Vila di DAS Ciliwung

Februari 1989 

Menjebol bendungan di vila suhirman

Sumber: http://majalah.tempointeraktif.com/ 11 Februari 1989  

PENA wartawan ternyata mampu menjebol beton bertulang. Paling tidak di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Di daerah wisata nan sejuk itu, sebuah bendungan beton bertulang dibongkar setelah pers membeberkan kehadirannya yang tak sesuai dengan izin yang diberikan.

Adalah Suara Pembaruan yang pertama kali memberitakannya, pekan lalu. Harian sore Ibu Kota ini rupanya menganggap kehadiran bendungan swasta tersebut layak untuk dipasang menjadi berita utama. Dan selama hampir sepekan berita bendungan Tugu ini mendapat kehormatan untuk menghuni halaman pertama beberapa koran besar.

Tak kurang dari Emil Salim yang buka suara. Begitu membaca koran, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup ini segera angkat telepon. Dia memutar nomor untuk Gubernur Jawa Barat. Adalah Suhud Warnaen yang menyambut telepon itu. Wakil Gubernur Jawa Barat ini menyatakan tak pernah memberi izin pendirian bendungan swasta di kawasan itu.

Bupati Bogor, yang kemudian juga ditelepon Emil Salim, ternyata memberi jawaban senada. Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat memang tak pernah mengizinkan pihak swasta untuk membendung Sungai Ciliwung.

Namun, kantor di Pemda Bogor ternyata mengeluarkan izin untuk membangun cekdam. Ini adalah bendungan khusus untuk menahan erosi sungai. Itulah sebabnya cekdam biasanya dibuat lebih rendah dari permukaan sungai. Sebab, ia berfungsi untuk menahan aliran lumpur. Bukan aliran air.

Alhasil, karena bendungan jenis ini dianggap menguntungkan lingkungan, maka izin pun akhirnya keluar juga. Tapi yang menjadi persoalan adalah ini: temyata yang dibangun bendungan biasa. Bangunan beton melengkung ini tingginya mencapai 7 m dari dasar sungai. Tapi lebarnya mencapai 30 m.

Maklum, pemilik bendungan memang merencanakan untuk membuat danau buatan. Danau itu, menurut Rachmat Suhirman, sang pemilik, “dibuat dengan tujuan untuk keindahan.” Pemilik danau yang juga pengusaha pelayaran ini mengaku tak tahu mengenai peraturan membangun bendungan. Sebab, semua proses pengurusan telah dia serahkan kepada H. Saca, seorang pemborong. Pemborong ini mulai membangun bendungan sejak 1987, kendati izinnya baru keluar September 1988.

Dan ketika mulai dibongkar Senin lalu, “sudah hampir selesai,” kata Suhirman. Terbukti danau sekitar 1.000 m2 itu telah terbentuk pekan lalu. Dan kehadirannya memang menambah keindahan taman Suhirman yang sarat dengan bunga.

Keindahan barangkali memiliki arti penting bagi Suhirman. Terbukti hal itu yang membuatnya membeli kawasan seluas 7 hektar pada 1953. Sekalipun sang pemilik baru bisa membangun vilanya hampir 30 tahun kemudian. Namun, gedung yang asri, taman bunga yang rapi, dan gemericik Sungai Ciliwung saja agaknya belum lengkap bagi Suhirman.

Mungkin juga cerobong air setinggi hampir 10 m dengan diameter sekitar 3 m di samping vila dirasa tak cukup untuk menampung air guna mengairi taman di musim kemarau. Maka, bendungan itu pun dibuat. Dan sungai yang mulanya hanya selebar satu meteran itu pun melebar di belakangnya.

Namun, seperti danau buatan dalam legenda Sangkuriang, impian lelaki yang menyongsong usia 70 ini ternyata tak berusia panjang. Alhasil, mulai Senin pekan ini, bendungan yang dihiasi batu besar tiruan di dinding hilirnya itu mulai dibongkar: Sepuluh pekerja sibuk menghantam bangunan yang kabarnya telah menghabiskan lebih dari Rp 50 juta. Itu bukan aliran uang yang terakhir. Sebab, pemerintah membebankan biaya pembongkaran, yang diperkirakan membutuhkan waktu dua bulan itu, kepada pemilik nya.

Tapi Dirut PT pelayaran Nusantara Kalimantan ini tak mengeluh. “Saya ikhlas menerima keputusan pembongkaran bendungan,” kata orang tua itu kepada TEMPO. Pengusaha ini memang tak punya pilihan lain. Sebab, pembangunan bendungan ini melanggar sejumlah peraturan pemerintah. Antara lain UU Pengairan 1974, PP No. 22/1982, dan Keppres No. 48/1983 yang dijabarkan dalam Perda 3/1988.

Perda ini mencakup kaasan khusus berupa 14 kecamatan yang mengelilingi jakarta. Yakni sebelas kecamatan di Kabupaten Bogor, dua di Kabupaten Cianjur, dan satu di Kabupaten Tangerang. Kawasan ini dianggap vital sebagai pendukung Jakarta.

Itulah sebabnya daerah Bogor-Puncak-Cianjur ini diatur dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang terinci, yang diuraikan lagi menjadi beberapa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Semua pengaturan ketat ini dilakukan karena pertumbuhan penduduknya, menurut Emil Salim, “sangat cepat, mencapai 6% setahun.”

Maka, penjagaan daya dukung lingkungan terpaksa diperhatikan dengan cermat. Bahkan pembongkaran bendungan Suhirman pun tak dilakukan dengan sembarangan. Melainkan akan dikembalikan kebentuk yang sesuai dengan izin yang diberikan, yaitu berupa cekdam.

Dengan demikian, maka proyek Suhirman malah akan menjadi bermanfaat bagi mas- yarakat memakai air sungai Ciliwungn Sebab, akan membantu menahan erosi yang terjadi di sungai yang bermuara d Jakarta ini. Namun, bagi Suhirman, ada yang lebih penting lagi.

“Saya berharap, bendungan yang dibongkar ini tak akan merusakkan keindahan lingkungan,” katanya. Nah, siapa tahu, pena wartawan dapat membantu harapan Suhirman. Diah Purnomowati & Bambang Harymurti (Jakarta)

Februari 2002

Vila Liar Para Jenderal? 

Sumber: http:/majalah.tempointeraktif.com/25 Februari 2002

GUBERNUR DKI Jakarta Sutiyoso menyerah juga akhirnya. Bangunan miliknya yang terletak di Citamiang di Desa Tugu Utara, Cisarua, Jawa Barat, dibongkar Sabtu pekan lalu. Pembongkaran dilakukan oleh 12 pria menggunakan palu dan linggis, disaksikan oleh Kepala Desa Jajat Sudrajat serta penduduk setempat. “Saya diberi tahu oleh utusan Pak Sutiyoso sendiri, yang datang kemarin memerintahkan pembongkaran bangunan,” kata Jajat Sudrajat.

Pembongkaran itu memuncaki heboh yang terungkap pekan lalu. Sutiyoso ketahuan memiliki rumah di atas tanah eks perkebunan. Padahal, dialah yang paling kencang berteriak bahwa penyebab banjir bandang yang menenggelamkan sebagian Jakarta awal Februari lalu adalah pembangunan vila-vila di Puncak.

Menurut Jajat, rumah panggung Sutiyoso itu dibangun tanpa surat izin mendirikan bangunan (IMB) pada 1996, semasa menjabat sebagai Komandan Korem 061/Suryakencana, Bogor. Kompleks bangunan seluas hampir satu hektare milik Sutiyoso itu berada di atas lahan negara eks Perkebunan Ciliwung.

Lokasinya di atas bukit setinggi 800 meter di atas permukaan laut, tujuh kilometer dari tepi jalan raya Jakarta-Puncak. Ada jalan beraspal menuju ke sana, dengan tanjakan cukup tajam. Bangunan dikelilingi taman dan kolam yang tertata rapi, juga pohon pinus dan palem.

Kompleks itu terdiri dari satu bangunan utama, satu bangunan tambahan, kolam ikan, lapangan basket, kebun anggrek, dan kebun bunga. Bangunan utamanya adalah rumah panggung berbentuk persegi panjang berukuran 10 x 20 meter dengan pondasi beton dan pintu kayu. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, berwarna kombinasi cokelat muda dan tua. Atap rumahnya model pelana, terbuat dari seng.

Di depan bangunan utama terdapat beranda berlantai kayu warna cokelat tua dengan satu set kursi tamu hitam. Beranda itu menghadap ke kolam ikan dengan gazebo di tengahnya. Kolam dipenuhi oleh daun-daun kering, tanda jarang dibersihkan. Air mancurnya pun tak berfungsi.

Ada kebun anggrek dan aneka bunga jenis lain di seberang kolam, juga lapangan basket satu ring. Di sekeliling kompleks bangunan ini terdapat hutan yang sebagian dipagari kawat setinggi sekitar 2 meter, dengan tulisan “tanah ini milik Perhutani, dilarang mendirikan bangunan”.

Bagaimana Sutiyoso bisa punya tanah di situ? Kisah bermula dari habisnya surat izin hak guna usaha Perkebunan Ciliwung pada 1989. Dua tahun lalu, hak tersebut beralih ke PT Sumber Sari Bumi Pakuan dengan luas lahan yang menyusut dari 800 hektare menjadi 530 hektare. Sisanya, 270 hektare, dikembalikan ke PT Perhutani dan masyarakat setempat, yang memperoleh 6 hektare.

Nah, bagian yang diserahkan ke masyarakat inilah yang kemudian diperjuabelikan oleh warga sendiri dan para calo kepada orang-orang seperti Sutiyoso. Lahan di sekitar bangunan Sutiyoso ditunggui dan digarap oleh para pemuda setempat. Mereka menanam sayur-mayur seperti cabai, ubi, sawi, kol, dan wortel. Dari hasil menggarap lahan itu, para penggarap mendapatkan bagian Rp 300 ribu sekali panen.

Tak aneh bila mereka berharap sumber mata pencaharian tersebut tidak dipermasalahkan. Pertimbangannya, toh pemilik lahan telah menganggap mereka sebagai pengaman penjaga lahan. “Kalau dipermasalahkan dan nanti pemiliknya melarang untuk menggarap, akan dikemanakan 50 orang warga desa yang sudah mencari rezeki yang halal ini,” kata Yanto, salah seorang penggarap, seperti dikutip Tempo News Room.

Namun, sebetulnya Sutiyoso bukan pemilik tunggal bangunan di kawasan itu. Ada 12 vila lain di lokasi seluas enam hektare yang menurut Jajat dipunyai oleh para jenderal. Siapa? Jajat menyebut eks Menteri Pertahanan dan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto dan bekas Pangkostrad Jenderal TNI Djadja Suparman. Sisanya tak diketahui. Benarkah? Jenderal Wiranto menggeleng-gelengkan kepala ketika dikonfirmasi. “Saya tak punya vila di situ,” katanya. “Kalau ada yang menyebut, pasti hanya mau pinjam nama saya untuk menakut-nakuti, dan itu sudah sering terjadi.”

Sementara itu, Agus, ajudan Djadja Suparman, mematikan handphone-nya ketika wartawan TEMPO hendak memastikan kabar itu. Upaya wartawan TEMPO melongok vila-vila itu pun terhalang. Jalan menuju ke sana diblokir tumpukan kayu dan drum, dijaga oleh Yanto dan lima kawannya. “Setahu kami, cuma ada vila milik Ibu Umi. Tapi Umi siapa, kami tidak tahu. Ada juga nama-nama lain, tapi tidak seperti yang ditulis di koran-koran,” kata Yanto. Siapa pun pemiliknya, membangun rumah di atas bekas kebun teh jelas menyalahi aturan.

Menurut Keputusan Presiden No. 114/1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor, Puncak, Cianjur, tanah pertanian tak boleh beralih fungsi, misalnya menjadi permukiman. Selain itu, kawasan yang mencakup 18 kecamatan di Bogor, Puncak, dan Cianjur tersebut memang dimaksudkan sebagai areal pelestarian lingkungan. Karenanya, orang tak boleh sembarangan membangun apa pun di situ. Bangunan liar milik Sutiyoso hanya satu dari ribuan lainnya.

Menurut Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor, Adrian Aryakusumah, saat ini hanya 40 persen bangunan di kawasan Puncak?Kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua?yang memiliki IMB. Kebanyakan pemiliknya orang Jakarta. Masalahnya, di lapangan selalu ada kesulitan menemukan bangunan yang mengantongi IMB ataupun yang tidak. “Siapa pemilik vila yang sebenarnya juga tidak bisa diketahui secara pasti,” kata Iwan Suwanto, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Cisarua.

Dulu ada aturan yang mengharuskan setiap IMB yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya dibuat lampirannya untuk disampaikan ke kecamatan. Kenyataannya, bila IMB keluar, dinas tersebut hanya menyampaikan tembusan ke bupati sebagai laporan. Artinya, ketentuan ini tak berjalan sebagaimana mestinya. Para kepala desa jadi tak tahu persis perkembangan yang terjadi di wilayahnya. Iwan sendiri tidak tahu persis kapan aturan itu mulai berlaku. Yang jelas, para camat jadi sulit melakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pemilik vila.

Ada kesulitan lain. Pihak kecamatan yang melakukan pendataan di lapangan sering kali cuma bertemu para penjaga vila, yang notabene tak tahu-menahu soal IMB. “Jangankan soal IMB, siapa pemilik vila yang sebenarnya pun tak semua penjaga tahu,” kata Iwan. Maklum, vila itu mungkin hanya dikunjungi beberapa bulan sekali. Jika para penjaga itu diminta menanyakan IMB ke pemiliknya, tak ada yang berani. Mereka khawatir mendapat bentakan. “Daripada dibentak, ya tidak usah menanyakan,” Iwan memaparkan.

Walhasil, hanya sedikit pemilik vila di Puncak yang diketahui. Bekas Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman, misalnya, mengaku punya vila di Desa Cilember, Kecamatan Cisarua. Sejak menjadi Wakil Gubernur DKI sekitar 1988, Basofi, yang juga seorang jenderal purnawirawan, mengumpulkan pemilikan lahan di kawasan itu. Vila Basofi seluas 200 meter persegi di atas lahan satu hektare.

Tetangga Basofi di Cilember adalah Hari Darmawan, konglomerat pemilik Grup Matahari. Ia memiliki vila yang diperkirakan lebih dari satu hektare itu sejak 1997. Tapi vila-vila tersebut, menurut Hikmatullah, ketua RW setempat, telah memiliki IMB.

Sementara itu, menurut Kepala Desa Jogjogan, Muhammad Badrudin, ada sedikitnya 60 vila di desanya. Semuanya milik orang di luar desa. Salah satunya milik keluarga Wakil Presiden Hamzah Haz atas nama putranya, Iwan. Vila yang berada di RT 03/02 ini terkenal di kalangan penduduk setempat dengan sebutan Vila 9.

Ada juga vila milik keluarga bekas Menteri Pekerjaan Umum (almarhum) Radinal Mochtar di Kampung Jogjogan RT 02/03, Desa Jogjogan. Vila mungil ini dibangun di atas tanah seluas sekitar tiga hektare. Muhammad Badrudin juga menyatakan ada vila milik keluarga eks Menteri Ekuin/Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita yang dibangun di wilayah desanya. Warga setempat menyebutnya Vila AGK?singkatan dari Agus Gumiwang Kartasasmita, anak Ginandjar. Vila ini dibangun di atas tanah hak milik. “Bangunan itu sudah ada sejak dua kepala desa sebelum saya, dan tak ada pembangunan lagi,” ujar Badrudin.

Ketika wartawan TEMPO mendatangi vila yang dimaksud Badrudin, terlihat memang ada tiga huruf besar “AGK” di pintu gerbang bangunan putih seluas 500 meter persegi. “Vila ini milik Pak Agus (Gumiwang Kartasasmita),” ujar Pipih, wanita tengah baya penunggu vila. Adapun bangunan yang lebih kecil, kata Pipih, milik Arief, anak Agus. Si empunya vila terlihat datang terakhir pada Januari lalu.

Di sisi kanannya, ada bangunan yang luasnya kira-kira separuh bangunan utama. Di depan bangunan utama, ada kolam dengan sekumpulan bunga teratai. Di sisi sebelah kiri ada kolam renang dan gazebo kecil. Di sekeliling bangunan, terhampar rumput hijau yang sangat terpelihara. Sedangkan di belakang bangunan utama, beragam pohon tanaman keras seperti nangka, kelengkeng, dan sebagainya tumbuh subur. Pagar hidup dari tanaman teh-tehan juga terpelihara rapi. Areal ini berbatasan langsung dengan Sungai Cilember, yang sedang banjir saat itu.

Berapa luas areal tersebut? “Untuk memotong dan merapikan rumput halaman dengan mesin, saya butuh waktu sekitar seminggu,” ujar Aan, tukang potong rumput yang sedang berteduh di bangunan kecil di pinggir Sungai Cilember.

Dari Aan, diketahui bahwa Ginandjar sendiri punya vila di Desa Cilember, 2-3 kilometer dari lokasi AGK. Ketika wartawan TEMPO menuju lokasi yang dimaksud, Habib, seorang penjual toko kelontong di pinggiran jalan, membenarkan bahwa Ginandjar pernah memiliki vila di situ. Tapi tiga tahun lalu vila itu sudah dijual ke seseorang bernama Ibu Yuni. Habib mengaku tak tahu siapa ibu ini. Yang jelas, vila itu sudah lama berdiri di atas lahan hak milik.

Muchyar Yara, pengacara Ginandjar, memastikan bahwa kliennya tak memiliki vila di Puncak. Toh, kesulitan menentukan kepemilikan dan menemukan pelanggaran IMB tak membuat para aparat seperti di Kecamatan Cisarua berpangku tangan.

Kini, menurut Sekretaris Camat Bambang W. Tawekal, pihaknya telah membentuk “Tim Pengawasan Pendirian Bangunan”. Tugasnya mendata vila-vila yang ada di daerah Cisarua. Akankah tim ini menemukan vila-vila seperti milik Sutiyoso dan berani membongkarnya? Wicaksono, Dwi Wiyana

Mei 2007

Vila Liar Petinggi Jakarta 

Sumber: http://majalah.tempointeraktif.com/  21 Mei 2007 

SIAPA pun yang terpilih sebagai gubernur baru Jakarta, Agustus mendatang, satu pekerjaan kolosal telah menunggu: menanggulangi banjir. Ini sungguh berat. Terutama lantaran sebagian penyebab banjir tidak berada di wilayah Ibu Kota, tapi di kawasan Puncak, yang masuk wilayah administrasi Bogor dan Jawa Barat.

Tiga banjir besar Jakarta dalam 11 tahun terakhir jelas menunjukkan Puncak sebagai hulu masalah. Kita tahu, tata ruang kawasan itu kacau dan tidak pernah sungguh-sungguh dibenahi. Selama Puncak tetap semrawut, menyelesaikan persoalan di hilir-membuat bendung Ciawi, membangun kanal banjir timur, merapikan bantaran Kali Ciliwung-tidak banyak mengurangi kiriman air bah untuk Jakarta.

Yang harus dicegah adalah susutnya hutan lindung dan kebun teh di Puncak seperti yang terjadi sepuluh tahun terakhir. Sangat disayangkan, yang tumbuh mengganti kehijauan alam adalah vila-vila tempat tetirah kaum berpunya. Makin hari makin rapat saja vila di sana, sampai-sampai menjarah tempat tertinggi, misalnya Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua. Dua desa itu sekarang dikepung lebih dari 600 vila. Jangan kaget: semua vila dibangun di atas tanah negara dan tidak dilengkapi izin mendirikan bangunan.

Sepertinya tak ada yang menghiraukan hukum di atas sana: ratusan bungalow itu tegak di atas lahan yang sama sekali harus bebas dari bangunan. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang mengatur tata ruang kawasan itu dianggap mati. Aturan jelas melarang, pembangunan vila jalan kencang, bebas hambatan. Bisa diduga, penegak hukum jeri pada penggede sipil dan militer yang memiliki vila itu, misalnya di Blok Citamiang, Tugu Utara.

Mengurus Puncak tidak bisa dilakukan layaknya mengurus pedagang kaki lima seperti selama ini. Pemerintah daerah setempat acuh tak acuh melihat vila bertumbuh, dan baru bertindak kalau ada banjir besar di Jakarta. Cara kerja seperti ini–yang terjadi pada 1996, 2002, dan Februari lalu–bukan hanya merupakan ancaman serius bagi Jakarta, melainkan juga untuk kawasan yang rawan longsor itu sendiri. Yang lebih mengkhawatirkan, bahkan setelah Wakil Presiden pun memerintahkan pembongkaran vila, pemerintah daerah setempat terkesan kurang sigap.

Ratusan pemilik vila dikirimi surat, diminta membongkar sendiri bangunannya, tanpa tenggat jelas. Sudah barang tentu dengan cara lembek begini tak satu pun pemilik vila merobohkan tempat tetirahnya. Pemerintah Kabupaten Bogor kabarnya siap menghantam rontok 1.162 unit vila. Tapi 21 unit bungalo tahap pertama yang mestinya digusur pekan lalu masih kukuh berdiri. Bahkan Tempo melihat pembangunan bungalow di Tugu Utara jalan terus. Hukum benar-benar ditelikung.

Sebenarnya menertibkan vila liar bukan soal sulit. Aturan hukum terang benderang, sehingga mudah saja menunjuk yang melanggar. Vila-vila liar itu pun tidak �kabur” ke Singapura seperti konglomerat hitam, misalnya. Jadi, kalau mau, tak susah membongkar bangunan yang jelas menyalahi aturan. Soalnya mungkin keberanian untuk bertindak, terutama menghadapi para pemilik bungalow, orang-orang yang pernah punya pengaruh besar di republik ini.

Pemerintah Kabupaten Bogor tidak bisa beranggapan bahwa masalah banjir bukan masalah mereka. Mereka juga tidak boleh menutup mata bahwa sebagian banjir Jakarta adalah akibat kiriman daerahnya. Lagi pula, sebagian penduduk Bogor mencari penghidupan di Jakarta. Kalau tak mau menimbang banjir kiriman, bencana longsor bisa dimasukkan sebagai alasan menertibkan Puncak. Fakta menunjukkan longsor sudah terjadi secara sporadis di sejumlah tempat di Puncak, seperti di Megamendung atau Cisuren, Tugu Utara.

Sebelum longsor makan korban, pembongkaran vila mesti disegerakan. Tidak cukup sampai di situ. Pemerintah harus menghijaukan kembali kawasan itu agar fungsi konservasinya pulih. Ini tidak gampang karena hampir semua vila itu dibangun permanen dengan fondasi yang dalam. Butuh waktu bertahun-tahun serta tenaga dan biaya yang besar untuk menghutankan kembali Puncak. Tak mungkin semua biaya itu dibebankan kepada pemerintah Bogor. Rasanya masuk akal jika pemilik vila juga ikut bertanggung jawab menghijaukan kembali area yang sempat dijarahnya.

Penjarahan kawasan Puncak sudah meminta korban, berupa longsor dan banjir di Jakarta. Biong alias makelar tanah, aparat desa, kecamatan, sampai para pejabat dinas di Kabupaten Bogor yang terlibat perlu diperiksa. Praktek membiarkan pelanggaran, dengan dalih apa pun, merupakan kesalahan yang mestinya mendatangkan sanksi hukum.

Setelah itu, solusi menyeluruh perlu dipikirkan. Siapa tahu konsep megapolitan Jakarta adalah jawabannya. Yang pasti, jika penyelesaiannya parsial, jangan harap Jakarta bebas dari ancaman banjir.

Pejabat di Puncak, Banjir di Jakarta 

Sumber:  http://majalah.tempointeraktif.com/ 21 Mei 2007 

Jenderal Wiranto bukan penduduk Citamiang, sebuah dusun di Tugu Utara, tapi di kampung paling dingin yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, itu namanya populer gara-gara vila.

Vila Ragananda-seperti terpahat di dinding batu dekat gerbang masuk-sesungguhnya jauh dari permukiman. Bungalow itu hampir di puncak Citamiang, tujuh kilometer dari jalan raya Puncak ke arah kiri. Jalan masuk ke sana sudah dijaga sejak di kaki bukit. Tapi, nama mantan Panglima TNI ini sampai juga kepada warga desa. “Itu mah vilanya Wiranto,” ujar Ujang, warga Bukit Cisuren, dua kilometer dari Citamiang.

Terletak di ketinggian 1.123 meter, “vila Wiranto” alias Ragananda hanya salah satu rumah tetirah liar berkelas butik di Citamiang. “Di sana juga ada vilanya Djaja Suparman,” Ujang memamerkan pengetahuannya tentang para pemilik bungalow yang dibangun di atas lahan 25 hektare itu.
“Ada Oetojo Oesman.”
“Ada Mantiri.”
“Ada Suryadi.”
“Ada King Yuwono.”
“Nah…, dulu di bawah Vila Wiranto ada Vila Sutiyoso.”

Ini belum seberapa. Hasil investigasi majalah ini mencatat, di seantero Tugu Utara ada 400-an vila liar. Mestinya, buldoser sudah mulai menggaruk ratusan bungalow itu pekan ini. Menurut Wakil Bupati Bogor, Albert Pribadi, ini titah Wakil Presiden Jusuf Kalla kepadanya dalam rapat koordinasi pascabanjir besar di Jakarta, Februari lalu.

Hingga tulisan ini diturunkan, belum satu pun dinding yang dirobohkan. Padahal, vila-vila itu jelas menabrak sejumlah aturan penting: berdiri di atas tanah negara dan didirikan tanpa surat izin mendirikan bangunan (IMB). Ini yang paling membikin pening: tempat peristirahatan itu menutupi tanah di sebuah wilayah di Puncak yang perannya amat istimewa terhadap Jakarta, Bogor, Depok, dan sekitarnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya, Kabupaten Bogor, Anwar Anggana, mengatakan, tanah di sana harus dibiarkan terbuka karena berfungsi sebagai spons penyerap air hujan. Tugas area ini meminum air hujan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah, hingga hanya sedikit yang mengalir ke Ciliwung. Maka, mestinya bangunan apa pun haram ada di sana.

Gara-gara tanah makin kedap air oleh vila dan aksesorinya itulah, Februari lalu dari Citamiang, Cisuren, Baru Jeruk, Baru Kiara, dan Pasir Ipis-semua ada di Tugu Utara-air hujan deras membanjiri Jakarta dan sekitarnya. Bersama-sama dengan air hujan dari sepanjang Daerah Aliran Sungai Ciliwung, jumlah air yang menerjang Jakarta waktu itu sekitar 32 juta meter kubik.

Banjir itu mengakibatkan kerugian hampir Rp 10 triliun dan memaksa setengah juta warga mengungsi. Wilayah Jakarta yang tergenang pun jauh lebih luas ketimbang banjir-banjir sebelumnya.

l l l

Kisah Citamiang sebetulnya tidak baru. Vila Sutiyoso di bukit ini dilantak buldoser ketika banjir melanda Jakarta pada 2002. Pada saat itu, tuduhan juga mampir kepada Wiranto dan Djaja, yang sudah disebut-sebut memiliki vila di kawasan ini. Wiranto waktu itu membantah. “Kalau memang saya punya vila liar, silakan bongkar saja,” ujarnya kepada Tempo. Sejak itu Citamiang mati suri.

Eh, pada 2005, vila Ragananda dibangun di sana. Citamiang kembali siuman. “Jalan dan sejumlah vila mulai dibangun lagi di atas,” kata Ujang.

Bukan cuma Citamiang yang terasa lebih hidup karena ada Ragananda. Sepanjang April hingga awal Mei, Tempo berkali-kali menyambangi Tugu Utara. Pemandangannya serupa: deru mesin-mesin pengaduk semen, pemecah batu, mesin serut kayu, seperti berlomba dengan waktu. Vila-vila pun bertumbuhan di tempat-tempat terlarang itu.

Citamiang menjadi referensi vila liar di seantero kawasan Puncak. Ini bukit, bukan sembarang bukit. “Dalam catatan saya, kini ada 12 vila di Citamiang,” kata Jajat Sudrajat, Kepala Desa Tugu Utara. Vila itu milik orang-orang top, sebagian besar dari kalangan militer. Catatan ini klop dengan dokumen vila liar di Citamiang yang diperoleh Tempo.

Selain menyebut Wiranto, dokumen pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor itu mencantumkan nama sejumlah petinggi negeri. Dari petinggi militer ada nama bekas Wakasad Letjen TNI (Purn) Suryadi, Pangkostrad Letjen TNI (Purn.) Djaja Suparman, bekas Pangdam Udayana Letjen TNI (Purn.) H.B.L. Mantiri, dan beberapa yang lainnya. Di antara birokrat, ada mantan Menteri Kehakiman Oetojo Usman. Dari kelompok pengusaha ada King Yuwono, pemilik King Plaza.

Perimeter kompleks ini di kaki bukit dijaga ketat orang sipil yang berlagak bak militer. “Jangankan wartawan, anggota DPRD juga tidak bisa masuk,” kata Anwar Anggana. Tempo pun harus menyaru jadi apa pun agar bisa masuk ke kompleks itu: pernah menjadi mahasiswa, pura-pura berolahraga, pura-pura pacaran, atau masuk bersama orang kampung yang bekerja di sana.

Fotografer yang paling kesulitan jika harus menyamar. Foto yang baik sukar diperoleh dengan cara ini, terlebih lagi bungalow-bungalow itu berpagar tinggi. Akhirnya, Tempo memutuskan menerbangkan pemotret dengan trike (gantole bermotor) ke bukit itu.

Ternyata, di udara pun Citamiang terbentengi. Ada kabel jaringan tegangan tinggi yang berada di sekitar lokasi pemotretan. Dan ini bulan Mei. Hari-hari pada bulan ini hujan di kawasan Puncak selalu datang menjelang tengah hari. Jika tidak hujan, wilayah itu pasti mendung. Makin siang angin pun lebih kencang menuruni punggung bukit dengan arah ke bawah. Hanya pada jam 8 pagi cuaca memihak Tempo.

Foto harus didapat. Berbekal posisi masing-masing bungalow di Citamiang dari Google Earth yang dimasukkan ke dalam penentu lokasi berbasis satelit (GPS), pagi pada awal Mei itu Tempo terbang dengan trike dari landasan udara Lido Resort, Sukabumi. Penerbangan ini memakan waktu sejam. Amboi, Citamiang memang ciamik.

Kompleks Citamiang berpagar hutan pinus di sisi kiri, kanan, dan belakang. Di baliknya menghampar perkebunan teh Ciliwung. Bungalow itu resik-resik, dengan halaman sangat luas. Pemandangan ke lembah sangat lepas: ke Gunung Gede-Pangrango hingga Salak.

Dari udara jalan masuk ke kompleks itu terlihat kurang bermutu, tapi di balik portal, hotmix-nya licin. Di dalam kompleks, jalan utama bercabang satu, ke arah kiri, ke vila Djaja.

Ragananda berada di jalan utama, di sisi kanan, sendirian. Di kiri, berbaris tempat rehat Oetojo Oesman, Mantiri, dan King Yuwono. Raganandalah yang paling menonjol.

Bangunan tiga lantai seluas sekitar 400 meter persegi itu paling besar, paling tinggi di bukit ini. Dan, seperti dibanggakan penjaganya, Erman, kepada Tempo: “Vila ini mempunyai pemandangan terbaik.”

Sejatinya, Citamiang tidak semewah ini jika bukan karena King Yuwono. Menurut Yudi Wiguna, anggota Badan Perwakilan Desa Tugu Utara, bukit milik negara ini awalnya kebun jomblangan (cadangan) pengelola kebun teh Ciliwung, PT Sumber Sari Bumi Pakuan. Karena tak terurus, pada 1975 ratusan eks karyawan Ciliwung dan warga Tugu Utara mulai menggarap bukit itu. Sejak 1985, satu per satu lahan itu dioper garap-istilah warga setempat untuk menjual hak garap lahan-kepada masyarakat di luar Tugu Utara.

Pada 1988, King Yuwono dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Tjokropranolo, membeli hak garap bukit itu dari warga. Mereka urunan membeli seluruh bukit seluas 25 hektare seharga Rp 500 juta, berarti Rp 2.000 per meter persegi. “Waktu itu pembebasan lahan dibantu warga setempat, Abot,” kata King kepada Tempo (lihat One Stop Shopping ala Biong).

Keterlibatan Gubernur DKI Jakarta periode 1977-1982 ini diungkapkan King Yuwono dan Yoyo Mahmud Gunawihana, 70 tahun, mantan Ketua Serikat Pekerja Perkebunan Ciliwung yang kini menjadi Kepala Dusun II Tugu Utara. “Ayah saya memang pernah mendengar soal itu,” kata Tommy Tjokro mengutip Tjokro Suprijadi, putra kedua Tjokropranolo, ketika dimintai konfirmasi tentang soal itu.

Cita-cita King dan Tjokro datang ke bukit ini setinggi bintang. Mereka ingin di sana berdiri tempat tetirah kelas bintang lima yang ramah lingkungan. Bukit itu pun ditata ini dengan ketat. Aturan seperti rasio luas bangunan di banding luas tanah tak boleh melenceng sedikit pun dari angka tiga persen. “Inginnya sih jadi vila percontohan untuk wilayah di sekitarnya,” ujarnya.

Ternyata ini tak mudah. Belum semua bungalow berdiri, bukit itu dihujat menyalahi peruntukan. Menurut Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Puncak, bukit ini memang harus steril dari bangunan. Tapi, kata King, ia tak bermaksud melanggar ini. “Pemerintahlah yang justru tidak pernah memberikan aturan yang jelas, mana yang boleh, mana yang tidak,” ujarnya. Jadi, “Izinnya sama Tuhan.”

Halangan juga datang dari dalam bukit. Ragananda, misalnya, dibangun kelewat lebar dibanding luas kavling tanahnya. Toh ia tak bisa membatalkan pembangunan Ragananda. “Jadi, kavling saya harus dikurangi untuk menyeimbangkan perbandingan luas bangunan Ragananda dan luas lahannya,” kata pemilik dua vila di bukit itu.

King mengaku, ia menata bukit ini dengan ketat karena lahan itu tidak hanya untuk dirinya. Ia membeli bukit itu karena pesanan para petinggi militer. Maka, setelah bukit itu siap dibangun, ia pun menghadiahkan kavling-kavling tersebut kepada para pemesannya. Benarkah?

Wiranto mengatakan, ia membeli tanah itu langsung dari PT Sumber Sari Bumi Pakuan, pengelola kebun teh Ciliwung, pada 9 Maret 1999. “Tadinya akan digunakan untuk kebun bunga,” ujar Wiranto yang menjawab pertanyaan Tempo via faksimile.

Lantaran lokasinya sulit, ia mengurungkan niat itu. Sejak Mei 2006, tanah tersebut bukan miliknya lagi. “Sudah saya pindahkan haknya pada pihak lain lewat akta perjanjian,” ujarnya. Vila itu pun, dengan demikian, bukan miliknya lagi. Lantas, milik siapa?

Cerita datang dari Abot-nama sesungguhnya Elit Wijaya. Abot mengaku pernah bertemu dengan Wiranto pada 2004. “Saya bertemu dua kali,” ujarnya, “Tapi seingat saya pembangunan vila itu dibiayai oleh Mulyono,” katanya. Ia tak tahu siapa Mulyono.

Wiranto pun masih ke Ragananda. Saat Tempo mengunjungi vila Ragananda pada 7 Mei lalu, Rugaiya Usman, istri Wiranto, sedang menginap di sana. Tempo melihat mobil Toyota Alphard B-512-UN warna perak terparkir di halaman vila. “Itu mobil ibu Uga,” kata Ecih perempuan baya penjaga vila Ragananda.

Ecih mengatakan, selain Rugaiya, Wiranto juga kerap menginap di Ragananda. “Bulan puasa lalu bapak sering datang ke sini,” katanya. Apa kata pemilik vila lainnya?

Mantan Menteri Kehakiman Oetojo Oesman mengaku membeli hak garap tanah di Citamiang dari Yurianti Wijaya, pemilik PT Sumber Sari Bumi Pakuan. Ia membeli tanah seluas 5.000 meter persegi itu sekitar tahun 2000. “Harga persisnya lupa, tapi kurang sedikit dari Rp 100 juta,” ujarnya.

Di atas lahan itu, menurut Oetojo, ia mendirikan bangunannya dua tingkat dengan luas total 234 meter persegi. “IMB-nya masih dalam proses,” ujarnya.

Mantiri juga mengaku tanah itu bukan pemberian. “Saya membeli waktu saya masih dinas aktif, sekitar 1990-an,” ujar bekas Pangdam Udayana. Cuma Djaja yang menjawab lain. Ketika ditemui Tempo, mantan Pangkostrad ini menjawab singkat: “Tidak tahu.”

Bekas Wakil KSAD, Suryadi, mengaku menerima vila itu dari tangan King Yuwono. Tapi, sudah tiga tahun dia tidak pernah ke sana. “Sejak diributkan saya malas ke sana,” katanya. Vila berkamar dua itu pun sudah dimakan rayap, namun Suryadi mengaku enggan memperbaikinya. Yang dilakukannya hanya membayar listrik dan menggaji penjaganya setiap bulan.

l l l

Tugu Utara bukan satu-satunya desa yang menjadi benteng banjir terakhir Jakarta di kawasan Puncak yang radang oleh vila liar. Spons air itu terbentang di sepanjang perbatasan dengan perkebunan teh Ciliwung dan Gunung Mas, mencakup Desa Tugu Utara, Tugu Selatan, hingga Cibeureum. Tapi, dari 10 desa di Kecamatan Cisarua, kawasan Tugu Utaralah yang paling subur ditumbuhi vila liar. Pada 2003, di wilayah ini baru ada 100 vila liar, kini jumlahnya di atas 400. Peringkat kedua di pegang Tugu Selatan, dengan 200-an vila.

Di Tugu Utara, kebanyakan vila berdiri di lahan negara eks perkebunan teh Ciliwung yang hilang saat Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan itu diperbarui pada tahun 2000. Jumlahnya sekitar 200-an hektare. “Tanah ini yang diperjualbelikan dan jadi vila,” ujar Ali Maskur, Administratur Perkebunan Ciliwung. Kini, “Hampir semua lahan eks perkebunan garapan rakyat ini telah dimiliki orang Jakarta,” katanya.

Lain desa, beda kebun, sama ceritanya. Di Tugu Selatan, yang terpisah oleh jalan raya Puncak dari perkebunan Ciliwung, vila liar juga berada di lahan bekas perkebunan teh Gunung Mas. “Kami kehilangan 600 hektare dalam 10 tahun terakhir,” kata Rachmat Supriadi, Administratur Perkebunan Gunung Mas. Ini sepertiga dari luas lahan perkebunan itu yang mencapai 1.700 hektare. Sama seperti di Ciliwung, di lahan eks Gunung Mas itu juga jadi vila orang Jakarta.

Semua itu gara-gara biong-ini istilah buat makelar yang memperantarai petani penggarap dengan kalangan berduit yang ingin memiliki vila. Mereka bahkan menyediakan layanan one stop shopping mulai dari jual-beli sampai menyediakan penjaga. Namun, Tempo menemukan, biong bisa sugih karena aturan main tata ruang di kawasan ini amburadul.

Pangkal sengkarut itu adalah bisnis jual-beli tanah garapan milik negara yang menggiurkan. Ini pula yang membuat Haji Teteng, biong tersohor di Gunung Mas, menekuni bisnis ini. “Bisnis ini sifatnya spekulatif saja,” ujarnya. Dengan cara ini mereka bahkan bisa membeli tanah milik di tempat lain. Soalnya, tanah negara ini dihargai tinggi. “Bisa Rp 150 ribu per meter,” ujar Cecep, warga Tugu Utara.

Menjual tanah negara ini tidak sulit, cukup berbekal surat garapan atau oper garapan dari kepala desa. “Di sini masyarakat dan aparat desa bisa ‘bermain’,” ujar Sambas Basuni, ahli kawasan konservasi Puncak di Institut Pertanian Bogor

Haji Teteng membenarkan sinyalemen Sambas. Oper lahan garapan-arti sejatinya jual-beli-melibatkan RT, RW, kepala desa, pihak perkebunan, dan kadang-kadang notaris. Tak jelas berapa para kepala desa menerima uang pelicin agar mau mengesahkan oper garapan. Namun, jikapun penggarap harus mengeluarkan uang pelicin, keuntungan masih membuncah. Sebagian karena tanah itu didapat dengan merampasnya dari perkebunan.

Inilah itung-itungannya. Di lahan eks Gunung Mas, tanah garapan dijual Rp 2.500 sampai Rp 100 ribu per meter persegi, tergantung panoramanya. Jika tanah itu diperoleh dengan menjarah kebun, modalnya Rp 75 ribu per 400 meter persegi. Jika dijual dengan harga paling murah pun (Rp 2.500) dan sudah dipotong di sana-sini, masih ada untung setengah juta rupiah. Mengapa pembeli berani mengambil tanah itu?

Menurut Teteng, para pembeli lahan itu sejak awal juga sadar sedang berspekulasi. “Siapa tahu nantinya surat dan IMB untuk menjadi vila bisa diurus,” katanya. Atau, siapa tahu perizinan ini bisa dicurangi. Kalau gagal, mereka sudah siap kehilangan tanah dan duit yang sudah telanjur diinvestasikan di sana.

Sebagian dari mereka toh berhasil mengakali birokrasi. Salah satu modusnya adalah dengan memasukkan izin pembangunan vila di lokasi permukiman. Setelah surat kelar, lokasi digeser ke tempat yang diinginkan (lihat pula Noktah Bernama Vila Kinta).

Jika lahan bakal vila memang berada di lokasi permukiman, izin IMB lebih gampang diakali. Dinas Cipta Karya Bogor memberikan kemudahan mendapatkan IMB untuk bangunan yang berdiri sebelum 1996. Pemilik vila bisa kongkalikong dengan lurah, untuk membuat surat keterangan palsu tentang usia bangunan.

Ada pula pemilik yang nekat: memalsukan IMB vila, bekerja sama dengan oknum pegawai Dinas Cipta Karya. “Tahun 2002 ada empat pegawai Cipta Karya yang dipecat karena ketahuan memalsu surat ini,” ujar sumber Tempo di Cipta Karya.

Jika izin tak kunjung didapat? Teteng dengan enteng mengatakan, vila tetap bisa didirikan. “Paling ada uang rokok untuk petugas yang datang ke lokasi,” ujarnya. Nah!

l l l

Jakarta 2013. Profesor The Houw Liong, ahli cuaca pada Departemen Fisika ITB, menengarai pada tahun itu Jakarta bisa direndam bah hebat. Saat itu panas matahari berada pada puncaknya, mengikuti siklus 11 tahunan. Jadi, matahari akan mengantarkan lebih banyak air laut ke atas kawasan Puncak.

Hujan di kawasan Puncak pun lebih lebat dari biasanya. Perlu tanah yang lebih luas agar air itu tak banyak tumpah ke Ciliwung. Jika tidak, ujar The pada awal tahun, “Bisa terjadi banjir besar seperti pada 2002, bahkan bisa lebih hebat.” Apakah “orang-orang Citamiang” masih perlu disebut pada 2013?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: