PP No. 37 / 2012

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Download file: PP.37_2012_PENGELOLAAN_DAS_   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan terjadinya penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai yang dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan, yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat, maka daya dukung Daerah Aliran Sungai harus ditingkatkan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sebagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

2. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

3. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.

4. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

5. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.

6. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.

7. Instansi Terkait adalah kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang berkepentingan dengan pengelolaan das.

8. Forum koordinasi pengelolaan DAS adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

10. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

(1) Peraturan Pemerintah ini mengatur Pengelolaan DAS dari hulu ke hilir secara utuh.

(2) Pengelolaan DAS secara utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan:

a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. monitoring dan evaluasi; dan
d. pembinaan dan pengawasan.

(3) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan sumber daya air.

(4) Dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini ditujukan untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mensinergikan Pengelolaan DAS dalam rangka meningkatkan Daya Dukung DAS.

BAB II
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan kegiatan:

a. inventarisasi DAS;
b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS; dan
c. penetapan Rencana Pengelolaan DAS.

Bagian Kedua
Inventarisasi DAS

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Inventarisasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

a. proses penetapan batas DAS; dan
b. penyusunan klasifikasi DAS.

Paragraf 2
Proses Penetapan Batas DAS

Pasal 6

Proses penetapan batas DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui tahapan kegiatan:

a. penyiapan bahan;
b. penentuan batas DAS;
c. verifikasi batas DAS; dan
d. penetapan batas DAS.

Pasal 7

(1) Penyiapan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan pengadaan bahan-bahan paling sedikit:

a. piranti keras;
b. piranti lunak;
c. citra satelit;
d. citra radar;
e. peta dasar; dan
f. peta tematik.

(2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan untuk setiap provinsi.

(3) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai DAS dan jaringan sungai.

(4) Penyiapan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 8

(1) Data dan informasi mengenai DAS dan jaringan sungai  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijadikan dasar dalam penentuan batas DAS indikatif.

(2) Penentuan batas DAS indikatif sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dilakukan dengan cara delineasi DAS dan jaringan sungai.

(3) Dalam penentuan batas DAS Menteri membentuk tim penentuan batas DAS yang melibatkan Instansi Terkait.

Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil penentuan batas DAS sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan verifikasi  batas DAS indikatif untuk mendapatkan batas DAS definitif.

(2) Verifikasi batas DAS indikatif dilakukan bersama-sama  dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional.

(3) Verifikasi batas DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan batas DAS definitif.

Pasal 10

(1) Batas DAS definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan penetapan batas DAS.

(2) Penetapan batas DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas DAS diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Paragraf 3
Penyusunan Klasifikasi DAS

Pasal 12

(1) Berdasarkan hasil proses penetapan batas DAS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan penyusunan Klasifikasi DAS.

(2) Penyusunan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:

a. DAS yang dipulihkan; dan
b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

(3) Penentuan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria:

a. kondisi lahan;
b. kualitas, kuantitas dan kontinuitas air;
c. sosial ekonomi;
d. investasi bangunan air; dan
e. pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 13

Kriteria kondisi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat sub kriteria:

a. persentase lahan kritis;
b. persentase penutupan vegetasi; dan
c. indeks erosi.

Pasal 14

Kriteria kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat sub kriteria:

a. koefisien rezim aliran;
b. koefisien aliran tahunan;
c. muatan sedimen;
d. banjir; dan
e. indeks penggunaan air.

Pasal 15

Kriteria sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, paling sedikit memuat sub kriteria :

a. tekanan penduduk terhadap lahan;
b. tingkat kesejahteraan penduduk; dan
c. keberadaan dan penegakan peraturan.

Pasal 16

Kriteria investasi bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d, paling sedikit memuat sub kriteria :

a. klasifikasi kota; dan
b. klasifikasi nilai bangunan air.

Pasal 17

Kriteria pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, paling sedikit memuat sub kriteria:

a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.

Pasal 18

(1) DAS yang diklasifikasikan untuk dipulihkan daya dukungnya memiliki kualifikasi indikator tinggi sampai sangat tinggi.

(2) DAS yang diklasifikasikan untuk dipertahankan daya dukungnya memiliki kualifikasi indikator rendah sampai sangat rendah.

Pasal 19

Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 20

(1) Klasifikasi DAS dievaluasi sekali dalam 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

(2) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Klasifikasi DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

Paragraf 1
 Umum

Pasal 22

(1) Berdasarkan penetapan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS.

(2) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh:

a. Menteri untuk DAS lintas negara dan DAS lintas Provinsi;

b. gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota;

c. bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam kabupaten/kota.

(3) Dalam menyusun Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat membentuk tim dengan melibatkan Instansi Terkait.

Pasal 23

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS, meliputi:

a. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan

b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

Paragraf 2
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang Dipulihkan
Daya Dukungnya

Pasal 24

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan dengan perumusan:

a. permasalahan DAS;
b. tujuan pemulihan Daya Dukung DAS;
c. strategi pemulihan Daya Dukung DAS; dan
d. monitoring dan evaluasi DAS.

Pasal 25

Perumusan permasalahan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan melalui:

a. identifikasi dan analisis masalah; dan
b. rumusan masalah.

Pasal 26

(1) Perumusan tujuan pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah.

(2) Perumusan tujuan pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor serta wilayah administrasi.

Pasal 27

(1) Hasil perumusan tujuan pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dijadikan dasar dalam perumusan strategi Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya.

(2) Perumusan strategi pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.

Pasal 28

(1) Berdasarkan hasil perumusan strategi pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS.

(2) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS harus memperhatikan antara lain:

a. sistem analisis;
b. indikator kinerja;
c. pelaksana; dan
d. capaian hasil.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang Dipertahankan
 Daya Dukungnya

Pasal 29

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan dengan perumusan:

a. permasalahan DAS;
b. tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS;
c. strategi mempertahankan Daya Dukung DAS; dan
d. monitoring dan evaluasi DAS.

Pasal 30

Perumusan permasalahan DAS yang dipertahankan dayadukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan melalui:

a. identifikasi dan analisis masalah; dan
b. rumusan masalah.

Pasal 31

(1) Perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah.

(2) Perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan berbagai sektor dan wilayah.

Pasal 32

(1) Hasil perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dijadikan dasar dalam perumusan strategi Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

(2) Perumusan strategi mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.

Pasal 33

Berdasarkan hasil perumusan strategi mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS.

Pasal 34

Monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS harus memperhatikan antara lain:

a. sistem analisis;
b. indikator kinerja;
c. pelaksana; dan
d. capaian hasil.

Bagian Keempat
 Penetapan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 35

(1) Berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan penetapan Rencana Pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan daya dukungnya dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

(3) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:

a. Menteri untuk DAS lintas negara dan/atau DAS lintas Provinsi;
b. gubernur sesuai kewenangannya untuk das dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota;
c. bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk das dalam kabupaten/kota.

(4) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan wilayah di tiap-tiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 36 

(1) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.

(2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

(3) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

Pasal 37 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

BAB III
 PELAKSANAAN

Pasal 38

Kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan dan menjadi acuan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).

Pasal 39

Kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan pada:

a. DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
b. DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.

Pasal 40

(1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:

a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan Daya Dukung wilayah;

b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;

c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;

d. peningkatan kepedulian dan peran serta Instansi Terkait dalam pengelolaan DAS; dan/atau

e. pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.

Pasal 41

(1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:

a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;

b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;

c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan/atau

d. peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.

Pasal 42

Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 menjadi wewenang dan tanggung jawab:

a. Menteri dan menteri terkait sesuai kewenangannya untuk DAS lintas Negara dan lintas Provinsi;

b. gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota; dan

c. bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam kabupaten/kota.

Pasal 43

Dalam hal pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota melalaikan penyelenggaraan kewenangan dalam pengelolaan DAS, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari APBD daerah yang bersangkutan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengelolaan DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

BAB IV
 MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan dalam Pengelolaan DAS baik dalam pemulihan maupun mempertahankan Daya Dukung DAS.

Pasal 46

(1) Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data indikator kinerja DAS.

(2) Indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17.

Pasal 47

(1) Monitoring terhadap indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan secara periodik paling sedikit setiap tahun sekali.

(2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerjapengelolaan DAS.

Pasal 48

(1) Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahan Daya Dukung DAS.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 49

Hasil evaluasi digunakan dalam rangka:

a. penyempurnaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2); dan/atau

b. pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 50

Menteri, gubernur atau bupati/walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51 

Ketentuan lebih lanjut mengenai cara monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

BAB V
 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 52

(1) Pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Menteri dan menteri terkait sesuai kewenangannya, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

Pasal 53

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan oleh institusi pemerintah secara berjenjang.

Pasal 54

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan kegiatan:

a. koordinasi;
b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
e. pemberian bantuan teknis;
f. fasilitasi;
g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
h. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua
 Pengawasan

Pasal 55

(1) Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan DAS dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengelolaan DAS diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

BAB VI
 PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Peran Serta

Pasal 57

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada   ayat (1) dapat dilakukan baik perorangan maupun  melalui forum koordinasi pengelolaan DAS.

(3) Forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS.

Pasal 58

Forum koordinasi pengelolaan DAS mempunyai fungsi untuk:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;

b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS; dan

c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Pasal 59

Peran serta masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), dapat berupa:

a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;

b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan

c. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi pengelolaan DAS diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Bagian Kedua
 Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 61

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Pasal 62

(1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

(2) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, dan organisasi masyarakat.

Pasal 63

(1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling sedikit melalui:

a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
b. pendampingan;
c. pemberian bantuan modal;
d. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
e. penyediaan sarana dan prasarana.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

BAB VII
 SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS

Pasal 64

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS dibangun Sistem Informasi Pengelolaan DAS di setiap provinsi.

(2) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan DAS dengan mengikutsertakan Instansi Terkait.

Pasal 65

(1) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus dapat diakses oleh Instansi Terkait.

(2) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian Simpul Data Spasial Nasional.

Pasal 66

(1) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, paling sedikit memuat:

a. data pokok DAS baik spasial maupun non spasial; dan b. sistem pendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS.

(2) Sistem informasi Pengelolaan DAS dijabarkan secara makro dalam Pola Umum Kriteria dan Standar Pengelolaan DAS.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan sistem informasi Pengelolaan DAS diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

BAB VIII
PENDANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Pasal 67

(1) Sumber dana untuk penyelenggaraan Pengelolaan DAS dapat berasal APBN, APBD, hibah dan/atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan perundangundangan.

(2) Penggunaan sumber dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
 KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

(1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan DAS yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku.

(2) Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB X
 KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 62

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

I. UMUM

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, merupakan kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir beserta kekayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi dan diurus dengan sebaik-baiknya, DAS wajib dikembangkan dan didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan melalui upaya Pengelolaan DAS bagi sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Pengelolaan DAS untuk mewujudkan kesadaran, kemampuan dan  partisipasi aktif Instansi Terkait dan masyarakat dalam Pengelolaan DAS  yang lebih baik, mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan  Daya Dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan, mewujudkan kuantitas, kualitas dan keberlanjutan ketersediaan air yang  optimal menurut ruang dan waktu dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan tercapai seiring dengan terwujudnya kondisi lahan yang produktif serta kuantitas, kualitas dan kontinuitas air yang baik, kondisi sosial ekonomi yang kondusif dan pemanfaatan tata ruang wilayah yang optimal. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan antar wilayah administrasi, serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS.

Guna mewujudkan daya guna dan hasil guna yang tinggi, konsepsi Pengelolaan DAS perlu dipahami meliputi beberapa dimensi yaitu pendekatan sistem yang terencana, proses manajemen dan keterkaitan aktivitas antar sektor, antar wilayah administrasi dan masyarakat secara terpadu serta penanganannya dilakukan secara utuh mulai dari hulu sampai hilir.

Pengelolaan DAS merupakan upaya yang sangat penting sebagai akibat terjadinya penurunan kualitas lingkungan DAS-DAS di Indonesia yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dan meningkatnya potensi ego sektoral dan ego kewilayahan karena pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam pada DAS melibatkan kepentingan berbagai sektor, wilayah administrasi dan disiplin ilmu. Oleh karena itu Pengelolaan DAS diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mendayagunakan sistem informasi pengelolaan DAS.

Rencana Pengelolaan DAS disusun secara terpadu dan disepakati oleh para pihak sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah pada setiap provinsi dan kabupaten/kota. Untuk membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan Pengelolaan DAS diperlukan forum koordinasi Pengelolaan DAS pada berbagai tingkat wilayah administrasi dan/atau daerah aliran sungai. Untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan Pengelolaan DAS sesuai dengan tujuan yang diinginkan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Instansi Terkait” antara lain  kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang sumber daya air, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Perencanaan Pengelolaan DAS dimaksudkan untuk analisis masalah, merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring dan evaluasi program dalam DAS.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a
Penyiapan bahan terdiri dari hardware (komputer), software SIG dan data raster (citra Satelite Radar Topographic Missions/SRTM resolusi 90 meter dan Citra Landsat) serta data vektor skala 1:250.000 (Peta Dasar Tematik Kehutanan/PDTK, Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI).

Huruf b
Yang dimaksud dengan “penentuan batas DAS” adalah dengan cara membuat deliniasi secara otomatis dari citra SRTM (topografi) dengan bantuan software SIG.

Huruf c
Verifikasi Batas DAS dilakukan dengan bantuan Balai Pengelolaan DAS sekaligus pemberian nama DAS dan tidak dilakukan pada semua batas DAS.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penetapan batas DAS meliputi pemberian kode nama DAS. DAS yang telah ditetapkan oleh Menteri menjadi batas definitif.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Kehutanan memuat antara lain:

a. kerangka dasar dalam kegiatan pengelolaan DAS;
b. kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan sesuatu; dan
c. standar adalah spesifikasi teknis atas sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.

Pasal 12

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “klasifikasi DAS” adalah pengkategorisasian DAS.
Penyusunan Klasifikasi DAS dilakukan mengingat keterbatasan SDA dan sumber dana pembangunan serta keragaan derajat mendesaknya permasalahan pengelolaan DAS.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Kondisi lahan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kekritisan lahan, kesesuaian penggunaan lahan, indeks erosi, morfoerosi.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kualitas air” adalah kondisi perairan darat yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf c
Sosial ekonomi dan kelembagaan dimaksudkan untuk mengetahui tekanan penduduk terhadap lahan, kesejahteraan penduduk, keberadaan dan penegakan norma.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Pemanfaatan ruang wilayah dilakukan untuk mengetahui prioritas pada kawasan lindung, dan kawasan tertentu.

Pasal 13

Huruf a
Yang dimaksud dengan “lahan kritis” adalah lahan yang  sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air  dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.
Persentase luas lahan kritis adalah perbandingan antara lahan kritis yang ada dalam DAS dengan luas DAS tersebut.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “penutupan vegetasi” adalah  tanaman tahunan seperti vegetasi hutan, semak belukar  dan/atau kebun yang dapat berfungsi lindung atau konservasi.
Persentase penutupan vegetasi adalah perbandingan antara  luas lahan berpenutupan vegetasi yang ada dalam DAS dengan luas DAS tersebut.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “indeks erosi” adalah perbandingan  antara besaran erosi aktual dengan erosi yang dapat ditoleransi didalam DAS.

Pasal 14

Huruf a
Yang dimaksud dengan “koefisien rezim aliran” adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara nilai debit maksimum dengan nilai debit minimum pada suatu DAS.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “koefisien aliran tahunan” adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara besarnya limpasan dengan curah hujan.

Huruf c
Muatan sedimen diukur dengan pendekatan nisbah hantaran sedimen yang merupakan bilangan yang menunjukkan perbandingan antara nilai total hasil sedimen yang masuk ke sungai dengan nilai total erosi pada daerah tangkapan air

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “indeks penggunaan air” perbandingan antara total kebutuhan air dengan ketersediaan air di dalam DAS.

Pasal 15

Huruf a
Tekanan penduduk terhadap lahan dihitung melalui pendekatan indeks ketersediaan lahan yang diketahui dengan menghitung perbandingan antara luas lahan di dalam DAS dengan jumlah kepala keluarga di dalam DAS.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud klasifikasi nilai bangunan air adalah klasifikasi besarnya investasi bangunan air antara lain waduk, bendungan, dam, saluran irigasi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Termasuk DAS yang memiliki indikator tinggi sampai sangat tinggi dalam hal jumlah nilai lebih besar dari 100 yang dihitung berdasarkan pembobotan dan skoring.

Ayat (2)
Termasuk DAS yang memiliki indikator rendah sampai sangat rendah dalam hal jumlah nilai sama dengan 100 yang dihitung berdasarkan pembobotan dan skoring.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, lingkungan hidup dan pertanian.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Tim terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah termasuk di dalamnya forum koordinasi pengelolaan DAS, asosiasi, organisasi, lembaga atau perorangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a
Identifikasi dan analisis masalah meliputi aspek biofisik, sosial ekonomi, kelembagaan, hubungan hulu hilir, dan hubungan antar sektor.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan paling sedikit memuat:

a. inventarisasi karakteristik DAS yang meliputi antara lain, data biofisik, sosial ekonomi, dan kelembagaan;
b. identifikasi masalah dan parapihak untuk mengetahui permasalahan, tugas, fungsi dan keterkaitan aktivitas parapihak; dan
c. tujuan, program dan kebijakan, kelembagaan, sistem pemantauan dan evaluasi, dan sistem pendanaan, untuk menyepakati kondisi DAS yang ingin dicapai pada akhir periode Rencana Pengelolaan DAS serta menyusun kebutuhan, mekanisme dan alokasi pendanaan.

Ayat (2)
Rencana Pengelolaan DAS yang ditetapkan merupakan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.

Ayat (3)
Kegiatan pembangunan sektor yang disusun setiap instansi disinkronkan dengan kebijakan dan strategi masing-masing Rencana Pengelolaan DAS.
Sasaran kegiatan pembangunan sektor ditetapkan sesuai dengan wilayah kerja di masing-masing Instansi Terkait.
Kegiatan pembangunan wilayah disusun mengacu kepada hasil musyawarah perencanaan dan pengembangan (Musrenbang) di masing-masing daerah;
Sasaran kegiatan pembangunan wilayah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pengelolaan DAS yang mencakup wilayah administrasi daerah terkait;
Kegiatan pembangunan wilayah tersebut sudah memasukan volume kegiatan dan mengindikasikan satuan kerja (satker) terkait.

Pasal 36

Ayat (1)
Jangka waktu Rencana Pengelolaan DAS disesuaikan dengan jangka waktu rencana pembangunan jangka panjang Nasional dan Daerah (RPJP Nasional dan Daerah).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air termasuk pengisian dengan cadangan air tanah.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

 

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Monitoring dilakukan untuk mengetahui input dan kegiatan Pengelolaan DAS telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan kegiatan, keluaran dan dampak jangka pendek dan jangka panjang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Hasil evaluasi jika dipandang perlu dapat langsung digunakansebagai bahan pengambilan keputusan melaksanakan kegiatan tertentu dan yang bersifat mendesak antara lain penanggulangan bencana alam.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, lingkungan hidup dan pertanian.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dibangun dan dikelola” yaitu menghimpun data dan informasi dari berbagai pihak untuk dirumuskan ke dalam sistem informasi Pengelolaan DAS dan untuk selanjutnya dikelola sebagai pusat informasi pengelolaan
DAS.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “data pokok DAS” yaitu  parameter karakteristik DAS baik spasial maupun non  spasial antara lain: komponen biofisik, sosial, ekonomi dan budaya termasuk kebencanaan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “sistem pendukung” yaitu program-program standar pengolahan data, manual, kriteria dan standar, kerjasama antar daerah dan sektor untuk pengambilan keputusan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup.

Pasal 67

Ayat (1)
Dana Pengelolaan DAS dibebankan pada anggaran instansiinstansi yang melaksanakan kegiatan yang menjadi bagian dari Pengelolaan DAS.

Ayat (2)
Sumber dana lainnya dapat berupa dana lingkungan antara lain global environmental facility (GEF), global mechanism (GM), trust fund, enviromental fund, pembayaran jasa lingkungan.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5292

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: