UU No. 7 / 2004

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
SUMBER DAYA AIR

Download file: UU-No.7-Tahun-2004  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang;

b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;

c. bahwa pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi;

d. bahwa sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air;

e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan, dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e perlu dibentuk undang-undang tentang sumber daya air;

 Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 huruf D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUMBER DAYA AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

4. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan  di bawah permukaan tanah.

5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

6. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

7. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

9. Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.

10. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulaupulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.

11. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

12. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

13. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.

14. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.

15. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.

16. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.

18. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

19. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

20. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

21. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

22. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.

23. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.

24. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

25. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

26. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 2

Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 4

Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

Pasal 5

Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

Pasal 6

(1) Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

(3) Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

(4) Atas dasar penguasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan hak guna air.

Pasal 7

(1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.

(2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.

Pasal 8

(1) Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi.

(2) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memerlukan izin apabila:

 a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondis  alami sumber air;
b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau
c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.

Pasal 9

(1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

Pasal 10

Ketentuan mengenai hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 11

(1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air.

(2) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah.

(3) Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.

(4) Pola pengelolaan sumber daya air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

(5) Ketentuan mengenai penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 12

(1) Pengelolaan air permukaan didasarkan pada wilayah sungai.

(2) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan air permukaan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB II
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13 

(1) Wilayah sungai dan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Presiden menetapkan wilayah sungai dan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Nasional.

(3) Penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, wilayah sungai lintas kabupaten/kota, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis  nasional.

(4) Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota, cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, cekungan air tanah lintas provinsi, dan cekungan air tanah lintas negara.

(5) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 14

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah meliputi:

a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air;

b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah  lintas negara;

h. membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional;

i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam pengelolaan sumber daya air;

j. menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengelolaan sumber daya air;

k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; dan

l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 15

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi meliputi:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;

b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;

d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi  sekitarnya;

f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;

h. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air;

j. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;

k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan

l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 16

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota meliputi :

a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai  dalam satu kabupaten/kota;

c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;

e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;

g. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;

h. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dan

i. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 17

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain meliputi:

a. mengelola sumber daya air di wilayah desa yang belum dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemerintahan di atasnya dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan umum;

b. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangannya;

c. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari warga desa atas  air sesuai dengan ketersediaan air yang ada; dan

d. memperhatikan kepentingan desa lain dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya.

Pasal 18

Sebagian wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, pemerintah daerah dapat menyerahkan wewenang tersebutkepada pemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan sebagian wewenang pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 wajib diambil oleh pemerintah di atasnya dalam hal:

a. pemerintah daerah tidak melaksanakan sebagian wewenang pengelolaan sumber daya air sehingga dapat membahayakan kepentingan umum; dan/atau

b. adanya sengketa antarprovinsi atau antarkabupaten/kota.

BAB III
 KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 20

(1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.

(2) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah
sungai.

(3) Ketentuan tentang konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 21

(1) Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

(2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;

b. pengendalian pemanfaatan sumber air;

c. pengisian air pada sumber air;

d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;

e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;

f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;

g. pengaturan daerah sempadan sumber air;

h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau

i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

(3) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.

(4) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya.

(5) Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 22

(1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

(2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;

b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau

c. mengendalikan penggunaan air tanah.

(3) Ketentuan mengenai pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 23

(1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air.

(2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

(3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

(4) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 24

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.

Pasal 25

(1) Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.

(2) Pengaturan konservasi sumber daya air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai diatur berdasarkan peraturan perundangundangan.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB IV
 PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 26

(1) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.

(2) Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.

(3) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

(4) Pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antarsektor, antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja sama.

(5) Pendayagunaan sumber daya air didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

(6) Setiap orang berkewajiban menggunakan air sehemat mungkin.

(7) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 27

(1) Penatagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air.

(2) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu acuan untuk penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(3) Penetapan zona pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan:

a. mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya;

b. menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis;

c. memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air;

d. memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;

e. melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan; dan

f. memperhatikan fungsi kawasan.

(4) Ketentuan dan tata cara penetapan zona sumber air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 28

(1) Penetapan peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pada setiap wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan:

a. daya dukung sumber air;

b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;

c. perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air; dan

d. pemanfaatan air yang sudah ada.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan mengenai penetapan peruntukan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 29

(1) Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.

(2) Penyediaan sumber daya air dalam setiap wilayah sungai dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.

(4) Urutan prioritas penyediaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(5) Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya.

(6) Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan dan ditetapkan sebagai bagian dalam rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

(1) Penyediaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai .

(2) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengambil tindakan penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kepentingan yang mendesak berdasarkan perkembangan keperluan dan keadaan setempat.

Pasal 31

Ketentuan mengenai penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 32

(1) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.

(2) Penggunaan sumber daya air dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana penyediaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan.

(3) Penggunaan air dari sumber air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dan pertanian rakyat dilarang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan.

(4) Penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan melalui prasarana sumber daya air harus dengan persetujuan dari pihak yang berhak atas prasarana yang bersangkutan.

(5) Apabila penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menimbulkan kerusakan pada sumber air, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.

(6) Dalam penggunaan air, setiap orang atau badan usaha berupaya menggunakan air secara daur ulang dan menggunakan kembali air.

(7) Ketentuan mengenai penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 33

Dalam keadaan memaksa, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengatur dan menetapkan penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air.

Pasal 34

(1) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) pada wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertahanan, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan untuk berbagai keperluan lainnya.

(2) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.

(3) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. daya dukung sumber daya air ;

b. kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat ;

c. kemampuan pembiayaan; dan

d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.

(4) Pelaksanaan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konsultasi publik, melalui tahapan survei, investigasi, dan perencanaan, serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan hidup, dan ekonomi.

(5) Potensi dampak yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditangani secara tuntas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait pada tahap penyusunan rencana.

Pasal 35

Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi:

a. air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya;

b. air tanah pada cekungan air tanah;

c. air hujan; dan

d. air laut yang berada di darat.

Pasal 36

(1) Pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai pengembangan sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 37

(1) Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.

(2) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah dilakukan secara terpadu dalam pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai dengan upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah.

(3) Ketentuan mengenai pengembangan air tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 38

(1) Pengembangan fungsi dan manfaat air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilaksanakan dengan mengembangkan teknologi modifikasi cuaca.

(2) Badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca setelah memperoleh izin dari Pemerintah.

(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan awan untuk teknologi modifikasi cuaca diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 39

(1) Pengembangan fungsi dan manfaat air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup.

(2) Badan usaha dan perseorangan dapat menggunakan air laut yang berada di darat untuk kegiatan usaha setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan air laut yang berada di darat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 40

(1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum.

(2) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

(3) Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah merupakan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.

(4) Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

(5) Pengaturan terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk:

a. terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;

b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan

c. meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

(6) Pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d.

(7) Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemerintah dapat membentuk badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi sumber daya air.

(8) Ketentuan pengembangan sistem penyediaan air minum, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum, peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pembentukan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 41

(1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi.

(2) Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dengan ketentuan:

a. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah;

b. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi;

c. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh pada satu kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(3) Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

(4) Pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

(5) Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

(6) Ketentuan mengenai pengembangan sistem irigasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 42

(1) Pengembangan sumber daya air untuk industri dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air baku dalam proses pengolahan dan/atau eksplorasi .

(2) Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air untuk industri dan pertambangan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 43

(1) Pengembangan sumber daya air untuk keperluan ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilakukan untuk memenuhi keperluan sendiri dan untuk diusahakan lebih lanjut.

(2) Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air untuk ketenagaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

(1) Pengembangan sumber daya air untuk perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilakukan pada sungai, danau, waduk, dan sumber air lainnya.

(2) Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air sebagai jaringan prasarana angkutan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 45

(1) Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.

(2) Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik daerah.

(3) Pengusahaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:

a. penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan;

b. pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan; dan/atau

c. pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan.

Pasal 46

(1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

(2) Alokasi air untuk pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana alokasi air yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan.

(3) Alokasi air untuk pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

(4) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air belum ditetapkan, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai ditetapkan berdasarkan alokasi air sementara.

Pasal 47

(1) Pemerintah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas:

a. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air; dan

b. badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin pengusahaan sumber daya air.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelayanan dari badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

(4) Rencana pengusahaan sumber daya air dilakukan melalui konsultasi publik.

(5) Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah.

Pasal 48

(1) Pengusahaan sumber daya air dalam suatu wilayah sungai yang dilakukan dengan membangun dan/atau menggunakan saluran distribusi hanya dapat digunakan untuk wilayah sungai lainnya apabila masih terdapat ketersediaan air yang melebihi keperluan penduduk pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(2) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan.

Pasal 49

(1) Pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan, kecuali apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) telah dapat terpenuhi.

(2) Pengusahaan air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan, serta memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya.

(3) Rencana pengusahaan air untuk negara lain dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengusahaan air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat izin dari Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan mengenai pengusahaan sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB V
 PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Pasal 51

(1) Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

(2) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air.

(3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat.

(4) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, serta pengelola sumber daya air wilayah sungai dan masyarakat.

Pasal 52

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.

Pasal 53

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik.

(3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pengelola sumber daya air yang bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 54

(1) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan mitigasi bencana.

(2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

(3) Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 55

(1) Penanggulangan bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah.

(2) Bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional ditetapkan dengan keputusan presiden.

Pasal 56

Dalam keadaan yang membahayakan, gubernur dan/atau bupati/ walikota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

Pasal 57

(1) Pemulihan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air.

(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai pemulihan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 58

(1) Pengendalian daya rusak air dilakukan pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

(2) Ketentuan mengenai pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VI
PERENCANAAN

Pasal 59

(1) Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

(2) Perencanaan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan asas pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(4) Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu unsur
dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan
rencana tata ruang wilayah.

Pasal 60

(1) Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi sumber daya air, penyusunan, dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air.

(2) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 61

(1) Inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan pada setiap wilayah sungai di seluruh wilayah Indonesia.

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi pada setiap wilayah sungai oleh pengelola sumber daya air yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan.

(4) Pengelola sumber daya air wajib memelihara hasil inventarisasi dan memperbaharui data sesuai dengan perkembangan keadaan.

(5) Ketentuan mengenai inventarisasi sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 62

(1) Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) pada setiap wilayah sungai dilaksanakan secara terkoordinasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya dengan mengikutsertakan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.

(2) Instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya mengumumkan secara terbuka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air kepada masyarakat.

(3) Masyarakat berhak menyatakan keberatan terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat.

(4) Instansi yang berwenang dapat melakukan peninjauan kembali terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air atas keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan oleh instansi yang berwenang untuk menjadi rencana pengelolaan sumber daya air.

(6) Rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dirinci ke dalam program yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat.

(7) Ketentuan mengenai perencanaan pengelolaan sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VII
PELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Pasal 63

(1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pelaksanaan konstruksi prasarana dan sarana sumber daya air di atas tanah pihak lain dilaksanakan setelah proses ganti kerugian dan/atau kompensasi kepada pihak yang berhak diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 64

(1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air terdiri atas pemeliharaan sumber air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.

(2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air.

(3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.

(5) Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ditetapkan:

a. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya,

b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani pemakai air.

(7) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang  mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air.

(8) Ketentuan mengenai operasi dan pemeliharaan sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 65

(1) Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.

(2) Informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Pasal 66

(1) Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.

(2) Jaringan informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk menyelenggarakan kegiatan sistem informasi sumber daya air.

Pasal 67

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah serta pengelola sumber daya air, sesuai dengan kewenangannya, menyediakan informasi sumber daya air bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.

(2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi, dan lembaga serta perseorangan yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan sumber daya air menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada instansi Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang sumber daya air.

(3) Pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, badan hukum, organisasi, lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

Pasal 68

(1) Untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air diperlukan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi wilayah sungai pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

(2) Kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan usul Dewan Sumber Daya Air Nasional.

(3) Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 69

Ketentuan mengenai sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB IX
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pendampingan.

Pasal 71

(1) Menteri yang membidangi sumber daya air dan menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air menetapkan standar pendidikan khusus dalam bidang sumber daya air.

(2) Penyelenggaraan pendidikan bidang sumber daya air dapat dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta sesuai dengan standar pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 72

(1) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sumber daya air diselenggarakan untuk mendukung dan meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air.

(2) Menteri yang membidangi ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah memperoleh saran dari menteri yang membidangi sumber daya air dan menteri yang terkait dengan sumber daya air, menetapkan kebijakan dan pedoman yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sumber daya air.

(4) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung untuk meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air oleh masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

Pasal 73

Pemerintah memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi dalam bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Pendampingan dan pelatihan bidang sumber daya air ditujukan untuk pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan pada wilayah sungai.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya air, menetapkan pedoman kegiatan pendampingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Instansi Pemerintah dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya air wajib memberikan dukungan dan bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pelatihan.

Pasal 75

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan sumber daya air, diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

(4) Pemerintah menetapkan pedoman pelaporan dan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 76

Ketentuan mengenai pemberdayaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 75 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 77

(1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan
kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air.

(2) Jenis pembiayaan pengelolaan sumber daya air meliputi:

a. biaya sistem informasi;
b. biaya perencanaan;
c. biaya pelaksanaan konstruksi;
d. biaya operasi, pemeliharaan; dan
e. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan dapat berupa:

a. anggaran pemerintah;
b. anggaran swasta; dan/atau
c. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

Pasal 78

(1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air, koperasi, badan usaha lain, dan perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja sama.

(2) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kewenangan masing-masing dalam pengelolaan sumber daya air.

(3) Pembiayaan pelaksanaan konstruksi dan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi diatur sebagai berikut:

a. pembiayaan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya; dan dapat melibatkan peran serta masyarakat petani,

b. pembiayaan pelaksanaan konstruksi sistem irigasi tersier menjadi tanggung jawab petani, dan dapat dibantu Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, kecuali bangunan sadap, saluran sepanjang 50 m dari bangunan sadap, dan boks tersier serta bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah,

c. pembiayaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier menjadi tanggung jawab petani, dan dapat dibantu Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(4) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, dan strategis nasional, pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang bersangkutan melalui pola kerja sama.

Pasal 79

(1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (1) yang ditujukan untuk pengusahaan
sumber daya air yang diselenggarakan oleh koperasi, badan usaha
milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya
air, badan usaha lain dan perseorangan ditanggung oleh masingmasing
yang bersangkutan.
(2) Untuk pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan umum,
Pemerintah dan pemerintah daerah dalam batas-batas tertentu
dapat memberikan bantuan biaya pengelolaan kepada badan usaha
milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya
air.

Pasal 80

(1) Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa
pengelolaan sumber daya air.

(2) Pengguna sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

(3) Penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada
perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air
untuk setiap jenis penggunaan sumber daya air didasarkan pada
pertimbangan kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan
volume penggunaan sumber daya air.

(5) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air
untuk jenis penggunaan nonusaha dikecualikan dari perhitungan
ekonomi rasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Pengelola sumber daya air berhak atas hasil penerimaan dana yang
dipungut dari para pengguna jasa pengelolaan sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7) Dana yang dipungut dari para pengguna sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan untuk
mendukung terselenggaranya kelangsungan pengelolaan sumber
daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 81

Ketentuan mengenai pembiayaan pengelolaan sumber daya air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 82

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak
untuk:

a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber
daya air;

b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya
sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;

c. memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air;

d. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan sumber daya
air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai
dengan kondisi setempat;

e mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang
atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air; dan/atau

f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah
sumber daya air yang merugikan kehidupannya.

Pasal 83

Dalam menggunakan hak guna air, masyarakat pemegang hak guna air
berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan
melalui perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan
dan pengamanan prasarana sumber daya air.

Pasal 84

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
terhadap pengelolaan sumber daya air.

(2) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sumber
daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.

BAB XII
KOORDINASI

Pasal 85

(1) Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral
dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk
menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air.

(2) Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan
kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik
kepentingan dalam bidang sumber daya air.

Pasal 86

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2)
dilakukan oleh suatu wadah koordinasi yang bernama dewan
sumber daya air atau dengan nama lain.

(2) Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas pokok menyusun dan merumuskan kebijakan
serta strategi pengelolaan sumber daya air.

(3) Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah
dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

(4) Susunan organisasi dan tata kerja wadah koordinasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan
presiden.

Pasal 87

(1) Koordinasi pada tingkat nasional dilakukan oleh Dewan Sumber
Daya Air Nasional yang dibentuk oleh Pemerintah, dan pada
tingkat provinsi dilakukan oleh wadah koordinasi dengan nama
dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain yang
dibentuk oleh pemerintah provinsi.

(2) Untuk pelaksanaan koordinasi pada tingkat kabupaten/kota dapat
dibentuk wadah koordinasi dengan nama dewan sumber daya air
kabupaten/kota atau dengan nama lain oleh pemerintah
kabupaten/kota.

(3) Wadah koordinasi pada wilayah sungai dapat dibentuk sesuai
dengan kebutuhan pengelolaan sumber daya air pada wilayah
sungai yang bersangkutan.

(4) Hubungan kerja antarwadah koordinasi tingkat nasional, provinsi,
kabupaten/kota, dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan
koordinatif.

(5) Pedoman mengenai pembentukan wadah koordinasi pada tingkat
provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai diatur lebih lanjut
dengan keputusan menteri yang membidangi sumber daya air.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 88

(1) Penyelesaian sengketa sumber daya air pada tahap pertama
diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh
upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

(3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif
penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 89

Sengketa mengenai kewenangan pengelolaan sumber daya air antara
Pemerintah dan pemerintah daerah diselesaikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Pasal 90

Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan
sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke
pengadilan.

Pasal 91

Instansi pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk
kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat
menderita akibat pencemaran air dan/atau kerusakan sumber air yang
mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pasal 92

(1) Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya
air dan/atau prasarananya, untuk kepentingan keberlanjutan
fungsi sumber daya air.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada
gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan
dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

(3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan
hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air;

b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran
dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan
keberlanjutan fungsi sumber daya air; dan

c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 93

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya dalam bidang sumber daya air dapat diberi wewenang
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwenang untuk:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan tentang adanya tindak pidana sumber daya air;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang
diduga melakukan tindak pidana sumber daya air;

c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi
atau tersangka dalam perkara tindak pidana sumber daya air;

d. melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air dan
menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk
melakukan tindak pidana;

e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan
untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana sumber daya air;

g. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya
kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
dan/atau

h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti
atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

(3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum
melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun
dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima
ratus juta rupiah):

a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang
mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya,
mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan
pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau

b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang
dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52.

(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan
penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang
atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau

b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang
mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).

(3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

a. setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau
memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan
sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); atau

c. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan
pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak
didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);

d. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan
pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh
izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 95

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas)
bulan dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah):

a. setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan
kerusakan sumber daya air dan prasarananya, mengganggu
upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencermaran
air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau

b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan
yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan
denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):

a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan
penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang
atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau;

b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan
yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).

(3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan
denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):

a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan
pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan
pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak
didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);

c. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan
pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 96

(1) Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dilakukan oleh badan usaha, pidana
dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah
pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan sumber daya air dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan
peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 98

Perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang
telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Undang-undang ini dinyatakan
tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor
11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3046) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 32
Salinan sesuai dengan aslinya,
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan

Lambock V. Nahattands

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG  SUMBER DAYA AIR

UMUM

1. Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hakhak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin. Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air, sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi, disebut dengan hak guna usaha air.

Jumlah alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila   persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan dengan kondisi ketersediaan air pada saat penetapan alokasi.

3. Hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi  perseorangan dan pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi dijamin oleh Pemerintah atau pemerintah daerah. Hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat tersebut termasuk hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya. Pemerintah atau pemerintah daerah menjamin alokasi air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi ketersediaan air yang ada dalam wilayah sungai yang bersangkutan dengan tetap menjaga terpeliharanya ketertiban dan ketentraman.

4. Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibanding nilai dan fungsi sosialnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya air yang lebih bersandar pada nilai ekonomi akan cenderung lebih memihak kepada pemilik modal serta dapat mengabaikan fungsi sosial sumber daya air.

Berdasarkan pertimbangan tersebut undang-undang ini lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi.

5. Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alami keberadaannya
bersifat dinamis  mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah.
Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya.

6. Berdasarkan hal tersebut di atas, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan, yaitu:

a. wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan/atau wilayah sungai strategis nasional menjadi kewenangan Pemerintah.
b. wilayah sungai lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
c. wilayah sungai yang secara utuh berada pada satu wilayah kabupaten/ ota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;

Di samping itu, undang-undang ini juga memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain sepanjang kewenangan yang ada belum dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau oleh pemerintah di atasnya.
Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air tersebut termasuk mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas peruntukan, penyediaan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dengan tetap dalam kerangka konservasi dan pengendalian daya rusak air.

7. Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada setiap wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Pola pengelolaan sumber daya air disusun secara terkoordinasi di antara instansi yang terkait, berdasarkan asas kelestarian, asas keseimbangan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, serta asas transparansi dan akuntabilitas. Pola pengelolaan sumber daya air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rencana pengelolaan sumber daya air.
Penyusunan pola pengelolaan perlu melibatkan seluas-luasnya peran  masyarakat dan dunia usaha, baik koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta. Sejalan dengan prinsip demokratis, masyarakat tidak hanya diberi peran dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, tetapi berperan pula dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemantauan, serta pengawasan atas pengelolaan sumber daya air.

8. Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan rencana induk konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terkoordinasi berbasis wilayah sungai. Rencana tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan sumber daya air yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi yang terkait. Rencana pengelolaan sumber daya air tersebut termasuk rencana penyediaan sumber daya air dan pengusahaan sumber daya air. Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan di atas semua kebutuhan lainnya. Karena keberagaman ketersediaan sumber daya air dan jenis kebutuhan sumber daya air pada suatu tempat, urutan prioritas penyediaan sumber daya air untuk keperluan lainnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan setempat.

9. Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial sumber daya air dan kelestarian lingkungan hidup. Pengusahaan sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara keduanya, dengan tujuan untuk tetap mengedepankan prinsip pengelolaan yang selaras antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber daya air.

10. Pengusahaan sumber daya air pada tempat tertentu dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah bukan pengelola sumber daya air, badan usaha swasta dan/atau perseorangan berdasarkan rencana pengusahaan yang telah disusun melalui konsultasi publik dan izin pengusahaan sumber daya air dari pemerintah. Pengaturan mengenai pengusahaan sumber daya air dimaksudkan untuk mengatur dan memberi alokasi air baku bagi kegiatan usaha tertentu. Pengusahaan sumber daya air tersebut dapat berupa pengusahaan air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan daerah air minum, perusahaan air mineral, perusahaan minuman dalam kemasan lainnya, pembangkit listrik tenaga air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti air untuk sistem pendingin mesin (water cooling system) atau air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang. Kegiatan pengusahaan dimaksud tidak termasuk menguasai sumber airnya, tetapi hanya terbatas pada hak untuk menggunakan air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dan menggunakan sebagian sumber air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan misalnya pengusahaan bangunan sarana prasarana pada situ. Pengusahaan sumber daya air tersebut dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu sebagaimana diatur dalam norma, standar, pedoman, manual (NSPM) yang telah ditetapkan.

11. Air dalam siklus hidrologis dapat berupa air yang berada di udara berupa uap air dan hujan; di daratan berupa salju dan air permukaan di sungai, saluran, waduk, danau, rawa, dan air laut; serta air tanah. Air laut mempunyai karakteristik yang berbeda dan memerlukan adanya penanganan serta pengaturan tersendiri, sedangkan untuk air laut yang berada di darat tunduk pada pengaturan dalam undang-undang ini. Pemanfaatan air laut di darat untuk keperluan pengusahaan, baik melalui rekayasa teknis maupun alami akibat pengaruh pasang surut, perlu memperhatikan fungsi lingkungan hidup dan harus mendapat izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai   dengan wewenangnya, serta berdasarkan prosedur dan standar perizinan menurut pedoman teknik dan administrasi yang telah ditetapkan.

12. Untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air, pada prinsipnya, wajib menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Kewajiban ini tidak berlaku bagi pengguna air untuk kebutuhan pokok seharihari dan untuk kepentingan sosial serta keselamatan umum. Karena keterbatasan kemampuan petani pemakai air, penggunaan air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air dengan tidak menghilangkan kewajibannya untuk menanggung biaya pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi tersier.

13. Undang-undang ini disusun secara komprehensif yang memuat pengaturan menyeluruh tidak hanya meliputi bidang pengelolaan sumber daya air, tetapi juga meliputi proses pengelolaan sumber daya air. Mengingat sumber daya air menyangkut kepentingan banyak sektor, daerah pengalirannya menembus batas-batas wilayah administrasi, dan merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, undang-undang ini menetapkan perlunya dibentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang beranggotakan wakil dari pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah. Wadah koordinasi tersebut dibentuk pada tingkat nasional dan provinsi, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota dan wilayah sungai dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Wadah koordinasi itu diharapkan mampu mengoordinasikan berbagai kepentingan instansi, lembaga, masyarakat, dan para pemilik kepentingan (stakeholders) sumber daya air lainnya dalam pengelolaan sumber daya air, terutama dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air, serta mendorong peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugasnya wadah koordinasi tersebut secara teknis mendapatkan bimbingan Pemerintah dalam hal ini kementerian yang membidangi sumber daya air.

14. Untuk menjamin terselenggaranya kepastian dan penegakan hukum dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang penyidikan. Selanjutnya, terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupan, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan, sedangkan terhadap berbagai sengketa sumber daya air, masyarakat dapat mencari penyelesaian sengketa, baik dengan menempuh cara melalui pengadilan maupun di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundangundangan.

15. Untuk menyesuaikan perubahan paradigma dan mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan sumber daya air; menempatkan air dalam dimensi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras; mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu; mengakomodasi tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah; memberikan perhatian yang lebih baik terhadap hak dasar atas air bagi seluruh rakyat; mewujudkan mekanisme dan proses perumusan kebijakan dan rencana pengelolaan sumber daya air yang lebih demokratis, perlu dibentuk undang-undang baru sebagai pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas Kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.
Asas Keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.
Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
Asas Keterpaduan dan Keserasian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.
Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.
Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.
Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air, serta meliputi satu sistem wilayah pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.
Yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya air secara terpadu merupakan pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antarsektor dan antarwilayah administrasi.
Yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya air berwawasan lingkungan hidup adalah pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.
Yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Pasal 4

Sumber daya air mempunyai fungsi sosial berarti bahwa sumber daya air untuk
kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu.
Sumber daya air mempunyai fungsi lingkungan hidup berarti bahwa sumber daya
air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup
flora dan fauna.
Sumber daya air mempunyai fungsi ekonomi berarti bahwa sumber daya air dapat
didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha.

Pasal 5

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa negara wajib menyelenggarakan berbagai
upaya untuk menjamin ketersediaan air bagi setiap orang yang tinggal di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaminan tersebut menjadi tanggung jawab
bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya
menjamin akses setiap orang ke sumber air untuk mendapatkan air. Besarnya
kebutuhan pokok minimal sehari-hari akan air ditentukan berdasarkan pedoman
yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah kewenangan yang diberikan
oleh negara kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengaturan
sumber daya air.
Yang dimaksud dengan hak yang serupa dengan hak ulayat adalah hak yang
sebelumnya diakui dengan berbagai sebutan dari masing-masing daerah
yang pengertiannya sama dengan hak ulayat, misalnya:
tanah wilayah pertuanan di Ambon; panyam peto atau pewatasan di
Kalimantan; wewengkon di Jawa, prabumian dan payar di Bali; totabuan di
Bolaang-Mangondouw, torluk di Angkola, limpo di Sulawesi Selatan, muru
di Pulau Buru, paer di Lombok, dan panjaean di Tanah Batak.

Ayat (3)

Pengakuan adanya hak ulayat masyarakat hukum adat termasuk hak yang
serupa dengan itu hendaknya dipahami bahwa yang dimaksud dengan
masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan
hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Hak
ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga
unsur, yaitu :

a. unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih
merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama
suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan
ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya seharihari;

b. unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi
lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan
tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan

c. unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu
terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan,
dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh
para warga persekutuan hukum tersebut.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan artinya hak
guna air yang diberikan kepada pemohon tidak dapat disewakan dan
dipindahkan kepada pihak lain dengan alasan apapun.
Apabila hak guna air tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemegang hak guna
air, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mencabut hak guna air yang
bersangkutan.

Pasal 8

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok sehari-hari adalah air untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan pada atau diambil
dari sumber air (bukan dari saluran distribusi) untuk keperluan sendiri guna
mencapai kehidupan yang sehat, bersih dan produktif, misalnya untuk
keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci dan, peturasan.
Yang dimaksud dengan pertanian rakyat adalah budi daya pertanian yang
meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan,
peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan
luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per
kepala keluarga.
Yang dimaksud dengan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi,
manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.

Ayat (2)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban
pelaksanaan rencana penyediaan sumber daya air.
Yang dimaksud dengan mengubah kondisi alami sumber air adalah
mempertinggi, memperendah, dan membelokkan sumber air.
Mempertinggi adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan air pada sumber
air menjadi lebih tinggi, misalnya membangun bendung atau bendungan.
Termasuk dalam pengertian mempertinggi adalah memompa air dari sumber
air untuk pertanian rakyat.
Memperendah adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan air pada sumber
air menjadi lebih rendah atau turun dari semestinya, misalnya menggali atau
mengeruk sungai.
Membelokkan adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan aliran air dan
alur sumber air menjadi berbelok dari alur yang sebenarnya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Hak untuk mengalirkan air melalui tanah orang lain dimaksudkan agar tidak
mengganggu perolehan hak guna pakai air orang lain. Dalam hal air
digunakan untuk keperluan pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang
sudah ada, hak untuk mengalirkan air melalui tanah orang lain didasarkan
pada kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 9

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perseorangan adalah subjek nonbadan usaha yang
memerlukan air untuk keperluan usahanya misalnya usaha pertambakan
dan usaha industri rumah tangga.

Ayat (2)
Persetujuan dimaksud dilakukan secara tertulis.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah pemberian imbalan kepada
pemegang hak atas tanah sebagai akibat dari pelepasan hak atas tanah,
bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berada di atasnya, yang
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak.
Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada pemegang hak atas tanah
sebagai akibat dari dilewatinya area tanahnya oleh aliran air pemegang hak
guna usaha air sehingga pemegang hak atas tanah tidak dapat
memanfaatkan sepenuhnya hak atas tanah yang dimilikinya. Besarnya
kompensasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal yang sama
berlaku terhadap masyarakat hukum adat.
Dalam hal yang terkena adalah aset milik negara, penggantian kerugian atau
kompensasi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia baik
sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha,
maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi
kemasyarakatan.

Ayat (2)
Prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah diselenggarakan
dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab masing-masing
instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (3)
Pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola pengelolaan
sumber daya air dimaksudkan untuk menjaring masukan, permasalahan,
dan/atau keinginan dari para pemilik kepentingan (stakeholders) untuk
diolah dan dituangkan dalam arahan kebijakan pengelolaan sumber daya air
wilayah sungai. Pelibatan masyarakat dan dunia usaha tersebut dilakukan
melalui konsultasi publik yang diselenggarakan minimal dalam 2 (dua)
tahap.
Konsultasi publik tahap pertama dimaksudkan untuk menjaring masukan,
permasalahan, dan/atau keinginan masyarakat dan dunia usaha atas
pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.
Konsultasi publik tahap kedua dimaksudkan untuk sosialisasi pola yang ada
guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan dunia usaha yang ada di
wilayah sungai yang bersangkutan. Dunia usaha yang dimaksud di sini
adalah koperasi, badan usaha milik negara, serta badan usaha milik daerah
dan swasta.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan keseimbangan antara upaya konservasi dan
pendayagunaan adalah perlakuan yang proporsional untuk kegiatan
konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Dewan Sumber Daya Air Nasional merupakan wadah koordinasi antar para
pemilik kepentingan sumber daya air tingkat nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87.
Pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Nasional kepada Presiden diberikan
atas dasar masukan dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ayat (3)
Penetapan wilayah sungai strategis nasional dinilai berdasarkan
parameter/aspek:

1. ukuran dan besarnya potensi sumber daya air pada wilayah sungai
bersangkutan;
2. banyaknya sektor dan jumlah penduduk dalam wilayah sungai
bersangkutan;
3. besarnya dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi terhadap
pembangunan nasional; dan
4. besarnya dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan
ekonomi.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan kawasan lindung sumber air adalah kawasan yang
memberikan fungsi lindung pada sumber air misalnya daerah sempadan
sumber air, daerah resapan air, dan daerah sekitar mata air.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Pemberian izin pada ayat ini dimaksudkan hanya untuk sumber daya air
permukaan.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Pemberian izin pada ayat ini dimaksudkan hanya untuk sumber daya air
permukaan.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Istilah desa yang dimaksud dalam pasal ini disesuaikan dengan kondisi sosial
budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, huta, bori, dan marga
sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat termasuk masyarakat hukum adat.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan membahayakan kepentingan umum,
misalnya: tidak terurusnya kawasan lindung sumber air terutama
pada daerah hulu sumber air; tingkat pencemaran yang terus
meningkat di sumber air; galian golongan c di sungai yang tidak
terkendali sehingga mengancam kerusakan pada pondasi jembatan,
tanggul sungai atau bangunan prasarana umum lainnya di sumber
air; atau tanah longsor yang diperkirakan dapat mengancam aktivitas
perekonomian masyarakat secara luas.

Huruf b
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui: mediasi, peringatan,
fasilitasi, dan/atau pengambilalihan kewenangan.

Pasal 20

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kelangsungan keberadaan sumber daya air adalah
terjaganya keberlanjutan keberadaan air dan sumber air, termasuk potensi
yang terkandung di dalamnya.
Yang dimaksud dengan daya dukung sumber daya air adalah kemampuan
sumber daya air untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk
hidup lainnya.
Yang dimaksud dengan daya tampung air dan sumber air adalah
kemampuan air dan sumber air untuk menyerap zat, energi, dan/atau
komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan sumber air dapat
berupa:
– mengatur pemanfaatan sebagian atau seluruh sumber air tertentu
melalui perizinan; dan/atau
– pelarangan untuk memanfaatkan sebagian atau seluruh sumber air
tertentu.
Huruf c
Yang dimaksud dengan pengisian air pada sumber air antara lain:
pemindahan aliran air dari satu daerah aliran sungai ke daerah aliran
sungai lainnya, misalnya dengan sudetan, interkoneksi, suplesi, dan/atau
imbuhan air tanah.

Huruf d
Yang dimaksud dengan sanitasi meliputi prasarana dan sarana air limbah
dan persampahan.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Pelaksanaan secara vegetatif merupakan upaya perlindungan dan pelestarian
yang dilakukan dengan atau melalui penanaman pepohonan atau tanaman
yang sesuai pada daerah tangkapan air atau daerah sempadan sumber air.
Yang dimaksud dengan cara sipil teknis adalah upaya perlindungan dan
pelestarian yang dilakukan melalui rekayasa teknis, seperti pembangunan
bangunan penahan sedimen, pembuatan teras (sengkedan), dan/atau
perkuatan tebing sumber air.
Yang dimaksud dengan melalui pendekatan sosial, budaya, dan ekonomi
adalah bahwa pelaksanaan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air
dengan berbagai upaya tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan
kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan memperbaiki kualitas air pada sumber air antara lain
dilakukan melalui upaya aerasi pada sumber air.

Ayat (3)
Untuk mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air misalnya
dilakukan dengan cara tidak membuang sampah di sumber air, dan
mengolah air limbah sebelum dialirkan ke sumber air.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan rusaknya sumber air adalah berkurangnya daya tampung
atau fungsi sumber air.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air
tanah adalah keadaan yang sesuai dengan daur hidrologi yang merupakan
satu kesatuan sistem (conjunctive use).

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan setiap orang meliputi orang perseorangan dan badan
usaha.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan prinsip pemanfaat membayar biaya jasa pengelolaan
adalah penerima manfaat ikut menanggung biaya pengelolaan sumber daya
air baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini tidak
diberlakukan kepada pengguna air untuk pemenuhan kebutuhan pokok
sehari-hari dan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

Pasal 27

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada
sumber air (waduk, danau, rawa, atau sungai) yang dialokasikan, baik
sebagai fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Misalnya, membagi
permukaan suatu waduk, danau, rawa, atau sungai ke dalam berbagai zona
pemanfaatan, antara lain, ruang yang dialokasikan untuk budi daya
perikanan, penambangan bahan galian golongan C, transportasi air,
olahraga air dan pariwisata, pelestarian unsur lingkungan yang unik atau
dilindungi, dan/atau pelestarian cagar budaya.
Penentuan zona pemanfaatan sumber air bertujuan untuk mendayagunakan
fungsi/potensi yang terdapat pada sumber air yang bersangkutan secara
berkelanjutan, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan
datang.
Dalam penetapan zona pemanfaatan sumber air, selain untuk menentukan
dan memperjelas batas masing-masing zona pemanfaatan, termasuk juga
ketentuan, persyaratan, atau kriteria pemanfaatan dan pengendaliannya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penetapan peruntukan air pada sumber air adalah
pengelompokan penggunaan air yang terdapat pada sumber air ke dalam
beberapa golongan penggunaan air termasuk baku mutunya, misalnya
mengelompokkan penggunaan sungai ke dalam beberapa ruas menurut
beberapa jenis golongan penggunaan air untuk keperluan air baku untuk
rumah tangga, pertanian, dan usaha industri.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penyebutan jenis-jenis penyediaan sumber daya air pada ayat ini di luar
kebutuhan pokok bukan merupakan urutan prioritas.
Yang dimaksud dengan kebutuhan air untuk pertanian misalnya kebutuhan
air untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan
perikanan.

Ayat (3)
Apabila terjadi konflik kepentingan antara pemenuhan kebutuhan pokok
sehari-hari dan pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat
misalnya pada situasi kekeringan yang ekstrim, prioritas ditempatkan pada
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Kompensasi dapat berbentuk ganti kerugian misalnya berupa keringanan
biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang dilakukan atas dasar
kesepakatan antarpemakai.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kepentingan mendesak adalah suatu keadaan
tertentu yang mengharuskan pengambilan keputusan dengan cepat untuk
mengubah rencana penyediaan air, karena keterlambatan mengambil
keputusan akan menimbulkan kerugian harta, benda, jiwa, dan lingkungan
yang lebih besar. Misalnya, perubahan rencana penyediaan air untuk
mengatasi kekeringan dan pemadaman kebakaran hutan.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penggunaan sebagai media misalnya pemanfaatan
sungai untuk transportasi dan arung jeram.
Yang dimaksud dengan penggunaan sebagai materi misalnya pemanfaatan
air untuk minum, rumah tangga, dan industri.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Kerusakan pada sumber air antara lain dapat berupa longsoran pada tebing
sumber air, rusak atau jebolnya tanggul sungai, dan/atau menyempitnya
ruas sumber air.
Yang dimaksud dengan mengganti kerugian antara lain dapat berupa kerja
bakti membuat bangunan penahan longsor, memperbaiki tanggul, atau
membongkar bangunan yang dijadikan tempat pengambilan atau
penggunaan air dimaksud.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam ayat ini adalah keadaan yang
bersifat darurat.
Penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi misalnya untuk
penggelontoran sumber air di kawasan perkotaan yang tingkat pencemarannya
sudah sangat tinggi (terjadi keracunan).
Penggunaan sumber daya air untuk persiapan pelaksanaan konstruksi misalnya
untuk mengatasi kerusakan mendadak yang terjadi pada prasarana sumber daya
air (tanggul jebol).

Penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan prioritas penggunaan sumber
daya air misalnya untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari pada saat
terjadi kekeringan.

Pasal 34

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengembangan termasuk kegiatan pelaksanaan
konstruksi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Kekhasan daerah adalah sifat khusus tertentu yang hanya ditemukan
di suatu daerah, bersifat positif dan produktif serta tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:
• kekhasan di bidang kelembagaan masyarakat pemakai air untuk
irigasi: Subak di Bali, Tuo Banda di Sumatera Barat, Dharma Tirta
di Jawa Tengah, dan Mitra Cai di Jawa Barat.
• kekhasan di bidang penyelenggaraan pemerintahan seperti
otonomi khusus, desa, atau masyarakat hukum adat.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan konsultasi publik adalah upaya menyerap aspirasi
masyarakat melalui dialog dan musyawarah dengan semua pihak yang
berkepentingan. Konsultasi publik bertujuan mencegah dan meminimalkan
dampak sosial yang mungkin timbul serta untuk mendorong terlaksananya
transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang lebih adil.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a
Yang dimaksud dengan sumber air permukaan lainnya, antara lain, situ,
embung, ranu, waduk, telaga, dan mata air (spring water).

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan modifikasi cuaca adalah upaya dengan cara
memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk
tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca, seperti
kekeringan, banjir, dan kebakaran hutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Pengembangan fungsi dan manfaat air laut yang berada di darat misalnya
untuk keperluan usaha tambak dan sistem pendinginan mesin.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan air minum rumah tangga adalah air dengan standar
dapat langsung diminum tanpa harus dimasak terlebih dahulu dan
dinyatakan sehat menurut hasil pengujian mikrobiologi (uji ecoli).

Yang dimaksud dengan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah
memperluas dan meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem nonfisik
(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam
kesatuan yang utuh untuk menyediakan air minum yang memenuhi kualitas
standar tertentu bagi masyarakat menuju kepada keadaan yang lebih baik.
Pengembangan instalasi dan jaringan serta sistem penyediaan air minum
untuk rumah tangga termasuk pola hidran dan pola distribusi dengan mobil
tangki air.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha
milik daerah adalah badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik
daerah yang bertugas menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan
air minum.

Ayat (4)
Dalam hal di suatu wilayah tidak terdapat penyelenggaraan air minum yang
dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik
daerah, penyelenggaraan air minum di wilayah tersebut dilakukan oleh
koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan
pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi
permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi
tambak.

Ayat (2)
Pengembangan sistem irigasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah
termasuk saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan
sadap/pengambilan tersier.
Kriteria pembagian tanggung jawab pengelolaan irigasi selain didasarkan
pada keberadaan jaringan tersebut terhadap wilayah administrasi juga perlu
didasarkan pada strata luasannya, sebagai berikut:
– daerah irigasi (DI) dengan luas kurang dari 1.000 ha (DI kecil) dan
berada dalam satu kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggung
jawab pemerintah kabupaten/kota.
– daerah irigasi (DI) dengan luas 1.000 s.d. 3.000 ha (DI sedang), atau
daerah irigasi kecil yang bersifat lintas kabupaten/kota menjadi
kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi.
– daerah irigasi (DI) dengan luas lebih dari 3.000 ha (DI besar), atau DI
sedang yang bersifat lintas provinsi, strategis nasional, dan lintas negara
menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah.
Pelaksanaan pengembangan sistem irigasi yang menjadi kewenangan
Pemerintah dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa hak dan tanggung jawab pengembangan
sistem irigasi tersier ada pada petani, tetapi dalam batas-batas tertentu
pemerintah dapat memfasilitasinya.

Ayat (4)
Yang dimaksud masyarakat termasuk perkumpulan petani pemakai air.
Yang dimaksud dengan mengikutsertakan masyarakat adalah mendorong
masyarakat pemakai air pada umumnya dan petani pada khususnya untuk
berperan aktif dalam pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah kelompok masyarakat di luar
kelompok/perkumpulan petani pemakai air, perseorangan atau badan usaha
yang karena kebutuhan dan atas pertimbangan/advis/rekomendasi
pemerintah secara berjenjang menurut skala kewenangan dinilai mampu
untuk mengembangkan sistem irigasi. Pengembangan sistem irigasi harus
selaras dengan rencana tata ruang wilayah.
Pengembangan dalam arti pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan oleh
pihak lain dengan desain konstruksi yang telah disetujui oleh pemerintah.
Pengembangan sistem irigasi juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas
supervisi pemerintah. Pengaturan tentang tata cara persetujuan dan supervisi
pemerintah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan kemampuan petani berarti mampu secara
kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keperluan ketenagaan misalnya menggunakan air
sebagai penggerak turbin pembangkit listrik atau sebagai penggerak kincir.

Yang dimaksud dengan memenuhi keperluan sendiri adalah penggunaan
tenaga yang dihasilkan hanya dimanfaatkan untuk melayani dirinya
sendiri/kelompoknya sendiri, sedangkan untuk diusahakan lebih lanjut
adalah penggunaan tenaga yang dihasilkan tidak hanya untuk keperluan
sendiri tetapi dipasarkan kepada pihak lain.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya air untuk perhubungan
antara lain untuk media transportasi misalnya untuk lalu lintas air dan
pengangkutan kayu melalui sungai.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengusahaan sumber daya air permukaan yang
meliputi satu wilayah sungai adalah pengusahaan pada seluruh sistem
sumber daya air yang ada dalam wilayah sungai yang bersangkutan mulai
dari hulu sampai hilir sungai atau sumber air yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah di bidang pengelolaan sumber daya air adalah badan usaha yang
secara khusus dibentuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam
rangka pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan badan usaha pada ayat ini dapat berupa badan usaha
milik negara/badan usaha milik daerah (yang bukan badan usaha pengelola
sumber daya air wilayah sungai), badan usaha swasta, dan koperasi.
Kerja sama dapat dilakukan, baik dalam pembiayaan investasi pembangunan
prasarana sumber daya air maupun dalam penyediaan jasa pelayanan
dan/atau pengoperasian prasarana sumber daya air. Kerja sama dapat
dilaksanakan dengan berbagai cara misalnya dengan pola bangun guna
serah (build, operate, and transfer), perusahaan patungan, kontrak
pelayanan, kontrak manajemen, kontrak konsesi, kontrak sewa dan
sebagainya. Pelaksanaan berbagai bentuk kerja sama yang dimaksud harus
tetap dalam batas-batas yang memungkinkan pemerintah menjalankan
kewenangannya dalam pengaturan, pengawasan dan pengendalian
pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan.
Izin pengusahaan antara lain memuat substansi alokasi air dan/atau ruas
(bagian) sumber air yang dapat diusahakan.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Pemanfaatan wadah air pada lokasi tertentu antara lain adalah
pemanfaatan atau penggunaan sumber air untuk keperluan wisata air,
olahraga arung jeram, atau lalu lintas air.

Huruf c
Pemanfaatan daya air antara lain sebagai penggerak turbin pembangkit
listrik atau sebagai penggerak kincir.

Pasal 46

Ayat (1)
Alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak sebagaimana yang
tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau
keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air
pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat
berarti dibandingkan dengan kondisi ketersediaan air pada saat penetapan
alokasi.

Ayat (2)
Alokasi air yang diberikan untuk keperluan pengusahaan tersebut tetap
memperhatikan alokasi air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari
dan pertanian rakyat pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan alokasi air sementara adalah alokasi yang dihitung
berdasarkan perkiraan ketersediaan air yang dapat diandalkan (debit
andalan) dengan memperhitungkan kebutuhan pengguna air yang sudah
ada.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan memfasilitasi ialah menyerap, mempelajari dan
mendalami objek pengaduan, dan merespon secara proporsional/wajar.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Bentuk konsultasi publik yang digunakan dapat melalui tatap muka langsung
dengan para pemilik kepentingan (stakeholders) dan/atau dengan cara-cara
lain yang lebih efisien dan efektif dalam menjaring masukan/tanggapan para
pemilik kepentingan dan masyarakat.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah saluran pembawa air baku,
baik yang berupa saluran terbuka maupun yang berbentuk saluran tertutup
misalnya pipa.

Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya upaya pengusahaan
yang melampaui batas-batas daya dukung lingkungan sumber daya air
sehingga mengancam kelestariannya.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan daya rusak air antara lain berupa :
a. banjir;
b. erosi dan sedimentasi;
c. tanah longsor;
d. banjir lahar dingin;
e. tanah ambles;
f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air;
g. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa;
h. wabah penyakit;
i. intrusi; dan/atau
j. perembesan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kegiatan fisik adalah pembangunan sarana dan
prasarana serta upaya lainnya dalam rangka pencegahan kerusakan/
bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air, sedangkan kegiatan nonfisik
adalah kegiatan penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yang
meliputi antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian.
Yang dimaksud dengan penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai
adalah penyelarasan antara upaya kegiatan konservasi di bagian hulu
dengan pendayagunaan di daerah hilir.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Mitigasi bencana adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat meringankan
penderitaan akibat bencana, misalnya penyediaan fasilitas pengungsian dan
penambalan darurat tanggul bobol.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Keadaan yang membahayakan merupakan keadaan air yang luar biasa yang
melampaui batas rencana sehingga jika tidak diambil tindakan darurat
diperkirakan dapat menjadi bencana yang lebih besar terhadap keselamatan
umum.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu
kabupaten/kota menjadi masukan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota; rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas
kabupaten/kota menjadi masukan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota dan provinsi bersangkutan; rencana pengelolaan sumber
daya air wilayah sungai lintas provinsi menjadi masukan rencana tata
ruang wilayah kabupaten/kota dan provinsi yang bersangkutan.
Selain sebagai masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah,
rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai juga digunakan sebagai
masukan untuk meninjau kembali rencana tata ruang wilayah dalam hal
terjadi perubahan-perubahan, baik pada rencana pengelolaan sumber daya
air maupun pada rencana tata ruang pada periode waktu tertentu.
Perubahan yang dimaksud merupakan tuntutan perkembangan kondisi dan
situasi.
Dengan demikian, antara rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana
tata ruang wilayah terdapat hubungan yang bersifat dinamis dan terbuka
untuk saling menyesuaikan.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Kegiatan inventarisasi sumber daya air dimaksudkan antara lain untuk
mengetahui kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, potensi
sumber daya air yang tersedia, dan kebutuhan air, baik menyangkut
kuantitas maupun kualitas beserta prasarana dan sarana serta
lingkungannya termasuk kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakatnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Rencana pengelolaan sumber daya air disusun untuk jangka pendek,
menengah, dan panjang. Penetapan jangka waktu perencanaan diserahkan
pada kesepakatan pihak yang berperan dalam perencanaan di setiap wilayah
sungai. Pada umumnya jangka waktu pendek adalah lima tahun, jangka
waktu menengah adalah 10 tahun, dan jangka waktu panjang adalah 25
tahun.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pengumuman dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat
guna menyatakan keberatan atas suatu rancangan rencana yang akan
ditetapkan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Program-program pembangunan yang terkait dengan pengelolaan sumber
daya air misalnya program pengembangan air tanah oleh instansi yang
bertanggung jawab di bidang air tanah, program rehabilitasi lahan dan
konservasi tanah dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam
bidang konservasi tanah.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air
adalah upaya melaksanakan pembangunan atau kegiatan konstruksi
berdasarkan perencanaan teknis yang telah dibuat, yang dapat berupa
bangunan atau konstruksi sarana dan/atau prasarana sumber daya air.
Yang dimaksud dengan pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang
harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan
kemampuan daerah setempat.
Yang dimaksud dengan manual adalah panduan yang berisikan petunjuk
mengoperasikan peralatan dan/atau komponen bangunan sumber daya air
misalnya pintu air, pompa banjir, dan alat pengukur debit air.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengaturan dalam ayat ini, misalnya, pengaturan
pembagian air, pengaturan jadwal pemberian air, teknik pemanfaatan air,
dan pengaturan pemanfaatan sempadan sumber air.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a
Kegiatan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer
dan sekunder dilakukan Pemerintah dan pemerintah daerah tidak
menutup kemungkinan perkumpulan petani pemakai air berperan serta
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Informasi kondisi hidrologis misalnya tentang curah hujan, debit sungai, dan
tinggi muka air pada sumber air.
Informasi kondisi hidrometeorologis misalnya tentang temperatur udara,
kecepatan angin, dan kelembaban udara.
Informasi kondisi hidrogeologis mencakup cekungan air tanah misalnya
potensi air tanah dan kondisi akuifer atau lapisan pembawa air.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Akses terhadap informasi sumber daya air yang tersedia di pusat pengelolaan
data di instansi pemerintah, badan atau lembaga lain di masyarakat dapat
dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui internet, media cetak
yang diterbitkan secara berkala, surat menyurat, telepon, faksimile, atau
kunjungan langsung dengan prinsip terbuka untuk semua pihak yang
berkepentingan di bidang sumber daya air.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kegiatan berkaitan dengan sumber daya air adalah
kegiatan studi, penelitian, seminar, lokakarya, kegiatan pemberdayaan
masyarakat, serta kegiatan pembangunan sarana dan/atau prasarana yang
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan para pemilik kepentingan adalah stakeholders di
bidang sumber daya air.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Termasuk pengertian kelompok masyarakat adalah organisasi
kemasyarakatan yang memiliki aktivitas di bidang sumber daya air misalnya
masyarakat subak dan kelompok masyarakat petani pemakai air.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pendidikan khusus adalah bentuk pendidikan
nonformal yang selama ini telah dilaksanakan dalam bidang sumber daya
air, seperti kursus, pelatihan, dan bentuk pendidikan nonformal lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pendampingan adalah upaya yang dilakukan oleh
berbagai pihak untuk meningkatkan penyadaran, perilaku dan kemampuan
melalui kegiatan advokasi, penyuluhan, dan bantuan teknis dengan cara
menempatkan dan menugaskan tenaga pendamping masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kegiatan pengawasan dalam ayat ini mencakup
pengamatan secara cermat atas praktik penyelenggaraan pengelolaan
sumber daya air, baik dalam konteks kesesuaiannya dengan rencana
pengelolaan yang sudah ditetapkan maupun dalam konteks ketaatannya
termasuk tindak lanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kebutuhan nyata adalah dana yang dibutuhkan
semata-mata untuk membiayai pengelolaan sumber daya air agar
pelaksanaannya dapat dilakukan secara wajar untuk menjamin
keberlanjutan fungsi sumber daya air.

Ayat (2)
Setiap jenis pembiayaan dimaksud mencakup tiga aspek pengelolaan sumber
daya air, yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air,
dan pengendalian daya rusak air.

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan biaya pelaksanaan konstruksi, termasuk di
dalamnya biaya konservasi sumber daya air.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air diperoleh dari
para penerima manfaat pengelolaan sumber daya air, baik untuk tujuan
pengusahaan sumber daya air maupun untuk tujuan penggunaan
sumber daya air yang wajib membayar.

Pasal 78

Ayat (1)
Badan usaha lain misalnya perseroan terbatas dan usaha dagang.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap
sangat mendesak oleh daerah tetapi belum menjadi prioritas pada tingkat
nasional untuk wilayah sungai lintas provinsi dan wilayah sungai strategis
nasional, atau belum menjadi prioritas pada tingkat regional untuk wilayah
sungai lintas kabupaten/kota.

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan batas-batas tertentu adalah batasan terhadap lingkup
pekerjaan untuk pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan umum
yang dapat dibiayai oleh Pemerintah dan pemerintah daerah misalnya
rehabilitasi tanggul dan sistem peringatan dini banjir. Sedangkan biaya
pemeliharaan rutinnya tetap menjadi tanggung jawab badan usaha milik
negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air yang
bersangkutan.

Pasal 80

Ayat (1)
Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
yang tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air adalah pengguna
sumber daya air yang menggunakan air pada atau mengambil air untuk
keperluan sendiri dari sumber air yang bukan saluran distribusi.
Biaya jasa pengelolaan sumber daya air adalah biaya yang dibutuhkan untuk
melakukan pengelolaan sumber daya air agar sumber daya air dapat
didayagunakan secara berkelanjutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan adalah
perhitungan yang memperhatikan unsur-unsur:

a. biaya depresiasi investasi;
b. amortisasi dan bunga investasi;
c. operasi dan pemeliharaan; dan
d. untuk pengembangan sumber daya air.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan nilai satuan biaya jasa pengelolaan adalah besarnya
biaya jasa pengelolaan untuk setiap unit pemanfaatan misalnya Rp per kWh
dan Rp per m3.
Kelompok pengguna misalnya: kelompok pengusaha industri rumah tangga,
kelompok pengusaha industri pabrikan, dan kelompok pengusaha air dalam
kemasan.
Yang dimaksud dengan volume dalam volume penggunaan sumber daya air
adalah jumlah penggunaan sumber daya air yang dihitung dengan satuan
m3, atau satuan luas sumber air yang digunakan, atau satuan daya yang
dihasilkan (kWh).
Tingkat kemampuan ekonomi kelompok pengguna perlu dipertimbangkan
dalam penentuan satuan biaya jasa pengelolaan mengingat adanya
perbedaan jumlah penghasilan.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan jenis penggunaan nonusaha adalah jenis
penggunaan air untuk kegiatan yang bertujuan tidak mencari keuntungan
misalnya pertanian rakyat, rumah tangga, dan peribadatan.

Ayat (6)
Yang dimaksud dana dalam ayat ini adalah pungutan biaya jasa pengelolaan
sumber daya air.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Bentuk kerugian yang dialami sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan
sumber daya air, misalnya hilang atau berkurangnya fungsi atau hak atas
tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berada di atasnya
karena adanya pembangunan bendungan, bendung, tanggul, saluran, dan
bangunan prasarana pengelolaan sumber daya air lainnya.
Pemberian ganti kerugian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku meliputi ganti kerugian fisik dan/atau nonfisik terhadap pemilik
atau penggarap hak atas tanah dan/atau benda-benda lain beserta tanaman
yang berada di atasnya.
Ganti kerugian fisik dapat berupa uang, permukiman kembali, saham, atau
dalam bentuk lain.
Ganti kerugian nonfisik dapat berupa pemberian pekerjaan, atau jaminan
penghidupan lainnya yang tidak mengurangi nilai sosial ekonominya.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Kerugian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya
air misalnya terjadinya pemberian air yang tidak sesuai dengan jadwal
waktu, tidak sesuai dengan alokasi, dan/atau kualitas air yang tidak sesuai
dengan baku mutu.
Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah pengelola sumber
daya air dan pihak lain yang mempunyai tugas dan wewenang menerima
pengaduan terkait dengan pengelolaan sumber daya air.

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)
Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan, misalnya
menyampaikan pemikiran, gagasan, dan proses pengambilan keputusan
dalam batas-batas tertentu.
Bentuk peran masyarakat dalam proses pelaksanaan yang mencakup
pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan, misalnya
sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana.
Bentuk peran masyarakat dalam proses pengawasan, misalnya
menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan nama lain misalnya panitia tata pengaturan air
provinsi dan panitia tata pengaturan air kabupaten/kota.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prinsip keterwakilan adalah terwakilinya
kepentingan unsur-unsur yang terkait, misalnya sektor, wilayah, serta
kelompok pengguna dan pengusaha sumber daya air. Kelompok pakar,
asosiasi profesi, organisasi masyarakat dapat dilibatkan sebagai narasumber.
Yang dimaksud dengan seimbang adalah jumlah anggota yang proporsional
antara unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)
Sengketa sumber daya air dapat berupa sengketa pengelolaan sumber daya
air dan/atau sengketa hak guna pakai air atau hak guna usaha air. Misalnya
sengketa antarpengguna, antarpengusaha, antara para pengguna dan
pengusaha, antarwilayah, serta antara hulu dan hilir.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan organisasi yang bergerak di bidang sumber daya air
antara lain adalah organisasi pengguna air, organisasi pemerhati masalah
air, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat bidang sumber daya
air, asosiasi profesi, dan/atau bentuk organisasi masyarakat lainnya yang
bergerak di bidang sumber daya air.
Hak mengajukan gugatan pada ayat ini adalah gugatan perwakilan.

Ayat (2)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar gugatan yang dilakukan oleh
organisasi hanya terbatas pada tindakan yang berkenaan dengan sumber
daya air yang menyangkut kepentingan publik dengan memohon kepada
pengadilan agar seseorang atau badan usaha diperintahkan untuk
melakukan tindakan penanggulangan dan pemulihan yang berkaitan dengan
keberlanjutan fungsi sumber daya air.
Yang dimaksud dengan biaya atas pengeluaran nyata adalah biaya yang
nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi penggugat.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya
penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
(POLRI) dan hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum melalui
pejabat penyidik POLRI. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan
bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan.
Mekanisme hubungan koordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri
sipil dan pejabat penyidik POLRI dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Perizinan dimaksud termasuk perjanjian yang berkaitan dengan penggunaan
sumber daya air yang telah dibuat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4377

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: