan di bantaran Kali Ciliwung merupakan persoalan klasik yang terjadi di Ibukota Jakarta. Pasalnya, meskipun banyak penduduk yang menempati tanah liar, namun mereka dianggap legal oleh pemerintah kota setempat karena membayar PBB, tagihan listrik dan telepon, memiliki RT dan RW bahkan kelurahan. “Kalau dibilang penduduk liar tapi mereka memiliki KTP. Jadi meskipun tinggal di tanah liar keberadaan mereka masih dianggap legal,” katanya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, imbuh Djan Faridz, Kemenpera berharap adanya kerjasama dan partisipasi aktif penduduk setempat untuk mensukseskan program perumahan di daerah tersebut serta sinergi program dengan Kementerian PU dan Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, Wamen PU Hermanto Dardak menyatakan, pihaknya juga siap melakukan sinkronisasi tugas agar penataan pembangunan perumahan di sepanjang Kali Ciliwung dapat berjalan dengan lancar. Saat ini, Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PU siap melaksanakan normalisasi Kali Ciliwung di beberapa lokasi yang rawan terjadi banjir, berupa pembuatan sodetan. Hal ini sebagai upaya untuk mendukung revitalisasi kawasan bantaran Kali Ciliwung dan mendukung program Kemenpera.

Hermanto juga mengatakan, adanya pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) yang dibangun oleh Kementerian PU dan Pemda DKI Jakarta bisa dijadikan rujukan pembangunan infrastruktur hijau. “Kami berharap penanganan masalah perumahan di sepanjang Kali Ciliwung bisa selesai pada tahun 2014 mendatang. Kami berharap pengalaman membangun BKT bisa dijadikan acuan untuk pembangunan program Ciliwung Bersih serta perumahan yang hijau dengan memberdayakan masyarakat setempat,” kata dia. [E-8]

Awal 2012, Rusunawa di Ciliwung Siap Dibangun

Sumber: http://properti.kompas.com/2 Desember 2011 

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengatakan pada awal tahun 2012 nanti, Kemenpera bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum akan melaksanakan pemancangan tiang pertama pembangunan Rusunawa di bantaran kali Ciliwung.

Menurut Djan Faridz, permasalahan perumahan dan pemukiman padat di sepanjang Kali Ciliwung merupakan persoalan yang perlu penanganan khusus dari pemerintah.

“Ini permasalahan klasik di ibukota, banyak penduduk menempati tanah liar namun tetap dianggap legal. Karena mereka tetap membayar PBB, tagihan listrik, telepon, dan punya RT RW bahkan kelurahan,” katanya di Jakarta, Kamis (1/12/2011).

Sementara, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, pihaknya siap melaksanakan penataan pembangunan perumahan di sepanjang Ciliwung. Pihaknya, akan melakukan normalisasi kali di beberapa lokasi rawan banjir dengan membuat sodetan.

“Harapannya penanganan masalah ini selesai tahun 2014 mendatang. Kami berharap pengalaman membangun BKT bisa dijadikan acuan pembangunan program Ciliwung bersih serta perumahan hijau dengan memberdayakan masyarakat setempat,” ujarnya.

Revitalisasi Ciliwung Selesai Tahun 2014

Sumber: http://poskota.co.id/ 23 Desember 2011 

JAKARTA (Pos Kota)-Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan merevitalisasi Sungai Ciliwung dengan cara melebarkannya dari 7-10 saat ini menjadi sekitar 40 hingga 65 meter. Untuk pekerjaan ini dana yang disiapkan mencapai Rp 2,5 hinga Rp 3 triliun.

“Pekerjaan akan kami mulai tahun 2012 dan direncanakan selesai tahun 2014,” kata Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PU Pitoyo Subandrio ketika menjelaskan persiapan PU menghadi ancaman banjir awal 2012, kemarin.

Sebelum melakukan revitalisasi Ciliwung, warga yang berada di bantaran kali tersebut akan direlokasi ke sejumlah rusun sewa yang akan dibangun Kementerian Perumahan Rakyat. Warga yang berhak mendapatkan hak sewa di rusun tersebut harus memiliki KTP DKI Jakarta.

Pelebaran kali akan dimulai dari sekitar Jalan TB Simatupang hingga Pintu Air Manggarai. Warga yang akan dipindahkan sepanjang bantaran kali tersebut jumlahnya sekitar 71.000 orang.

Mereka akan ditampung di sejumlah rusun sewa yang akan dibangun antara lain di Kampung Melayu, Bukit Duri dekat SMA 8, dan di Pasar Rumput. Rusun di Pasar Rumput tingginya 24 lantai yang di bagian bawahnya tetap menjadi pasar.

Selain akan melebarkan Sungai Ciliwung Pitoyo mengaku juga telah melakukan revitalisasi terhadap Kali Sunter, Kali Angke, Kali Pesanggrahan serta membuat dam di Muara Baru. Pembuatan dam dilakukan untuk mencegah adanya rob yang sering menimbulkan banjir.

Diakui Januari 2012 ancaman banjir di Indonesia cukup besar. Terutama di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, termasuk Jakarta yang bisa menggangu jalannya roda ekonomi masyarakat.

Karena itu pihaknya telah melakukan antisipasi dengan cara meminta petugasnya untuk selalu waspada. Terutama yang mengamati sungai besar seperti Ciliwung, Citarum, dan bengawan Solo. Mereka semua dilengkapi buku SOP agar tidak salah langkah jika banjir benar-benar terjadi.

Berbagai perlengkapan menanggulangi banjir juga telah disiapkan seperti karung pasir, bronjong, kayu dolken, truk, pompa, serta perahu karet.(faisal/b)

Januari 2012

Rusunawa Murah untuk Ciliwung

Sumber:http://www.republika.co.id/  24 January 2012

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Masalah penduduk yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung telah menjadi persoalan klasik yang pelik. Di satu sisi, para penduduk tersebut menempati tanah liar. Namun di sisi lain, mereka dianggap legal pemerintah kota setempat karena membayar PBB, tagihan listrik dan telepon, serta memiliki RT, RW, bahkan kelurahan.

Proyek rumah susun sederhana sewa/rusunawa (ilustrasi)

Tahun 2012 ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (Menpera) telah merancang sebuah program yakni pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) untuk ditempati sebanyak 71 ribu keluarga. “Rusunawa tersebut nantinya akan disewakan sebesar Rp 3.000-5.000 saja per hari,” kata Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PU, Pitoyo Subandrio, kepada Republika, Selasa (24/1).

Rusunawa tersebut juga akan dibuat sedekat mungkin dengan rumah-rumah yang saat ini ditempati para penduduk itu. Sehingga nantinya mereka tidak merasa kesulitan ketika mesti pindah ke rusunawa. “Cukup dengan membawa kopor saja mereka bisa pindah,” katanya.

Pitoyo yakin program pembangunan Rusunawa yang pemasangan tiang pancang pertamanya direncanakan awal tahun ini tersebut bisa selesai pada 2014 nanti, atau di saat berakhirnya masa pemerintahan sekarang. “Saat ini kami masih berada pada tahap pendataan lahan dan jumlah penduduk di bantaran kali tersebut,” kata Deputi Bidang Perumahan Formal, Paul Marpaung.

Terkait anggaran juga masih dalam perhitungan. Akan tetapi yang jelas dana akan berasal dari tiga lembaga terkait, yakni Kementerian PU, Kemenpera, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Masalah lahan tentunya kami harus bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mengetahui lahan-lahan mana saja yang bisa dibebaskan,” kata Paul.

Menpera: Rusunawa Ciliwung Rp300 ribu per bulan

Sumber: http://www.antaranews.com/ 26 Januari 2012 

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan bahwa pemerintah akan membangun rumah susun umum sewa untuk menggantikan perumahan yang tidak layak di kawasan itu dengan harga sewa sekitar Rp300 ribu per bulan.

“Namun rencananya setahun atau dua tahun pertama akan disewakan secara gratis kepada masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung,” kata Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz usai rapat koordinasi tingkat menteri terkait penataan pemukiman di bantaran Sungai Ciliwung di Jakarta, Kamis.

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah menteri terkait di antaranya Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Sosial Salim Segaf Al Juprie dan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih.

Ia mengatakan, hal tersebut akan terus dimatangkan sehingga kepastian biaya sewa juga akan di dapat dalam waktu dekat termasuk mengenai kemungkinan rusunawa tersebut bisa menjadi hal milik atau tidak di masa mendatang.

“Yang pasti pemerintah tidak akan memberatkan masyarakat,” katanya seraya menambahkan, masyarakat akan mendapatkan berbagai fasilitas dengan tinggal di rumah susun umum sewa tersebut termasuk berbagai pelatihan ekonomi kreatif.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan rapat koordinasi tingkat menteri diharapkan bisa mempercepat implementasi program penataan pemukiman kumuh di bantaran Sungai Ciliwung diantaranya memperbaiki kualitas lingkungan melalui konsep “membangun tanpa menggusur”.

Selain itu, mengamankan daerah bantaran sungai dalam rangka menjaga kesinambungan daerah aliran sungai Ciliwung serta melakukan perancangan struktural terhadap daerah bantaran sungai yang menjadi kawasan pemukiman dengan tetap memperhatikan karakteristik dasar sungai.

Di samping itu juga membangun rumah susun umum sewa di bantaran sungai untuk menggantikan perumahan yang tidak layak.

Rencana kegiatan untuk menata pemukiman kumuh di bantaran Sungai Ciliwung antara lain melakukan relokasi penduduk sebanyak 34.051 kepala keluarga.

Selain itu membangun rumah susun umum sewa sebanyak 22.806 unit di tujuh lokasi yang direncanakan. Ditambah lagi, membangun dua sudetan di lokasi Kebon Baru dan Kalibata dengan total luasan perolehan 2,93 hektare. (W004/S004)

Februari 2012

Anggarkan Rp 9 Triliun, Pemerintah Bangun Rusunawa Ciliwung

Sumber: http://www.rumah.com/ 8 Februari  2012

RumahCom – Pemerintah berencana akan membangun 29 twin blok Rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bantaran Kali Ciliwung, Jakarta. Untuk itu, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp9 Triliun, ungkap Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz kepada sejumlah wartawan usai melantik sejumlah pejabat Eselon III Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Kantor Kemenpera, Jakarta, Selasa (7/2).

Menurut Menpera, guna melancarkan pembangunan Rusunawa tersebut, diperlukan koordinasi antar-kementerian terkait serta melibatkan pemerintah daerah DKI Jakarta. “Untuk itu, dalam minggu ini akan dilaksanakan rapat koordinasi untuk membahas program pembangunan Rusunawa Kali Ciliwung. Dalam rapat ini nantinya akan dihadiri Menko Kesra, Menteri PU, Menpera, dan Gubernur DKI Jakarta,” imbuh Djan.

Terkait lokasi pembangunan Rusunawa, Djan Faridz menyatakan Kemenpera akan berkonsentrasi di tanah milik TNI di daerah Berlan yang berada tidak jauh dari Stasiun Manggarai. Di sana terdapat Kompleks Zeni yang dihuni sekitar 15 anggota TNI aktif dan 20 kepala keluarga purnawirawan.

Rusunawa ini, imbuh Djan Faridz, akan diprioritaskan untuk warga setempat yang kini menghuni kawasan tersebut. “Kompleks Zeni nantinya akan dipindah, sedangkan para purnawirawan dan warga yang tinggal di sana akan dipioritaskan untuk tinggal di Rusunawa ini. Sementara itu, pengelolaan Rusunawa hampir bisa dipastikan akan dilakukan oleh Perumnas,” tuturnya. Anto Erawan

Menko Kesra Belum Pastikan Jumah Warga Ciliwung Direlokasi

Sumber: http://jakarta.tribunnews.com/  9 Februari 2012

Gubernur DKI Fauzi Bowo dan Agung Laksono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam rapat koordinasi antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat yang diwakili Menko Kesra, belum dipastikan jumlah warga sekitar bantaran kali Ciliwung yang direlokasi terkait pelaksanaan proyek mitigasi banjir darurat Jakarta.

“Kami saat ini fokus pada program penataan pemukiman kumuh yang ada di bantaran kali Ciliwung. Bangunan yang ada disana sekitar 1.000 lebih, tetapi berapa jumlah penduduknya belum bisa dipastikan,” ujar Menkokesra Agung Laksono, Kamis (9/2/2012) di Balai Kota.

Sementara itu, Gubernur DKI Fauzi Bowo menjelaskan sebelum proyek tersebut berjalan, Pemprov DKI dan Bank Dunia sudah melakukan kesepakatan bersama termasuk menyiapkan konsultan dan tim pendamping untuk melakukan relokasi. “Penduduk sekitar bantaran Ciliwung akan mendapat penggantian yang sesuai dengan aset lahan dan bangunan yang dimilikinya sebelum dikenakan relokasi,” kata Foke, sapaan Fauzi Bowo.

Ditambahkannya, Pemprov DKI melalui Walikota, Lurah dan Camat akan melakukan verifikasi bersama tim independen untuk menghitung jumlah penduduk disana dalam jangka waktu tertentu dan tidak bisa diubah lagi setelah itu. “Jika dalam jangka waktu tersebut ada data penduduk yang belum masuk, maka penduduk yang tidak terdata tak akan diberikan hak relokasi,” tandasnya.

Foke Dukung Pembangunan Rusunawa

Tekan Kemiskinan, Relokasi Kali Ciliwung Gunakan Resutlement Policy Frameworks

Sumber: http://www.lensaindonesia.com/  10 Februari 2012 

LENSAINDONESIA.COM: Rencana pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta untuk merelokasi warga yang mendiami bantaran Kali Ciliwung dari Kampung Melayu hingga Mangarai hanya didasari untuk menekan angka kemiskinan di Ibukota Jakarta.

Hal itu dikatakan Gubernur Fauzi Bowo. Menurutnya, relokasi warga di bantaran Kali Ciliwung akan dilakukan menggunakan resutlement policy frameworks (RPF) atau kerangka kebijakan pemukiman kembali. Sebelum melakukan relokasi, pihaknya juga akan meneliti mengenai mata pencaharian, kondisi sosial, kebutuhan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) yang dibutuhkan di lokasi yang baru.

“Kami data rencana pemukiman kembali yang akan dilaksanakan. Untuk melakukannya kami memerlukan waktu, tapi kami akan lakukan secepatnya. Kita perlu pendataan bukan saat eksekusi saja, melainkan juga melibatkan stakeholder,” ujar Foke, panggilan akrab Gubernur DKI ini.

Kali Ciliwung akan dinormalisasi, sehingga lebar kali menjadi 50 meter. “Sebagian besar warga menempati badan air dari sungai yang merupakan ruang publik yang ditempati tanpa status, tapi ada bagian yang sudah memiliki status, itu yang akan kita data,” jelas Gubernur usai rapat Koordinasi Peremajaan Perumahan Kumuh di Bantaran Kali Ciliwung, yang digelar di Balai Agung, Kamis (9/2/2012).

Gubernur DKI Fauzi Bowo mengatakan, sebelum proyek tersebut berjalan, Pemprov DKI dan Bank Dunia sudah melakukan kesepakatan bersama, termasuk menyiapkan konsultan dan tim pendamping untuk melakukan relokasi. “Penduduk sekitar bantaran Ciliwung akan mendapat penggantian yang sesuai dengan aset lahan dan bangunan yang dimilikinya sebelum dikenakan relokasi,” jelasnya.

“Pemprov DKI melalui Walikota, Lurah dan Camat akan melakukan verifikasi bersama tim independen untuk menghitung jumlah penduduk disana dalam jangka waktu tertentu dan tidak bisa diubah lagi setelah itu. Jika dalam jangka waktu tersebut ada data penduduk yang belum masuk, maka penduduk yang tidak terdata tak akan diberikan hak relokasi,” tegasnya.

“Kami mendukung pembangunan rusunawa di Berlan sebagai tempat relokasi warga di bantaran kali sepanjang Ciliwung. Namun, sebelum dibangun, warga Berlan harus direlokasi terlebih dahulu agar tidak mengganggu jalannya pembangunan,” kata foke.

Untuk menampung warga Berlan, Pemprov DKI telah menyiapkan rusunawa yang terdekat, yakni di Cibesel, Jakarta Timur. Di rusunawa tersebut akan dibangun 3 tower, masing-masing tower ada 100 unit. Sehingga, total rumah susun yang ada sejumlah 300 tower. Hingga saat ini, baru dua tower yang selesai dibangun oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. *dody

PENANGANAN BANJIR JAKARTA

Rusunawa Warga Kali Ciliwung Dibangun di Matraman

Sumber: http://kesehatan.kompas.com/  10 Februari 2012 

jakarta, kompas – Warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung akan direlokasi ke rumah susun sederhana sewa di kawasan Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Namun, warga yang tinggal di Berlan akan dipindahkan dulu ke rusunawa di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menjelaskan, relokasi warga ini dilakukan terkait dengan program Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Proyek Pencegahaan Banjir Darurat Jakarta) yang didanai dengan pinjaman Bank Dunia.

”Ada 1.185 bangunan yang harus direlokasi dari segmen Kampung Melayu-Manggarai. Kalau jumlah warganya mencapai 10.000 jiwa,” kata Agung seusai rapat koordinasi mengenai penataan permukiman kumuh di bantaran Kali Ciliwung di Balaikota Jakarta, Kamis (9/2).

Persiapan untuk relokasi warga Berlan ke Cipinang Besar Selatan (Cibesel) diperkirakan memakan waktu enam bulan. Persiapan itu berupa pengadaan tanah, pengalihan aset, dan persiapan pembangunan.

Menurut Agung, rusunawa di kawasan Berlan akan dibangun di atas lahan seluas 20 hektar. Pembangunan yang diperkirakan berlangsung selama dua tahun ini (2012-2014) akan menyerap anggaran Rp 5 triliun-Rp 6 triliun.

”Kami berharap program ini bisa berjalan baik karena akan membantu masyarakat lepas dari kemiskinan,” ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menjelaskan, relokasi ini menggunakan kerangka kebijakan pemukiman kembali (resettlement policy frameworks). ”Artinya, relokasi ini juga mempertimbangkan mata pencarian, kondisi sosial, kebutuhan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibutuhkan di lokasi yang baru,” kata Fauzi.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Novizal mengatakan, rusunawa di Cibesel telah dibangun sebanyak tiga menara (tower), masing-masing menara terdiri atas 100 unit, sehingga total rumah susun yang ada sejumlah 300 unit. Hingga saat ini, baru dua menara yang selesai dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Sementara satu menara lagi masih dalam tahap pembangunan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta. ”Akhir tahun ini selesai sehingga bisa langsung dipakai. Sementara itu, dua tower milik Cipta Karya juga akan diselesaikan semua utilitasnya,” kata Novizal. (ARN)

Kali Ciliwung Dilebarkan 50 Meter

@ Penghuni Bantaran Direlokasi ke Rusunawa 

Sumber:http://www.suarakarya-online.com/  10 Februari 2012

JAKARTA (Suara Karya): Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat mulai melakukan penataan permukiman kumuh di bantaran Kali Ciliwung. Sekitar 1.185 bangunan liar di bibir Kali Ciliwung yang selalu diterjang banjir setiap tahun akan direlokasi ke rumah susun sewa (rusunawa) di Berlan, Matraman, Jakarta Timur.

Program penataan Kali Ciliwung dibahas dalam rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) HR Agung Laksono, Menteri Perumahan Rakyat H Djan Farid, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (diwakilkan), Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri (diwakilkan), Menteri Perhubungan AE Mangindaan, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (diwakilkan), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan tuan rumah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balai Agung, Kamis (9/2).

Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, untuk tahap pertama, penataan akan dilakukan di bantaran Kali Ciliwung sepanjang mulai Jembatan Kampung Melayu hingga Manggarai. “Untuk tahap I dari Jembatan Kampung Melayu ke Manggarai sebanyak 1.185 bangunan atau sekitar 10 ribu jiwa harus direlokasi,” ujar Agung.

Pemprov DKI dan pemerintah pusat, menurut Agung, akan membangun rusunawa di kawasan Berlan di atas lahan seluas 20 hektare. Sedangkan anggaran yang disiapkan untuk pembangunan rusunawa itu mencapai Rp 5-6 triliun. “Kami akan membangun permukiman baru. Dibangun tahun 2012 dan diharapkan selesai tahun 2014, yang nantinya akan ditempati diprioritaskan bagi warga yang selama ini bermukim di bantaran Kali Ciliwung,” ucap Agung Laksono lagi.

Pemerintah memberi waktu selama enam bulan ke depan untuk melakukan pengadaan tanah, pengalihan aset, serta persiapan penyusunan bangunan. Diharapkan program itu dapat berjalan dengan baik. “Ini merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, relokasi yang akan dilakukan menggunakan resettlement policy frameworks (RPF) atau kerangka kebijakan pemukiman kembali Bank Dunia. Sebelum melakukan relokasi, pihaknya juga akan meneliti mengenai mata pencaharian warga, kondisi sosial, kebutuhan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang dibutuhkan masyarakat di lokasi yang baru.

“Kami data rencana pemukiman kembali yang akan dilaksanakan. Untuk melakukannya, kita memerlukan waktu, tapi kita akan lakukan secepatnya. Yang diperlukan pendataan bukan saat eksekusi saja, dilibatkan seluruh stakeholder,” kata Fauzi.

Nanti Kali Ciliwung akan dinormalisasi sehingga lebar kali menjadi 50 meter. Saat ini di sebagian wilayah Kampung Pulo, Jatinegara, Kali Ciliwung ada yang lebarnya hanya 10 meter. “Sebagian besar warga menempati badan air dari sungai yang merupakan ruang publik yang ditempati tanpa status. Tapi, ada bagian yang sudah memiliki status, itu yang akan kita data,” ucapnya.

Sementara itu, untuk melaksanakan program pengerukan kali melalui program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), pemerintah pusat akan membangun rusunawa di Kompleks Perumahan Angkatan Darat Berlan, Jalan Matraman, Jakarta Timur.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah, Novizal, mengatakan, untuk pembangunan rusunawa di Berlan, warga yang berdomisili di kawasan itu akan direlokasi agar pembangunan dapat berjalan dengan tepat waktu.

“Kami mendukung pembangunan rusunawa di Berlan sebagai tempat relokasi warga di bantaran Kali Ciliwung. Namun sebelum dibangun, warga di Berlan harus direlokasi terlebih dahulu agar tidak mengganggu jalannya pembangunan,” kata Novizal. (Yon Parjiyono)

Maret 2012

Dialokasikan Rp7 Triliun Menata Warga Sekitar Ciliwung 

Menpera: Ini Penggusuran Bermartabat 

Sumber:http://www.pelitaonline.com/ 8 Maret 2012 

MERELOKASI tempat tinggal penduduk di kawasan rawan banjir dan di tepi kali, bukan persoalan yang mudah. Karena ada faktor keterikatan warga dengan daerah tersebut, terutama terkait dengan bidang usaha, sehingga kadangkala alot dalam pembahasannya.

Begitu juga rencana merekolasi warga sepanjang Sungai Ciliwung, di Jakarta; perlu pendekatan, sosialisasi, dan penjelasan secara terus-menerus hingga masyarakat memahami tujuan relokasi.

Pengalaman pemerintah saat memindahkan warga Kali Adem, Jakarta Utara, berhasil dipindah ke rumah susun (rusun), sehingga harkat dan martabat hidupnya semakin terangkat, barangkali dapat dijadikan solusi penangannya.

Pemerintah sudah merancang pembangunan rumah susun umum sewa (rusunawa) di bantaran sungai untuk menggantikan perumahan yang tidak layak.

Rencana kegiatan untuk menata pemukiman kumuh di bantaran Sungai Ciliwung, antara lain melakukan relokasi penduduk sebanyak 34.051 kepala keluarga (KK).

Untuk itu, pemerintah juga akan membangun rumah susun umum sewa sebanyak 22.806 unit di tujuh lokasi yang direncanakan. Selain itu, akan membangun dua sodetan di lokasi Kebon Baru dan Kalibata dengan total luasan perolehan 2,93 hektar.

Pemukiman kumuh di bantaran Sungai Ciliwung juga merupakan salah satu jawaban dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB) yang baru diluncurkan pemerintah.

Hal ini merupakan program sangat strategis dan harus dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Dalam rapat koordinasi tingkat menteri diharapkan bisa mempercepat implementasi program penataan pemukiman kumuh di bantaran Sungai Ciliwung, di antaranya memperbaiki kualitas lingkungan melalui konsep “membangun tanpa menggusur”.

Program ini juga akan mengamankan daerah bantaran sungai dalam rangka menjaga kesinambungan daerah aliran Sungai Ciliwung. Selain itu, melakukan perancangan struktural terhadap daerah bantaran sungai yang menjadi kawasan pemukiman dengan tetap memperhatikan karakteristik dasar sungai.

Hingga kini Kementerian Perumahan Rakyat masih mematangkan rumah susun sewa sebagai lokasi hunian layak bagi warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta.

Rencana pembangunan sebanyak 29 tower rusunawa di sekitar bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp7 triliun.

“Komplek Zeni akan dipindah, lalu purnawirawan dan warga akan menempati rusunawa yang nantinya dengan sistem sewa, sementara pengelolaannya oleh Perumnas,” kata Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz.

Menurut Menpera, program ini akan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, serta Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Pemilihan lokasi pembangunan rusunawa, di atas tanah milik TNI di kawasan Berlan, tak jauh dari Stasiun Manggarai, di Jakarta. Di kawasan ini terdapat komplek Zeni TNI AD yang dihuni sekitar 15 anggota TNI dan 20 KK Purnawirawan TNI.

Melalui program penataan permukiman kumuh di bantaran Ciliwung, dipastikan kualitas lingkungan melalui konsep “Membangun Tanpa Menggusur”.

Anggaran untuk kegiatan ini, berasal dari APBN sejumlah kementerian terkait dengan metode tahun jamak mulai dari 2012 hingga 2014.

Semula dirancang awal tahun 2012 dilakukan pembangunan, namun hingga kini belum teralisasi karena masih terus dikoordinasikan antara Kemenpera, Kemenko Kesra, Kemenhan, dan Pemda DKI Jakarta.

Menurut Menpera, selain pembangunan fisik senilai Rp7 triliun juga dilakukan penguatan ekonomi dan kesehatan warga di rumah susun. “Kalaupun dikatakan penggusuran, ini penggusuran bermartabat,” ucap Djan Faridz.(oto)

Juni 2012

Proyek Rusun 30 Lantai di Bantaran Ciliwung Dipertanyakan DPR

Sumber: http://finance.detik.com/05 juni 2012 

Jakarta – Pemerintah berencana akan membangun rumah susun sewa (rusunawa) setinggi 30 lantai di tepi Sungai Ciliwung untuk warga kumuh di sekitar bantaran kali. Namun rencana ini dipertanyakan oleh kalangan DPR-RI khususnya komisi V.

Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhidin Mohamad Said mengatakan rencananya rusun itu akan dibangun oleh kementerian perumahan rakyat (Kemenpera) karena penugasan DPR. Namun pihaknya menganggap seharusnya rusun ini dibangun oleh kementerian PU yang sudah berpengalaman.

“Ini problem, suatu sisi kemenpera dengan kita supaya ada revisi untuk membangun rusun 30 lantai di sekitar Ciliwung, aneh juga. Jangan-jangan presiden lupa ini. kata kemenpera, katanya mereka diberikan tugas khuisus. SDM di kemenpera itu terbatas, jangan sampai membuat perencanaan di luar kemampuan. 6 susun (lantai) saja sulit dibangun apalagi 30 lantai di kali Ciliwung,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6/2012).

Sementara itu anggota Komisi V lainnya Mulyadi mengatakan pembangunan rusunawa ada dua kementerian yang membidangi. Yaitu tugas dan fungsi untuk mengatasai kawasan kumuh ditangani oleh Kementerian PU, sedangkan yang lainnya oleh Kemenpera.

“Yang jadi kebingungan kita sekarang Ciliwung kan kawasan kumuh, kenapa di-takeover sama kemenpera. Yang kita tekankan di sana supaya ada koordinasi menteri PU dengan menpera,” katanya

Menurutnya harus ada koordinasi antara dua kementerian tersebut. Baginya, kementerian PU lebih berpengalaman dalam hal membangun gedung. Ia juga mengatakan DPR juga khawatir soal rencana pembangunan gedung rusun 30 tingkat terutama dari sisi budaya, karena orang-orang yang biasa tinggal di gubuk harus naik lift.

“Ini secara kultur bagaimana, terus kesiapan sosialisasinya sampai sejauh mana. Jangan sampai nanti dibangun akhirnya yang menempati bukan MBR (masyarakat berpengsilan rendah) yang tinggal di daerah Ciliwung. Ini bukan persoalan sederhana, ini persoalan sosial. Orang yang boro-boro tinggal di atas, orang yang naik gedung tinggi itu saja belum pernah. Bagaimana verifikasinya?” tanya Mulyadi.   (hen/dnl)

DPR Dukung Djan Faridz Bangun Rusun di Ciliwung

Sumber: http://finance.detik.com/  14 Juni 2012 

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung rencana Menterian Perumahan Rakyat Djan Faridz membangun proyek rumah susun (rusun) di bantaran sungai Ciliwung.

Anggota Komisi V Alimongso mengatakan, dirinya akan mendukung sepenuhnya proyek ini untuk dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat.

“Saya melalui Ibu Ketua Komisi V sangat mendukung ini, asalkan perencanaannya harus matang dan komprehensif,” kata Alimongso saat
rapat kerja Komisi V DPR dengan Menpera Djan Faridz, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/12).

Alimongos mengatakan akan mendukung program pembangunan rusun di bantaran Ciliwung ini secara moril maupun materil.

“Kami mendukung alokasi anggaran untuk ini, namun kami akan adakan rapat dengan Komisi V dengan kementerian terkait seperti Kementerian PU dengan Cipta Karya, menteri sosial, Pemda sehingga nanti betul-betul applicable,” paparnya.

Beberapa hari yang lalu, Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi berpendapat beda dengan mempertanyakan proyek rusun 30 lantai ini. Menurut Mulyadi, proyek rusun ini seharusnya digarap Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

“Yang jadi kebingungan kita sekarang Ciliwung kan kawasan kumuh, kenapa di-takeover sama kemenpera. Yang kita tekankan di sana supaya ada koordinasi menteri PU dengan menpera,” kata Mulyadi.

Disediakan 1.920 Rumah Bagi Warga Bantaran Ciliwung

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/  25 Juni 2012 

JAKARTA–MICOM: Pemerintah berencana menyediakan rumah bagi para penghuni bantaran Sungai Ciliwung untuk mewujudkan rencana pemerintah membenahi sungai tersebut.

Nantinya, penghuni akan dipindahkan sementara ke 1.920 rumah sewaan yang akan dibangun di sepanjang bantaran.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Budi Yuwono mengatakan rumah-rumah tersebut akan dibangun oleh Kementerian PU bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Perumahan Rakyat.

“Nantinya, mereka akan dipindah ke rumah sementara yaitu rumah susun sederhana sewa yang sudah dibangun,” ujarnya dalam acara Jambore Sanitasi Nasional di Jakarta, Senin (25/6).

Ia mengungkapkan relokasi ini ditempuh agar kali Ciliwung bisa diremajakan lebih cepat. Saat ini, pihaknya masih menunggu selesainya penanganan warga yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Ciliwung.

Dalam rapat gabungan yang berlangsung pada Februari lalu, pihak Pemprov DKI Jakarta meminta waktu enam bulan untuk merelokasi seluruh penduduk yang tinggal di bantaran sungai.

“Pihak sumber daya air dari Kementerian PU pun mengaku sudah siap untuk melebarkan dan memperbaiki sungai Ciliwung. Jadi, jika semua warga sudah siap untuk direlokasi, kita langsung jalan,” katanya. (Atp/OL-9)

One Comment on “Berita”

  1. ade Says:

    Setelah banjir terparah di 17 January 2013 kemarin, Dan melihat kompleksitas berita ditahun2 sebelumnya. Semoga pemerintah segera membuat sodetan BKT dengan BKB segera mungkin. Normalisasi kali ciliwung sebesar 10-15 m dari As Sungai beserta dengan taman sepanjang bantaran sugai. Dareah resapan (kali mati) dibelakang indomobil bisa menjadi alternative untuk lokasi penyambungan. Namun jika penyambungan dilakukan diarea lain, maka kali mati ini dapat di perdalam menjadi danau resapan dengan pintu air guna mengamankan parameter perumahan didataran rendah.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: