Siti Khoirun Nikmah

Studi Sungai Ciliwung. PENGABAIAN PEMERINTAH TERHADAP EKSISTENSI PENDUDUK PINGGIR SUNGAI: Wajah Pengelolaan Sungai di Indonesia

Researcher: Siti Khoirun Nikmah

Download file: laporan ciliwung-OKE   

PENDAHULUAN

Jakarta Emergency Dredging Initiative atau biasa disebut JEDI adalah proyek utang kerjasama Pemerintah  Indonesia dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan  Bank Dunia. Pembahasan mengenai kerjasama proyek dilakukan sejak tahun 2008, setelah Jakarta mengalami  banjir besar di tahun 2007. Banjir inilah yang menjadi alasan pemerintah juga Bank Dunia mengucurkan utang  JEDI, agar banjir yang terjadi bisa ditanggulangi. Berdasarkan dokumen milik Bank Dunia, terdapat dua tujuan  utama dari JEDI; pertama, mengurangi dampak banjir tahunan di DKI melalui perbaikan dan pengerukan jalur  banjir, saluran air, dan waduk berdasarkan standard internasional; kedua, menyediakan tenaga ahli melalui  pelatihan (magang) untuk memperkuat kapasitas Pemerintah DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum  dalam mengoperasikan dan merawat sistem pengendalian bajir, menurut standard internasional (Report No. AB4043, 2008)

JEDI sesungguhnya bukan proyek pertama pengerukan sungai di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali melakukan pengerukan sungai guna mengurangi banjir. Bahkan pengerukan juga pernah dilakukan Belanda saat Jakarta masih bernama Batavia. Namun menurut ahli Bank Dunia, Risyana Sukarma, yang dimuat di Jakarta Post (18 April 2008), proyek pengerukan sungai Bank Dunia ini berbeda dengan pengerukan biasa. “Compared to the usual dredging, this mass dredging uses “state-of-the-art” equipment and methods from the Netherlands, where advanced water management technology has proven reliable,” – (Dibandingkan dengan pengerukan yang biasa yang dilakukan, ini merupakan pengerukan besar menggunakan peralatan “state of the art” dengan metode dari Belanda di mana tekhnologi pengelolaan air terbukti handal) – a senior expert with World Bank Indonesia. Risyana menambahkan “What is different about the new method is that it will be programmed and be performed regularly.” – (Apa yang membedakan adalah metode yang akan diprogram dan digunakan secara regular).

Perbedaan tersebut menurut Bank Dunia sesuai dengan standard internasional yang sejak awal ditekankan dalam dokumen proyek JEDI. Perbedaan ini juga diakui Bank Dunia membawa konsekuensi pemindahan paksa penduduk yang tinggal di bantaran sungai. Dokumen Bank Dunia lainnya (Report No AC3822, 2008) menyebutkan ada sekitar 5.450 tempat tinggal yang harus digusur dari lokasinya sekarang yang terkena proyek JEDI.

Dokumen proyek (Report No AB4043, 2008) juga menyebutkan terdapat tiga komponen proyek yang akan dikerjakan sampai tahun 2011, terdiri atas;

Pertama, komponen A terdiri atas pengerukan, pemeliharaan tanggul sungai, dan perbaikan pompa. Ketiga hal tersebut menelan biaya USD 82 juta untuk pembangunan:

  • Pengerukan di 16 lokasi saluran pembuangan air (drains) meliputi tiga aluran nasional (Tanjungan, Lower Angke, Cideng – Thamrin), tiga kanal banjir (floodways) di bawah wewenang Departemen Pekerjaan Umum (Cengkareng, Banjir Kanal Barat), dan Sunter), lima saluran pembuangan air utama di bawah wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Ciliwung – Gunung Sahari, Sentiong – Sunter, Grogol – Sekretaris, Pakin – Kali Besar – Jelakeng, Krukut), lima waduk (retention basin) di bawah wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Waduk Pluit, Waduk Sunter Utara, Wasuk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur III, Waduk Melati)
  • Perbaikan tanggul dan perbaikan pompa, meliputi: tiga saluran air nasional (Tanjungan, Lower Angke, Cideng-Thamrin), satu kanal di bawah wewenang Departemen Pekerjaan Umum (DPU) (Cengkareng), atau saluran air utama di bawah wewenang Pemprov DKI Jakarta (Pakin-Kali Besar-Jelakeng), dan lima waduk  di bawah wewenang Pemprov DKI Jakarta (Waduk Pluit, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Melati dan Waduk Sunter Timur II).

Kedua, komponen B untuk pembangunan lokasi sampah kerukan dengan biaya USD 68,5 juta:  Bank Dunia memperkirakan dari pengerukan 16 lokasi akan menghasilkan sekitar 7,5 juta sampai 9,5  juta m3 sampah kerukan. Sampah ini akan dibawa Ancol guna mendukung proses reklamasi. Gambar  proyek JEDI di bawah ini menunjukkan hasil kerukan akan di buang ke tiga lokasi yaitu Muara Kali Adem, Ancol, dan Muara Banjir Kanal Timur atau Marunda.

Ketiga, komponen C untuk pengembangan kapasitas dengan biaya USD 9 juta.  Terdapat tiga komponen dalam pengembangan kapasitas yaitu bantuan teknis (technical assistance), pengembangan kapasitas (capacity building), dan pengukuran non struktur (non-structural measures).

Total biaya yang diperlukan untuk menjalankan keseluruhan proyek sebesar USD 159.5 juta. Tanggung jawab pembayaran utang akan ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi DKI Jakarta di mana Pemerintah DKI Jakarta harus membayar USD 63 juta selama sepuluh tahun.

 

Seperti disebutkan sebelumnya, banjir yang melanda DKI Jakarta di tahun 2007 adalah alasan dibalik pengucuran utang. Alasan ini dikuatkan dengan seringnya banjir melanda Jakarta baik terjadi sebelum tahun 2007 maupun sesudahnya. Bagi warga Jakarta, banjir merupakan hal biasa. Baik banjir yang menggenangi hampir seluruh kota maupun banjir yang sewaktu-waktu datang dan mengenai daerah-daerah tertentu saja. Jika
ditelisik dari sejarahnya, berbagai sumber literatur menyebutkan Jakarta telah dilanda banjir sejak tahun 1621  hingga terakhir banjir besar di tahun 2007. Restu Gunawan (2010) , seorang sejarawah yang juga peneliti banjir  di Jakarta dalam bukunya Gagalnya Sistem Kanal – Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa mencatat  banjir yang melanda Jakarta tahun 1898 tidak hanya merusak jalan-jalan tetapi mengakibatkan Batavia (sebelum menjadi kota Jakarta) terendam.

Berbagai upaya pengendalian banjir telah dilakukan sejak jaman Belanda hingga saat ini ketika Jakarta dipimpin  Gubernur Fauzi Bowo. Belanda di tahun 1922 telah membangun Banjir Kanal Barat (BKB) akibat banjir besar  yang terjadi di tahun 1918. Sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan baru saja menyelesaikan  pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT). Namun lagi-lagi menurut Restu Gunawan, pembangunan kanal-kanal untuk menanggulangi banjir di Jakarta terbukti gagal (Gunawan, 2010).

Bukan hanya pembangunan kanal-kanal yang terbukti tidak sanggup menyelesaikan masalah banjir di Jakarta,  pengerukan sungai pun juga mengalami hal yang sama. Sejarah pembangunan kanal-kanal di Jakarta sama  panjangnya dengan sejarah pengerukan sungai. Pengerukan Sungai Ciliwung telah dilakukan Pemerintah  Belanda sejak tahun 1916 terutama untuk saluran Pasar Ikan dan terus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta sebelum adanya proyek JEDI. Jika pembangunan kanal-kanal juga pengerukan sungai tidak sanggup  menyelesaikan masalah banjir di Jakarta, mengapa Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti proyek JEDI guna membebaskan Jakarta dari  banjir? inilah yang menjadi fokus penelitian kali ini di mana pertanyaan penelitian yang akan diulas adalah:

  •  Bagaimana respons masyarakat dengan kelompok pendamping menghadapi ancaman penggusuran yang timbul karena pengerukan?
  • Bagaimana efektifitas JEDI dalam menangani banjir di Jakarta?
  • Bagaimana pemerintah mengelola sumber daya air khususnya Sungai Ciliwung?

Berangkat dari pertanyaan penelitian tersebut, manfaat penelitian yang diharapkan meliputi:

  • Menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam mengkaji kebijakan pemerintah terutama dalam pengelolaan sungai;
  •  Sebagai masukan bagi pemerintah guna perbaikan penataan sungai yang lebih berkelanjutan dengan  mempertingkan aspek-aspek kehidupan manusia yang bergantung dari sungai atau masyarakat yang tinggal di sekitar sungai;
  • Bagi organisasi non pemerintah (ornop), menjadi sumber informasi guna membela hak-hak masyarakat  yang terpinggirkan serta sumber informasi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan untuk menggali masalah yang disebutkan sebelumnya adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Pendekatan ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama guna menggali konseptualisasi proyek JEDI, pelaksanaannya, dampaknya bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, serta respons masyarakat terhadap proyek JEDI. Lebih lauh, peneliti melihat keterkaitan proyek JEDI dengan proyek-proyek pengelolaan sungai lainnya yang juga dijalankan oleh Bank Dunia dengan unit analisis Sungai Ciliwung. Pemilihan Sungai Ciliwung didasarkan pada pertimbangan sungai melintasi dua area berbeda yaitu hulu (sebagai sumber air) merupakan daerah pedesaaan (rural) dan hilir di perkotaan Jakarta (urban), melewati dua provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta membelah kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Indonesia dengan segala permasalahan perkotaannya.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, penyusunan grafis dalam bentuk web chart dan concept map, pengamatan, dan wawancara mendalam

  • Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data awal mengenai JEDI dengan cara kliping koran, browsing internet, dan membaca buku;
  • Metode grafis adalah metode yang mencoba menghubungkan antara satu temuan dengan temuan lainnya sehingga membangun sebuah teori (grounded theory);
  •  Pengamatan dilakukan langsung di lapangan khususnya terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung;
  • Wawancara mendalam dengan informan kunci di mana karakteristik informan terdiri atas warga yang  tinggal di bantaran sungai baik perempuan, laki-laki maupun remaja; aktivis organisasi non pemerintah  (ornop) yang bekerja untuk isu perkotaan dan lingkungan khususnya Jakarta, Planolog atau ahli tata kota, pemerintah, dan konsultan proyek JEDI.

Hasil pengumpulan data awal menjadi dasar peneliti dalam menyusun asumsi awal yaitu

  • Proyek JEDI tidak menjawab masalah banjir di Jakarta, di mana JEDI hanya akan menyelesaikan masalah tapi hanya bersifat sementara;
  • Terdapat kepentingan lain dari Bank Dunia juga Pemerintah dengan adanya proyek JEDI selain  menyelesaikan masalah banjir yaitu reklamasi kawasan Pantai Utara Jakarta dan akumulasi utang luar negeri;
  • Pada akhirnya rakyat khususnya warga Jakarta yang tinggal di bantaran sungai menjadi korban kebijakan

Asumsi peneliti memiliki perbedaan dengan asumsi Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, JEDI dapat mengurangi banjir di Jakarta dan meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Indonesia.

SUNGAI CILIWUNG SEBAGAI PUSAT PERADABAN

Sebelum penulis menggambarkan temuan-temuan penelitian, sejenak peneliti mengulas sedikit mengenai  Sungai Ciliwung dan hubungan sungai dengan perkembangan peradaban manusia. Analisis ini merupakan hasil  rangkuman dari berbagai sumber baik dari buku, internet maupun wawancara dengan nara sumber penelitian.  Mata air Sungai Ciliwung berasal dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang berada di wilayah Propinsi  Jawa Barat. Aliran Sungai Ciliwung melewati pedalaman Jawa Barat membelah Jakarta dan bermuara di Teluk Jakarta serta berakhir di Laut Jawa.

“Sungai merupakan pusat peradaban”. Demikian yang disampaikan Restu Gunawan dalam sebuah wawancara  dengan peneliti mengenai hubungan sungai dengan manusia. Sejarah perkembangan peradaban manusia tidak  bisa dilepaskan dari perkembangan hubungan manusia dengan alam termasuk hubungan manusia dengan  sungai. Tengok sejarah peradaban Mesir yang termashur, tidak bisa dilepaskan dari aliran Sungai Nil. Demikian  dengan Sungai Eufrat dan Tigris yang menjadi pusat perkembangan peradaban Mesopotamia. Mesopotamia  yang sangat terkenal itu memiliki arti ‘di antara sungai-sungai’. Sejarah perkembangan masyarakat modern-pun  tidak bisa dilepaskan dari adanya sungai. Seperti masyarakat India yang tidak hanya menjadikan sungai sebagai  sumber air, tapi lebih dari itu sungai merupakan sumber kehidupan yang harus dihormati bahkan dijaga kesuciannya.

Selain sebagai pusat peradaban, sungai juga bisa menjadi sumber konflik dan peperangan antar bangsa, seperti yang diuraikan oleh Dr. Hikmat Ramdan:

…konflik air terjadi juga di Sungai Efrat (Euphrate) yang alirannya melintasi Negara Turki, Suriah  (Syria), dan Irak. Hulu sungai Efrat hampir 90% berada di wilayah Turki. Konflik di Sungai Efrat yang  terjadi pada tahun 1960-an di mulai ketika Turki dan Siria merencanakan membangun dam besar untuk  irigasi dengan membendung aliran Sungai Efrat. Konflik memanas pada tahun 1974 ketika Irak  mengancam untuk membom dam di Tabqa, Suriah dan menyiagakan tentaranya di sepanjang  perbatasan, karena keberadaan dam tersebut telah mengurangi aliran air Sungai Efrat yang masuk ke wilayah Irak (Ramdan; 6).

Sungai juga bisa menjadi alat kontrol kekuasaan yang memiliki dimensi politik yang kuat. Seorang sejarawan  dari Jerman, Karl A. Wittfogel, dalam bukunya Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power (1957)  menggambarkan adanya hubungan yang erat antara kekuasaan dengan kontrol atas penguasaan sungai.  Penelitian yang dilakukan Wittfogel di China menunjukkan pada masa itu pemerintah kerajaan China mengontrol  masyarakat melalui pengelolaan sungai, dengan membangun pola pertanian yang memiliki ketergantungan pada  sistem irigasi yang kompleks terutama model irigasi dengan membangun bendungan-bendungan besar.  Masyarakat dipaksa mengikuti model-model ekonomi politik yang ditawarkan penguasa jika ingin mendapatkan  akses irigasi, sehingga sebagian besar petani tidak memiliki kontrol atas pilihan ekonomi dan politik mereka sendiri.

The book identifies the management of water as a method used by Chinese emperors to gain power  over their people. The emporers developed “hydraulic societies” which were dependent on complex  irrigation systems. Wittfogel felt that the cost of hydraulic construction and its subsequent maintenance  required a political and social structure capable of forceful extraction of labor. This led to despotism. “Those who control the (hydraulic) network are uniquely prepared to wield supreme power.”

Wittfogel percaya masyarakat yang tergantung pada system irigasi dengan model bendungan-bendungan besar  disebut “hydraulic civilizations”. Melalui bendungan-bendungan inilah pemerintah mengontrol dan memonopoli  kekuatan politik dan ekonomi rakyat. Model kontrol kekuasaan seperti ini selain di China, juga terjadi di peradaban Mesir kuno, Mesopotamia, India, Columbia, Mexico dan Peru (Wittfogel, 1957).

Bukan saja Negara lain yang memiliki sejarah panjang perkembangan hubungan sungai dengan manusia, tetapi  juga Bangsa Indonesia. Terdapat banyak cerita yang menghubungkan kehidupan masyarakat dengan  keberadaan sungai di Indonesia, termasuk Sungai Ciliwung. Restu Gunawan tanpa ragu menyatakan Sungai  Ciliwung merupakan pusat peradaban. Kata Sungai Ciliwung berasal dari kata Ci yang berarti sungai dan  Haliwung (dalam bahasa Sunda) yang berarti “keruh”. Pada awal keberadaan manusia yang tinggal di sekitar  Ciliwung, masyarakat menjadikan Sungai Ciliwung sebagai pusat pertemuan penduduk yang tinggal di pinggiran seperti di Cikeas dan Cibinong dengan masyarakat yang tinggal di atas yaitu Condet melalui sarana pelayaran.

Sungai Ciliwung sebagai media pelayaran bisa dilihat dari keberadaan Sunda Kelapa yang tidak berada persis di tepian pantai, tetapi masuk muara Sungai Ciliwung. Kondisi ini mendorong Pelabuhan Sunda Kelapa berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi sekaligus pusat pemerintahan yang dibangun dan dikembangkan Belanda sejak tahun 1600-an melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Sungai Ciliwung pada saat itu memungkinkan dimasuki sepuluh kapal dagang yang berkapasitas 100 ton dengan kondisi air Sungai Ciliwung yang mengalir bebas tidak berlumpur dan tenang (Restu Gunawan, 2010; 33).

Berbagai prasasti yang ditemukan di sepanjang Sungai Ciliwung juga menunjukkan berkembangnya  kebudayaan dengan keberadaan kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara muncul di sekitar abad ke-5.  Setelah Kerajaan Tarumanegara lenyap di abad ke-7, digantikan dengan Raja Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran.

Ciliwung pada masa kerajaan Sunda mempunyai peranan penting, bukan saja dalam artian sebagai  sumber daya alam, tetapi juga sebagai sarana perhubungan dan lalu linta antar wilayah, antara daerah  pesisir dan pedalaman di mana ibu kota (dayeuh) Pakuan Pajajaran berada. Sekitar tahun 1500,  kerajaan Sunda memiliki beberapa pelabuhan di daerah pantai utara, di antaranya adalah Banten,  Tangerang, Kelapa (Sunda Kelapa). Di antara pelabuhan itu yang terbaik dan terbesar adalah  pelabuhan Kalapa (Sunda Kalapa) yang terletak di muara Cihaliwung (Ekspedisi Ciliwung: Laporan Jurnalistik Kompas, 2009; 80 – 81).

Sungai Ciliwung juga berkembang menjadi sumber pengairan bagi pertanian di kawasan Jawa Barat dan  Jakarta. Pembangunan Bendung Katulampa yang berada di aliran Sungai Ciliwung sebagai bangunan peninggi  air (weir) juga memiliki fungsi irigasi yang dialirkan ke Oosterslokan (selokan timur). Pada tahun 1776, Belanda  juga menggali kanal di bawah Bogor yang diambil dari Sungai Cisadane untuk dialirkan ke Sungai Ciliwung.  Kanal ini kemudian dikenal dengan Westerslokan. Westerslokan mengaliri lahan persawahan di Cilebut,  Citayam, Depok, Pondok Cina, Tanjung Barat, dan Pondok Labu. Sementara Oosterslokan mengairi   persawahan Cibinong, Tapos, Cilangkap, Cimanggis, Cilosong, Tanjung Timur, Kampung Makasar, Cililitan, Cawang, Kemayoran, Gedong Rubuh, dan Kelapa Gading (Restu Gunawan, 2010; 20 – 23).

Saat ini Sungai Ciliwung sudah tidak lagi digunakan sebagai sarana transportasi, meskipun ide-ide untuk  kembali menggunakan Sungai Ciliwung sebagai sarana transportasi air sempat muncul di tahun 2007. Namun  ide-ide tersebut menemui banyak kendala dengan tingginya sedimentasi di sepanjang aliran Sungai Ciliwung.  Berdasarkan catatan sejarah yang ada, sedimentasi Sungai Ciliwung sesungguhnya telah terjadi sejak masa  Belanda ketika Belanda membangun perkebunan teh di kawasan Puncak. Kerusakan Sungai Ciliwung  diperparah dengan meletusnya Gunung Salak yang terjadi di tahun 1699 dan pendirian pabrik-pabrik gula di  Senen dan Tanah Abang. Sekarang kerusakan Sungai Ciliwung bukan saja karena keberadaan kebun teh, tetapi juga pengelolaan sungai yang belum terintegratif antara hulu dengan hilir sungai.

 TEMUAN PENELITIAN

1. Pengabaian Pemerintah terhadap Masyarakat Bantaran Sungai: Minimnya Pemenuhan Hak Dasar

Pengabaian pemerintah terhadap pemenuhan hak dasar warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung bisa dilihat dari beberapa situasi yang digambarkan peneliti berikut ini:

A. Buruknya Sanitasi

Sanitasi yang buruk merupakan  pemandangan yang biasa bagi masyarakat yang tinggal di bantaran  Sungai Ciliwung. Seperti di Kelurahan  Bukit Duri yang peneliti amati, tidak  semua rumah memiliki akses air bersih.  Bahkan di satu Rukun Tetangga (RT)  hanya terdapat satu tempat mandi, cuci  dan kakus (MCK). Sebagian besar warga  mengalami kesulitan mendapatkan akses  air bersih karena PAM JAYA tidak memberikan layanan air bersih bagi  warga di bantaran sungai. Rata-rata warga menggunakan air tanah, tetapi di  beberapa tempat karena lokasi yang dekat dengan sungai, kualitas air tanah yang didapatkan tidak bagus alias keruh.

Atas inisiatif warga terutama di Kelurahan Bukit Duri, warga mengelola air bersih sendiri dan ditempatkan di satu  galon besar. Air tersebut kemudian digunakan bersama-sama. Setiap RT memiliki satu galon air yang mampu  menampung air sebanyak 500 m³. Namun inisiatif mengelola air bersih tidak terjadi di semua kelurahan yang  ada di bantaran Sungai Ciliwung. Sebagian besar warga malah terpaksa harus membeli air bersih guna  keperluan memasak atau keperluan rumah tangga lainnya. Parahnya lagi, buruknya sanitasi inilah yang ada  mendorong masyarakat menggunakan air Sungai Ciliwung yang terbukti tidak layak dikonsumsi untuk keperluan  rumah tangga seperti mencuci dan mandi. Akibatnya, banyak warga yang menderita berbagai penyakit seperti diare dan demam berdarah. Padahal, diare merupakan salah satu penyebab tingginya angka gizi buruk.

B. Minimnya Layanan Kesehatan

Sanggar Ciliwung, sebuah organisasi non profit yang berlokasi di pinggir Sungai Ciliwung, memiliki inisiatif  pengadaan klinik kesehatan. Klinik ini diperuntukkan bagi masyarakat sekitar yang kesulitan mendapatkan  layanan kesehatan. Berbagai layanan diberikan seperti pemeriksaan gigi dan lainnya. Meskipun di tiap  kecamatan terdapat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), namun tidak semua keluarga bisa  mendapatkan layanan kesehatan dengan gratis karena tidak semua orang memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Demikian halnya dengan Komunitas Sekolah Perempuan Ciliwung, sebuah komunitas perempuan yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat sekitar khususnya perempuan di Kelurahan Rawajati, Kalibata,  tentang gender, kesehatan reproduksi termasuk kesehatan ibu dan anak, koperasi, dan beragam ketrampilan  lainnya. Komunitas telah secara aktif mengadakan pendidikan perempuan yang digelar secara reguler dan terus  menyebarkan informasi-informasi seputar kesehatan dengan didampingi organisasi non pemerintah yaitu Kapal  Perempuan. Komunitas juga aktif mendorong peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di lingkungan sekitar  dengan mengajukan usulan agar posyandu memberikan layanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana  (KB) gratis, pendidikan buta aksara, dan memberikan pengetahuan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (KDRT). Usulan ini diberikan karena selama ini yang dilakukan posyandu hanya menimbang bayi tanpa memberikan pelayanan-pelayanan lainnya.

Dua hal di atas memberikan gambaran inisiatif yang lahir dari masyarakat sendiri dalam upayanya meningkatkan  kualitas kesehatan, akibat minimnya layanan kesehatan yang diberikan pemerintah. Padahal, pelayanan  kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus diberikan bagi semua warganya. Namun,  tanggung jawab tersebut tidak ditemukan dalam aksi-aksi nyata pemerintah khususnya yang diperuntukkan bagi masyarakat di bantaran Sungai Ciliwung.

C. Inisiatif Warga Menghadapi Banjir

Keamanan warga dari ancaman bencana alam khususnya banjir juga menjadi masalah yang harus diselesaikan  masyarakat sendiri. Berdasarkan pengakuan warga, aparat pemerintah di tingkat kelurahan tidak memperhatikan  warganya ketika terjadi banjir. Jika salah satu warga mendapat informasi di Bogor terjadi hujan lebat dan  berpotensi banjir, atas inisiatif sendiri warga menelpon penjaga pintu air Katulampa guna mendapat informasi  kemungkinan daerah mereka akan terkena banjir atau tidak. Jika informasi yang didapat kemungkinan terjadi  banjir, maka informasi tersebut kemudian disebarkan ke penduduk lainnya agar masyarakat dapat bersiap-siap menghadapi banjir yang akan datang sekitar enam sampai tujuh jam setelah pintu air Katulampa dibuka.

Menghadapi banjir yang setiap saat datang, warga juga memiliki inistiatif dengan membangun rumah bertingkat.  Ada yang bertingkat dua, ada juga yang bertingkat tiga. Jika banjir datang, warga yang kemungkinan terkena  banjir akan memindahkan barang-barangnya yang ada di lantai satu ke lantai di atasnya. Kebiasaan masyarakat  di bantaran sungai yang membangun rumah bertingkat ini sebenarnya bukanlah hal baru. Masyarakat asli  Betawi yang dulu pernah tinggal di bantaran sungai juga membangun rumah-rumah bertingkat saat masih  Jakarta masih bernama Batavia. Kebiasaan ini menurut Restu Gunawan merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat di bantaran Sungai Ciliwung dalam menghadapi banjir yang sampai sekarang masih dipertahankan.

Selain masyarakat membangun model rumah dan komunikasi tanggap bencana, warga juga harus mengurus diri  mereka sendiri ketika banjir datang. Menurut pengakuan warga kepada peneliti, pemerintah tidak pernah  menyediakan tempat penampungan ketika warga membutuhkan lokasi di saat rumah mereka terendam banjir.  Banyak warga yang harus pergi ke rumah saudaranya guna menyelamatkan diri dari banjir. Ada juga yang  tinggal di tetangga sekitar yang tidak terkena banjir. Sementara sikap pemerintah terkesan membiarkan saja.  Memang sesekali ada beberapa pejabat yang datang guna melihat kondisi warga ketika banjir datang, tetapi itu  jarang sekali. Hanya ada beberapa fihak yang memiliki kepedulian terhadap nasib warga. Biasanya perhatian itu  dilakukan tokoh-tokoh masyarakat atau partai politik tertentu ketika sedang mencalonkan diri menjadi pejabat  publik. Bentuk perhatian bisa berupa pemberian bantuan atau kunjungan ke lokasi bencana. Sayang, lagi-lagi bentuk perhatian tersebut bersifat sementara dan dilakukan di saat-saat tertentu seperti ketika musim kampanye.

Berangkat dari kondisi demikian, menurut Romo Sandyawan dari Sanggar Ciliwung Merdeka “Meskipun  demokrasi berjalan, tetapi jenjang ekonomi makin parah. Masyarakat Ciliwung merasa tidak ada pemerintahan.  Selama ini pembangunan dilakukan atas inisiatif warga sendiri. Dari semua usaha yang telah dilakukan warga  dalam mengisi pembangunan, tetap warga terutama yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung tidak memiliki akses atas pembangunan itu sendiri”.

2. Penggusuran Terus Mengintai

Bagi warga yang tinggal di bantaran sungai khususnya Sungai Ciliwung, kekhawatiran terbesar bukanlah  bencana banjir melainkan adanya penggusuran paksa. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Bagian Umum  Jakarta Utara, Heru. B Hartono, di Jakarta Post, JEDI secara langsung akan menggusur sekitar 10.750  perumahan di sepanjang Waduk Pluit dan sebagian Sungai Adem “the dredging project would affect around 10,750 illegal shelters along the Pluit dam and parts of the Adem River. “There are around 10,000 buildings on the Pluit dam and some 750 shelters on the banks of the Adem River” (Jakarta Post, 28 Januari 2010). Dokumen  resmi Bank Dunia juga menyebutkan terdapat sekitar 5,450 tempat tinggal yang akan terkena dampak gusuran  dari proyek JEDI (Report No AB4043, 2008). Sementara menurut Nurkholis Hidayat, Direktur Eksekutif LBH  Jakarta, normalisasi Waduk Pluit saja bakal membuat 10.000 keluarga atau 40.000 orang kehilangan tempat  tinggal. Selain itu, di sepanjang Sungai Ciliwung juga terdapat 77.000 keluarga yang bakal kehilangan tempat tinggal jika normalisasi jadi dilaksanakan (Kompas, 19 April 2010).

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan temuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang mencatat ada  beberapa daerah yang akan terkena gusuran terkait dengan Proyek Pengendalian Banjir di tahun 2008. Salah satu lokasi yang bakal terkena gusuran termasuk Sungai Ciliwung. Berikut data lokasi-lokasi tersebut:

Tabel Proyek Normalisasi Sungai di DKI Jakarta
No Lokasi
1. Normalisasi Kali Cakung Lama
2. Penertiban Kali/Saluran
3. Normalisasi Kali Tanjungan
4. Normalisasi Saluran Sunter Yos Sudarso
5. Normalisasi Sal. Cisadane Timur (Lingkar Luar s/d Bambu Larangan)
6. Penertiban Kali Buaran (Jl. Soekamto s/d Kali Malang)
7. Normalisasi Kali Semanan (Jl. Daan Mogot s.d. Rel KA)
8. Normalisasi Kali Kalam (dari Muara s/d Pertemuan Kali Semongol)
9. Normalisasi Kali Sekretaris (dari Sodetan Grogol s.d Tol)
10. Normalisasi Kali Jatikramat
11. Normalisasi Kali Ciliwung – Gajah Mada
12. Normalisasi Kali Sekretaris
13. Normalisasi Kali Tanjungan (Tol Sedyatmo s/d Jalan Kapuk Kamal)
14. Penertiban Ring Kanal dan Waduk Pluit
15. Penertiban Saluran Gendong Cakung Drain Sisi Barat (Rawa Malang s.d. Jalan Tol Cakung)
Sumber: LBH Jakarta, 2010
Sebagian besar warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung menyakini penggusuran akan terjadi, meskipun
isu akan adanya penggusuran telah lama didengar warga. Kenyakinan warga tersebut berasal dari
pembangunan-pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan pemerintah, seperti peninggian jembatan di
Kalibata karena peninggian ini akan digunakan untuk memudahkan jalan bagi lalu lintas mesin-mesin pengeruk
sungai. Sikap warga bukannya menolak penggusuran, tetapi penggusuran harus melalui proses yang partisipatif
dengan melibatkan warga dalam mengambil kebijakan, merumuskan bersama nasib warga setelah pindah
lokasi, atau pemberian ganti yang layak untuk kehidupan mereka di lokasi berbeda.
Merujuk pada usulan pemerintah agar masyarakat pindah dan tinggal di Rumah Susun Sewa (Rusunawa),
masyarakat kurang setuju dengan ide tersebut. Alasan warga, tinggal di Rusunawa berarti harus membayar
uang sewa rumah, juga struktur rumah yang tidak sesuai dengan cara hidup mereka selama ini. Informasi dari
Pitoyo Subandrio, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane DPU, biaya yang dibebankan kepada
warga untuk tinggal di rumah susun antara Rp 3.000 sampai Rp 5.000 per hari. Sementara dengan bentuk
rumah susun, sebelumnya warga yang biasa menggunakan rumah bertingkat di mana lantai satu digunakan
untuk kegiatan ekonomi dan lantai dua untuk tempat tinggal, tetapi dengan model Rusunawa penduduk harus
merubah cara produksinya karena hal itu tidak memungkinkan dilakukan di rusunawa.
Sebagai bagian dari warga Negara yang juga berhak mendapatkan akses pembangunan, bagi warga tuntutan
pelibatan warga dalam merumuskan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hidup mereka adalah tuntutan
11
yang wajar mengingat warga memiliki hak atas proses pembangunan. Meskipun harus diakui posisi warga lemah
khususnya berkaitan dengan status tanah yang dimiliki karena rata-rata penduduk yang tinggal di bantaran
sungai hanya memiliki surat girik bukan sertifikat tanah. Masyarakat mengakui jika selama ini tidak pernah
membayar pajak tanah, tetapi hanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan pengalaman Ibu Titi (58
tahun), warga Kelurahan Rawajati Kalibata, yang memiliki rumah dengan ukuran 4 x 6 m², setiap tahun Ibu Titi
membayar PBB sebesar Rp 50.000. Pembayaran pajak tidak pernah dilakukan di kantor Pajak tetapi hanya
sampai di tingkat kecamatan. Ketika peneliti menanyakan, jika surat girik didapat dari pembelian tanah secara
resmi mengapa Ibu Titi tidak memiliki sertifikat tanah?Ibu Titi tidak memberi penjelasan lebih lanjut, kecuali
menurutnya jika ingin mendapatkan sertifikat tanah warga harus membayar kepada seseorang sekitar Rp 4 juta
sampai Rp 10 juta. Pengurusan surat kemudian dilakukan oknum bukan melalui kantor pertanahan yang ada
dan setelah itu warga akan mendapatkan sertifikat tanah.
Ketiadaan sertifikat tanah sering kali dijadikan alasan pemerintah dalam menggusur warga dengan alasan status
tinggal warga tidak sah (illegal), sehingga ketika masyarakat mengajukan keberatan, pemerintah hanya
mengabaikan saja bahkan terkesan tidak peduli. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sanggar Ciliwung
Merdeka mengenai kasus-kasus penggusuran di DKI Jakarta, terdapat dua persoalan mendasar yang
dipersoalkan dalam kebijakan penggusuran yang selama ini dilakukan Pemda DKI Jakarta yaitu:
1. Kebijakan penggusuran didasarkan pada ketiadaan hal legal formal atas tanah yang menjadi tempat
bermukim;
2. Pembenaran perlakuan sewenang-wenang Pemda DKI terhadap kaum miskin karena warga tidak
memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta (Palupi, 2003; 1)
Kenyataan adanya penggusuran paksa menjadi ketakutan tersendiri dalam diri warga. Ingatan masyarakat
terhadap fakta-fakta penggusuran yang selama ini terjadi lebih banyak merugikan warga, seperti tidak adanya
penggantian yang layak dan sering kali membawa korban dengan tindak kekerasan yang dilakukan aparat. LBH
mencatat, terdapat bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi saat diadakan penggusuran seperti pengerahan
kekuatan berlebihan dan penggunaan senjata, kriminalisasi dan penangkapan serta penahanan sewenangwenang,
kekerasan terhadap perempuan, pengrusakan dan perampasan barang, penembakan, pungli dan
jaminan palsu, serta penggusuran bersiklus.
Penggusuran dengan cara kekerasan juga mendapatkan legitimasinya melalui tersedianya alokasi anggaran di
Pemda DKI Jakarta khususnya untuk anggaran di Dinas Ketrentraman dan Ketertiban. Menurut LBH Jakarta:
Dalam rentang empat tahun terakhir ini, anggaran penegakkan hukum dan penertiban dalam APBD DKI
Jakarta terus menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan. Dari total anggaran Dinas Trantib dan
Subdinas Trantib dalam RAPBD 2008, terdapat alokasi kegiatan yang diperuntukkan untuk penertiban
kaum marjinal dan penggusuran PKL. Nilainya mencapai Rp 80,7 miliar atau mengalami peningkatan
sebesar 37% dibanding tahun 2007 sebesar Rp 58,8 miliar (LBH Jakarta, 2008 ; 7).
Berkaca dari pengalaman tersebut, menurut Romo Sandyawan penggusuran tidak bisa dihindari kecuali
masyarakat membekali diri dengan beragam ketrampilan guna bertahan hidup di tempat yang baru. Sanggar
Ciliwung Merdeka selama ini telah memberikan pendidikan lingkungan dan pelatihan ke masyarakat. Bentuk
pendidikan berupa pengolahan sampah menjadi pupuk organik yang bisa menjadi sumber pendapatan dan
pengolahan kain perca untuk produk-produk kerajinan. Ke-semua ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat
bisa bertahan di tengah ancaman yang ada. Sekolah Perempuan Ciliwung juga memberikan pendidikan
ketrampilan kepada perempuan-perempuan yang tinggal di bantaran Sungai, agar kelak mampu bertahan di
tengah ancaman penggusuran. Hanya ini yang bisa dilakukan warga menghadapi ancaman pengusuran tanpa
memiliki pilihan-pilihan lain untuk hidup lebih layak karena memang selama ini warga tidak pernah dilibatkan
dalam perencanaan penataan kota.
3. Mempertanyakan Efektifitas Penanganan Banjir
JEDI telah menjadi hantu menakutkan bagi warga bantaran sungai. Selain selama ini pemerintah mengabaikan
hak-hak dasar warga, JEDI juga menebar ancaman penggusuran tempat tinggal bagi warga. Sementara
efektifitas JEDI sendiri dalam menangani banjir khususnya di Jakarta dipertanyakan. Firdaus Cahyadi dari
Yayasan Satu Dunia, sebuah organisasi non pemerintah yang fokus pada layanan informasi, menyatakan JEDI
12
tidak efektif. Hal ini didasarkan pada beberapa fakta. Pertama, JEDI bersifat sektoral yaitu hanya mengendalikan
banjir dari sisi infrastrukturnya saja tanpa melihat aspek sosial ekonomi masyarakat. Kedua, pendangkalan
sungai khususnya di hilir berkaitan dengan kondisi di hulu sungai. Jika tidak ada pembenahan hulu seperti
penertiban alih fungsi lahan dan pengurangan akan tingginya tingkat hunian di Puncak (Bogor) maka
sedimentasi tetap menjadi masalah. Menurut Firdaus, pilihan masyarakat tinggal di kawasan hulu (Bogor), akibat
tingginya harga tanah di Jakarta karena pembangunan lebih berpusat di kota Jakarta. Ketiga, mengutip data
Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 73% volume air hujan tidak meresap
ke tanah akibat minimnya ruang terbuka hijau. Hal ini menjadikan Jakarta rawan banjir terutama ketika curah
hujan sedang tinggi.
Senada dengan pernyataan Firdaus Cahyadi, ahli tata kota (Planolog) sekaligus Dosen Fakultas Perencanaan
Kota Universitas Tarumanegara, Suryono Herlambang, juga meragukan efektifitas JEDI. Menurutnya, masalah
utama di Jakarta bukanlah mengalirkan air ke laut secepat mungkin tetapi menjawab kesenjangan (gap) air di
musim hujan dan di musim kering. Saat ini Jakarta memiliki masalah dengan kesenjangan tersebut. Jika di
musim hujan Jakarta menghadapi banjir, sementara di musim kemarau mengalami kelangkaan air. Sementara
JEDI hanya memiliki paradigma mengalirkan air saja. Paradigma ini diwujudkan dalam bentuk pengerukan dan
pembangunan kanal-kanal. Menurutnya, hal yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah mendorong
keseimbangan air di kedua kondisi tersebut. Salah satunya dengan meresapkan air ke tanah sebanyak mungkin.
Kritik atas pembangunan kanal-kanal termasuk juga pengerukan sungai dalam menangani banjir di Jakarta telah
dianggap gagal oleh Restu Gunawan. Seperti yang diulas dalam bab pendahuluan, dalam sejarahnya kanalkanal
tersebut tidak mampu menyelesaikan banjir. Pemerintahan Belanda telah membangun kanal sejak tahun
1922 yaitu Banjir Kanal Barat, namun banjir tetap tak terelakkan. Lebih mengejutkan lagi, Belanda juga telah
melakukan pengerukan sungai. Namun tetap banjir tidak bisa dielakkan. Bahkan menurut Restu Gunawan pada
tahun 1955, pemerintah Indonesia juga melakukan pengerukan sungai menggunakan mesin kerukan dari
Belanda. Sekarang dengan proyek JEDI pun sama, yaitu melakukan kerukan sungai menggunakan mesin dari
Belanda yang dijalankan di tahun 2010 ini. Tabel di bawah adalah proyek pengairan pemerintah Belanda di
tahun 1927 yang salah satunya dengan melakukan pengerukan sungai.
Proyek Pengairan Tahun 1927
No Nama Proyek Dana (Gulden)
1. Proyek penelitian dan perencanaan tanah 50.042
2. Perawatan dan pengalihan Westersloc-kan 109.964
3. Perawatan banjir kanal 8.510
4. Pengerukan di pintu air Jembatan Duan dan Grogol 40.800
5. Pembuatan saluran di Oosterslokkan Kampung Makasar 19.200
6. Normalisasi saluran Kali Baru di Meester Cornelis 12.000
7. Pengerukan Sungai Krukut dari pertemuan di Cidang sampai Toko Tiga 34.816
8. Pendalaman Bacheragrachts 12.960
Jumlah 288.292
Sumber: Restu Gunawan, 2010; 244 (Diolah dari Verslag West Java 1927)
Sejarah berulang dengan cara yang sama. Pemerintah menganggap mengeruk sungai dapat mengurangi banjir
setidaknya 70% (seperti yang diakui Risyana, konsultan Bank Dunia) dari area yang terkena banjir, namun
dengan cara sama yang pernah dilakukan beberapa puluh tahun sebelumnya. Keraguan akan efektifitas JEDI
semakin menguat lagi setelah Purwono, konsultan Bank Dunia untuk JEDI, menyatakan kemungkinan kerukan
hanya bertahan sampai lima tahun. Padahal biaya untuk mengeruk 13 sungai tersebut harus dibayar dalam
kurun waktu sepuluh tahun. Setidaknya, hanya sampai lima tahun warga Jakarta dapat menikmati proyek JEDI,
tapi selebihnya tidak lagi dapat dimanfaatkan dan hanya menjadi beban utang yang harus dibayar untuk lima
tahun berikutnya.
4. Geliat Pantai Utara Jakarta
Semakin meragukan lagi efektifitas JEDI setelah dokumen proyeknya menyatakan sampah hasil kerukan 13
sungai akan dibuang ke Kawasan Ancol untuk reklamasi Kawasan Ancol.
13
The total dredge volume for all 16 sites is estimated to be between 7.5 and 9.5 million m³. Currently, the
most viable option for the Confined Disposal Facility (CDF) is at West Ancol, a centrally located seabased
site in the Bay of Jakarta. The Ancol Development Authority (PT Pembangunan Jaya Ancol,
owned by DKI Jakarta has a long term plan to enlarge their existing coastal site by reclaiming from the
sea (WB Report No AB4043, 2008).
Keraguan muncul selain karena dalam sejarahnya pengerukan sungai tidak menjawab problem banjir di Jakarta,
juga inisitif Bank Dunia dengan membuang sampah hasil kerukan di kawasan Pantai Utara Jakarta jelas-jelas
dapat menghambat kelancaran arus air. Menurut Suryono Herlambang, sifat air mengalir dari tempat tinggi ke
tempat rendah. Jika daerah hilir sungai ditinggikan, jelas akan menghalangi arus air. Pengerukan juga
menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan lain dari Bank Dunia dengan reklamasi Pantura.
Bank Dunia beralasan pemilihan kawasan Ancol karena sudah sesuai dengan Analisa Dampak Lingkungan
(amdal) yang disusun Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta. Setelah peneliti
telusuri lebih jauh, penentuan lokasi ditentukan terlebih dahulu sebelum amdal disusun. Seperti pengakuan dari
fihak BPLHD, Bank Dunia yang meminta BPLHD menyusun amdal untuk lokasi pembuangan sampah di
kawasan Ancol, bukan BPLHD yang terlebih dahulu mengusulkan. Hal ini juga diakui oleh konsultan Bank Dunia
di mana sejak awal Bank Dunia telah menentukan lokasi pembuangan sampah kerukan akan dibuang di
kawasan Ancol guna mendukung reklamasi Pantai Utara Jakarta. Setelah ada usulan dari Bank Dunia, baru
BPLHD melakukan studi amdal untuk kawasan Ancol. Hasil studi BPLHD menyatakan reklamasi di Ancol sesuai
amdal karena reklamasi tidak akan menghalangi arus air. Reklamasi akan dibuat model pulau-pulau dengan
memberikan ruang untuk aliran air. Hal senada juga disampaikan Pitoyo Subrandrio, reklamasi di Ancol tidak
menyambung daratan dengan laut tetapi membuat pulau-pulau.
Ide reklamasi Pantai Utara Jakarta telah mencuat sejak tahun 1994 ketika Presiden Soeharto mengeluarkan
Surat Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1994 tentang Pantai Utara sebagai Kawasan Andalan. Keputusan ini
kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara
Jakarta. Sejak saat itu, perkembangan Kawasan Pantai Utara tumbuh dengan cepat sebagai kawasan
perumahan mewah, industri pariwisata, dan perluasan pelabuhan Tanjung Priok. Rencana Tata Ruang Tata
Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010 – 2030 juga menempatkan kawasan Pantura sebagai kawasan strategis.
Guna mendukung rencana tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan reklamasi Pantura dengan
membentuk daratan baru seluas 2.700 hektar dengan menimbunkan 330 juta meter kubik tanah di lautan
berkedalaman delapan meter. Selain itu, 2.500 hektar garis pantai lama juga akan direvitalisasi melalui proyek
reklamasi (Kompas, 28 Juli 2010). Gambar di bawah menunjukkan peta arahan Strategis Pmprov DKI Jakarta
untuk tahun 2010 sampai 2030 di mana di dalamnya terangkum rencana pengembangan kawasan utara Jakarta.
14
Gambar Peta Arahan Kawasan Strategis RTRW DKI Jakarta 2010 – 2030
Sumber: Bappeda DKI Jakarta 2009
Peta arahan strategis DKI Jakarta selain mengembangkan Marunda sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
pemerintah DKI juga mendorong optimalisasi Teluk Jakarta sebagai pelabuhan bertaraf internasional.
Pengembangan pelabuhan bertaraf internasional adalah buah dari Undang Undang (UU) No 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran. UU ini mendorong privatisasi pelabuhan di mana pelabuhan tidak hanya dikelola oleh Pelindo
yang merupakan perusahaan milik Negara (BUMN), tetapi juga boleh dikelola swasta. Asumsi pemerintah
dengan melakukan pengembangan dan perluasan pelabuhan, maka swasta terutama investor asing akan
menanamkan investasinya di sektor pelabuhan. Guna memenuhi kebutuhan pengembangan pelabuhan Tanjung
Priok, PT Pelindo II telah melakukan kerjasama dengan PT Manggala Krida Yudha mereklamasi areal perairan
Ancol Timur Pelabuhan Tanjung Priok. PT Manggala Krida Yudha sendiri memiliki hubungan langsung dengan
Soeharto di mana pemiliknya Siti Hutami Endang Adiningsing atau biasa dipanggil Mamiek Soeharto tak lain
adalah anak Seoharto. Jika pada tahun 1990-an tersebut proses reklamasi berjalan lancar, hal itu tidak
mengherankan karena salah satu dari pengembang adalah bagian dari Keluarga Cendana.
Namun akhir-akhir ini pengembangan kawasan Pantura tersandung masalah hukum setelah dikabulkannya
kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) atas permohonan Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) yang menolak
reklamasi Pantura. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003,
reklamasi di sepanjang Pantai Utara Jakarta tidak layak lingkungan dan menimbulkan dampak negatif.
Reklamasi gagal menjawab empat persoalan yang berdampak signifikan, antara lain: Pertama, tanah yang akan
dipakai mengeruk adalah tanah resapan air. Kedua, jika areal reklamasi menjadi kawasan pemukiman, dari
mana kebutuhan air penduduknya akan dipenuhi. Ketiga, reklamasi akan mengganggu sirkulasi air pendingin
PLN Muara Karang. Keempat, berkaitan dengan soal pengendalian banjir (Kompas, 28 Juli 2010).
Putusan MA yang mengabulkan kasasi KLH berawal dari gugatan Enam pengusaha, yakni Aris Nugroho (PT
Manggala Krida Yudha), Richard Hartono (PT Taman Harapan Indah), Yahya B Riabudi (PT Pembangunan Jaya
Ancol), A Syaifuddin (PT Pelindo II), Ongki Sukasah (PT Jakarta Propertindo), dan Tjondro Liemonta (Bakti
Bangun Era) terhadap Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN). Mereka yang sebelumnya menjadi kontraktor proyek reklamasi Pantura, meminta hakim membatalkan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2003. Inti keputusan No 14 tahun 2003 adalah menolak
hasil analisa dampak lingkungan (amdal) proyek reklamasi Pantura (Tempo Interaktif, 20 Agustus 2003).
15
Dengan dikabulkannya kasasi KLH, maka seluruh proses reklamasi harus dihentikan dan yang sudah
direklamasi harus dikembalikan ke kondisi semula. Namun sampai sejauh ini para pengembang tidak
memperdulikan hal tersebut malah terus melanjutkan proses reklamasi yang sudah dilakukan sebelumnya.
Terlebih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malah terus mendukung reklamasi dengan alasan reklamasi tidak
akan menyambung daratan tetapi membuat pulau-pulau dan menyediakan reservoir air. Foto di bawah
menunjukkan proses reklamasi di Kawasan Ancol yang terus berlangsung meskipun status hukumnya tidak
jelas. Foto di bawah diambil pada bulan Juli 2010 dan menunjukkan reklamasi menyatukan daratan dengan laut
yang berbeda dengan pernyataan BPLHD bahwa reklamasi tidak akan menyatukan laut dengan daratan.
Foto Reklamasi Pantura yang Terus Berlangsung
Ketika pernyataan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikonfirmasi ke Slamet Daroyani, aktivis lingkungan dan aktif
di Insititut Hijau, menurut Slamet tidak seharusnya pemerintah DKI Jakarta memaksakan diri terus melakukan
reklamasi setelah MA mengabulkan tuntutan KLH. Menurutnya, guna menyelamatkan Jakarta memang
dibutuhkan banyak intervensi, tetapi sebelum dilakukan reklamasi harus disusun dulu Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) yang meliputi kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok, baru setelah itu
menyusun KLHS DKI Jakarta. Tahap kedua baru menyusun Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) yang
partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder terkait. Langkah-langkah tersebut baru sesuai dengan UU No
26 tahun 2007 tentang Tata Ruang dan UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup.
Melihat RTRW Jakarta 2010 – 2030 dikaitkan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta terhadap pembangunan
kawasan Pantura Jakarta dan investor-investor yang menanamkan modalnya, bisa dikatakan alasan Pemprov
DKI terus melakukan reklamasi Pantura adalah mendukung kepentingan pemodal besar, baik pemodal yang
terus membangun rumah-rumah mewah, pusat-pusat rekreasi, juga pelabuhan yang juga telah diprivatisasi.
Gambaran di atas menunjukkan, reklamasi Pantura Pemprov DKI tidak memiliki kepentingan menyelamatkan
lingkungan di Teluk Jakarta juga tidak ada alasan mendorong perekonomian kecil. Karena kenyataannya
dengan adanya reklamasi malah merusak lingkungan dan menggusur nelayan kecil. Jika reklamasi Pantura
masih bermasalah secara hukum dan kelayakan lingkungan yang juga dipertanyakan, pertanyaan berikutnya
adalah mengapa Bank Dunia melalui JEDI terus memaksa diri mendorong reklamasi Pantura dengan menimbun
sampah hasil kerukan 13 sungai di Pantura Jakarta?
5. Meragukan Niat Bank Dunia
Pada tanggal 10 Desember 2009, International Finance Corporation (IFC) merupakan kelompok Bank Dunia
yang khusus memberikan bantuan pendanaan di sektor swasta, mengumumkan dukungannya untuk PT Jakarta
International Container Terminal (JICT) sebesar US$ 70 juta. Dukungan pembiayaan IFC meliputi pinjaman
sebesar US$ 30 juta dan US$ 40 juta yang disindikasi dari HSBC, dengan salah satu tujuan pembiayaan untuk
mendukung perluasan JICT
16
“Selain US$ 70 Juta yang berupa pinjaman modal yang diberikan oleh IFC dan HSBC, JICT sendiri
mendanai sebesar US$ 90 juta untuk proyek perluasan senilai US$ 160 juta, dengan demikian
menunjukkan komitmen jangka panjang para pemegang saham JICT, yaitu HPH dan rekan pentingnya
yaitu Pelindo II untuk mendukung kesuksesan JICT di masa depan,” kata Direktur Eksekutif Hutchison
Port Holding Group, James Tsien (IFC, 2010).
Merujuk pada pengumuman tersebut, bisa dikatakan di sinilah salah satu kepentingan Bank Dunia mendorong
reklamasi Pantura Jakarta, karena perluasan JICT berarti perluasan area pelabuhan yang jelas-jelas
berhubungan dengan reklamasi pantai. Meskipun kepentingan tersebut tidak langsung melalui Bank Dunia tetapi
IFC, bisa dikatakan sama karena IFC juga menjadi bagian dari Bank Dunia. Perluasan JICT adalah sebuah
konsekuensi dari pemberlakuan UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, di mana UU ini memberikan
kewenangan swasta mengelola pelabuhan yang sebelumnya hanya dikelola oleh pemerintah melalui PT
Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo).
Meskipun tidak secara langsung mendorong lahirnya UU No 17, tetapi Bank Dunia memiliki peran atas konsep
privatisasi pelabuhan. Hal ini tercermin dalam perangkat kerja (toolkit) yang disusun Bank Dunia– World Bank
Port Reform Toolkit, Fremework for Port Reform – dalam mendorong pelabuhan-pelabuhan di dunia dikelola oleh
swasta. Toolkit berisi panduan reformasi pelabuhan yang diterbitkan sebagai panduan dalam pengelolaan
pelabuhan di banyak Negara termasuk Indonesia. Terdapat nama Nathan Associates yang merupakan konsultan
Bank Dunia dalam penyusunan panduan tersebut. Nathan associates juga merupakan konsultan yang ikut
mendorong lahirnya UU No 17 di Indonesia. Artinya, melalui konsultan yang sama Bank Dunia secara tidak
langsung telah mendorong pengelolaan pelabuhan di Indonesia dipegang swasta.
Pengalaman Bank Dunia dalam mendorong privatisasi tidak hanya terjadi dalam privatisasi pelabuhan, tetapi
juga dalam pengelolaan air dan sungai. Hal ini bisa dilihat dalam proyek utang “The Second Jabotabek Urban
Development Project (JUDP II)”. Dalam proyek ini Bank Dunia memberi utang kepada pemerintah Indonesia
senilai USD 190 juta untuk privatisasi air di Provinsi DKI Jakarta. Sejak perjanjian utang berlaku efektif tanggal
27 Februari 1991, air perpipaan yang sebelumnya dikelola PAM Jaya dialihkan ke dua perusahaan multinasional
yaitu Thames Water Overseas Ltd dan Suez Lyonnaise des Eaux. Salah satu perusahaan yaitu Thames Water
Overseas Ltd memiliki hubungan langsung dengan salah satu putera Soeharto, Ari Sigit, melalui perusahaannya
PT Kekas Thames Airinido.
Campur tangan Bank Dunia dalam pengelolaan air dan sungai di Indonesia, tidak saja menjadikan Indonesia
terjebak dalam kubangan utang luar negeri, tetapi juga melepaskan peranan Negara dalam pengelolaan air.
Sebagaimana Undang-Undang Dasar mengamanatkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Demikian
juga artikel 31 Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diratifikasi semua Negara di dunia juga
menyatakan “Everyone has the right to clean and accessible water, adequate for the health and well-being of the
individual and family, and no one shall be deprived of such access or quality of water due to individual economic
circumstance”.
Baik Undang-Undang Dasar maupun deklarasi HAM telah menempatkan air sebagai hak dasar yang harus
diberikan Negara bagi warganya. Pernyataan tersebut secara jelas menjadi pembuka dalam UU No 11 Tahun
1974 tentang Pengairan. Namun pernyataan ini ditiadakan dalam UU No 7 tahun 2004 tentang sumber Daya Air.
Perubahan mencolok dengan adanya UU mengenai pengairan yang baru adalah mendorong keterlibatan swasta
dalam pengelolaan air. Jika sebelumnya, pengelolaan air dipegang Negara tetapi dalam UU yang baru swasta
boleh dilibatkan termasuk juga asosiasi pengguna air. Kritik atas pengelolaan air dengan model swastanisasi
adalah menjadikan air sebagai barang ekonomi yang harus diperlakukan secara ekonomis, namun mengabaikan
air yang memiliki nilai social khususnya bagi masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan akses air bersih.
Konsekuensi masuknya swasta dalam pengelolaan air, tidak semua masyarakat khususnya masyarakat miskin
dapat mengakses air bersih karena minimnya dana.
Merujuk pada dokumen Bank Dunia No 32665, tujuan dari proyek Water Resources Sector Adjusment Loan
(WATSAL) meliputi penyusunan kerangka koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional, perubahan
17
kebijakan untuk pengelolaan sumber daya air, dan pelibatan swasta dalam pengelolaan air. Berikut daftar
kebijakan pengelolaan air dan irigasi yang mengalami perubahan sebagai hasil dari proyek WATSAL (Dian
Kartika Sari, 2009).
Daftar UU dan PP yang Diubah berdasarkan proyek WATSAL
No Kebijakan
1. Undang-undang No 11 tahun 1974 tentang Pengairan
2. PP No 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan pemeliharaan Prasarana Pengairan
3. PP No 22 tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air
4. PP No 23 tahun 1983 tentang Irigasi
5. PP No 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada
Daerah
6. PP No 5 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta
7. PP No 20 Tahun 1990 Tentang Pengengalian Pencemaran Air
8. PP No 42 tahun 1990 Tentang Perum Otorita Jatiluhur
9. PP No 27 Tahun 1991 Tentang Rawa
10. PP No 35 tahun 1991 tentang Sungai ( PP 35/1991 on Rivers )
WATSAL adalah buah dari Letter of Intent IMF yang harus dijalankan pemerintah Indonesia agar keluar dari
krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1997. Guna mendapatkan dana IMF, Indonesia harus merestrukturisasi
kebijakan terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan air.
Mulai saat itu, kegiatan yang bertujuan mereformasi kebijakan dengan tujuan privatisasi eksesif dilakukan
pemerintah dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional. Bukan hanya Bank Dunia yang
memiliki perhatian serius guna meneruskan ide privatisasi, tetapi juga lembaga keuangan lain seperti Asian
Development Bank (ADB). Menggunakan skema yang sama yaitu utang, ADB mengembangkan proyek
Integrated Water Resources Management (IWRM). Jauh sebelumnya, ADB telah mengucurkan dana
pengelolaan irigasi Tajum (Tajum Irrigation Project) tahun 1969 yang merupakan proyek pertama ADB di
Indonesia. Selama ini, ADB memberikan porsi utang dan hibah bagi infrastruktur pertanian seperti pembangunan
dam untuk irigasi.
Selain ADB, pemerintah Belanda juga turut serta dalam pengelolaan air melalui proyek Indonesian Water
Resources and Irrigation Reform Implement Project (IWIRIP). Meskipun proyek ini dilaksanakan oleh Bank Dunia
tetapi dananya berasal dari pemerintah Belanda. Tidak berbeda dengan ADB, Belanda juga memiliki sejarah
panjang pengelolaan air dan sungai di Indonesia. Hampir semua literatur menunjukkan Belanda memiliki
peranan besar dalam pembangunan kanal-kanal, waduk dan situ di Indonesia termasuk di Jakarta. Tekhnologi
yang digunakan untuk proyek JEDI juga berasal dari Belanda, termasuk pengerukan-pengerukan sebelumnya
yang juga menggunakan tekhnologi Belanda.
Berbagai usulan tersebut hanya bermuara pada dua hal: Pertama, mendorong privatisasi di semua sektor
termasuk pengelolaan pelabuhan, air dan sungai; kedua: mendorong terjadinya akumulasi utang luar negeri.
Tengok daftar projek yang berasal dari dana utang dan hibah baru Pemerintah Indonesia guna memastikan
reformasi kebijakan privatisasi air terjadi sebagai kelanjutan dari WATSAL.
1. ADB supports a Participatory Irrigation Management Project (PISP), signed in February 2005. PISP will
implement the irrigation reform policy in 6 provinces and 25 districts over a period of 7 years, in the
same way as WISMP. PISP would also improve and expand the operation of the water resources
information management system and facilities established in DGWR to provide access to quality data
and information for multi-sector use.
2. The Netherlands Government provided a US$12.5 million grant 2001-2005 to help implement the
WATSAL (Indonesia Water Resources and Irrigation Reform Implementation Project, IWIRIP), and cofinances
WISMP ($14 million) and PISP (US$16 million). It also provides further grants for continued
capacity building and policy dialogue.
3. ADB’s Northern Sumatra Irrigation Sector Project (2001-2007) was redesigned in 2003 to apply the new
irrigation model.
4. JBIC has severely toned down its sector involvement, partly because the WATSAL proceedings
demonstrated the projects’ poor performance in the past. JBIC launched in 2004 its Second Komering
18
Project, and also applied the provisions of the WATSAL model, by emphasizing the role of local
government, the local Balai PSDA, and the WUAFs.
5. The European Union in 1999 launched its “Good Governance in River Basins Project” Grant. An EU
supported project administered by the Bank will apply WATSAL principles, based on the WISMP design,
in a separate province (West Nusa Tengara) (Bank Dunia, 2009; 29).
Rekomendasi yang diberikan Bank Dunia tersebut adalah utang dan hibah baru untuk sektor yang sama.
Sementara Keberlanjutan yang dimaksud adalah terus menjalankan program tetapi dengan skema utang baru
maupun hibah yang berasal dari Negara lain, terlepas utang dan hibah tersebut berasal dari Bank Dunia maupun
dari lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya. Berangkat dari berbagai data tersebut, niatan Bank
Dunia memberikan utang untuk proyek JEDI patut diragukan, apalagi jika dalam dokumen dinyatakan JEDI
digunakan untuk menanggulangi banjir di Jakarta. Mengingat dari pengalaman selama ini, Bank Dunia tidak
mendorong Indonesia menjadi Negara yang mandiri dalam pembiayaan pembangunannya tetapi tetap
menjadikan Indonesia sebagai Negara yang terus bergantung pada sumber pembiayaan dari luar.
6. Carut Marut Penataan Sungai
Selama ini orientasi pemerintah dalam pengelolaan air dan sungai lebih pada pembangunan fisik. Orientasi ini
berkembang pesat ketika Presiden Soeharto mencanangkan Revolusi Hijau dan menjadikan Indonesia sebagai
Negara swasembada beras. Guna mendukung program tersebut, pemerintah dengan gencar membangun
infrastruktur pengairan berupa pembangunan waduk-waduk dan dam-dam besar di berbagai daerah. Meskipun
banyak kritik dilontarkan oleh berbagai kalangan terutama masyarakat sipil akan keberlanjutan dari mega proyek
tersebut, tetapi pemerintah tidak peduli dan jalan terus. Konsepsi pemerintah yang lebih menitikberatkan
penataan sungai pada pembangunan fisik mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga keuangan
internasional khususnya Bank Dunia dan ADB.
Dukungan tersebut bisa dilihat dari proyek pertama ADB untuk Indonesia di tahun 1969 dengan membangun
Bendungan Tajum untuk irigasi. Proyek serupa berupa bantuan baik utang dan hibah dari Bank Dunia juga
banyak diberikan untuk pembangunan waduk dan dam-dam besar lainnya seperti pembangunan Waduk Kedung
Ombo. Pada saat itu, berbagai penolakan yang dilakukan masyarakat tidak pernah didengar oleh lembagalembaga
keuangan dengan alasan proyek-proyek ini merupakan bentuk dukungan bagi pembangunan di
Indonesia. Sekarang setelah beberapa puluh tahun berjalan dan sekian ribu orang harus tersingkir dari
tanahnya, tidak semua bendungan dan dam-dam besar berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak bendungan
yang mengalami pendangkalan karena debit air terus berkurang, juga banyak yang mengalami kerusakan
sehingga tidak maksimal akibat biaya perawatan yang minim, bahkan banyak juga yang telah rusak. Guna
memperbaiki semua kerusakan ini, pemerintah lagi-lagi butuh utang baru dari lembaga-lembaga keuangan
tersebut, sementara utang untuk pembangunannya saja belum selesai dibayar.
Pengelolaan sungai yang berorientasi fisik bisa dilihat dari bagaimana cara pemerintah sekarang mengelola
Ciliwung. Menurut penjelasan Pitoyo Subandrio, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane
Departemen Pekerjaan Umum, langkah-langkah pemerintah terhadap Sungai Ciliwung terangkum dalam
program Total Solution for Ciliwung. Langkah-langkah tersebut meliputi 1) membuat sudetan di Kebun Baru dan
di Kalibata yang akan dilakukan bersama antara Departemen Pekerjaan Umum (DPU) dengan Pemprov DKI
Jakarta, 2) membangun rusunawa ditujukan khususnya bagi masyarakat yang selama ini tinggal di bantaran
sungai, 3) mengadakan pemindahan paksa warga yang ada di bantaran sungai kerja sama dengan Pemprov
DKI Jakarta dan Departemen Sosial. Pemindahan ini diutamakan bagi warga yang memiliki Kartu Tanda
Penduduk (KTP), sementara yang tidak akan dipulangkan ke daerahnya dengan didampingi Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), 4) melakukan normalisasi Sungai Ciliwung yang salah satunya dengan
melakukan pengerukan, 5) penambahan daun pintu air di pintu air Manggarai dan pintu air Karet, 6) menaikkan
jembatan Banjir Kanal Barat (BKB) bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, 7) revitalisasi Ciliwung lama
terutama yang berada setelah pintu air Manggarai, 8) konservasi atau revitalisasi situ-situ, gerakan
pembangunan sumur dan penghijauan, 9) membangun terowongan dari Ciliwung ke Banjir Kanal Timur melewati
Cipinang. Langkah-langkah yang lebih beroreintasi fisik ini ditargetkan akan selesai tahun 2014.
19
Melihat program pemerintah tersebut,
bisa dikatakan paradigma pemerintah
atas pembangunan sungai cenderung
abai terhadap manusia. Jika dilihat dari
program yang selama ini dijalankan
pemerintah, manusia hanya dipandang
sebagai sumber masalah. Sehingga
program yang ada hanya bagaimana
memindahkan secara paksa
masyarakat yang hidup di bantaran
sungai. Orientasi pemerintah yang
cenderung melihat sungai dari fisik
mendapatkan kritik dari Restu
Gunawan. Menurutnya, selama ini
pemerintah banyak membangun
tanggul-tanggul guna mengendalikan
banjir. Padahal pembangunan tanggul
terutama jika terus ditinggikan bisa berbahaya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul karena dapat
menimbulkan luapan banjir yang juga tinggi. Kritik yang sama juga disampaikan Suryono Herlambang, karena
menurutnya dengan pembangunan blok-blok beton di sepanjang pinggir sungai dapat mengurangi daya resapan
air ke tanah. Bahkan Hapsoro dari Telapak tidak segan-segan menyatakan pemerintah hanya melihat sungai
sebagai proyek semata.
Kualitas lingkungan juga tidak lagi menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan sungai. Padahal masalah
minimnya debit air dan sedimentasi merupakan masalah lingkungan akibat kerusakan di hulu sungai. Sebagian
besar pembangunan bendungan tidak menyertakan pengelolaan hutan sebagai penyedia air. Hal ini juga terjadi
dalam pengelolaan hulu Sungai Ciliwung. Alasan utama pengerukan Sungai Ciliwung karena tingginya
sedimentasi, tetapi pemerintah abai ketika banyak lahan-lahan di sepanjang lereng Gunung Parango dan
Gunung Gede yang seharusnya menjadi daerah tangkapan air beralih fungsi menjadi vila-vila mewah.
Selain abai terhadap manusia dan lingkungan, pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah ternyata tidak
diimbangi dengan penguasaan tekhnologi. Sebagian besar tekhnologi pengerukan sungai yang digunakan
pemerintah Indonesia berasal dari luar negeri. Sejak tahun 1950-an, Indonesia menggunakan tekhnologi dari
Belanda untuk mengeruk beberapa sungai di Indonesia. Tapi setelah lebih dari 50-an, pemerintah masih
mengandalkan tekhnologi yang sama dari Belanda. Ini bisa dilihat untuk proyek JEDI ini, di mana mesin
pengeruk yang dipakai berasal dari Belanda seperti small floating bulldozer, hydraulic graf dan rotating drum
separator.
Permasalahan penguasaan tekhnologi sejatinya tidak hanya muncul dalam pengelolaan sungai semata tapi juga
di banyak sektor. Seperti di Kereta api, selama ini pemerintah lebih mengandalkan tekhnologi dari Jepang dan
beberapa Negara lainnya meskipun Indonesia telah memiliki industri pembuat kereta api yaitu PT Kereta Api
Indonesia (KAI). Banyak mesin KA yang berasal dari luar seperti rel dan gerbong dari Jepang, mesin bubut dari
Perancis, persinyalan dari Belanda dan mesin-mesin lainnya. Demikian juga dalam industri otomotif, meskipun
Indonesia terus menghadapi masalah kepadatan lalu lintas karena tingginya pemakaian kendaraan bermotor,
tetapi Indonesia tidak memiliki industri otomotif sendiri yang mampu bersaing menghadapi serbuan produk dari
luar negeri.
Pengabaian-pengabaian tersebut menunjukkan, pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas mengenai
pengelolaan sungai kecuali pembangunan fisik. Idealnya penataan sungai menjadi bagian intergral dari
perencanaan pembangunan. Selain memiliki fungsi lingkungan, sungai juga memiliki fungsi social, ekonomi dan
budaya. Sungai memegang peranan penting dalam perkembangan masyarakat karena berkaitan dengan
ketersediaan pangan bagi kelangsungan hidup manusia. Sebagai bagian dari budaya, sungai bukan lagi menjadi
halaman belakang yaitu sebagai tempat pembuangan sampah tetapi menjadi bagian depan yang harus
diperindah. Sungai juga menjadi ruang sosial di mana masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya secara luas.
Salah satu pengelolaan sungai di perkotaan yang patut dicontoh adalah pengelolaan sungai di Bangkok, di
20
mana pemerintah setempat memberikan ijin bagi pedagang kaki lima untuk menjual barang dagangannya di
sepanjang sungai tetapi dengan pengaturan yang baik.
7. Dominasi Konglomerasi atas Kepentingan Rakyat: Monopoli Pengelolaan Sumber Daya Air
Seperti uraian sebelumnya, intervensi Bank Dunia dalam pengelolaan sungai mengarah pada dua hal, yaitu
mendorong ketergantungan Indonesia akan sumber pendanaan dari lembaga keuangan internasional khususnya
Bank Dunia baik dalam bentuk utang dan hibah, serta memastikan terjadinya privatisasi. Ketergantungan
pendanaan bisa dilihat dari berbagai rekomendasi yang diberikan Bank Dunia dari setiap proyek yang dijalankan,
sementara privatisasi secara eksplisit bisa ditemukan dalam dokumen-dokumen Bank Dunia. Alasan utama
Bank Dunia mendorong privatisasi adalah memberikan peran yang lebih besar bagi swasta dengan mengurangi
monopoli Negara khususnya pemerintah dalam pengelolaan sungai. Asumsi Bank Dunia dengan masuknya
swasta, maka pengelolaan air dan sungai menjadi lebih efisien dan pengelolaan yang lebih baik. Kenyataannya,
privatisasi menimbulkan monopoli dalam bentuk lain. Jika sebelumnya monopoli dilakukan Negara melalui
kekuasaan pemerintah, sekarang monopoli dilakukan swasta.
Seperti kasus reklamasi pantai utara Jakarta, bukan lagi Negara khususnya masyarakat yang diuntungkan tetapi
korporasi lewat monopoli pembangunan proyek-proyek besar seperti pemukiman mewah dan pengembangan
kawasan wisata yang mendapat untung. Pada lahan reklamasi di kawasan Ancol, muncul hunian mewah seperti
Bukit Golf Mediterania milik Agung Podomoro Group yang berada di Pantai Indah Kapuk dan Mediterania Marina
Residence. Hunian-hunian mewah dan pengembangan kawasan wisata tadi ditujukan bagi masyarakat
menengah ke atas, bukan untuk orang miskin yang kesulitan mendapatkan tempat tinggal. Akibatnya, selain
masyarakat miskin tidak mendapatkan akses perumahan yang memadai, juga reklamasi telah menggusur
nelayan dari pantai Utara Jakarta, dan masyarakat Jakarta pun tidak bisa bebas menikmati Pantai Utara Jakarta
karena harus bayar.
Monopoli juga terjadi dalam pengelolaan pelabuhan khususnya Pelabuhan Tanjung Priok. Meskipun semangat
lahirnya UU No 17 tentang Pelayaran untuk menghilangkan monopoli di pelabuhan, tetapi kenyataannya
pengelolaan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini telah dimonopoli perusahaan Hutchison Whampoa
Group yang berbasis di Hongkong dan memiliki Hutchison Port Holding (HPH). Monopoli mulai terjadi ketika
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjual 51% saham Pelindo ke Grosbeak Pte. Ltd, sebuah
anak perusahaan Hutchison Port Holding di tahun 1999. Setahun setelah itu, 48% saham TPK Koja yang semula
dimiliki PT Humpus dialihkan ke Ocean East dan Ocean Deep, Ltd, yang kemudian hari diketahui publik sebagai
anak perusahaan Hutchison Whampoa juga. Artinya telah terjadi monopoli di pelabuhan peti kemas Tanjung
Priok oleh satu perusahaan besar dan memaksa perusahaan lain mengikuti aturan main sang pelaku monopoli
dalam menentukan pengelolaan pelabuhan (Serikat Pekerja TPK Koja, 2009).
Kasus yang sama juga terjadi dalam pengelolaan air bersih terutama di Jakarta. Privatisasi PDAM Jaya di tahun
1998 mendorong monopoli pengelolaan air hanya pada dua perusahaan besar yaitu PT PAM Lyonnaise Jaya
(Palyja) dari Inggris dan Thames PAM Jaya (sekarang Aetra) dari Perancis. Monopoli pengelolaan air terjadi
tidak saja pada pengelolaan air perpipaan yang hanya dikelola oleh dua operator tersebut, tetapi juga air minum
dalam kemasan (AMDK) di mana saat ini penguasaan AMDK 65% di Indonesia hanya dikuasai oleh dua
perusahaan asing yaitu Aqua (Danone) dan Ades (Coca Cola Company). Aqua merupakan pelopor bisnis AMDK
terbesar di Indonesia dan menguasai 80% penjualan AMDK berbentuk galon, sedangkan untuk keseluruhan
bisnis AMDK di Indonesia, Aqua menguasai 50% pasar. Danone yang merupakan korporasi dari Perancis di
tahun 1998 telah berhasil membeli saham Aqua dan secara resmi meluncurkan label Aqua-Danone yang
menguasai pasar AMDK (Marwan Batubarat, 2010). Perancis melalui korporasinya telah menguasai sumber
daya air di Indonesia baik untuk air perpipaan juga air minum dalam kemasan. Bahkan penguasaan tersebut
telah menjadi kartel yang menguasai jaringan produksi juga distribusi air di Indonesia.
Ke semua konsepsi privatisasi yang menjadi contoh dalam kebijakan pemerintah ternyata serta merta menjawab
asumsi Bank Dunia, bahwa dengan masuknya swasta akan mendorong terjadinya efisiensi dan efektifitas serta
peningkatan kualitas layanan. Faktanya, banyak warga miskin tidak mendapatkan akses perumahan murah,
penggusuran terus merajalela, dan minimnya warga miskin atas pelayanan dasar seperti kesehatan dan air
bersih. Akibat lainnya dengan pengelolaan air saat ini, banyak warga miskin di Jakarta tidak mendapatkan akses
21
air bersih karena layanan air minum lebih ditujukan pada kelompok kaya dan sektor usaha atau industri,
tingginya tarif air yang terus naik secara berkala ternyata juga tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas air
bersih, dan beban utang operator harus ditanggung pemerintah akibat pengelolaan yang tidak baik. Di sektor
pedesaan, akibat eksploitasi air yang dilakukan Aqua-Danone di Kubang Jaya, Babakan Pari, Sukabumi,
menimbulkan kesulitan bagi petani untuk mendapatkan air irigasi. Bahkan petani harus mendapatkan ijin
langsung dari pimpinan kantor pusat Aqua Grup di Jakarta jika memasuki kawasan sumber air. Juga di beberapa
daerah lainnya seperti di Polanharjo, Klaten – Jawa Tengah, akibat eksploitasi air telah mengurangi debit air
secara drastis dan menimbulkan kesulitan bagi petani (Marwan Batubara, 2010).
22
KESIMPULAN
Berangkat dari temuan-temuan tersebut, berikut kesimpulan hasil penelitian:
1. Pemerintah abai terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung.
Pengabaian ini bisa dilihat dari buruknya kualitas pelayanan kesehatan yang ada serta kualitas sanitasi
yang tidak memenuhi standard kesehatan. Sering kali pemerintah dengan sengaja melakukan pengabaian
terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dengan alasan pemukiman di bantaran
sungai merupakan pemukiman illegal, sehingga tidak berhak mendapat layanan yang semestinya dari
pemerintah. Sering kali juga pengabaian dilakukan agar warga tidak betah tinggal di daerah tersebut dan
dengan inisiatif sendiri pindah ke lokasi lain.
2. Penggusuran adalah ancaman terbesar bagi warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung.
Penggusuran yang selama ini terjadi tidak pernah melibatkan warga dalam merumuskan alternatif tempat
tinggal, juga tidak memberikan kepastian bagi warga akan kehidupan yang lebih baik setelah adanya
penggusuran. Guna menghadapi ancaman tersebut, beberapa kelompok organisasi non pemerintah seperti
Sanggar Ciliwung Merdeka dan Kapal Perempuan melakukan pedampingan dengan memberikan
pendidikan dan pelatihan. Kegiatan-kegiatan yang diprakarsai organisasi non profit ini merupakan bentuk
antisipasi jika penggusuran benar-benar terjadi, mengingat dengan pendidikan dan pelatihan yang didapat
bisa menjadi bekal guna menyongsong kehidupan yang baru;
3. Proyek JEDI terbukti tidak efektif menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Selain JEDI tidak efisien
menjawab masalah banjir yang melanda Jakarta, proyek JEDI yang didanai Bank Dunia juga memiliki motif
lain yaitu mendukung reklamasi Pantai Utara Jakarta dan mendorong Pemerintah Indonesia terus
bergantung pada pendanaan utang dari lembaga-lembaga keuangan khususnya Bank Dunia. Salah satu
kepentingan Bank Dunia mendukung reklamasi bisa dilihat dari pinjaman yang diberikan IFC bagi PT JICT
untuk perluasan area peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Padahal JICT adalah pelaku usaha swasta
yang terbukti telah melakukan monopoli atas pengelolaan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.
4. Pemerintah tidak memiliki konsep yang komprehensif dalam mengelola sungai karena lebih
berorientasi pada pembangunan fisik. Ketidakkomprehensifan bisa dilihat dari tidak dilibatkannya
masyarakat yang selama ini memiliki kepentingan langsung dengan sungai semisal masyarakat yang tinggal
di Bantaran Sungai dan petani dalam penyusunan perencanaan pengelolaan sungai. Pengelolaan sungai
juga mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan sinergitas sungai antara hulu dan hilir. Terakhir,
pemerintah juga tidak sungguh-sungguh mengembangkan tekhnologi pengelolaan sungai dari dalam negeri
karena selama ini penggunaan tekhnologi masih bergantung dari Negara lain khususnya dari Belanda;
5. Konsep pengelolaan sungai tersebut pada akhirnya hanya merugikan masyarakat khususnya
masyarakat miskin karena lebih menguntungkan konglomerasi besar. Baik JEDI dengan pengerukan
13 sungai, hanya menguntungkan para pengembang perumahan mewah di kawasan Pantai Utara Jakarta
melalui reklamasi pantai. Demikian halnya dengan pengelolaan sungai termasuk air yang diserahkan pada
swasta menjadikan masyarakat miskin kesulitan mendapatkan akses air bersih. Juga menyulitkan petani
yang akhirnya kesusahan mendapatkan air bersih akibat eksploitasi air bersih oleh konglomerasi air.
23
REKOMENDASI
Rekomendasi yang diberikan peneliti sifatnya lebih pada kebijakan pemerintah, berangkat dari fakta-fakta yang
peneliti temukan meliputi:
1. Pemerintah seharusnya memberikan layanan publik bagi masyarakat yang tinggal di bantaran
Sungai Ciliwung sebagaimana mestinya. Mengingat hal ini telah tertuang dengan jelas dalam Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyebutkan “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak”. Pemerintah tidak bisa menggunakan alasan pengabaian karena masyarakat
tinggal secara illegal, mengingat ketersediaan rumah yang layak merupakan tanggung jawab pemerintah;
2. Proses penataan kota termasuk penggusuran sebagai bagian dari strategi pembangunan harus
melibatkan partisipasi warga, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan. Perencanaan
kota juga harus memastikan warga memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang layak. Selain itu, pemerintah
juga harus memberikan bekal ketrampilan yang semestinya bagi warganya berupa pelatihan-pelatihan
lingkungan dan manajemen ekonomi kecil seperti yang sudah dilakukan beberapa organisasi non
pemerintah;
3. Proyek JEDI harus dibatalkan karena terbukti tidak efektif menyelesaikan banjir di Jakarta. Meskipun
pengerukan sungai diperlukan, tetapi JEDI tidak menjawab masalah banjir secara utuh. Oleh karena itu
pemerintah hendaknya memiliki konsep yang komprehensif dalam pengelolaan sungai yang tidak hanya
memperhatikan hilir tetapi juga hulu sungai. Berkaitan dengan hulu Sungai Ciliwung, seharusnya pemerintah
melakukan penertipan vila-vila mewah yang tumbuh subur di daerah Puncak;
4. Konsep penataan sungai dan air seyogyanya memperhatikan semua aspek yaitu aspek sosial,
budaya berkaitan dengan kebiasaan yang berkembang dalam satu masyarakat tertentu, keadilan
ekonomi dengan mempertimbangkan struktur ekonomi masyarakat miskin, serta keberlanjutan
lingkungan. Pengelolaan sungai yang selama ini lebih menitikberatkan pada aspek fisik harus ditinjau ulang
karena tidak menjawab masalah yang ada;
5. Konsepsi privatisasi harus ditinjau kembali, mengingat privatisasi tidak serta merta menjawab
masalah efisiensi dan perbaikan layanan. Sebaliknya, privatisasi malah mendorong monopoli sumber
daya oleh swasta yang tidak lagi mampu dikontrol masyarakat. Pada ujungnya, masyarakat miskin yang
tidak memiliki sumber daya yang cukup hanya menjadi korban dari ke semua kebijakan yang ada.
24
BIBLIOGRAFI
Bappeda DKI Jakarta (2009), Laporan Penyusunan RTRW DKI Jakarta 2030. Jakarta
Batubara, Marwan (2010), Menggugat Penjajahan Sumberdaya Air dengan Modus Privatisasi (2). Jakarta
Gunawan, Restu (2010), Gagalnya Sistem Kanal Pengendalian Banjir dari Masa ke Masa. Jakarta: PT Kompas
Media Nusantara
Hidayat, Nurkholis (2009), Politik Penggusuran di Jakarta – Laporan LBH Mengenai Rencana Penggusuran di
Jakarta Tahun 2008. Jakarta: LBH Jakarta
IFC (2009), ‘IFC Mendukung Sektor Pelabuhan dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perdagangan di
Indonesia’. 10 Desember. Diakses dari:
http://www.ifc.org/ifcext/media.nsf/content/SelectedPressRelease?OpenDocument&UNID=9183608
32006D8FF8525768900707FF2
Kompas (2009), Ekspedisi Ciliwung Laporan Jurnalistik Kompas. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
Kompas (2010a), ‘Ratusan Ribu Rumah Warga Bakal Digusur’. 19 April
——— (2010b), ‘Reklamasi Bahaya bagi Infrastruktur – Dibutuhkan Kajian Tiga Provinsi’. 28 Juli
Palupi, Sri (2003), Menata Kembali Hak Warga Negara: Belajar dari Kasus Penggusuran di DKI Jakarta. Jakarta
Ramdan, Hikmat, Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Air Lintas Regional.
Sari, Dian Kartika (2008), Peranan Lembaga Keuangan Internasional dan Kreditor dalam Proses Pemiskinan di
Indonesia. Jakarta: INFID
SPTPK Koja (2009a), ‘Terminal Perikemas Koja: Mutiara yang Tenggelam (2), 12 Februari. Diakses dari:
http://sptpkkoja.wordpress.com/2009/02/12/terminal-petikemas-koja-mutiara-yang-tenggelam-bagian-
2-habis/
Tempo Interaktif (2003), ‘Hakim PTUN Kabulkan Intervensi Empat LSM’, 20 Agustus
The Jakarta Post (2010a), ‘River Dredging Projects to Kick Off in June’. 28 Januari
——————– (2008b), ‘City Looks to Dredge Up Flood Rerief’. 18 April
Wittfogel, Karl A (1957), Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power
World Bank (2008), Project Information Document on Jakarta Urgent Flood Mitigation Project. Jakarta
————– (2005), Implementation Completion Report on A Loan of Water Resources Sector Adjustment.
Jakarta

DAFTAR SINGKATAN

ADB : Asian Development Bank
Amdal : Analisa Dampak Lingkungan
AMDK : Air Minum Dalam Kemasan
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BKB : Banjir Kanal Barat
BKT : Banjir Kanal Timur
BPLHD : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
DPU : Departemen Pekerjaan Umum
HAM : Hak Asasi Manusia
IFC : International Finance Corporation
IMF : International Monetary Fund
IWIRIP : Indonesian Water Resources and Irrigation Reform Implement Project
IWRM : Integrated Water Resources Management
Jamkesmas : Jaminan Kesehatan Masyarakat
JEDI : Jakarta Emergency Dredging Initiative
JICT : Jakarta International Container Terminal
JUDP : The Second Jabotabek Urban Development Project
KAI : Kereta Api Indonesia
KB : Keluarga Berencana
KEK : Kawasan Ekonomi Khusus
KLH : Kementrian Lingkungan Hidup
KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KRDT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KTP : Kartu Tanda Penduduk
LBH : Lembaga Bantuan Hukum
MA : Mahkamah Agung
MCK : Mandi, Cuci, dan Kakus
Ornop : Organisasi Non Pemerintah
PBB : Pajak Bumi dan Bangunan
Pelindo : Pelabuhan Indonesia
PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PP : Peraturan Pemerintah
PTUN : Pengadilan Tata Usaha Negara
Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat
RAPBD : Rencangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RT : Rukun Tetangga
RTRW : Rencana Tata Ruang Tata Wilayah
Rusunawa : Sumah Susun Sewa
UU : Undang Undang
VOC : Vereenigde Oostindische Compagnie
WB : World Bank
WATSAL : Water Resources Sector Adjusment Loan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: